Fatwa….ya….Fatwa

Pemegang otoritas hukum Islam telah terbitkan fatwa penggunaan premium hanya bagi rakyat yang layak menggunakannya, serta fatwa haram bagi TKW tanpa izin suami.

Sungguh fatwa yang membuat mulut terus-terusan mancung.

Ketika negara ini memiliki amanah mensejahterakan rakyat, tentu berada dipundak para pengelolanya. Ketika rakyat ternyata tidak tersejahterakan, berarti pengelola negara harus bertanggungjawab.

BBM merupakan komoditas publik yang diamanatkan UUD1945 menjadi tanggungjawab Pemerintah, namun jika pengelolaan sumber daya alam minyak ternyata diserahkan kepada sektor swasta melalui pasar modal, maka tanggungjawab distribusi menjadi tanggungjawab siapa ?. Fluktuasi perubahan harga BBM terjadi karena mekanisme pasar, hal ini tentu bersebrangan dengan amanat UUD1945 yang menunjukan tanggungjawab pengelolaan dan distribusi berada dalam tanggungjawab pemerintah. Ketika biaya produksi pengolahan minyak semakin mahal, serta beban APBN semakin tinggi untuk subsidi terhadap rakyat Indonesia, maka yang harus dievaluasi adalah :

  1. Sudah efisienkah pengelolaan Pertamina ?
  2. Apakah Pemerintah sudah amanah dalam mengelola SDA untuk kesejahteraan rakyat ?
  3. Karena harga BBM mengikuti harga Internasional, maka hanya warga negara asing saja yang seharusnya membeli BBM non subsidi, sementara WNI semestinya menikmati kekayaan bangsanya.
  4. Apabila sumber pendapatan negara ternyata berkurang, apakah penarikan pajak telah optimal.
  5. Rakyat Indonesia yang kaya maupun miskin berhak memperoleh BBM subsidi, perbedaan keduanya tentu dari beban pajak. Jika ternyata subsidi BBM tidak merata untuk semua WNI, maka yang harus segera dibenahi adalah mekanisme pajak bagi masyarakat berpenghasilan tinggi.

Keberadaan fatwa BBM subsidi hanya untuk masyarakat tertentu (haram bagi orang “kaya” menikmati BBM subsidi) tentu kurang relevan, menurut pendapat saya, semestinya Fatwa haram keluar untuk pengelolaan yang tidak efisien bagi Pajak dan pengelolaan SDA.

Terkait dengan fatwa TKW tanta izin suami haram, bagaimana dengan hukum haram bagi perempuan bepergian tanpa didampingi muhrimnya. Tentu saja TKW yang berangkat ke luar negeri tanpa didampingi muhrimnya/suaminya, hal ini sedang menunjukan kesengajaan bagi kaum wanita untuk diperlakukan “tidak baik” tanpa ada perlindungan dari muhrimnya.

Jika Duta Besar Indonesia dinegara asing (KBRI) menjadi muhrim bagi para TKW, maka jika terjadi penindasan, pelecehan, pembunuhan yang dilakukan TKW atau yang Menimpa TKW menjadi tanggung jawab duta besar tersebut (sebab dia menjadi muhrim/pelindung TKW).

Selayaknya Fatwa haram dikeluarkan untuk Duta Besar (Staf KBRI) yang tidak melindungi rakyat yang menjadi muhrimnya/keluarganya.

Benarkah saran saya…entahlah..saya juga bingung???????????????????

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s