otonomi daerah semakin handal pulau kecil terjual

Fantastic HQ Wallpapers #3 (21)

Gairah otonomi daerah yang begitu menggebu seakan melahirkan kerajaan-kerajaan kecil dalam wilayah NKRI, dampaknya pemerintah daerah seolah memiliki kewenangan yang tiada batas, mereka memiliki kewenangan mengatur dan mengelola daerahnya bak seorang presiden. Berbagai aturan daerah dilahirkan meskipun sedikit berbeda dengan aturan dan perundang-undangan RI, masing-masing berlomba mengatur daerahnya sesuai dengan keinginan dan ambisi kedaerahannya. Apakah kondisi ini tengah merobek Bhineka Tunggal Ika, sehingga kesatuan berubah menjadi sangat parsial, dan kepedulian antar daerah semakin diberangus, serta egoisme daerah tengah ditumbuhkan untuk memperlihatkan bahwa satu daerah lebih makmur dibanding dengan daerah lainnya.

Gejala memperkaya daerah melalui kewenangan otonomi semakin nampak, ketika beberapa pulau kecil mulai dijajakan kepada siapapun untuk mengeruk rupiah sebanyak-banyaknya. Akankah keuntungan suatu daerah dari hasil penjualan pulau tersebut akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, atau hanya dinikmati oleh segelintir orang yang berada di daerah otonom. Kiranya hal ini menjadi gambaran nyata ketidak mampuan perencanaan pembangunan daerah dan egoisme daerah otonom yang lebih mengedepankan peningkatan pendapatan daerah meskipun harus menjual asset bangsa kepada pihak lain.


Seandainya kebijakan otonomi daerah dikembalikan pada konsep negara kesatuan yang dibangun dengan perencanaan pembangunan wilayah yang memadai, maka tentu gejala penjualan aset bangsa tidak pernah terjadi, sebab konsep negara kesatuan lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, maka pemerataan pembangunan senantiasa dicapai dalam kerangka tanggungjawab negara kesatuan.

Usul kami untuk pemerintah periode 2009/2014 :

  1. Melakukan kajian ulang mengenai kebijakan otonomi daerah, paling tidak terdapat batasan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola asset bangsa, khususnya kebijakan perdagangan internasinal, kerjasama investasi asing khususnya penanaman modal asing yang membiarkan kepemilikan asset/sumberdaya alam kepada pihak asing.
  2. Membuat prioritas perencanaan pembangunan pulau-pulau kecil di seluruh Indonesia, dimana prioritas diarahkan kepada : perencanaan pembangunan pertanian untuk komoditas tertentu dipulau tertentu, perencanaan pembangunan agrowisata pulau, serta pengembangan wisata bahari yang dikelola oleh pengusaha dalam negeri. Prioritas tersebut dapat dijadikan solusi untuk memperkecil kecemasan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri di pulau-pulau besar, sehingga pulau kecil menjadi daerah pemasok pangan untuk kepentingan konsumsi dalam negeri (baik hasil perikanan, tanaman pangan, peternakan, maupun perkebunan)
  3. Memaksa perguruan tinggi untuk melakukan penelitian disetiap pulau kecil di seluruh Indonesia untuk mewujudkan rencana pembangunan pulau kecil menjadi pemasok pangan nasional.
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s