NASIONALITY CAPITALISM ALA INDONESIA

Sema1kin pudar tatanan ekonomi yang diamanatkan UUD 1945, sejalan dengan merebaknya praktik kapitalisme. Berbagai kalangan mengakui bahwa mekanisme pasar sebagai pondasi ekonomi liberal ala barat telah mengalami masa kepunahan, demikian pula dengan ekonomi yang dilandaskan sosialis komunism. Yang berjalan pada saat ini adalah ekonomi liberal yang dipenuhi dengan intervensi pemerintah, serta ekonomi sosialis yang membuka lebar praktik mekanisme pasar.

Sistem ekonomi model Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 ternyata banyak diminati oleh berbagai negara di dunia, dimana mekanisme pasar hanya untuk mengelola sumberdaya yang tidak menyangkut hajat hidup orang banyak, artinya  pemerintah secara langsung menjadi pengelolaan sumberdaya untuk kesejahteraan masyarakat.

Implementasi sistem ekonomi Indonesia menyediakan ruang yang luas bagi pemerintah untuk mengelola sumber daya (yang menyangkut hajat hidup orang banyak), dengan tujuan mencapai efisiensi produksi dan efektifitas distribusi hasil produksi, sehingga masyarakat memperoleh keadilan secara merata dalam menikmati kebutuhan hidup yang mensejahterakan. Tetapi dalam kenyataannya pengelolaan sumberdaya oleh pemerintah ditafsirkan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga orientasi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, berubah menjadi orientasi profit untuk memperoleh keuntungan bagi negara sebesar-besarnya.

Perbedaan nyata antara mengelola sumberdaya untuk kesejahteraan rakyat melalui departemen terkait dengan Badan Usaha Milik Negara, terletak pada orientasi yang telah disebutkan di atas yaitu orientasi benefit dengan orientasi profit. Selayaknya pemerintah tidak melakukan praktik membangun Badan Usaha Milik Negara, sebab BUMN mencerminkan fungsi pemerintah dalam perekonomian berubah menjadi pelaku ekonomi yang berada pada mekanisme pasar, padahal amanat UUD tidak mengarahkan pemerintah menjadi pelaku ekonomi, namun menjadi institusi pengelola sumberdaya yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara langsung.

Dengan aktifnya pemberlakuan BUMN dalam mekanisme pasar, maka sesungguhnya pemerintah tengah menciptakan sistem ekonomi baru, dimana pemerintah berfungsi sebagai pengusaha dalam mekanisme pasar. Apabila hal tersebut senatiasa diberlakukan, maka rakyat Indonesia yang seharusnya dilindungi negara untuk memperoleh kesejahteraan, berubah menjadi konsumen produk-produk negara.

Dampak keberadaan BUMN yang berperan dalam mekanisme pasar adalah munculnya persaingan yang tidak sehat di dalam mekanisme pasar antara BUMN sebagai pelaku ekonomi di pasar dengan perusahaan swasta, dimana kecenderungan munculnya monopoli dalam pasar akan semakin meningkat. Lahirnya monopoli yang disebabkan kehadiran BUMN di pasar menunjukan terjadinya inefisiensi dan inefektifitas pengelolaan sumberdaya serta menciptakan pengangguran sumberdaya.

Pada saat Indonesia sedang meningkatkan perekonomian, tetapi ternyata terjadi inefisiensi penggunaan sumberdaya, serta terjadi pengangguran sumberdaya, maka susah untuk berharap bahwa Indonesia akan mencapai kesejahteraan ekonomi dalam waktu dekat.

Gejala penyimpangan amanat UUD 45 semakin kentara, ketika banyak BUMN yang ternyata diswastanisasi, dijual kepada pihak pengusaha asing, maupun menjadi perusahaan terbuka dengan menjual saham perusahaan BUMN kepada publik bebas. Kondisi ini semakin menunjukan bahwa pengelolaan ekonomi Indonesia telah jauh menyimpang dari tatanan ekonomi yang di amanatkan UUD 45.

Melihat kondisi tersebut di atas, maka sesungguhnya kita sedang menyuguhkan praktik entrepreneur nationality, dimana negara menjadi perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari rakyatnya, bukan sebagai negara yang memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya.

Sesungguhnya sumber dana pengelolaan negara bersumber dari rakyatnya berupa Pajak dan retribusi lainnya, yang ditarik dari rakyat yang telah menikmati kekayaan dan fasilitas negara dari aktivitas kehidupannya. Apabila rakyat diberikan beban mengkonsumsi komoditas hasil produksi BUMN yang kebijakannya ditentukan oleh mekanisme pasar nasional atau pasar global, lalu…..dimanakah tanggungjawab pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya, khususnya dalam menyediakan komoditas hajat hidup rakyat, dimana pengelolaannya didasarkan kepada kebutuhan rakyat Indonesia, bukan beradaptasi kepada mekanisme pasar lokal maupun pasar global.

Jika negara mengelola sumberdaya seluruhnya beradaptasi pada mekanisme pasar global, maka sesungguhnya negara tengah menjadi perusahaan yang merespon permintaan internasional, dan sama artinya kebutuhan rakyatnya tengah diabaikan.

Hendaknya perekonomian Indonesia (yang dilandasi UUD 45) memposisikan negara sebagai pengelola kebutuhan rakyat, bukan menciptakan BUMN. Kami yakin pegawai BUMN adalah Pegawai negeri (PNS), artinya mereka telah memperoleh penghasilan dari statusnya. Jika memaksa Indonesia harus memiliki BUMN yang beradaptasi dengan mekanisme pasar global, maka keuntungan BUMN semestinya didistribusikan kepada rakyat secara merata berupa subsidi daya beli, sehingga keberadaan BUMN benar-benar memberikan kesejahteraan kepada rakyat dengan cara menjual komoditas berharga murah (kompensasi profit terhadap penurunan harga).

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s