MENGAPA MASJID TAK LAGI DISUKAI UNTUK MEMANAGE ZAKAT ?

http://www.emelmagazine.com

Kebaikan yang terorganisir akan membawa kebahagiaan dan kemenangan, jika tidak maka akan melahirkan kekecewaan, bencana dan kekalahan, demikianlah yang terjadi di Pasuruan dan beberapa daerah lainnya, ketika terjadi kecelakaan yang memakan korban pada saat pembagian zakat.

Fenomena di atas sedang melanda negeri ini, awalnya karena “ketidak percayaan” sebagian masyarakat terhadap birokrasi pengelola zakat, atau terhadap badan/lembaga pengelola zakat. Barangkali disebabkan oleh pelaku koordinator yang tidak berkoordinasi, atau koordinasi tanpa koordinator, sehingga terjadi penyimpangan amanat.

Sangat ironis dimana Islam dibangun dengan pondasi Tabligh, Amanah, fathonah dan Sidiq, ternyata sedang memperlihatkan ketidak pahaman terhadap aplikasinya. Penyalahgunaan amanah marak terungkap dilayar kaca bahkan dilakukan oleh lembaga yang dipenuhi oleh orang-orang kompeten dari sisi ilmu dan pemahaman fiqih muamalah. Hal ini yang memicu lahirnya rasa tidak percaya masyarakat untuk menitipkan amanah kepada mereka, sehingga pelaksanaan pembagian zakat yang seharusnya dilakukan oleh lembaga publik, saat ini dilakukan individu meskipun belum tentu penyerahannya tepat sesuai aturan, serta belum tentu bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dhuafa.

Pelaksanaan muamalah yang selayaknya berpengaruh terhadap kesejahteraan publik dan pelaksanaannya dilakukan oleh institusi publik, ternyata banyak dilakukan oleh individu dengan berbagai motivasi. Aktivitas individu ini tidak akan mengemuka seandainya lembaga-lembaga publik telah berperan sebagai pemegang amanah yang terpercaya, serta tidak perlu bermunculan lembaga-lembaga sosial swasta yang mengurus zakat sebagai sarana peningkatan kesejahteraan publik.

Contoh baik dalam perencanaan dan pengelolaan zakat telah sering dilakukan pada saat akhir bulan Ramadhan (pengelolaan zakat fitrah), koordinasi dilakukan oleh DKM-DKM yang tersebar diberbagai pelosok. Alangkah baiknya koordinasi antar DKM yang telah dibangun dan terlaksana setiap tahun dalam mengelola zakat fitrah dikembangkan menjadi sarana pengelolaan zakat, sodaqoh, infak dan kegiatan sosial lainnya.

Seandainya waktu pengelolaan zakat diputuskan dengan Fatwa Ulama jatuh pada Bulan Haji, sehingga serempak para pemberi zakat menghitung kewajiban besaran zakat yang harus dibayarkannya, serta Amilin menetapkan jumlah penerima zakat sesuai dengan data DKMnya, maka akan diperoleh manfaat sebagai berikut :

  1. Organisasi DKM akan semakin profesional dalam meningkatkan kesejahteraan ummat.
  2. Kemakmuran mesjid sebagai poros kesejahteraan ummat akan tercapai
  3. Data mustahiq dan data muzaqih tersedia lebih akurat sebab didasarkan pada Data penduduk sebagai anggota DKM bersangkutan.
  4. Tertib dalam penarikan dan pemberian zakat kepada yang berhak.
  5. Terhindar dari upaya riya dan penyelewengan sebab dilakukan dalam ruang Mesjid (Baitullah)

Pengaturan pengelolaan Zakat yang ditetapkan waktunya melalui fatwa ulama serta ditetapkan pengelolanya adalah Organisasi DKM pada setiap Mesjid di Indonesia, maka akan menciptakan koordinasi yang rapi dan kompeten sebab koordinasi antar DKM relatif lebih mudah, apalagi jika DKM Mesjid Agung masing-masing Kota/Kabupaten menjadi Koordinator DKM Kota/Kabupaten, maka akan terjalin jaringan pengelolaan Zakat yang lebih bernuansa Mesjid.

Koordinasi antar DKM seKota/Kabupaten dalam pengelolaan Zakat, sama artinya dengan koordinasi antar Amilin seKota/Kabupaten, hal ini menunjukan pula kebersamaan dan persaudaraan yang semakin meningkat antar Ulama dan Pemuka Agama Islam seluruh Kabupaten/Kota, apalagi jika koordinasi tersebut dikembangkan menjadi koordinasi antar DKM seluruh Indonesia, maka persatuan ummat akan semakin tercipta dan perbedaan mazhab akan terkikis dengan mengutamakan persamaan akidah dan perjuangan Islamiah.

Melalui koordinasi DKM dalam mengelola manajemen Zakat, akan terhindar pula munculnya lembaga swasta yang menginginkan keuntungan dari jasa pengelolaan zakat. Jangan jadikan pengelolaan zakat dengan model swastanisasi, sebab model ini selain tidak Islami juga merupakan praktik ekonomi manajemen kapitalis yang enggan mengakui urusan publik harus dikelola oleh pemerintah (dalam hal ini Departemen Agama “Islam”) Audzubillah.

Iklan
Tulisan ini dipublikasikan di Tak Berkategori dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s