“Bunga” virus ekonomi bangsa

http://www.blakness.com

Kedudukan tingkat bunga dalam kehidupan ekonomi masyarakat modern begitu penting. Melalui tingkat bunga, masalah ekonomi sepertinya sangat mudah diatasi, kenaikan harga (inflasi), investasi, serta ketidak seimbangan keuangan negarapun dapat di atasi dengannya.

Bagaimana sesungguhnya tingkat bunga tersebut beroperasi dalam perekonomian suatu bangsa ?. Pada awalnya tingkat bunga merupakan penilaian opportunity cost dari sejumlah dana yang tidak dipergunakan untuk kegiatan produktif, artinya dana yang idle tidak akan memberikan peluang keuntungan, sehingga pada saat seseorang meminjamkan dana idle tersebut kepada seseorang, maka peminjam harus mengganti opportunity cost yang hilang kepada pemiliki dana. Kesepakatan antara peminjam dengan pemilik dana pada saat ini diambil alih oleh lembaga keuangan, sebab lembaga keuangan menjadi lembaga mediasi antara pemilik dana dengan yang membutuhkan dana, yang pada akhirnya lembaga keuangan dengan sendirinya menetapkan tingkat bunga sebagai harga sebuah kesepakatan, dan pihak lembaga keuangan menetapkan tingkat bunga yang berbeda antara peminjam dengan penyimpan dana, tentu hal ini dilakukan agar lembaga keuangan memperoleh selisih lebih sebagai keuntungan jasa terjadinya kesepakatan.

Pada kondisi di atas posisi peminjam memiliki beban yang besar, sebab harus membayar opportunity cost pemilik dana sekaligus memberikan keuntungan kepada lembaga keuangan. Kenyataan ini sedang menyuguhkan sebuah adegan, bahwa masyarakat yang memiliki keahlian serta kreatifitas dan mereka tidak memiliki keuangan secara mandiri dan harus mempergunakan dana pinjaman perbankan, sedang mengalami dilema menentukan harga yang pantas dari hasil kreatifitasnya, dengan biaya produksi yang besar akibat dari beban bunga yang cukup besar, maka harga produk kreatifitasnya pun menjadi mahal. Dengan kata lain tingkat bunga memiliki andil yang besar bagi peningkatan harga komoditas dipasar.

Negara-negara yang memiliki dana cukup besar, dengan leluasa mempermainkan kondisi keuangan negara lain, demikian pula penduduk suatu negara yang memiliki modal besar (dominan) akan leluasa mempermainkan keuangan negaranya. Cara mudah yang mereka lakukan adalah menarik simpanan mereka pada suatu bank, maka perbankan akan panik untuk membayar mereka dan muncul kekhawatiran kekurangan dana pinjaman bagi peminjam yang menjadi sumber penghasilannya. Kondisi penarikan dana oleh pemilik dana besar berdampak kepada bangkrutnya sebuah lembaga keuangan, sekaligus akan menghancurkan perekonomian suatu negara, sebab sektor riil yang bergantung kepada opersional perbankan modern akan memperoleh imbas kekurangan dana operasionalnya, yang pada akhirnya produksi nasional akan turun. Demikian pula halnya dengan negara-negara yang bergantung pada dana pinjaman asing, perekonomian negara tersebut akan hancur ketika terjadi penarikan dana pinjaman (modal asing) yang ditanamkan dinegaranya, hal ini terjadi karena negara bersangkutan tidak memiliki lagi sumber modal untuk melakukan aktifitas perekonomian.

Upaya agar para penyimpan dana tetap menanamkan dananya di perbankan, maupun di salah satu negara, adalah memberikan keuntungan lebih kepada mereka, berupa insentif bunga yang menguntungkan, meskipun tingkat bunga yang tinggi tersebut akan memberikan pengaruh kepada penurunan keuntungan bagi para pengusaha dalam negeri.

Melihat kenyataan di atas “bunga” merupakan alat yang efektif bagi para pemilik dana besar untuk mengendalikan perekonomian suatu bangsa, atau dipergunakan untuk mengkontrol besar kecilnya keuntungan para pemilik dana. Sangat wajar pemberlakuan bunga dalam perekonomian menghasilkan ketidakadilan ekonomi, sebab bunga hanya menguntungkan para pemilik dana, sedangkan peminjam dana merupakan objek.

Negara berkembang seperti Indonesia, dimana sebagian penduduknya tidak dapat akses ke lembaga keuangan (perbankan) menjadi pelaku ekonomi yang lemah, sebab mereka tidak memiliki modal cukup untuk melakukan aktifitas produktifnya, sementara para pemilik dana lebih menyukai menyimpan dana ke lembaga keuangan sebab terjamin dan memperoleh keuntungan, sehingga peluang untuk mengembangkan usaha bagi penduduk tersebut sangat terbatas.

Jerat tingkat bunga sangat berbahaya, hampir seluruh dunia telah merasakan hal itu, namun sangat sedikit negara yang memiliki keberanian untuk keluar dari jeratnya, hal ini terjadi karena hampir seluruh lembaga pendidikan ekonomi ‘mengambarkan tingkat bunga lewat teori-teorinya’ sebagai variabel dewa, sehingga tanpanya perekonomian dunia akan hancur, dan setiap perguruan tinggi senantiasa menempatkan teori bunga tanpa tandingan teori lain yang sesungguhnya masih tersedia alternatif yang lebih berkeadilan.

Pemberlakuan tingkat bunga yang didukung dengan teori ilmiah pada perguruan tinggi di dunia, semakin mengukuhkan posisi pemegang dana untuk mengendalikan ekonomi dunia, dan semakin terpuruknya ekonomi negara berkembang dan negara miskin lainnya.

Reformasi ekonomi semestinya dikibarkan dengan upaya menghentikan praktik pemberlakuan bunga yang semakin kentara kekejiannya, sebab pemberlakuan tingkat bunga ternyata semakin menggairahkan praktik-praktik perjudian hampir pada setiap lembaga keuangan (pasar uang dan pasar modal), terutama bagi mereka yang memiliki dana, sehingga perputaran uang tidak lagi relevan dengan perputaran barang, yang pada akhirnya aktifitas usaha hanya bergerak dibidang keuangan saja, tanpa menyentuh sektor riil. Hal ini terjadi karena melakukan aktifitas usaha pada sektor keuangan dapat memperoleh keuntungan tanpa harus melakukan aktifitas yang berkeringat. Apabila di negara berkembang dan negara miskin aktifitas ekonomi lebih mengarah kepada sektor keuangan, dapat dipastikan akan terjadi distribusi pendapatan yang tidak merata, bahkan jurang pemisahnya akan sangat lebar, sebab kepemilikan dana hanya terkumpul pada beberapa orang saja.

Beberapa bentuk upaya reformasi ekonomi adalah :

1.     Pemerintah sebagai penggerak ekonomi bangsa, harus melakukan pendataan yang benar mengenai jumlah produsen dalam negeri (baik produsen UMKM, maupun pengusaha besar), untuk mengetahui besarnya stok barang dalam negeri, serta pemerintah melakukan pendataan kebutuhan barang yang diminta oleh rakyatnya. Pendataan ini diperlukan agar diketahui jumlah kebutuhan rakyat terhadap barang dan jasa di dalam negeri. Apabila data mengenai hal tersebut di atas telah diketahui dengan benar, maka pemerintah melalui departemen perdagangan melakukan pemetaan perdagangan nasional untuk menciptakan jaringan usaha antar pengusaha dalam negeri dan antar pengusaha dengan konsumen dalam negeri. Dengan upaya ini lembaga keuangan difungsikan sebagai lembaga transfer dana dari pengusaha kepada pengusaha yang lain, atau dari konsumen kepada pengusaha. Dengan fungsi lembaga keuangan seperti tersebut, maka layaklah jika lembaga keuangan dikendalikan oleh pemerintah, dan jangan diserahkan kepada pelaku swasta.

2.     Pengelolaan lembaga keuangan harus dilakukan oleh pemerintah, sebab pengelolaan lembaga keuangan yang dilakukan oleh swasta akan terjadi penilaian ganda terhadap jasa keuangan. Hal ini akan meningkatkan biaya produksi bagi para pengusaha dalam negeri, yang pada akhirnya harga produksi dalam negeri menjadi mahal. Melalui mekanisme pengelolaan lembaga keuangan yang dilakukan pemerintah, maka fungsi lembaga keuangan sebagai agent of development akan semakin nyata, dan bukan sebagai agen penghancur perekonomian karena terkendala oleh keinginan memperoleh keuntungan yang besar, seperti yang terjadi pada saat ini. Yang lebih penting adalah mencegah hadirnya lembaga keuangan asing masuk kedalam negeri ini, sebab akan berdampak pada penularan penyakit keuangan yang terjadi dinegaranya kepada negara ini, inflasi yang terjadi di negaranya akan dieliminasi dengan memperoleh keuntungan yang tinggi dari operasional perbankan yang ada di negara-negara lain, yang tentu saja melalui operasi tingkat bunganya. Dan lembaga keuangan asing merupakan pintu gerbang aman bagi pelarian modal keluar negeri, yang biasanya dilakukan oleh pengusaha-pengusaha oportunis.

3.     Menetapkan pemberlakuan profit sharing dalam aktifitas lembaga keuangan yang dikelola oleh negara, sebab melalui profit sharing akan meningkatkan saling percaya antara pengusaha dengan pengusaha lainnya, serta antar pengusaha dengan konsumen.

4.     Mekanisme pembayaran yang dilakukan dengan kartu debet, hanya merupakan bentuk uang lain yang diberlakukan di negara, sehingga kedudukan kartu debet merupakan uang giral. Sementara kartu kredit diberikan hanya kepada pengusaha yang melakukan aktifitas produktif untuk kelancaran aktifitas usahanya, hal ini dilakukan agar perputaran uang tidak lebih cepat daripada perputaran barang, sebab kecenderungan perputaran uang yang tinggi berimbas kepada irrasional harga barang, yang pada akhirnya akan memicu peningkatan laju inflasi.

5.     Dunia pendidikan ekonomi di dalam negeri harus dikembangkan kepada kurikulum ekonomi yang tidak memihak, sehingga kajian ilmu yang dilakukan di negara Indonesia dan dilaksanakan oleh perguruan-perguruan tinggi ditujukan untuk memperoleh aplikasi teori yang lebih tepat dengan karakteristik kehidupan bangsa, yang tidak memaksakan pemberlakuan teori yang telah nyata menurunkan kesejahteraan rakyat.

6.     Perdagangan internasional hendaknya dilakukan sesuai dengan kebutuhan pundamental rakyat Indonesia. Dalam kondisi memungkinkan sebaiknya didorong industri dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang impor. Pendirian perusahaan elektronik, otomotif dan lainnya sesungguhnya telah dapat kita lakukan, dan sangat yakin bahwa rakyat Indonesia telah mencapai ilmu pengetahuan yang tinggi, sehingga kebijakan pembangunan industri yang semula bergantung pada barang impor dapat diterapkan sejak dini. Hal ini akan mendorong perluasan kesempatan kerja, serta meningkatkan tingkat teknologi tepat guna bagi Indonesia yang dikerjakan oleh putra putri bangsanya. Peningkatan dana APBN untuk tujuan pendidikan dan penelitian menjadi salah satu pemicu tercapainya kemandirian teknologi negeri ini.

 

Upaya melakukan reformasi ekonomi Indonesia, adalah usaha menghilangkan praktik teori ekonomi yang lebih menguntungkan pihak asing dalam kehidupan perekonomian Indonesia, serta memberikan keleluasaan kepada lembaga pendidikan ekonomi untuk mengembangkan universalnya keilmuan sehingga tidak mengenal keberpihakan yang terpaksa, namun berkembang sesuai dengan budaya bangsa ‘Gotong Royong’ serta azas kekeluargaan.

Jangan bangga di Indonesia ada manusia terkaya se Asia bahkan se Dunia, sebab “Hindari kepemilikan kekayaan hanya pada beberapa orang”, seperti tercantum dalam Al Qur’an, apakah kita ingkar padaNYA ?.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s