Talak Tiga Untuk Liberalisasi Perdagangan

www.topplebush.com

 

 

 

Tidak ada lagi kata yang pantas untuk mendefinisikan Liberalisasi perdagangan dunia, kecuali penguasaan ekonomi negara berkembang dan negara miskin oleh negara-negara kapitalis. “Kebangkitan Nasional 1908 ditujukan untuk memerdekakan bangsa, haruskah Indonesia kembali pada masa sebelum itu”.

Fenomena ekonomi global yang merambat mempengaruhi kehidupan ekonomi Indonesia, diawali dengan meningkatnya harga minyak dunia pada awal tahun 2005. Indonesia merespon dengan meningkatkan harga BBM di dalam negeri, gejolak ekonomi nasional meningkat, pendapatan riil masyarakat menurun, akibatnya jumlah masyarakat miskin meningkat, dan kelaparan terjadi.

Berbagai solusi penanggulangan kemiskinan telah dicoba, diantaranya dengan program raskin (beras untuk rakyat miskin), serta program BLT. Seluruh program tersebut tidak menjadi solusi, bahkan menimbulkan masalah baru (akibat pelaksanaan program tidak ditunjang dengan sistem yang mapan, serta dikelola oleh manajemen yang cenderung korup).

Masalah krisis perumahan yang terjadi di USA mengguncang pasar modal Wall Street, solusi yang diambil pemerintah USA sangat merugikan perekonomian dunia, dimana tingkat bunga The Fed diturunkan sampai tingkat terendah. Kebijakan ini (menurut logika moneter) berdampak kepada peningkatan laju inflasi di USA, namun negara ini tidak ingin sendirian mengalami krisis, maka dipengaruhilah harga pasar Minyak Bumi Dunia untuk bergejolak (kita mengetahui bahwa USA menguasai market Minyak Dunia, sebab merupakan explorer minyak terbesar di dunia, dengan wilayah yang tersebar di Timur Tengah, bahkan Indonesia, meskipun dengan cara invasi). Upaya mempengaruhi peningkatan harga minyak dunia, telah menggusur negara-negara lain untuk meningkatkan harga minyak domestik, Indonesia termasuk salah satu negara yang terjebak kedalam pergaulan liberalisasi perdagangan dunia, sehingga tidak berkutik untuk tidak meningkatkan harga BBM.

Sangat prihatin, ketika Indonesia memiliki sumber minyak yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya , namun orientasi pasar minyak Indonesia ditujukan kepada pasar Internasional. Hal ini menunjukan bahwa Indonesia lebih mengutamakan mencari keuntungan dagang daripada memenuhi kebutuhan rakyat (kesejahteraan rakyat). Sangat kita sadari bahwa Sumber Daya Alam Indonesia merupakan milik rakyat Indonesia, bukan milik salah satu perusahaan negara (BUMN), apalagi badan usaha swasta. Ketika Indonesia menjadi pemilik minyak maka seharusnya dapat dinikmati secara maksimal oleh rakyatnya. Namun apabila orientasinya mencari keuntungan , maka hak rakyat akan tergadaikan untuk bisa menikmati kekayaan alam miliknya sendiri (lebih baik dagang minyak untuk memenuhi permintaan dunia, daripada memenuhi permintaan rakyatnya sendiri). Apakah keuntungan dari penjualan minyak akan dipergunakan untuk membeli minyak dari negara lain, logika ini tentunya tidak cerdas, meskipun hanya untuk kebutuhan perhitungan APBN, sebab rakyat Indonesia pemilik BBM, maka berhak menentukan sendiri harga minyak sesuai dengan mekanisme pasar BBM di dalam negeri, atau sesuai dengan hajat hidup rakyat Indonesia yang dilindungi Undang-undang Dasar.

Tekanan gelombang liberalisasi perdagangan senantiasa menghantam perekonomian Indonesia, peningkatan harga pangan dunia berimbas kepada peningkatan harga pangan dalam negeri. Kondisi ini semakin menunjukan bahwa Indonesia tidak lagi menjadi bangsa yang mandiri, namun sangat bergantung kepada prilaku negara lain, atau berada dalam tekanan pergaulan dunia.

Keadaan tersebut di atas sesungguhnya merupakan referensi yang cukup bagi Indonesia untuk segera melepaskan diri dari rayuan liberalisasi perdagangan dunia yang menyengsarakan. Tidak ada lagi kata yang pantas untuk mendefinisikan Liberalisasi perdagangan dunia, kecuali penguasaan ekonomi negara berkembang dan negara miskin oleh negara-negara kapitalis. “Kebangkitan Nasional 1908 ditujukan untuk memerdekakan bangsa, haruskah Indonesia kembali pada masa sebelum itu”.

Perkembangan paham liberalis yang semakin mengarah pada kapitalism di Indonesia, merambah pula di dunia pendidikan. Perguruan Tinggi negeri yang seharusnya menjadi pusat peningkatan kecerdasan (intelektual dan moral) generasi, telah berfungsi sebagai lembaga komersial. Pendekatan keuangan telah merasuk pada idealisme mencerdaskan kehidupan bangsa, yang pada akhirnya moto hidup preman berlaku di dunia ini “yang kuat adalah pemenang”. Akses rakyat miskin di dunia pendidikan tinggi semakin berkurang, dan jumlah orang kaya sesungguhnya relatif sedikit di negeri ini, pada akhirnya banyak kaum berpenghasilan rendah dan menengah menjual harga dirinya untuk dapat menyekolahkan anaknya, kenyataan ini semakin meningkatkan budaya kredit yang dampaknya akan menurunkan daya beli masyarakat tersebut dimasa yang akan datang. Kejadian peningkatan jumlah kredit terjadi pada kalangan orang yang mampu untuk melunasi, namun bagi mereka yang cenderung kurang mampu, maka aktivitas korupsi kembali akan berkembang. Bagaimana jadinya jika ongkos pendidikan bersumber dari uang haram, dapatkah kita berharap negara kita terbebas dari koruptor dimasa mendatang?.

Banyak alasan yang dikemukakan para pemikir dalam upaya merasionalisasi Lembaga pendidikan menjadi lembaga komersial, namun yang pasti para pendiri bangsa mengamanatkan, bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa (seluruh rakyat Indonesia) adalah tanggung jawab Negara dan berstatus hukum wajib.

Paham liberalisme telah menyeret bangsa dan rakyat kita pada pengakuan filsafat materialisme yang sempit, dimana keuntungan memegang peran utama, dan benefit (manfaat) hanya terbatas pada wacana seminasi. Paham inipun telah menetes pada kehidupan politik yang sarat dengan kompromi bernuansa uang, dan pemilihan umum yang disajikan dalam bentuk mekanisme pasar komoditas, hal ini menyebabkan program yang diungkapkan dalam kampanye merupakan janji yang tidak harus ditepati, seperti kebanyakan perilaku liberal ketika dihadapkan kepada keuntungan yang lebih besar.

Begitu besar pengaruh liberalism/kapitalism terhadap kehidupan bangsa, bermacam praktik memperoleh keuntungan dari kesulitan orang marak dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuatan, misalnya : penimbunan barang, pemalsuan barang, monopolistik, kolusi, markup anggaran, pemalsuan data, praktik rentenir dan ijon, menjadi hal yang lumrah sebab mereka ingin melipat gandakan keuntungan.

Praktik liberalism/kapitalism di Indonesia telah mengarah kepada maksimalisasi keuntungan dengan ketidakpedulian sosial. Melihat kenyataan ini, masih tertarikah dengan tawaran liberalisme/kapitalisme, dan menjadi bangsa yang dikendalikan leberalisme internasional ?.

Sombong menjadi bangsa Indonesia yang mandiri, masih lebih baik dari pada jadi budak bangsa lain.

 

 

 

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s