Melepaskan diri dari belenggu Krisis Pangan

http://www.bakosurtanal.go.id

Pangan adalah sumber tenaga bagi manusia, dan tenaga diperlukan untuk melakukan aktifitas. Kelaparan adalah sumber bencana, sebab dengan kelaparan dinding nurani terkoyak oleh keinginan perut, akibatnya moralitas hanya dibaca sebagai kebutuhan memenuhi kebutuhan makan.

Pemimpin yang tidak memenuhi kecukupan pangan rakyatnya, adalah pemimpin yang tidak tahu siapa sesungguhnya rakyat yang dipimpinnya ?

 

Jerit kelaparan semakin membahana dibelahan bumi yang dihuni oleh penduduk negara miskin dan negara berkembang, dan kekhawatiran krisis pangan memuncak pula dinegara-negara maju dan modern. Jeritan dan kekhawatiran berawal dari harga pangan yang semakin meningkat, yang disebabkan oleh ketimpangan antara tingginya permintaan pangan dengan stok pangan yang terbatas.

 

Gagal panen akibat bencana alam yang tiada henti dan merata diseluruh penjuru bumi, terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman dan area industri manufaktur, iklim investasi yang meningkat pada sektor manufaktur, serta meningkatnya konflik politik antara USA dan Eropa dengan negara timur tengah, dan tidak terkendalinya pertumbuhan penduduk dinegara-negara berkembang. Seluruh kejadian di atas menyumbang kemelut krisis pangan.

 

Indonesia sebagai negara yang menyatakan dirinya sebagai negara Agraris, serta memiliki potensi sangat besar untuk mengembangkan sektor pertanian sebagai sektor yang menopang kehidupan ekonomi bangsa, telah tergusur dan terangsang oleh gemerlap industri manufaktur. Gencarnya pengembangan sektor manufaktur di Indonesia, karena sektor ini lebih cepat menghasilkan keuntungan dibanding sektor pertanian, sementara sektor pertanian dihadapkan kepada kendala waktu pengembalian investasi, serta dihadapkan pula kepada resiko alam yang sangat sukar diantisipasi.

 

Tidak seharusnya Indonesia kekurangan pangan, apabila pengelola negara memiliki perencanaan pembangunan sektor pertanian yang berkesinambungan, dan konsisten terhadap pencapaian tujuan mensejahterakan rakyat. Maka sangat diperlukan langkah-langkah, yang menurut pendapat kami penting :(1) Kebijakan tataruang pembangunan sudah selayaknya ditetapkan, agar terdapat ruang yang cukup untuk pengembangan sektor pertanian, serta tidak terjadi alih fungsi lahan. (2) Kebijakan kepemilikan lahan oleh penduduk sudah saatnya dibatasi, kecuali dipergunakan untuk aktifitas produktif, hal ini dilakukan untuk menghindari lahan kosong dan tidak bermanfaat (apalagi terdapat indikasi lahan seperti ini banyak dimiliki oleh “pejabat pemerintah”), dan sangat layak apabila pemerintah mengambil alih penguasaan/kepemilikan tanah kosong tersebut, serta difungsikan sebagai lahan pertanian untuk mengembangkan produksi komoditi pangan, (3) Kebijakan mengurangi impor komoditi pertanian yang di Indonesia sedang dan sudah diproduksi dan dikembangkan produktifitasnya. Kebijakan ini dilakukan agar efisiensi produksi komoditi dalam negeri cepat dicapai, dan harga komodi bersangkutan terjangkau oleh masyarakat konsumen dalam negeri. (4) Kebijakan mengutamakan produksi nasional untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri harus segera dilakukan, agar image produk dalam negeri dihadapan konsumen lokal semakin meningkat. (5) Kebijakan distribusi faktor produksi (terutama pupuk) hendaknya dilakukan oleh lembaga yang kompeten (misalnya oleh BULOG) dan diikutsertakan lembaga independen untuk mengawasinya, kebijakan ini diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan distribusi atau penimbunan barang oleh oknum pedagang/distributor yang sekarang tengah terjadi. Kebijakan distribusi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah sebagai uapaya implementasi UUD-45 tentang “Hak pemerintah untuk menguasai faktor produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak”.

 

Kebijakan-kebijakan di atas hendaknya bukan merupakan produk kompromi politik yang berindikasi kolusif, namun produk kompromi nurani yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagai cerminan tanggungjawab sebagai pengelola negara.

 

Keberanian pemerintah untuk melepaskan diri dari belenggu intervensi asing terhadap kebijakan-kebijakan publik, merupakan sebuah keharusan. Liberalisasi perdagangan yang mengarah kepada pasar bebas di dalam negeri, pada akhirnya mematikan gairah masyarakat untuk mengembangkan produksi pangan di dalam negeri, misalnya komoditi jagung impor, komoditi kedelai impor dan komoditi lainnya telah terbukti menurunkan produksi komoditi tersebut di dalam negeri, karena komoditi impor cenderung lebih murah (hal ini terjadi karena efisiensi produksi negara lain telah tercapai, atau terdapat kebijakan negara asing untuk meningkatkan ketergantungan Indonesia terhadap komoditi negara pengekspor). Bertindak waspada terhadap komoditi impor yang didalam negeri telah diproduksi lebih diutamakan, agar kebutuhan pangan nasional dimasa yang akan datang dicukupi oleh produksi pangan nasional.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s