Implementasi Misi Kesederajatan Ekonomi Kota Tasikmalaya

images.jpgTawaran Misi yang cerdas dari Pemerintah Kota Tasikmalaya mengenai  kesederajatan ekonomi, menuntut keterlibatan masyarakat untuk mewujudkannya. Masyarakat akademik yang dalam kesehariannya menggeluti keilmuan dan senantiasa memproduksi model-model pengembangan, sudah saatnya berperan serta memberikan dorongan dan input pemikiran untuk mewujudkan visi yang membumi dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Tasikmalaya.Beberapa misi yang ditawarkan sebagai berikut :

  1. Optimalisasi dan pengelolaan yang profesional terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah sebagai asset potensi ekonomi rakyat.
  2. Optimalisasi kredit lunak usaha kecil dan menengah guna menunjang keberlangsungan dan kemajuan ekonomi rakyat.
  3. Pemberian jaminan hukum yang layak dan proporsional terhadap para pengusaha sektor informal
  4. Memfasilitasi dan pemberian jaminan atas keberlangsungan sektor industri kecil dan menengah
  5. Optimalisasi sentra-sentra industri kecil dan menengah sebagai asset wisata home industri
  6. Pengembangan kawasan pertanian terpadu berwawasan lingkungan yang bertumpu pada potensi sumberdaya lokal.

      Memperhatikan misi tersebut di atas, menunjukan bahwa sektor industri kecil dan menengah, sektor informal dan sektor pertanian, menjadi sorotan utama dalam pengembangannnya untuk meningkatkan daya beli masyarakat Kota Tasikmalaya. Selain itu ketiga sektor ekonomi di atas merupakan sektor yang memerlukan penanganan serius dan profesional dalam pengelolaannya.     Sampai sajauh ini ke tiga sektor ekonomi yang menjadi sorotan pengembangan ekonomi kota Tasikmalaya, belum menunjukan kinerja yang membanggakan untuk menunjang perekonomian Kota Tasikmalaya, bahkan terjadi tarik menarik antara ketiga sektor di atas dalam pengelolaannya. Seringkali sektor informal menjadi sektor ekonomi yang menggangu proses pengembangan ekonomi terutama sektor perdagangan, sehingga sektor ini dipandang sebelah mata, walaupun potensi yang terkandung didalamnya sangat besar dan sangat mungkin dilakukan pengembangan untuk menunjang perekonomian masyarakat Kota Tasikmalaya. Tarik menarik kepentingan pengembangan terjadi pula antara sektor pertanian dengan sektor ekonomi lainnya, diantaranya adalah terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi sarana perumahan , sarana perdagangan, dan sarana industri lainnya.     Memperhatikan beberapa masalah di atas, maka pengembangan sektor industri kecil dan menengah, sektor informal dan sektor pertanian sebagai upaya perwujudan misi kota tasikmalaya, memerlukan penanganan yang terintegrasi, sehingga seluruh sektor ekonomi dapat berjalan pada rel pembangunan yang searah, yaitu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tanpa saling mengorbankan sektor-sektor yang lainnya. I.       Pola Pengembangan Jaringan Usaha Kecil dan Menengah      Terkait dengan misi yang diemban Pemerintah Kota Tasikmalaya, dimama UKM diprioritaskan untuk dikembangkan sikap profesionalisme pengelolaan, optimalisasi penggunaan kredit lunak, pemberian fasilitas jaminan usaha, serta pengembangan sentra-sentra UKM menjadi wilayah wisata home industry, maka model pengembangan UKM harus berawal dari sinergi institusi yang terlibat dengan perwujudan misi di atas. Institusi yang diperlukan berperan langsung adalah lembaga keuangan, lembaga hukum, lembaga penelitian, dinas-dinas terkait, serta lembaga komunikasi dan Informasi.     Profesionalisme pengelolaan UKM berkonotasi, pengelolaan UKM harus dilakukan oleh tangan-tangan yang memahami secara utuh aktifitas usaha UKM, tidak hanya terkonsentrasi pada satu aspek usaha saja, bahkan tidak terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan politik praktis.     Pengembangan pengelolaan UKM yang komprehensif, meliputi pemahaman perencanaan usaha, pemahaman mengenai pasar bahan baku, pemahaman proses produksi, pemahaman keuangan usaha serta sumber dana/modal usaha, pemahaman perilaku pasar komoditas ukm, pemahaman promosi produk ukm, pemahaman distribusi baik bahan baku maupun hasil produksi, serta pemahaman jaminan hukum dan hak cipta hasil produksi ukm, disamping pemahaman mengenai manajemen pengelolaan usaha.     Keterlibatan seluruh institusi terkait dan terintegrasi dalam membuat perencanaan pengembangan usaha UKM, proses pelaksanaan pengembangan, dan evaluasi hasil pengembangan, merupakan aktivitas yang harus dilakukan. Terpotongnya integrasi institusi dalam pola pengembangan menyebabkan tersendatnya upaya profesionalisme pengelolaan UKM.     Perilaku institusi yang pada saat ini belum terintegrasi dengan institusi lain dalam pengembangan UKM adalah Lembaga keuangan, lembaga hukum dan lembaga penelitian, dimana masing-masing bersikukuh dengan pola pengembangan masing-masing dengan tingkat kepentingan yang subjektif. Sehingga kepentingan keuntungan institusi menjadi lebih utama dibanding dengan idealisme pembangunan dan pengembangan ekonomi masyarakat. 2.1. Peran lembaga keuangan     Lembaga keuangan terutama lembaga keuangan Bank memiliki kewajiban sebagai agent of development, sehingga lembaga keuangan Bank yang beroprasi di Kota Tasikmalaya memiliki keharusan untuk mengeluarkan kebijakan aliran dana/modal yang spesifik untuk aktivitas UKM, sehingga lembaga keuangan Bank di Kota Tasikmalaya tidak hanya berkiprah sebagai pasar uang saja, serta berperilaku sebagai penyedia kredit konsumtif. Kegiatan LK Bank yang hanya berperilaku seperti di atas semakin menunjukan ketidak peduliaannya terhadap peningkatan perekonomian bangsa.     Seperti yang telah dikemukakan dalam beberapa tulisan saya, lembaga keuangan Bank merupakan lembaga yang memiliki data base pengusaha yang menjadi nasabahnya, sehingga data base nasabah Bank dapat dijadikan referensi bagi terbukanya jaringan usaha yang berbasis data base perbankan. Membuka jaringan antar nasabah bank merupakan upaya membangun pasar komoditas hasil produksi pengusaha UKM di Kota Tasikmalaya, sehingga akses pengusaha UKM terhadap Bank yang didasarkan kepada jaringan usaha nasabah bank akan memudahkan perbankan dalam membuat keputusan pemberian kredit usaha bagi pengusaha UKM, sebab keputusan pemberian kredit didasarkan kepada jalinan rekanan usaha antara nasabah bank dengan pengusaha UKM, dan rekanan tersebut dapat dijadikan jaminan kredit dari pengusaha terhadap lembaga keuangan Bank.     Agar jaringan usaha yang berbasis data base nasabah bank, berjalan baik, maka pengelolaan data base tersebut harus dilakukan oleh divisi pengembangan usaha pada lembaga keuangan bank tersebut, atau Pemerintah daerah bersama dengan lembaga keuangan bank, lembaga penelitian, lembaga hukum dan lembaga komunikasi/informasi, secara bersama-sama membangun lembaga jaringan bisnis dengan input data dari data base perbankan. 1.2.  peran lembaga hukum.      Para pengusaha UKM, merupakan insan kreatif yang seringkali menghasilkan produk baru dengan desain baru pula. Kekuatan kreatif ini perlu didukung dengan jaminan hukum agar hasil kretifitas mereka tidak dimanfaatkan oleh pihak lain, namun dipergunakan dan dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan pengusaha serta pembangunan ekonomi daerah.     Upaya pembuatan perlindungan hak intelektual para pengusaha UKM, serta pembuatan perlindungan hukum kepemilikan merk usaha, merupakan upaya peningkatan kemandirian usaha, yang pada akhirnya pengusaha UKM merasa terlindungi dari upaya duplikasi dari pengusaha-pengusaha yang bermental pencuri.     Identitas pengusaha melalui perlindungan hak intelektual berakibat kepada peningkatan bargaining position pengusaha di pasar komoditas, kondisi ini sangat mendukung kepada upaya perluasan pasar, serta peningkatan skala usaha. 1.3.  Peran lembaga penelitian/perguruan tinggi.Lembaga penelitian maupun lembaga pendidikan tinggi, diyakini mampu memberikan kemampuan manajemen pengelolaan usaha dan pengelolaan keuangan usaha bagi pengusaha UKM, namun kemampuan manajemen tersebut menjadi beban bagi para pengusaha ketika mereka masih memiliki keterbatasan dana, maupun keterbatasan pasar. Pada kondisi ian, maka lembaga penelitian maupun lembaga pendidikan tinggi harus membangun model pengembangan jaringan usaha bersama dengan institusi yang telah disebutkan di atas, serta menjadi pelaku dalam proses pengelolaan jaringan usaha tersebut, bersama-sama dengan institusi lainnya. Pembangunan jaringan usaha yang terintegrasi antar institusi memudahkan lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam memberikan bantuan keilmuan terhadap para pengusaha UKM, terutama dalam pembinaan pembuatan studi kelayakan usaha, membangun rekanan usaha dengan pengusaha lainnya, membuat proposal pengembangan usaha untuk diaplikasi terhadap lembaga keuangan Bank, mengembangkan keahlian manajemen yang sesuai dengan kebutuhan manajemen usaha para pengusaha UKM.       2.4. Peran Pemerintah daerah (Dinas-dinas Terkait)

     Pendekatan pemerintah daerah (Kota Tasikmalaya) dalam pengembangan usaha kecil dan menengah masih bersifat sektoral dan tidak terintegrasi antar dinas-dinas terkait, seringkali kebijakan pusat menjadi alasan pelaksanaan proyek  pengembangan UKM bersifat parsial. Kondisi tersebut di atas terjadi karena definisi UKM lebih disoroti hanya dari sisi pengusaha sektor manufaktur, padahal sektor pertanian terutama agribisnis  yang ada dilingkungan  Kota Tasikmalaya masih berkatagori UKM, dengan demikian maka pengembangan definisi UKM sangat diperlukan agar Pengembangan UKM dimasa yang akan datang merupakan pengembangan UKM multi sektor.

     Pola pengembangan UKM multi sektor, akan berdampak terjalinnya kerjasama antar bagian (dinas-dinas), sehingga pola pengembangan UKM akan terintegrasi antar sektor yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya. Demikian pula halnya dengan prioritas pengembangan, dimana priorita pengembangan utama adalah pengembangan ekonomi daerah, artinya keputusan/kebijakan pusat hendaknya mengikuti kebutuhan pengembangan ekonomi daerah.     Kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan UKM hendaknya mengarah kepada peningkatan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha yang memerlukan legalitas formal untuk melakukan aktivitas usahanya, serta pemerintah daerah melalui dinas-dinasnya membuka data base pengusaha yang ada dilingkungan Kota Tasikmalaya, serta menjalin kerjasama dengan daerah lain untuk saling bertukar data base pengusaha antar daerah. Pertukaran data base tersebut akan menghasilkan jaringan bisnis antar daerah, sehingga pengusaha UKM Kota Tasikmalaya akan menikmati jaringan usaha tersebut untuk kelancaran usaha, serta memudahkan pengusaha untuk memperluas pasar dan menjalin kerjasama dengan pengusaha lainnya yang berada di daerah (Kab./Kota) lainnya.     Agar memudahkan pihak pemerintah daerah dalam membangun jaringan usaha, maka diupayakan membangun lembaga jaringan usaha yang melibatkan institusi lainnya yang telah disebutkan di atas. 2.5.  Peran lembaga komunikasi dan informasi.     Peran penting yang diemban lembaga komunikasi dan informasi dalam upaya pengembangan UKM di Kota Tasikmalaya, adalah memberikan fasilitas promosi produk UKM dengan format advertizing yang profesional, serta jangkauan promosi yang diperluas meliputi daerah pasar nasional, maupun internasional. Pembangunan web site produk UKM Kota Tasikmalaya menjadi sebuah keharusan dibangun oleh lembaga komunikasi/Informasi yang berada dilingkungan Kota Tasikmlaya, agar komoditi UKM dikenal lebih luas.     Pengusaha UKM Kota Tasikmalaya perlu diberikan kesempatan berpromosi dalam skala Global, sebab pengusaha di Kota Tasikmalaya mayoritas berkatagori UKM.             

Institusi

Peran institusi

Integrasi peran institusi Produk Lembaga jaringan usaha Manfaat bagi UMKM
Pemda (Dinas-dinas)     Bank  Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian  Lembaga Hukum     Lembaga Komunikasidan Informasi   1.    Pelayanan izin usaha2.    Membuat data base pengusaha Kota Tasikmalaya3.    Melakukan kerjasama pertukaran data base pengusaha antar daerah  1.    Membuat program kredit UKM2.    Membuat data base pengusaha yang menjadi nasabah bank 1.    Membuat model pengembangan UKM2.    Membuat model pelatihan (manajemen, studi kelayakan, dll)  1.    Membuat program pendaftaran Hak Cipta Intelektual bagi UKM2.    Membuat program penanganan klaim atas hak cipta.   1.    Membuat program promosi produk UKM Kota Tasikmalaya2.    Membuat website industri UKM Kota Tasikmalaya                                         Terbantuk lembaga jaringan usaha UKM Kota tasikmalaya               1.    fasilitas izin usaha2.    fasilitas pelatihan manajemen usaha3.    fasilitas pendaftaran HAKI4.    fasilitas pelayanan promosi5.    fasilitas pelayanan pelatihan design produk  6.    fasilitas pelayanan kerjasama usaha/rekanan usaha dengan pengusaha yang ada dalam data base                 UKM berkembang dalam pengelolaan Usaha            UKM menjalin kerjasama dengan pengusaha lain/ rekanan usaha, dan perluasan pasar  MOU Antara UKM  dengan Pengusaha lainnya dan dilegalisasi oleh lembaga jaringan usaha

Pengembangan Usaha UKM

                                                                                            Dijadikan jaminan kredit         Penyaluran Kredit

Gambar. 1  Model Pengembangan UKM Kota Tasikmalaya

II.          Pola Pengembangan Sektor Informal dan Home Industry

     Sektor informal selalu menjadi sektor yang termarginalkan, kedudukan mereka dianggap sumber kesemerawutan kota, dan sumber kekotoran serta kekumuhan. Namun disisi lain keberadaan mereka menjadi sumber pendapatan bagi beberapa pihak, serta menjadi sumber ketahanan ekonomi rakyat pada saat perekonomian dilanda krisis.

     Dibeberapa negara, sektor informal baik industri pengolahan maupun perdagangan, telah menjadi pusat wisata belanja tradisional. Sektor informal telah memiliki tempat yang layak, dengan lokasi yang ditata untuk keperluan perdagangan dan kunjungan wisata.     Kota Tasikmalaya yang memiliki lokasi yang layak dikembangkan untuk keperluan pemberdayaan sektor informal, di antaranya lokasi Karang Resik dan Lokasi Dadaha. Dengan penataan yang memadai Dadaha atau Karang Resik dapat dijadikan lokasi tujuan wisata kuliner, maupun lokasi perdagangan hasil industri home industry.     Untuk mewujudkan pembukaan lokasi tujuan wisata kuliner maupun lokasi tujuan wisata perdagangan hasil industri home industry, diperlukan kerjasama antar instansi dalam pembuatan perencanaan, penataan dan pengelolaan lokasi tersebut. Kehadiran Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Muamalat/Bank Syariah dalam perencanaan lokasi serta keberadaan pada lokasi sangat diperlukan, sebab keberadaan BPR akan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk dapat memanfaatkan jasa layanan perbankan dalam upaya meningkatkan skala usaha mereka, sehingga sektor informal dapat dijadikan sektor ekonomi dengan ketahanan usaha yang tinggi.     Pembuatan rencana, penataan, dan pengelolaan lokasi pengembangan usaha mikro yang berada pada sektor informal, harus merupakan produk integrasi beberapa instansi/lembaga, diantaranya adalah lembaga keuangan, lembaga tata kota (PEMDA), lembaga perguruan tinggi/lembaga penelitian, lembaga hukum dan lembaga Informasi dan Komunikasi.      Keberadaan lokasi tujuan wisata kuliner maupun wisata produk home industry, memerlukan penanganan yang matang, terutama dari aspek pengelolaan, sebab keberadaan lokasi memerlukan penanganan promosi yang berskala luas dan penanganan distribusi barang (bahan baku, hasil produksi), serta penanganan limbah harus ditangani dengan seksama. Sehingga keberadaan instansi yang disebutkan di atas menjadi penting artinya dalam melindungi para pelaku ekonomi pada lokasi bersangkutan.     Sektor informal di Kota Tasikmalaya, seperti halnya UKM, merupakan sektor yang dipenuhi oleh komunitas kreatif, sehingga hasil karya mereka hendaknya dilindungi hukum agar tidak terjadi pencurian ide kreatif yang telah mereka hasilkan. III.       Pola pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu     Wilayah Kota Tasikmalaya sudah sejak lama dikenal sebagai kawasan pertanian yang subur, berbagai produk pertanian dapat dinikmati oleh penduduk setempat bahkan dinikmati pula oleh beberapa daerah lainnya. Kawasan Kota Tasikmalaya sejak lama dikenal sebagai kota seribu bukit, hal ini menandakan bahwa pemerintah Tasikmalaya tempo dulu telah mencanangkan pemeliharaan air serapan dengan melestarikan beberapa bukit untuk keperluan pembangunan pertanian.     Seiring dengan perkembangan sektor industri manufaktur dan perkembangan penduduk, maka kawasan bukit telah berubah menjadi area galian material bangunan, area pemukiman penduduk serta area industri manufaktur dan perdagangan. Dampak perkembangan indutri manufaktur menggiring masyarakat Kota Tasikmalaya menjadi konsumen barang  pangan, bahkan menjadi konsumen pangan impor pada beberapa tahun terakhir.     Pengembangan kawasan pertanian di Kota Tasikmalaya pada kurun waktu kedepan, memerlukan pemetaan lahan potensi pertanian (remote sensing), dengan tingkat akurasi yang tinggi, sehingga diketahui lahan yang tidak layak dikembangkan menjadi lahan pertanian, serta lahan yang potensial dikembangkan menjadi area pertanian. Hasil pemetaan merupakan alat kebijaksanaan bagi pemerintah Kota Tasikmalaya untuk menetapkan tata kota yang berisi ruang untuk wilayah pemukiman, wilayah perdagangan, wilayah perindustrian, serta wilayah pertanian.     Pengembangan sektor pertanian Kota Tasikmalaya hendaknya ditujukan uintuk memenuhi pangan penduduk Kota Tasikmalaya, dan apabila terjadi surplus produksi maka dilakukan upaya perdagangan untuk memenuhi permintaan daerah lain. Namun apabila pengembanga sektor pertanian dikembangkan dengan mewujudkan agribisnis dalam pengelolaannya, maka surplus produksi yang terjadi sebaiknya diproses menjadi komoditi lain yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga di Kota Tasikmalaya menjadi pusat pengembangan industri pengolahan produk pertanian.     Pada beberapa wilayah pengembangan sektor pertanian untuk komoditas pertanian tertentu dapat pula kawasan tersebut dikelola menjadi kawasan wisata tani, sehingga kawasan pertanian menjadi sumber pendapatan tambahan bagi petani maupun bagi pemerintah (PEMDA).     Sektor pertanian dalam pengembangannya, sering tidak tersentuh oleh aliran dana kredit perbankan, kekhawatiran perbankan terhadap sektor ini disebabkan resiko bisnis yang sangat tinggi. Sektorpertanian seringkali disebut sektor yang tingkat spekulasinya tinggi, sebab kebergantungan terhadap alam sangat besar. Pola pengembangan keuangan sektor pertanian sesungguhnya tidak perlu dipenuhi dari aliran dana dari perbankan. Model lumbung tani yang telah dilakukan oleh para pemikir pertanian tempo dulu telah terbukti dapat menangani permasalahan permodalan petani, apalagi pemerintah senantiasa memberi bantuan teknologi terhadap proses pengelolaan pertanian.     Pengembangan sektor pertanian untuk memenuhi permintaan pangan Kota Tasikmalaya, akan berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat Kota, sebab pola pengembangan seperti ini akan menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap pangan impor, serta akan menurunkan praktek-praktek penampung hasil produksi pertanian (tengkulak) yang berspekulasi dalam perdagangan bahan pangan (dimana mereka seringkali melakukan perdagangan di daerah luar Tasikmalaya. Sehingga kebutuhan pangan Tasikmalaya dipenuhi dari pangan daerah lain).    IV.        Penutup

     Pengembangan kesederajatan ekonomi yang ditangani secara bersama-sama oleh instansi dan lembaga terkait, akan menumbuhkan tanggungjawab bersama dalam pengelolaan dan evaluasinya, sehingga praktik-praktik penyelewengan relatif dapat dihindari, serta pengelolaan yang salah sasaran relatif dapat dikendalikan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s