Mekanisme Pasar Komoditas Politik

3795334210.jpg

 Propaganda Liberalisasi Perdagangan atau perdagangan bebas pada perekonomian dunia, mendesak perekonomian Indonesia untuk mengarah kepada terciptanya mekanisme pasar dalam seluruh komoditas yang dipasarkan di dalam negeri. Meskipun UUD.45 menyiratkan bahwa komoditas yang menyangkut kehidupan rakyat banyak harus dikuasai oleh Pemerintah, seolah kita tidak peduli, “yang penting kita menjadi bangsa gaul dalam perekonomian dunia”.

Mekanisme pasar memang sebuah rumus ajaib dalam menciptakan kestabilan ekonomi suatu bangsa bahkan perekonomian dunia, dengan syarat pemerintah jangan ikut campur dalam aktivitas perekonomian, itu menurut Adam Smith, sebab melalui mekanisme pasar cenderung akan tercipta struktur pasar persaingan sempurna, yang mencerminkan kekuatan konsumen sebanding dengan kekuatan produsen, hal ini berarti praktek monopoli perdagangan relatif dapat dihindari.Disamping hilangnya monopoli perdagangan, juga dapat meningkatkan efisiensi dalam perekonomian, sebab tangan-tangan pemerintah tidak ikut campur berebut mendulang profit, atau berebut merekayasa komoditas publik menjadi berharga pasar.Keajaiban mekanisme pasar tersebut di atas, merangsang para panakawan politik untuk mempergunakannya , sebab politik itu ternyata sama dengan komoditas yang memiliki harga, ada konsumennya, serta tercermin ekspektasi keuntungan di dalamnya. Maka lahirlah produsen-produsen politik yang menawarkan produk politiknya dengan segmen pasar masing-masing.Biasanya permintaan politik masyarakat tercermin pada gejolak sosial berupa demonstrasi massa, atau permintaan politik langsung pada bursa komoditas politik berupa aksi sharing pendapat antara masyarakat dengan pengelola aktivitas politik (DPR/DPRD), dan penawaran politik sering terjadi ketika menjelang pemilihan umum atau pemilihan kepala negara maupun pemilihan kepala daerah (PILKADA). Pada saat Interaksi permintaan dan penawaran politik terjadi, diharapkan dapat dicapai tingkat efisiensi yang tinggi, maka syarat mekanisme pasar harus dipenuhi yaitu keterlibatan pemerintah dibatasi hanya sampai pada fasilitator dan dinamisator saja.Sampai sejauh ini keajaiban mekanisme pasar belum terwujud dan hal ini terjadi di seluruh negara yang menganutnya, sebab dalam prakteknya banyak terjadi penyelewengan pasar, diantaranya lahir monopoli, kartel maupun penyelewengan pasar lainnya. Hasil akhir keajaiban mekanisme pasar adalah penguasaan ekonomi oleh beberapa kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi yang tinggi, misalnya USA yang menguasai dan mendikte negara lain terutama negara berkembang dengan kebijakan ekonominya, atau konglomerat/badan usaha milik siapapun menguasai distribusi pupuk sehingga harga pupuk subsidi berubah wajah menjadi harga pupuk sub distributor.Apakah penyelewengan pasar pada mekanisme pasar politik terjadi pula ?. Bukti penyelewengan dapat terlihat dari, seberapa besar kekuatan produsen politik menguasai konsumen politik, jika ternyata konsumen (rakyat) tidak memiliki kekuatan sebanding dengan produsen, indikasi terjadinya penyelewengan sangat besar.Proses keberlangsungan mekanisme pasar politik di Jawa Barat, sampai sejauh ini masih berjalan pada mekanisme yang memerlukan pembenahan, sebab indikasi campur tangan pemerintah dalam interaksi penawaran dan permintaan politik masih berlangsung, apalagi jika salah seorang pegawai pada produsen politik tertentu menjadi kepala daerah, maka penawaran produsen politik tersebut penuh dengan bantuan fasilitas dalam proses produksinya, sehingga efisiensi yang terjadi pada produsen tersebut sesungguhnya hanyalah sebuah rekayasa politik, dan hal ini merupakan salah satu penyelewengan pasar politik.Keberhasilan mekanisme pasar politik bergantung kepada jenis produk politik yang diminta oleh konsumen, sehingga kualitas produk dan pelayanan proses penawaran menjadi faktor penting dalam meraih besarnya permintaan. Namun konsumen Indonesia sering terkecoh oleh semaraknya iklan/promosi (meskipun promosi yang dilakukan rentan dengan nilai-nilai dusta). Apalagi jika ditambah dengan diskon, maka rasionalitas dan independensi konsumen menjadi terganggu, sehingga ketika membeli komoditas tidak lagi berpikir kualitas.Kenyataan ini menjadi peluang bisnis politik bagi para produsen politik, sebab penawaran diskon yang tinggi yang disertai bonus/hadiah ternyata lebih efektif dalam meningkatkan jumlah permintaan politik, jadi jangan heran jika pelaksanaan PILKADA masih bernuansa Money Politics, sebab konsumen politik masih selalu memburu dagangan dengan diskon gede-gedean.Jika menginginkan proses mekanisme pasar berjalan mulus dan jujur, maka daya beli masyarakat harus dinaikan, sebab perburuan bonus/hadiah/diskon yang dilakukan konsumen, besar kemungkinannya dipengaruhi oleh rendahnya dayabeli konsumen. Namun pada sisi lain apabila rendahnya daya beli masyarakat dipelihara, tentu menguntungkan bagi para produsen politik dalam melakukan penawaran politiknya, sebab cukup dengan menawarkan bonus/hadiah/diskon, tanpa harus bersusah payah memperbaiki kualitas produknya, bisa memperoleh pembeli politik dalam jumlah yang besar. Melihat keadaan ini dikhawatirkan program peningkatan daya beli masyarakat hanya merupakan komoditas politik yang ditawarkan, dan bukan menjadi tujuan untuk mempersiapkan konsumen politik yang lebih menghargai kualitas politik pada masa yang akan datang.Pada saat masyarakat Jawa Barat menjelang PILKADA maka diperlukan sebuah ajakan untuk memilih sosok pimpinan politik, “apakah akan memilih Pemimpin hasil dari mekanisme pasar ?”, atau “ memilih Pemimpin yang didasarkan kepada substansi khalifatul fil ardh yang memiliki sifat Amanah, Fatonah, Sidik, dan Tabligh ?”. Setiap produsen politik dapat dipastikan akan mengusung calon pemimpin dengan lebel dan kemasan amanah, fatonah, tabligh, dan sidik, serta bersertifikat halal, namun ketika proses pilihannya didasarkan pada mekanisme pasar, apakah hasil pilihan mencerminkan kesukaan ideal masyarakat konsumen, ataukah masyarakat digiring kepada pemimpin yang berharga murah karena menawarkan diskon/bonus yang cukup besar, yang disertai dengan pemberian kupon berhadiah langsung atau kupon undian berhadiah.Semua keputusan pilihan komoditas politik tentu bergantung kepada selera konsumen politik Jawa Barat, semoga saja konsumen Jabar tidak terkecoh oleh iklan produk politik yang menawarkan banyak hadiah dan potongan harga yang besar, sebab biasanya komoditas obralan itu berkualitas rendah.

Iklan
Tulisan ini dipublikasikan di Tak Berkategori dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s