225 thoughts on “Tugas Mahasiswa

  1. aii..
    ak atika dari univ.mercubuana . public relation .
    mu minta masukan dunn buat tgas presentasi SEI .
    materi / ttg appa ajh yg arus d masukin k makalah SEI ???

  2. Nama : TINA NUR JANAH
    JURUSAN : konversi PAI B1
    SMESTER : VIII SPAI
    TASIKMALAYA

    HOBI: Membaca ..

    POTENSI YANG DI KEMBANGKAN:
    pertama .. pengembangan ahklak baik dalam sudut islam maupun para alim ulama, serta apa yang telah di kembangkan oleh NABI MUHAMMAD SAW.
    mengenai ahklak itu sendiri,bahwasanya rosulallah diturunkan ke dunia memegang misi yaitu penyempurnaan ahklak manusia.
    dan apa yang di hadapi manusia di zaman sekarang ini telah menginjak masa pemerosotan mental serta ahklak yang tidak mengarah lagi berdasarkan AL-QURAN serta AL-HADITS.
    Dikarenakan banyak dari manusia itu sendiri yang sudah tidak memegang teguh apa-apa yang telah di ajarkan oleh ROSULALLAH.
    Oleh karena itu saya sadar akan tugas dan kewajiban kita sebagai umat islam yaitu menyempurnakan ahklak-ahklak manusia di muka bumi ini.yang pertama mungkin harus dilakukan yaitu ialah lebih kembali ke pribadi diri kita masing-masing dalam hal ahklak, serta tingkah laku kita sebagai mahkluk sosial.

    kedua… jika semuanya itu terwujud insyaallah tercipta yang aman, tentram dan makmur. untuk menjadi makmur itu kita harus punya sesuatu yang dilakukan maka lakukanlah yang terbaik untuk masa depan kita. kita bangun satu usaha dengan akhlak yang terbina , dan saya akan kembangkan usaha itu dengan sebaik mungkin untuk kedepannya saya mau buka konfeksi kerudung
    yang benar-benar terbina akhlaknya

  3. Nama :Wati Purnamawati
    Kelas/semester :Konversi S1 PAI,B2/V111
    NIMKO :0501158
    Hobby :Memasak

    Perkenalan saya tapi mohon maaf kalo ada kata-kata yang janggal

    Saya sejak SD kelas IV suka membantu orang tua,yang terutama masalah memasak,sejak itu selalu membuat saya ingin mencoba sendiri sampai SMP dan menjadi suatu kesenangan bagi saya,kalo memasak sudah menjadi hobby. Sejak PGA saya tinggal di Pesantren menjadi terhenti tapi untungnya disana ada pelajaran PKK jadi bisa mengembangkan minat saya. Sampai sekarang saya sudah menikah dan mengajar di SMP yang kebetulan diperlukan guru keterampilan disana juga bias mengembangkan minat saya. Tentang memasak saya terapkan dalam peraktek memasak sehingga hobby saya semakin terkembangkan. Dan sejak saya mengajar di SMP kalo ada acara selalu saya yang di tunjuk untuk menyediakan menu makanan baik jamuan pokok ataupun jamuan ringan sampai sekarang.

    Walau saya juga mengajar di SD mengenai materi agama tapi hobby tersebut tetap terkembangkan dan saya kaitkan juga dengan agama karena kita sebagai orang yang beragama islam segala sesuatu terutama makanan di kaitkan dengan agama.

    Dengan hobby tersebut saya kembangkan juga terutama bagi keluarga saya apabila ada acara selalu saya yang membuat menu dan meyajikan nya.Saya berencana nanti menginjak pensiun berminat akan membuat suatu usaha: warung nasi,pesanan makanan,restaurant,dan catering. Itulah suatu potensi wirausaha yang bisa di kembangkan menjadi aktivitas dari hobby saya.

  4. Nama : Iis Ismayani
    NIM :
    Jurusan : Konversi PAI B2
    Tingkat/Semester : VIII / IV
    Mata Kuliah : Kewirausahaan
    Dosen : Budi Wahyu, SE

    hobi bercocok tanaman,
    potensi yang dapat dikembangkan
    Indonesia dikarunai oleh Allah tanah yang subur untuk dikelola oleh umatnya. Dengan modal itu hobi bercocok tanam bisa dikembangkan menjadi potensi wirausaha yang cukup menjanjikan.
    Adapun potensi usaha yang dapat dilakukan berkaitan dengan hobi itu bisa mulai dari menyediakan bibit tanaman baik itu untuk sayuran,buah-buahan ataupun tanaman hias, pupuk dari bahan organik, obat-obatan untuk tanaman bahkan mengelola lahan untuk ditanami sayuran, buah-buahan ataupun tanaman hias dalam skala besar dapat dilakukan.
    Jadi dengan hobi bercocok tanaman ini banyak potensi usaha yang dapat dikembangkan, dengan modal yang minimal.

  5. Nama : Kiki Jakiah
    NIM :
    Jurusan : Konversi PAI
    Tingkat/Semester : VIII / IV
    Mata Kuliah : Kewirausahaan
    Dosen : Budi Wahyu, SE

    hobi mengajar, memasak dan bisnis
    potensi yang dapat dikembangkan
    Hobi mengajar, memasak dan berbisnis sangat potensial jika dikembangkan menjadi potensi usaha karena ketiganya ada keterkaitan, sehingga ke -3 hobi tersebut bisa menjadi satu paket untuk membuka peluang usaha
    Mengajar memang menjadi hobiku sejak dulu, karena sejak Sekolah di tingkat aliyah saya sudah mengajar. Untuk bisnis sejak dulupun saya suka berbisnis. Bisnis yang pernah saya jalani diantaranya : jualan makanan kecil-kecilan, jualan mukena, baju dll. Dan saat ini bisnis yang sedang saya garap adalah menerima pesanan kartu undangan dan Souvenirnya. Dari semua bisnis yang saya jalani ini belum ada yang benar-benar sukses. Dari hobi saya ini, potensi usaha yang dapat dikembangkan diantaranya :
    1.Membuka sekolah berbasis kursus atau keterampilan, dengan jenis keterampilan yang diajarkan adalah tata boga sesuai dengan hobi saya yaitu memasak.
    2. Menerima pesanan membuat kue atau makanan lainnya.
    3. Menerima pesanan kartu undangan & souvernir
    Demikianlah kira-kira potensi usaha yang dapat dikembangkan dari hobi saya tersebut. Terima kasih

  6. Nama : Dini Amarillah Fajrin
    NIM : 05.01.127
    Kelas/Prog : B2 Konversi / S1 PAI
    Mata kuliah : Kewirausahaan
    Dosen : Budi Wahyu

    Hobiku…karyaku…Usahaku…
    Tak ada teori yang bagus kalau kita tidak menerapkannya. Begitupun perbincangan kita dalam hal kewirausahaan. Bisa jadi kita tidak akan menumbuhkan jiwa produktif dalam diri kita karena tidak mampunya menganalisa diri tentang potensi yang dapat dikembangkan untuk eksistensi kita di muka bumi, atau menemukan potensi diri tetapi tidak mampu mengembangkan.

    Untuk dapat mengembangkan wirausaha kita dapat melihat dari potensi diri dan hobi. Hobi juga dapat menjadi tolak ukur untuk melihat potensi diri. Berbicara tentang Hobi, banyak sekali hobi yang saya gemari. Seperti membaca, menulis, menggambar dan berkhayal. Jika dalam pelajaran saya menyukai Matematika dan bahasa inggris. Dari hobi tersebut muncullah cita-cita saya ingin menjadi penulis, desainer, guru matematika dan bahasa inggris. Tetapi sejalan dengan waktu ternyata hobi dan cita-cita tersebut ada yang mulai surut., ada yang masih kuat ingin dikembangkan. Ada perasaan surut karena saya merasa potensi yang ada pas-pasan.

    Ketika SMA, berawal dari tugas membuat Cerpen dari guru bahasa indonesia saya mulai mendapat pencerahan untuk mengkerucutkan hobi yang mempunyai prospek bagus. Dari sana bakat menulis cerita karena saya ada hobi mengkhayal, jadi tidak terlalu sulit untuk menuangkan ide, karena hanya mengalihkan dari fikiran ke tulisan mulai dapat dikembangkan. Seiring dengan pengalaman dan beranjaknya usia juga saya berfikir untuk mengintegrasikan hobi saya menjadi hasil karya yang kreatif dan memiliki daya wirausaha yang menjanjikan mungkin. Menulis Puisi dan Cerpen mulai saya biasakan sebagai latihan yang menyenangkan didukung pula dengan hobi membaca karena sebagai tambahan perbendaharaan kata, bahasa dan pengetahuan untuk menjadikan karya menjadi mengembang, berkualitas dan update. Hasil Cerpen dan puisi saya mulai kearah jurnalis yaitu mulai dikirimkan ke majalah. Mskipun memang belum ada hasil.

    Selepas sekolah saya berkesempatan menjadi Guru Sekolah Dasar mata pelajaran matematika dan menjadi Guru Bimbingan belajar bahasa inggris di salah satu yayasan (Lembaga swadaya masyarakat) selain itu saya memegang program pendidikan untuk anak yang salah satunya ada program perpustakaan. Maka disana saya mulai menyalurkan hobi membaca dan menulis dengan cara membuat program untuk anak-anak kelompok membaca dan menulis supaya mereka tertarik dan menumbuhkan minat untuk membaca dan menulis tentu saja yang tidak memaksakan. Dari sana semakin berkembang keinginan saya untuk mengangkat hobi menjadi wirausaha yang bagus. Membuka privat bahasa inggris dan matematika ataupun les membaca sepertinya akan menjadi peluang wirausaha yang mempunyai prospek bagus.

    Menulis buku adalah keinginan saya, mulai dari menulis cerpen, puisi, buku anak-anak dan tentang pendidikan. Untuk menulis buku anak, saya tertarik untuk konsep WBP (Worldless Book picture) yaitu buku yang banyak gambar dan sedikit kata-kata. Dari konsep ini saya dapat mengintegrasikan dengan hobi menggambar. Jika ingin dikembangkan ke arah wirausaha, saya ingin mengembangkan hobi menulis menjadi karya tulis yang berkualitas dan kreatif yang akan membuat penerbit buku tertarik sehingga ada yang akan menawarkan karya tulisan saya untuk dibukukan dan dijual.

    Jadi ada dua potensi dari hobi saya yang dapat dikembangkan ke arah wirausaha dan merupakan cita-cita pula yaitu mendirikan lembaga kursus Bahasa inggris, matematika, dan membaca untuk anak-anak usia sekolah dasar. Dan menjadi penulis buku yang mempunyai harga jual yang bagus karena tulisannya kreatif, menarik ,berkualitas dan update.

  7. Nama : Ana Mariana
    NIM :
    Kelas/Prog : B2 Konversi/ S1 PAI
    Mata kuliah : Kewirausahaan
    Dosen : Budi Wahyu

    Sanggar Tari idaman
    Sejak kecil saya selalu melenggak-lenggok di depan kaca, menari setiap mendengar musik, semangat untuk tampil jika ada perayaan 17 Agustusan untuk acara menari. Ternyata hal itu menjadi hobi yang sampai sekarang masih sangat saya sukai. Bakat tersebut ternyata menjadi hobi yang harus dikembangkan. Tidak terlalu sulit bagi saya karena kedua orang tua saya mendukung dan selalu memberi motivasi. Pada akhirnya hobi menari ini terus berkembang sampai saya menjadi guru TK sekarang.

    Hobi menari tersebut masih bisa disalurkan meski saya sudah mengajar. Karena di sekolah TK tempat saya mengajar menari menjadi salah satu kesenian yang dikembangkan untuk anak-anak dan Guru. Justru dari sanalah pengembangan kapasitas saya sebagai guru kemampuan menari semakin berkembang karena adanya program pelatihan Menari baik menari tradisional, modern dan lain-lain. Saya semakin berbangga diri dan bersemangat untuk menari karena adanya prestasi yang saya hasilkan dengan mengikuti berbagai perlombaan menari dan saya selalu menjadi perwakilan dari guru-guru.

    Dari sana saya mempunyai obsesi untuk mengembangkan hobi menari saya dengan cara di transferkan pada anak-anak yang mempunyai minat dan bakat untuk Menari. Jika di hubungkan pada wirausaha sepertinya mendirikan Sanggar Tari merupakan peluang yang cerah untuk menghasilkan profit yang besar. Makanya saya ingin menguasai banyak tarian baik tradisional dari berbagai kesenian suku bangsa ataupun dari bangsa lain. Jadi sanggar tari yang akan saya dirikan akan kaya tarian yang akan menghasilkan cikal bakal penari yang kompeten yang diharapkan akan mampu mewakili sekolah dan bangsa untuk tampil dalam rangka promosi kekayaan budaya. Selain itu biasanya sanggar tari tradisional akan menjadi salah satu kunjungan wisata orang asing.

  8. Nama : ARIS AHMAD SOBARI
    Jenis Kelamin : Laki-laki
    Tempat, tgl Lahir : Tasikmalaya, 22 September 1981
    NIM : 05.01.118
    Prodi : PAI Konv. B-2
    Alamat : Kp. Sukasari RT 02/06 Kel. Bungursari Kec. Bungursarin
    Kota Tasikmalaya 46151
    Dosen : Budi Wahyu
    E-mail : aris_ahmadsobari@ymail.com
    Hobi : Sepakbola

    Sepakbola merupakan olahraga paling populer di muka bumi. Di Indonesia sendiri diduga 7 orang dari 10 orang laki-laki menyukai olahraga sepakbola. Saya sangat berminat menjadikan hal ini sebagai peluang usaha sekaligus menyalurkan hobi. Dengan asumsi pasar yang sangat banyak, mudah dijumpai. Yang merupakan peluang usaha dari hobi sepakbola yaitu Nonton bareng yang selalu dinanti apabila ada pertandingan akbar (Bigmatch), selain itu dapat juga dijual kaos-kaos club sepakbola, fitur-fitur seperti pin, syal, dan lain-lain.

    Peluang Usaha:
    1. Membuka tempat NOBAR (Nonton Bareng) Pertandingan Sepakbola
    2. Menjual Pernak-pernik sepakbola, Pin, dan syal.
    3. Membuat dan menjual souvenir berbau sepakbola
    4. Menjual makanan dengan kemasan khusus sepakbola

    Strategi Usaha:
    1. Melakukan kerjasama dengan komunitas-komunitas pecinta klub-klub ternama di dunia.
    2. Membentuk komunitas baru para pecinta klub ternama di dunia yang belum dibentuk.

  9. Nama : DADANG SAEPUL BAHRI
    Jenis Kelamin : Laki-laki
    Tempat, tgl Lahir : Tasikmalaya,
    NIM : 05.01.123
    Prodi : PAI Konv. B-2
    Alamat : Kp. Pangkalan Desa Gunungsari Kec. Sukaratu Kab Tasikmalaya
    E-mail : –
    Hobi : Jalan-jalan

    Peluang Usaha : Membuka Usaha Travel Wisata
    Prospek :
    Perkembangan zaman, arus informasi dan teknologi yang canggih membuka orang kian sibuk dan kadang melupakan kebutuhan dirinya sendiri. Dengan kondisi seperti ini banyak orang orang dilanda penyakit stres akibat terlalu sibuk dengan pekerjaannya.
    Kini untuk menghilangkan stres itu, orang menyisihkan waktunya untuk re-fresshing agar kondisi psikologisnya kembali pada keadaan semula. Salah satu alternatifnya adalah berwisata.
    Melihat kondisi demikian, saya kira akan terbuka peluang yang bagus untuk usaha travel/wisata sekaligus menyalurkan hobi saya yakni jalan-jalan.
    Pasar :
    setiap instansi seperti sekolah, kantor-kantor baik pemerintah maupun swasta dan bahkan keluarga mempunyai jadwal wisata yang sudah biasa dilaksanakan minimal setahun sekali atau bahkan lebih dari satu kali. Tentunya mereka membutuhkan rekanan yang dapat memberikan service kemudahan dalam melaksanakan acara wisata mereka. Saya kira, kita dapat membuka kerjasama dengan mereka untuk memberikan pelayanan akomodasi yang dapat memudahkan mereka dengan tujuan agar mereka tidak memikirkan hal-hal lain pada saat berwisata, mereka tinggal menikmati acara tanpa harus diganggu dengan urusan lain.
    Dalam usaha ini, kita dapat menjalin kerjasama lagi dengan agen bus wisata dengan asumsi tentu saja memberikan kita keuntungan yang besar.

  10. Nama : YULIANSIH
    Jenis Kelamin : Perempuan
    Tempat, tgl Lahir : Tasikmalaya, 18 Maret 1985
    NIM : 05.01.244
    Prodi : PAI Konv. B-2
    Alamat : Kp. Leuwibudah RT 03/01 Desa Cayur Cikatomas
    E-mail :
    Hobi : Membaca

    Membaca adalah sebuah keharusan jika kita mau menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Semua mempunyai impian untuk dapat membuka usaha sekaligus membuat orang lain pintar. Mungkin bukan usaha yang menjajikan banyak uang, tetapi paling tidak saya dapat berbagi ilmu dengan orang lain. Saya ingin sekali mendirikan sebuah taman bacaan. Kenapa? Karena banyak Taman Bacaan seringkali tidak mendatangkan untung sama sekali. Tapi saya yakin, tujuan saya mendirikan taman bacaan bukan hanya sekedar mencari untung tapi lebih untuk membantu masyarakat supaya lebih mengenal dunia luar dan juga mungkin bisa membantu pemerintah dalam menghapus buta aksara. Betul kan?
    sebenarnya untuk bikin taman bacaan tidak selalu membutuhkan modal besar, khususnya modal uang.
    Strategi usaha :
    Taman Bacaan yang akan saya dirikan butuh satu ruangan, satu komputer mungkin untuk administrasi, dan banyak sekali stok buku untuk dibaca. Saya akan membuat dan mengirimkan proposal kepada pemda setempat untuk mendapatkan bantuan buku gratis dari Pemerintah Pusat. Tau nggak, ini sebenarnya adalah salah satu program yang sekarang lagi dijalankan untuk meningkatkan minat baca masyarakat.
    Tidak lupa saya juga akan mengupayakan sumbangan dari masyarakat, misalnya tetangga yang punya buku-buku bekas tapi masih layak untuk dibaca. Saya rasa itu cukuplah. Nah, supaya masyarakat nggak bosan melihat stok buku saya yang itu-itu saja setiap bulan, maka salah satu caranya adalah dengan mencari donatur yang mau menyumbangkan buku bacaan bekasnya setiap bulan. Apa saja deh, baik komik, novel, koran, majalah dan lain sebagainya. Jadi, Anda bisa meminimalisasi dana yang keluar, kan?
    Kemudian mengenai tempat rencananya saya akan memanfaatkan halaman atau pekarangan rumah saya sendiri yang mungkin cukup luas, supaya gratis. Tempat ini akan didesain akan agar tempat yang terbatas menjadi enak dan nyaman untuk .

  11. Nama : LIA NURHAYATI
    Jenis Kelamin : Perempuan
    Tempat, tgl Lahir : Tasikmalaya, 31 Oktober 1987
    NIM : 05.01.228
    Prodi : PAI Konv. B-2
    Alamat : Kp. Munjul Utara RT 01/07 Kel. Karikil Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya 46181
    E-mail : –
    Hobi : Jalan-jalan

    Peluang Usaha : Travel Wisata
    Prospek :
    Usaha travel kini sangat mudah dijumpai dan merupakan sebuah primadona usaha baru, banyak para pengusaha masa kini rame-rame membuka usaha travel.
    Banyak orang dewasa ini sibuk dengan pekerjaannya, mereka membutuhkan program-program penyegaran atau re-freshing.
    Saat ini, tempat-tempat wisata dibuka dimana-mana dengan berbagai penawaran yang sangat menarik, seperti wahana bermain anak, agro-wisata, dan taman bermain bahkan wisata out-bond.
    Gambaran di atas memberikan kesempatan yang besar bagi kita untuk ikut berwirausaha mencari peruntungan dengan cara menyenangkan orang lain.
    Kita dapat memberikan pelayanan untuk kenikmatan orang lain dalam menikmati alam atau wahana bermain dan lain sebagainya. Jenis usaha ini sangat potensial, karena banyak orang, baik secara perorangan, atau kelompok ingin berwisata tanpa memikirkan hal-hal lain yang dapat mengganggu jalannya wisata.
    Disinilah kita mengambil peran, kita bisa membantu orang lain mengurus akomodasi baik kendaraan, administrasi, hotel/penginapan dan hal-hal lain, sehingga mereka yang berwisata merasa nyaman dan tidak terganggu dengan hal-hal lain yang sebenarnya sepele.

    Pasar :
    Usaha layanan travel wisata dapat diberikan kepada perorangan, kelompok, dan institusi. Secara perorangan,orang cenderung mencari kemudahan dalam menikmati wisata. Secara institusi, kini setiap instutusi seperti sekolah, komunitas karyawan, kantor dan sebagainya.
    Secara orang peorangan atau keluarga, orang cenderung ingin berwisata tanpa diganggu dengan urusan akomodasi. Pun demikian dengan institusi mereka hanya ingin acara re-freshing atau liburannya berjalan mulus.

  12. Nama : Yuli Yuningsih
    Jenis Kelamin : Perempuan
    Tempat, tgl Lahir : Tasikmalaya, 02 Juli 1984
    NIM : 05.01.
    Prodi : PAI Konv. B-2
    E-mail :
    Hobi : Memasak

    Peluang Usaha : Membuka Catering
    Bisnis catering sepertinya tidak mengenal kata bangkrut karena selalu saja banyak yang mencari. Adapun catering merupakan usaha makanan yang bisa dipanggil pada berbagai acara antara lain pesta perkawinan, seminar, ulang tahun dan lain sebagainya. Kegiatan yang disebutkan tadi tentunya membutuhkan adanya konsumsi dan biasanya penyelenggara acara emnyewa catering untuk menyiapkan makanan dalam jumlah tertentu.
    Agar bisnis catering saya sukses, tentu harus memperhatikan kebutuhan konsumen, menampilkan makanan yang bersih (higienis) dan tentunya bila kita mampu memuaskan konsumen dengan aneka rasa makanan yang ditawarkan oleh catering
    Usaha catering sebetulnya merupakan usaha yang tidak bisa dikerjakan sendiri untuk memulainya, kita harus menyiapkan staff yang cukup banyak antara lain untuk memasak, transportasi bahkan ada yang merangkap dekorasi!
    Untuk klien atau konsumen, sebetulnya kita bisa mencari sendiri dengan menyiapkan dana untuk promosi dan membuat peralatan seperti spanduk, leaflet dan bisa saja untuk langkah pertama yaitu menginformasikan rekan-rekan, sahabat dan keluarga tentang usaha kita ini.
    Untuk memulai saya kira kita perlu menentukan jenis makanan apakah yang anda akan hidangkan nantinya. Kita juga perlu melihat persaingan dari katering lain bila perlu kita membandingkan dengan mencicipi makanan mereka. Trend konsumen juga saya kira menentukan misalnya di event hajatan yang mungkin paling laku adalah roast beef atau fish and chips dan tentu saja favorit anak2 biasanya mencari es krim.
    Setelah menentukan jenis makanan, kita perlu menyiapkan tenaga kerja yang handal. Misalnya dengan merekrut pekerja yang sudah pengalaman namun tidak tertutup kemungkinan kita juga merekrut tenaga kerja yang belum berpengalaman. Saya kira penilaian utama dari perekrutan adalah, tenaga kerja yang bersangkutan haruslah rajin dan jujur dan juga dapat kita kendalikan. Kita juga haru memberikan mereka kontrak kerja yang jelas sehingga mereka betah bekerja pada kita.
    Sebetulnya bisnis ini persaingannya tinggi namun bila kita didukung oleh pegawai dan staff yang kompak maka saya yakin kita dapat sukses!

  13. Nama : Aas
    Jenis Kelamin : Perempuan
    Tempat, tgl Lahir : Tasikmalaya, 2 Februari 1987
    NIM : 05.01.110
    Prodi : PAI Konv. B-2
    E-mail :
    Hobi : Memasak
    Peluang Usaha : Membuka bisnis makanan
    Kemampuan untuk membuat makanan yang lezat tidak menjamin keberhasilannya dalam membuat usaha. Saya ingin sekali membuka bisnis makanan, yang berawal dari kesukaan saya memasak dan mengolah makanan. Selain itu alas an yang melatarbelakangi ide bisnis ini adalah bahwa setiap orang tidak akan pernah berhenti makan selama mereka hidup. Maka dengan demikian bisnis ini tidak akan pernah kehabisan pelanggannya.
    Strategi membuka usaha:
    Pertama kita harus memperhatikan kualitas dari masakan buatan kita. Untuk mengetahui kualitas rasa dari masakan, kita dapat membagi sampel kepada teman atau saudara tedekat untuk memperoleh reaksi mereka terhadap produk kita.
    Setelah itu kita perbaiki agar sesuai dengan keinginan mereka. Untuk makanan yang memiliki segmen, kita harus dapat memperbaharui dari resep, penampilan atau cara penyajiannya.
    Perlu dipikirkan juga outlet penjualan, apakah kita berencana membuka toko atau bekerjasama dengan pihan lain? Contohnya jika kita memilih untuk membuka usaha pembuatan kue pengantin, kita dapat melakukan kerjasama dengan pihak wedding organizer.
    Strategi penjualan lainnya adalah kita bisa juga melakukan kerjasama dengan beberapa usaha kantin. Kita dapat mensuplai masakan setiap harinya untuk dijualkan di kantin tersebut. Untuk hal ini, kita juga harus memperhatikan sistem pengantarannya, karena berkaitan dengan biaya transportasi.
    Pikirkan teknologi untuk mendampingi produk kita. Apakah produk kita memerlukan ruangan khusus untuk mempersiapkannya? Apakah perlu membeli peralatan khusus untuk menyimpan bahan baku? dan lain sebagainya.
    Namun pada saat awal usaha, sebaiknya kita mengurangi pengeluaran untuk investasi teknologi produksi. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara yang lebih sederhana, atau kita bisa lakukan kerjasama dengan orang lain dalam mensuplai kebutuhan bahan baku tersebut.
    Tujuannya adalah agar kita tidak terlalu berat dalam memenuhi kebutuhan modal usaha. Setelah usaha kita berjalan lancar dan memiliki pelanggan yang tetap, maka kita dapat melakukan pembelian peralatan produksi tersebut.
    Kita harus memikirkan bahwa produk kita aman dikonsumsi serta mendatangkan profit. Mungkin kita haus menguji produk kita terlebih dahulu kepada pihak yang berkompeten untuk memastikan keamanan produk kita agar tak menjadi masalah di kemudian hari.
    Jika kita memulai bisnis makanan ringan, dipikirkan juga kemasan yang menarik agar memberikan nilai lebih pada produk buatan kita. Selain itu juga, dapat meningkatkan image produk dari calon pembeli. Kemasan dapat berasal dari jenis plastik ataupun kertas.
    Yang paling sering menjadi permasalahan dalam menjalankan usaha makanan, adalah ketakutan pada diri sendiri. Pikiran – pikiran apakah produknya laku atau tidak, bagaimana nanti jika ada yang mengeluh, dll.
    Untuk itu, kita sebaiknya mempersiapkan diri sendiri dan memegang teguh prinsip ” Usaha yang berhasil, hanya dapat dicapai melalui proses yang penuh hambatan “.

  14. Nama : DEWI ROSMADEWI
    Jenis Kelamin : Perempuan
    Tempat, tgl Lahir : Tasikmalaya, 02 Juli 1984
    NIM : 05.01.
    Prodi : PAI Konv. B-2
    Alamat : Kp. Munjul RT 05/02 Kel. Sukasukur Kec. Cisaying Kab. Tasikmalaya 46153
    E-mail :
    Hobi : Menari

    Peluang Usaha : Kursus Seni Tari
    Prospek :
    Dewasa ini, perkembangan seni dan budaya semakin digalakkan di pelbagai lingkungan, mulai dari lingkungan sekolah, lingkungan instansi kantor maupun secara pribadi. Seiring dengan berkembangnya media baik cetak maupun elektronik, dunia seni semakin mendapatkan tempat yang istimewa karena keperluannya untuk mengisi pelbagai acara. Dengan demikian orang kian tertarik untuk mempunyai keahlian di bidang seni baik seni suara atau olah vokal, seni musik, maupun seni peran.

    Pasar :
    sudah tidak terbantahkan lagi, apabila animo masyarakat untuk menjadi artis atupun public figur sangatlah besar. Kini banyak orang tua sudah sejak dini mencari bakat pada diri anak-anaknya dengan melatih bakat seninya atau dengan memberikan kursus kesenian.
    Maka berdasarkan hal ini, terbuka peluang untuk membuka usaha kursus seni. Pasarnya sudah sangat jelas yakni anak-anak sekolah dengan berbagai usia dari anak-anak hingga remaja.

    Sistem Operasional :
    1. Membuka kursus sendiri
    2. Membuka kemitraan dengan lembaga pendidikan
    3. Private ke rumah anak

  15. BUAH KREATIFITAS

    Saya seorang ibu rumah tangga dan telah dikaruniai 4 orang anak yang sehat sehat. Berbagai aktivitas dan kreatifitas selalu setia menyertai bahtera kehidupan.

    Ketika masih gadis, tidak pernah terlintas dalam benak hasrat untuk menjadi seorang pengusaha kuliner karena tidak bisa memasak sama sekali, tetapi sangat hobi mengoleksi buku-nuku berbagai resep masakan. bahkan setiap ada majalah, koran atau apapun yang memuat resep masakan, pasti berusaha untuk memilikinya.

    Berangkat dari hobi itulah, setelah menikah dan dikaruniai anak, mulai terpacu untuk mencoba membuat masakan, terutama membuat kue-kue, mulai dari kue kering sampai kue tart. Sebagai juru cicipnya adalah suami dan anak-anak, sehingga kalau mereka bilang belum enak, terus dicoba lagi, lagi sampai ditemukan cita rasa yang pas.

    Seiring dengan percobaan yang terus menerus bertambah pula penguasaan teknik yang mendorong kebulatan tekad untuk menerima pesanan. Dengan didampingi rasa ragu dan yakin tetapi dikawal bekal niat yang kuat mulailah melakukan percobaan membuat snack atau katering untuk acara kenaikan kelas di Madrasah yang dekat dengan tempat tinggal, kemudian membuat makanan ringan dan menjajakannya ke warung warung terdekat. Tetapi semua itu tidak bisa berlangsung lama karena beberapa faktor diantaranya keterbatasan waktu produksi, ketidakstabillan bahan pokok. Waktu memasak hanya bisa dilakukan pada malam hari, sebab pada pagi hari aktifitas profesi di MI dan TKA, belum lagi rutinitas sebagai peran ibu rumah tangga. Akhirnya, diputuskan untuk hanya menerima kue pesanan saja. Alhamdulilah, sampai sekarang, dengan berbekal modal seadanya secara kecil kecilan pesanan kue masih mengalir, terutama pada hari raya dan kue tart untuk acara ulang tahun, khitanan dan pernikahan.

    Sebagaimana kita ketahui bahwa peran utama wanita adalah sebagai ibu rumah tangga dan sebagai seorang pendamping suami serta mendidik anak anak menuju kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.

    Dengan demikian, potensi yang dimiliki setiap manusia bila digali dengan penuh kesungguhan dan keseriusan niscaya dapat membantu meringankan beban rumah tangga dalam menghadapi kehidupan yang semakin sulit.

    Begitulah sekilas pandang tentang sebuah hoby yang dapat menjadi potensi sehingga menjadi sebuah usaha yang sangat bermanfaat bagi kehidupan dan dapat menghidupi keluarga, semoga bermanfaat.

    SITI NURMILLAH
    NIM : 05.01.150
    Kelas : B2 KONVERSI PAI
    Tugas Mata Kuliah Kewirausahaan

  16. Nama : IMAS
    Jenis Kelamin : Perempuan
    NIM : 05.01.224
    Prodi : PAI Konv. B-2
    E-mail :
    Hobi : Menjahit

    Peluang Usaha : Menjahit pakaian
    Prospek :
    Kegiatan rutin saya adalah mengajar di Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada pagi hari, sementara pada sore hari saya juga mengajar di TPA/MDA, disamping melaksanakan kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga. Alhamdulillah sampai saat ini saya telah dikarunia seorang putra yang baru berusia 9 tahun.
    Sebelum mengenal potensi yang saya miliki, awalnya saya tidak menyukai pekerjaan yang saya geluti saat ini, karena pekerjaan itu kelihatannya rumit dan menjengkelkan, tapi pikiran saya berubah setelah saya mencoba dan mempelajari teori serta mempraktekkannya sendiri dan ternyata pekerjaan itu sangat menyenangkan. Karena pekerjaan itu melatih saya untuk selalu bersikap sabar. Tanpa saya sadari, ternyata saya juga menyukai pekerjaan menjahit, dengan pekerjaan ini lebih menguntungkan sekali. Karena dengan keterampilan yang saya miliki, saya tidak lagi mengalami kesulitan paling tidak untuk menjahit baju saya sendiri. Selain baju sendiri kadang-kadang aku juga menerima pesanan jahit dari orang lain. Lumayanlah……buat nambah-nambah uang jajan anakku. Jadi sekarang disamping aku mengajar, aku juga meluangkan waktu untuk menjahit meski terkadang menghabiskan berhari-hari untuk menyelesaikan sebuah baju.
    Tapi mudah-mudahan dengan potensi yang aku miliki sekarang, dapat menjadikan aku lebih bermanfaat untuk bekal dihari-hari mendatang.

  17. Nama : EUIS HENI
    Jenis Kelamin : Perempuan
    NIM : 05.01.215
    Prodi : PAI Konv. B-2
    E-mail :
    Hobi : Mendesain Pakaian

    Hoby adalah sebuah kegiatan yang sanggup memberikan kepuasan tersendiri. Bagiku, menggambar adalah sebuah ungkapan hati yang tidak mampu terucap melalui kata-kata. Gambar merupakan bayangan diri yang ada dibenak seseorang yang bisa memuaskan batinnya. Pakaian merupakan alat untuk melindungi tubuh kita dari terik matahari, hembusan angin, atupun dari hal-hal yang dapat melukai tubuh kita.
    Adapun fungsi utama pakaian bagi kita sebagai seorang muslim adalah untuk menutup aurat. Tubuh adalah aurat dan yang paling utama auratnya adalah wanita. Maka dari itu kita sangat membutuhkan pakaian yang dapat menutupi aurat kita. Serta dapat memberikan keindahan bagi tubuh kita saat kita memakainya.
    Manusia diperintahkan oleh Allah Swt melalui ayat-ayat-Nya dengan kewajiban menutupi aurat baik itu laki-laki maupun perempuan.
    Sebelum membuat pakaian kita harus merancangnya terlebih dahulu. Dan hobi saya dalam menggambar atau mendesain pakaian berpotensi pada kemajuan diri dalam mengembangkan sebuah usaha. Merancang dan mendesain berbagai macam pakaian yang akan dibuat itu cukup sulit apabila tidak dibarengi dengan ketulusan hati.
    Dan seperti kita ketahui bersama, keahlian merancang pakaian seperti yang telah dilakukan para desainer ternama akan menghasilkan penghasilan yang luar biasa besar, karena merupakan sebuah penghargaan atas keahlian yang dimilikinya.

  18. Jenis Kelamin : Perempuan
    Tempat, tgl Lahir : Tasikmalaya, 02 Juli 1984
    NIM : 05.01.
    Prodi : PAI Konv. B-2
    Alamat : Kp. Munjul RT 05/02 Kel. Sukasukur Kec. Cisaying Kab. Tasikmalaya 46153
    E-mail :
    Hobi : Menari

    Peluang Usaha : Kursus Seni Tari
    Prospek :
    Dewasa ini, perkembangan seni dan budaya semakin digalakkan di pelbagai lingkungan, mulai dari lingkungan sekolah, lingkungan instansi kantor maupun secara pribadi. Seiring dengan berkembangnya media baik cetak maupun elektronik, dunia seni semakin mendapatkan tempat yang istimewa karena keperluannya untuk mengisi pelbagai acara. Dengan demikian orang kian tertarik untuk mempunyai keahlian di bidang seni baik seni suara atau olah vokal, seni musik, maupun seni peran.

    Pasar :
    sudah tidak terbantahkan lagi, apabila animo masyarakat untuk menjadi artis atupun public figur sangatlah besar. Kini banyak orang tua sudah sejak dini mencari bakat pada diri anak-anaknya dengan melatih bakat seninya atau dengan memberikan kursus kesenian.
    Maka berdasarkan hal ini, terbuka peluang untuk membuka usaha kursus seni. Pasarnya sudah sangat jelas yakni anak-anak sekolah dengan berbagai usia dari anak-anak hingga remaja.

    Sistem Operasional :
    1. Membuka kursus sendiri
    2. Membuka kemitraan dengan lembaga pendidikan
    3. Private ke rumah anak

  19. Nama : DODO MURTADO
    Jenis Kelamin : Laki-laki
    NIM : 05.01.289
    Prodi : PAI Konv. B-2
    E-mail :
    Hobi : Makan
    Membuka Usaha Makanan
    Saya seorang mahasiswa. Ingin rasanya saya menjadi seorang pengusaha. Masalahnya, saya sama sekali belum mengerti masalah bisnis, atau bagaimana memulai suatu usaha. Tapi saya optimis, dan seringkali membayangkan bahwa usaha saya kelak akan berkembang dan menjadi besar, mengingat dikota ini, hanya satu tempat yang menjual makanan seperti yang akan saya jual. Ya, kadang-kadang muncul juga pikiran takut kalau gagal.
    Saya merasa yakin dengan keinginan untuk berwiraswasta. Sebagai calon pengusaha memang harus selalu optimis, apapun yang terjadi. Jangan biarkan munculnya pikiran negatif. Apalagi saat kita ingin mulai merintis suatu usaha yang baru buat kita. Pikiran harus terus tertuju pada hal-hal yang positif, dan buang jauh-jauh pikiran negatif. Atau jadikan pikiran negatif sebagai feed-back agar kita cermat mengukur resiko tanpa menghalangi langkah kita untuk memulai.
    Dulu kita lahir tidak pernah dikasih tahu bagaimana cara bicara, cara berjalan, cara makan, dll. Tapi kita sebagai manusia punya sifat cepat belajar. Demikian juga dalam bisnis, semua pengusaha pasti mengawali usahanya tanpa ada pengalaman. Kalau ada yang bilang “bisa menjadi pengusaha karena sudah punya pengalaman”, pasti itu bukan usaha yang petama. Dalam mengarungi dunia entrepreneurship yang penting adalah prosesnya bukan semata-mata hasil akhirnya. Dalam menjalani prosesnya kita harus terbuka untuk terus belajar pada setiap langkah yang kita ambil.
    Ada yang bilang bahwa sebagai pengusaha misinya adalah menyelesaikan masalah. Jangankan sebelum membuka usaha, setelah membuka usahapun masalah akan datang silih berganti. Dan tugas pengusahalah untuk menyelesaikan satu persatu masalah tadi. Setiap berhasil menyelesaikan satu masalah kita akan naik kelas. Begitu seterusnya, makanya jarang ada pengusaha yang instan, begitu buka langsung jadi pengusaha besar. Banyak lho pengusaha yang cerdas memanfaatkan masalah menjadi peluang, memanfaat masa krisis agar dagangannya laris, pokoknya selalu bisa berkelit di masa sulit..
    Saya berniat membuka usaha penjualan makanan ringan dalam hal ini dalah makanan ringan berupa goreng-gorengan, seperti bala-bala, gehu, pisang molen, gorengan tempe dan lain-lain. Alasanya, pertama karena itulah makanan kesukaan saya. Saya berharap jika saya suka maka saya akan serius. Kedua memang banyak sekali orang menyukai gorengan dan disanalah peluang saya untuk berwirausaha.
    Untuk usaha makanan, menurut saya yang penting harus unik, baik rasanya maupun penyajiannya. Karena biasanya kalau ada satu yang laris pasti akan banyak yang mengikutinya. Kalau sudah banyak pesaing, konsumen tentu memilih yang punya nilai tambah dan unik.
    Saya mempunyai ide untuk menjual produk saya tanpa harus menjajakannya dipinggir jalan atau ditoko. Menurut saya, cara itu sangat membosankan. Saya berpendapat karena semua orang suka gorengan, maka ada kesempatan makanan tersebut dikonsumsi secara berkala, seperti halnya orang membaca Koran. Nah, saya berinisiatif untuk menjadikan orang berlangganan produk makanan saya. Kita hanya mengantar dan menagih baik secara mingguan atau bulanan.

  20. Nama : TUTI SULASTRI
    Jenis Kelamin : Perempuan
    Tempat, tgl Lahir : Tasikmalaya,
    NIM : 05.01.240
    Prodi : PAI Konv. B-2
    E-mail : –
    Hobi : Belanja

    Peluang Usaha : Usaha kredit baju anak-anak
    Prospek :
    Assalamu’alaikum Wr. Wb………..
    Saya seorang mahasiswi juga seorang ibu rumah tangga dengan satu orang putra dan satu orang putri. Mendandani anak-anak adalah tugas keseharian saya pada saat mereka mau berangkat ke sekolah ataupun pada saat bermain. Saya sangat menikmati aktifitas tersebut karena mereka adalah segala-galanya bagi saya. Setiap ada kesempatan dan sedikit rezeki saya senantiasa membelikan mereka pakaian dan pada saat itulah saya melihat semua orang tua melakukan hal yang sama bagi anak-anak mereka.
    Saya berfikir, tidak ada salahnya apabila kita memberikan mereka fasilitas agar lebih mudah mendapatkan pakaian bagi anak-anaknya dengan banyak pilihan jenis dan pilihan harga. Dalam hal ini ide saya adalah menjual pakaian anak-anak dengan cara sebagai berikut:
    1. saya melakukan kerjasama dengan grosir pakaian anak-anak untuk mendapatkan pakaian yang murah untuk dijual kembali, tentunya dengan harapan mendapatkan keuntungan.
    2. saya membuat brosur agar pakaian yang saya tawarkan terlihat ekslusif dan bernilai.
    3. saya akan menyediakan fasilitas pembayaran dengan sistem arisan, dengan pembayaran Rp. 1000,-/hari dan barang akan diberikan setelah arisan yang mereka bayarkan mencapai 75 %.
    4. selain fasilitas pembayaran dengan sistem arisan, saya juga menyediakan fasilitas paket lebaran. Caranya mereka membayar sejumlah uang setiap minggu atau setiap bulan dan barang akan diberikan pada saat menjelang lebaran sesuai dengan pilihan mereka.

  21. ANALISIS BASO DAN BUBUR AYAM
    Setelah kami melakukan survei terhadap pasar bubur ayam dan baso, kami mendapatkan kesimpulan bahwa dari segi pasar produsen yang senantiasa ingin menjual barang dengan harga yang setinggi-tingginya menghadapi situasi yang membingungkan dimana barang-barang pokok untuk membuat bubur ataupun baso itu mengalami kenaikan. Karenanya apabila harga bahan-bahan pokok itu naik, otomatis akan berdampak pada jumlah keuntungan yang didapat. Situasi ini menjadi dilema bagi produsen yang apabila tetap memaksakan harga jual yang tetap, ia akan mengalami kerugian. Tetapi apabila ia akan menaikkan harga jual, produsen takut kalau si konsumen akan berkurang dan yang lebih parah lagi apabila tidak ada lagi konsumen yang membeli baso ataupun bubur lagi kepadanya.Setelah kami melakukan survei pasar terhadap Baso Mang Ojo yang terletak di Jalan Kapten Naseh Panglayungan Kota Tasikmalaya dan melakukan interview langsung kepadanya kita mendapatkan informasi bahwa dulu basonya dijual dengan harga Rp. 7000/mangkok, tetapi disaat harga bahan-bahan pokok untuk membuat baso mengalami kenaikan dengan berat hati Mang Ojo mencoba menaikkan harga jualnya menjadi Rp. 8000/mangkok karena ia tidak mau mengubah ukuran ataupun mengurangi kualitas dari baso buatannya itu maka ia mencoba membuat dengan jumlah produksi baso yang dibuat dikurangi dari produksi biasanya. Akan tetapi, setelah beberapa waktu dari kenaikan harga tersebut ternyata konsumen tetap saja menyukai baso buatannya. Dari sini kami dapat menyimpulkan bahwa baso itu termasuk ke dalam barang superior. Hal ini dikarenakan meskipun harga baso itu naik, akan tetapi baso Mang Ojo khususnya tetap saja banyak peminatnya terbukti setiap kami akan membelinya masih saja penuh berdesakan. Ini menandakan bahwa baso Mang Ojo sesuai dengan selera sebagian besar masyarakat Tasikmalaya. Untuk lebih jelasnya kami gambarkan dalam sebuah kurva :

    Keterangan :
    Pb1 : Harga awal (Rp 7000/ porsi)
    Pb2 : Harga naik (Rp 8000/ porsi)
    Qb1 : banyaknya konsumen yang membeli pada harga awal
    Qb2 : banyaknya konsumen yang membeli setelah harga naik
    Bubur ayam merupakan salah satu makanan pokok manusia pengganti nasi, karena bahan bakunya terbuat dari beras. Beras merupakan kebutuhan pokok manusia sebagai penghasil karbohidrat. Bila kita melihat keadaan sekarang harga bahan pokok semakin meningkat hal ini meyebabkan produsen kebingungan dalam memproduksi bahan makanan yang akan dijual termasuk pedagang bubur ayam. Dengan demikian untuk mengetahui keuntungannya tergantung dari situasi dan kondisi laju naik turunnya harga sembako dan tingkat permintaan dari konsumen. Apabila kita melihat pedagang bubur ayam yang berada di kota misalnya Bubur Ayam Etom yang letaknya di Jalan Pasar Lama dekat alun-alun Ciamis, meskipun harga jual bubur ayam permangkok dinaikkan karena menyesuaikan dengan harga bahan pokok untuk pembuatan bubur ayam yang semakin meningkat tetapi konsumen masih banyak yang berminat (permintaan stabil seperti semula). Hal ini bisa dikatakan bubur ayam tergolong barang suferior karena masyarakat yang hidup di kota cenderung menyukai sesuatu yang instan apalagi yang bersangkutan dengan kebutuhan pokok. Berbeda dengan masyarakat yang hidup di pedesaan, apabila harga bubur ayam dinaikkan maka konsumen lebih memilih untuk tidak membeli dan memberikan penawaran kepada produsen sehingga produsen mau tidak mau menjual dengan harga awal. Hal ini membuktikan bahwa bubur ayam tergolong barang inferior (barang pengganti) bagi masyarakat pedesaan karena mereka lebih memilih menanak nasi sendiri di rumah dari pada membeli bubur ayam dengan harga yang meningkat ini merupakan hasil survei kami di daerah Pasar Sabtu Cikoneng Yaitu Bubur Ayam Mang Ade. Untuk lebih jelasnya kami gambarkan sebagai berikut :
    KURVA PEDAGANG BUBUR YANG BERADA DI PEDESAAN

    Keterangan :
    Pc1 : Harga awal bubur ayam (Rp 2000/mangkok)
    Pc2 : Harga bubur ayam naik (Rp 2500/mangkok)
    Qc1 : Banyaknya konsumen yang membeli pada harga awal
    Qc2 : Banyaknya konsumen yang membeli setelah harga naik
    KURVA PEDAGANG BUBUR YANG BERADA DI KOTA

    Keterangan :
    Pc1 : Harga awal bubur ayam (Rp 4000/mangkok)
    Pc2 : Harga bubur ayam naik ( Rp 6000/mangkok)
    Qc1 : Banyaknya konsumen yang membeli pada harga awal
    Qc2 : Banyaknya konsumen yang membeli setelah harga naik

  22. Kelompok II : Menganalisa Pasar Baso Dan Bubur Ayam
    Mata Kuliah : Ekonomi Syariah
    Jurusan : AS Semester VI
    Anggota : Ai Rosidah Rahmat Nisa Farida.f
    Cucu Suciati Yadi Mulyadi
    Vika Suci Lestari Asep Suhendar
    ANALISIS BASO DAN BUBUR AYAM
    Setelah kami melakukan survei terhadap pasar bubur ayam dan baso, kami mendapatkan kesimpulan bahwa dari segi pasar produsen yang senantiasa ingin menjual barang dengan harga yang setinggi-tingginya menghadapi situasi yang membingungkan dimana barang-barang pokok untuk membuat bubur ataupun baso itu mengalami kenaikan. Karenanya apabila harga bahan-bahan pokok itu naik, otomatis akan berdampak pada jumlah keuntungan yang didapat. Situasi ini menjadi dilema bagi produsen yang apabila tetap memaksakan harga jual yang tetap, ia akan mengalami kerugian. Tetapi apabila ia akan menaikkan harga jual, produsen takut kalau si konsumen akan berkurang dan yang lebih parah lagi apabila tidak ada lagi konsumen yang membeli baso ataupun bubur lagi kepadanya.Setelah kami melakukan survei pasar terhadap Baso Mang Ojo yang terletak di Jalan Kapten Naseh Panglayungan Kota Tasikmalaya dan melakukan interview langsung kepadanya kita mendapatkan informasi bahwa dulu basonya dijual dengan harga Rp. 7000/mangkok, tetapi disaat harga bahan-bahan pokok untuk membuat baso mengalami kenaikan dengan berat hati Mang Ojo mencoba menaikkan harga jualnya menjadi Rp. 8000/mangkok karena ia tidak mau mengubah ukuran ataupun mengurangi kualitas dari baso buatannya itu maka ia mencoba membuat dengan jumlah produksi baso yang dibuat dikurangi dari produksi biasanya. Akan tetapi, setelah beberapa waktu dari kenaikan harga tersebut ternyata konsumen tetap saja menyukai baso buatannya. Dari sini kami dapat menyimpulkan bahwa baso itu termasuk ke dalam barang superior. Hal ini dikarenakan meskipun harga baso itu naik, akan tetapi baso Mang Ojo khususnya tetap saja banyak peminatnya terbukti setiap kami akan membelinya masih saja penuh berdesakan. Ini menandakan bahwa baso Mang Ojo sesuai dengan selera sebagian besar masyarakat Tasikmalaya. Untuk lebih jelasnya kami gambarkan dalam sebuah kurva :

    Keterangan :
    Pb1 : Harga awal (Rp 7000/ porsi)
    Pb2 : Harga naik (Rp 8000/ porsi)
    Qb1 : banyaknya konsumen yang membeli pada harga awal
    Qb2 : banyaknya konsumen yang membeli setelah harga naik
    Bubur ayam merupakan salah satu makanan pokok manusia pengganti nasi, karena bahan bakunya terbuat dari beras. Beras merupakan kebutuhan pokok manusia sebagai penghasil karbohidrat. Bila kita melihat keadaan sekarang harga bahan pokok semakin meningkat hal ini meyebabkan produsen kebingungan dalam memproduksi bahan makanan yang akan dijual termasuk pedagang bubur ayam. Dengan demikian untuk mengetahui keuntungannya tergantung dari situasi dan kondisi laju naik turunnya harga sembako dan tingkat permintaan dari konsumen. Apabila kita melihat pedagang bubur ayam yang berada di kota misalnya Bubur Ayam Etom yang letaknya di Jalan Pasar Lama dekat alun-alun Ciamis, meskipun harga jual bubur ayam permangkok dinaikkan karena menyesuaikan dengan harga bahan pokok untuk pembuatan bubur ayam yang semakin meningkat tetapi konsumen masih banyak yang berminat (permintaan stabil seperti semula). Hal ini bisa dikatakan bubur ayam tergolong barang suferior karena masyarakat yang hidup di kota cenderung menyukai sesuatu yang instan apalagi yang bersangkutan dengan kebutuhan pokok. Berbeda dengan masyarakat yang hidup di pedesaan, apabila harga bubur ayam dinaikkan maka konsumen lebih memilih untuk tidak membeli dan memberikan penawaran kepada produsen sehingga produsen mau tidak mau menjual dengan harga awal. Hal ini membuktikan bahwa bubur ayam tergolong barang inferior (barang pengganti) bagi masyarakat pedesaan karena mereka lebih memilih menanak nasi sendiri di rumah dari pada membeli bubur ayam dengan harga yang meningkat ini merupakan hasil survei kami di daerah Pasar Sabtu Cikoneng Yaitu Bubur Ayam Mang Ade. Untuk lebih jelasnya kami gambarkan sebagai berikut :
    KURVA PEDAGANG BUBUR YANG BERADA DI PEDESAAN

    Keterangan :
    Pc1 : Harga awal bubur ayam (Rp 2000/mangkok)
    Pc2 : Harga bubur ayam naik (Rp 2500/mangkok)
    Qc1 : Banyaknya konsumen yang membeli pada harga awal
    Qc2 : Banyaknya konsumen yang membeli setelah harga naik
    KURVA PEDAGANG BUBUR YANG BERADA DI KOTA

    Keterangan :
    Pc1 : Harga awal bubur ayam (Rp 4000/mangkok)
    Pc2 : Harga bubur ayam naik ( Rp 6000/mangkok)
    Qc1 : Banyaknya konsumen yang membeli pada harga awal
    Qc2 : Banyaknya konsumen yang membeli setelah harga naik

  23. Wah…informasi blognya berguna sekali bagi saya, kebetulan saya juga hobby buat makanan khususnya kue kering.Kita bisa sharing mengenai cara pemasarannya mas, maklum saya belum lama memulai usaha tersebut jadi butuh bimbingan dari yang lebih berpengalaman.Salam Kenal

  24. Nama : HENI WAHYUNI
    NIM : 05.01.136
    KELAS : PAI. KONV. B-2
    Soal masak – memasak, dari dulu saya memang udah hobi. Tapi intensitas hobi saya terhadap yang satu ini jadi meningkat pesat akhir-akhir ini, setelah saya sering melihat acara televisi yang menyajikan acara masak-memasak apalagi setelah banyak majalah yang mengupas habis dan menyajikan gambar-gambar masakan dari berbagai daerah.
    majalah-majalah yang memuat resep-resep makanan plus aneka tips memasak ini membuat saya terinspirasi untuk ikut serta mengambil peluang usaha yang ada di dalamnya. Saya sempat bingung apa yang akan saya jadikan usaha dalam makanan ini? Karena banyak yang bisa diambil menjadi peluang usaha di bisnis makanan, kita bisa membuka catering, membuka rumah makan, bisa juga kita membuka kursus memasak.
    banyak orang bilang bahwa bisnis makanan itu tahan krisis, karena memang orang tidak akan pernah berhentiuntuk makan selama ia bernafas. Jadi, yang terpenting dri bisnis ini ialah bagaimana kita senantiasa berinovasi, kreatif, dalam menciptakan makanan enak dan sehat. Setelah itu baru dipikirkan bagaimana masalah pemasaran, system bisnis yang dipakai. Saya sadar, kemampuan untuk membuat makanan yang lezat tidak menjamin keberhasilannya dalam membuat usaha. Mengetahui cara membuat makanan dan dapat mengelola bisnis anda adalah dua hal yang berbeda. Pertama saya harus menguasai dalam memproduksi masakan ataupun makanan ringan, kemudian harus selalu dapat memperbaharui dan perbaiki kualitas dari masakan buatan kita. Setelah itu mungkin saya akan memilah makanan mana yang memiliki segmen, selanjutnya saya harus dapat memperbaharui dari resep, penampilan atau cara penyajiannya. Saya juga perlu memikirkan outlet penjualan, mungkin nanti saya berencana membuka toko atau bekerjasama dengan pihak lain. Misalnya saya memilih untuk membuka usaha pembuatan kue pengantin, maka saya akan melakukan kerjasama dengan pihak wedding organizer. Strategi penjualan lainnya adalah saya mungkin akan melakukan kerjasama dengan beberapa usaha kantin. Saya dapat mensuplai masakan setiap harinya untuk dijualkan di kantin tersebut. Untuk hal ini, saya harus memperhatikan sistem pengantarannya, karena berkaitan dengan biaya transportasi. Terakhir adalah pertimbangan teknologi untuk mendampingi produk yang akan saya pasarkan,. Apakah produk saya memerlukan ruangan khusus untuk mempersiapkannya? Apakah perlu membeli peralatan khusus untuk menyimpan bahan baku? dan lain sebagainya. Itulah sedikit impian saya, untuk membuka usaha dalam bidang makanan. Saya hanya ingin memberdayakan ibu-ibu yang pandai memasak, agar kepandaian mereka tersalurkan dan tentu saja menghasilkan.

  25. nama : agi ridzki darajat
    npm : 083401007
    jurusan : ekonomi pembangunan

    tugas mata kuliah bank& lembaga keuangan

    Kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang diarahkan untuk mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan yang pada gilirannya akan membantu mendorong perekonomian nasional secara berkesinambungan.

    Bertitik tolak dari hal tersebut, dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui penyaluran kredit, sejak tahun 2006 Bank Indonesia merasa perlu untuk mendukung pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan melalui pembentukan Biro Informasi Kredit. Tugas utama Biro Informasi Kredit adalah menghimpun dan menyimpan data penyediaan dana/pembiayaan, dan pada akhirnya mendistribusikannya sebagai informasi kredit yang selanjutnya disebut dengan Informasi Debitur Individual (IDI) Historis. IDI Historis dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan anggota Biro Informasi Kredit (perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank), serta masyarakat baik perorangan maupun badan usaha.

    Bagi lembaga keuangan, IDI Historis yang diperoleh diharapkan dapat dimanfaatkan antara lain untuk mengetahui kredibilitas (kelayakan) calon penerima fasilitas penyediaan dana (debitur) dan untuk mengetahui calon debitur dimaksud sedang menerima fasilitas penyediaan dana dari lembaga lain atau tidak. Informasi tersebut akan membantu lembaga keuangan dalam:

    1.
    Mempermudah analisa untuk pemberian kredit/pembiayaan, sehingga dapat memperlancar proses penyediaan dana; dan
    2.
    Penerapan manajemen risiko antara lain untuk menghindari kegagalan membayar pinjaman yang telah diberikan dan mencegah penipuan.

    Bagi masyarakat, IDI Historis yang diperoleh diharapkan mampu memberikan edukasi positif untuk senantiasa bertanggung jawab terhadap kewajiban kredit yang telah diterimanya, sekaligus untuk membantu melakukan kontrol terhadap kebenaran dan keakuratan data yang disampaikan lembaga keuangan kepada Bank Indonesia.

    Hal yang perlu diperhatikan:

    1.
    Kewenangan memutuskan untuk memberikan fasilitas kredit/pembiayaan merupakan kebijakan perbankan atau LKNB yang bersangkutan.
    2.
    Kebenaran dan keakuratan informasi IDI Historis adalah tanggung jawab dari lembaga keuangan anggota Biro Informasi Kredit yang melaporkan data tersebut.
    3.
    Segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan penggunaan IDI Historis untuk keperluan lembaga keuangan anggota Biro Informasi Kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga keuangan yang bersangkutan.
    4.
    Segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan penggunaan IDI Historis oleh masyarakat, sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

    Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Republik Indonesia. Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

    Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.

    BI ini juga menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk mengedarkan uang di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BI dipimpin oleh Dewan Gubernur.

    Status dan Kedudukan Bank Indonesia
    Sebagai Lembaga Negara yang Independen
    Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan Pemerintah ataupun pihak lainnya. Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut.Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Untuk lebih menjamin independensi tersebut, undang-undang ini telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai Lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara. Disamping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar Pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

    Sebagai Badan Hukum
    Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

    Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

    Tujuan Tunggal
    Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

    Tiga Pilar Utama

    Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.

    Pengaturan dan Pengawasan Bank
    Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.

    Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin usaha bank, Bank Indonesia juga dapat memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

    Di bidang pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank.

    Upaya Restrukturisasi Perbankan
    Sebagai upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan perekonomian Indonesia, Bank Indonesia telah menempuh langkah restrukturisasi perbankan yang komprehensif. Langkah ini mutlak diperlukan guna memfungsikan kembali perbankan sebagai lembaga perantara yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, disamping sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter.

    Restrukturisasi perbankan tersebut dilakukan melalui upaya memulihkan kepercayaan masyarakat, program rekapitalisasi, program restrukturisasi kredit, penyempurnaan ketentuan perbankan, dan peningkatan fungsi pengawasan bank.

  26. PROSEDUR KREDIT BANK UMUM

    Bagi bank umum, penyaluran kredit adalah merupakan salah satu kegiatan yang utama. Di samping itu penyaluran kredit juga sekaligus merupakan kegiatan yang paling besar risikonya. Untuk mengurangi besarnya risiko tersebut itulah maka sebelum pemberian kredit diputuskan, bank perlu terlebih dahulu melakukan analisis terhadap setiap permohonan kredit, sehingga didapatkan gambaran tentang kemampuan dan kesanggupan calon debitur dalam pengembalikan kredit sesuai yang diperjanjikan. Untuk keperluan itu maka ditetapkanlah beberapa keterangan yang diperlukan oleh bank dan harus dipersiapkan oleh calon debitur, berikut prosedur pengajuan kreditnya adalah sebagai berikut :
    a. Mengisi formulir aplikasi (permohonan kredit, data dan informasi perusahaan)
    b. Melengkapi persyaratan formulir permohonan kredit dengan dokumen dokumen (data historis perusahaan, data proyeksi dan data jaminan)
    c. Analisis Kelayakan Kredit Analisis kelayakan kredit, yang sekurang-kurangnya akan mencakup 5 (lima) hal utama, yaitu :
    Watak calon debitur ( Character),
    Obyek analisis adalah sifat-sifat positif calon debitur (perusahaan/proyek) yang tercermin dari kemauan (willingness)dan bertanggung jawab atas kewajibannya. Sifat-sifat tersebut adalah integrasi antara keterbukaan, kejujuran, kemauan keras, tanggung jawab, bermoral baik, tekun, tidak berjudi, hemat/efisien,sabar, konsultatif, kooperatif dan sebagainya.
    Kemampuan calon debitur ( Capacity),
    Obyek analisis adalah kemampuan manajemen mengkoordinasikan faktor-faktor sumber daya, memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, dan menghasilkan pendapatan. Dalam cakupan kemampuan calon debitur adalah kemampuan untuk mengkalkulasikan atau menghitung penghasilan sebagai gambaran untuk menilai kemampuannya melunasi hutangnya.
    Modal calon debitur (Capital),
    Menganalisis modal yang dimiliki calon debitur, sehingga dapat memperoleh gambaran struktur modalnya dan dengan demikian dapat dinilai pula besar kecilnya tanggung jawab calon debitur (risikonya). Modal terdiri modal saham, pinjaman bank, dan pinjaman dari pihak ketiga lainnya. Hal ini dapat dilihat dari neraca, dan bukti-bukti akuntasi perusahaan.
    Agunan/jaminan (Collateral),
    Analisis terhadap jaminan kredit adalah untuk meyakinkan bank atas kesanggupan debitur dalam melunasi kewajibannya. Jaminan dapat berupa jaminan pokok yaitu suatu jaminan yang dibiayai dengan kredit dan jaminan tambahan yang merupakan jaminan selain jaminan pokok.
    Kondisi perekonomian/keuangan (Condition).
    Analisis ini merupakan analisis terhadap suatu keadaan/kondisi perkembangan ekonomi, moneter, keuangan, perbankan baik tingkat nasional maupun internasional, yang dapat diantisipasi dampaknya terhadap kegiatan usaha debitur.

    BANK SENTRAL

    Pada umumnya bank sentral dipengaruhi oleh tujuan,tugas dan kewenangannya, ketiga hal tersebut akan menentukan tingkat kredibilitas bank sentral, salah satu output utama dari sebuah bank sentral adalah kebijakan moneter .Agar kebijakan moneter yang ditetapkan dapat kredibel,menurut Deane dan pringle (1995) diperlukan 5 landasan kerja kebijakan bank sentral.
    Tiga landasan yang berada dalam lingkup bank sentral :
    1. Bank sentral memerlukan pernyataan yang tegas mengenai tujuannya “clear objective”.
    2. Diperlukan adanya suatu pernyataan/tugas yang jelas mengenai hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya”clear task”
    3. Bank sentral harus di berikan alat atau instrumen untuk melaksankan pekerjaanya.
    Dua landasan yang berada di luar lingkup bank sentral :
    1. Pemerintah harus tetap hati-hati terhadap pengeluaran yang di biayai dari pinjaman.
    2. Pemerintah dan Bank sentral perlu menyadari adanya batasan dari ruang lingkup untuk kebijakan moneter, artinya kebijakan moneter tidak terlalu diharapkan untuk meniadakan fluktuasi sikliksl dalam perekonomian.
    Tugas Bank Sentral :
    1. Bidang moneter (monetary). Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
    2. Bidang pengawasan (supervisory). Mengatur dan mengawasi bank.
    3. Bidang system pembayaran (payment). Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran.
    4. Bidang operasi internal (internal operations)
    Kewenangan Bank Sentral
    Bank sentral terdiri dari dua level/aras kewenangan yaitu aras kewenangan tertinggi dan aras di bawah badan yang mempunyai kewenangan tertinggi dalam membuat kebijakan decision making body .
    Pada aras tertinggi,unit organisasi bank sentral dapat terdiri dari satu,dua atau tiga badan, yaitu:
    1. Badan pembuat kebijakan (policy making body )
    2. Badan pelaksana kebijakan (executive body)
    3. Badan pengawas (supervisory body)
    Bank sentral yang memiliki wewenang tertinggi dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok:
    1. Bank sentral yang wewenang membuat kebijakan dan wewenang melaksanakan kebijakan berada pada satu badan, misalnya, Federal Reserve System Of The United States dan Bank Of England.
    2. Bank sentral yang wewenang membuat kebijakan dan wewenang melaksanakan kebijakan berada pada dua badan yang terpisah, misalnya, Bank Of Japan, Deutshce Bundesbank dan Bank of Italy.
    3. Bank sentral yang wewenang membuat kebijakan, wewenang melaksanakan kebijakan dan mengawasi kebijakan berada pada tiga badan yang terpisah, misalnya, Bank Of France,the National Bank of Belgium dan the National Bank of Switzerland.

  27. fitria yusianti
    063401487
    tugas mata kuliah perdagangan internasional

    Pendahuluan

    Bursa valuta asing (Inggris: foreign exchange market, forex) atau disingkat bursa valas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan.

    Pergerakan pasar valuta asing berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung pukul 05.00–14.00 WIB, terus ke pasar Asia yaitu Jepang, Singapura, dan Hongkong yang berlangsung pukul 07.00–16.00 WIB, ke pasar Eropa yaitu Jerman dan Inggris yang berlangsung pukul 13.00–22.00 WIB, sampai ke pasar Amerika Serikat yang berlangsung pukul 20.30–10.30 WIB. Dalam perkembangan sejarahnya, bank sentral milik negara-negara dengan cadangan mata uang asing yang terbesar sekalipun dapat dikalahkan oleh kekuatan pasar valuta asing yang bebas.

    Menurut survei BIS (Bank International for Settlement, bank sentral dunia), yang dilakukan pada akhir tahun 2004, nilai transaksi pasar valuta asing mencapai lebih dari USD$1,4 triliun per harinya.

    Mengingat tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga yang tinggi tersebut, valuta asing juga telah menjadi alternatif yang paling populer karena ROI (return on investment atau tingkat pengembalian investasi) serta laba yang akan didapat bisa melebihi rata-rata perdagangan pada umumnya. Akibat pergerakan yang cepat tersebut, maka pasar valuta asing juga memiliki resiko yang tinggi.

    Pengertian Valuta Asing

    Kuncoro (1996:105) menjelaskan bahwa semua kegiatan bisnis internasional memerlukan transfer uang dari satu negara ke negara lain sebagai contoh, suatu perusahaan multinasional AS yang mendirikan pabrik di Inggris, pada akhir tahun buku selalu ingin mentransfer laba yang diperoleh dari usahanya di Inggris (dalam bentuk Poundsterling) ke kantor pusatnya di AS (dalam bentuk USD) maka untuk mengkonversikan mata uang Poundsterling Inggris ke dalam US Dolar diperlukan adanya pasar valas.
    Menurut Madura (2000:58) pasar valas adalah pasar yang memfasilitasi pertukaran valuta untuk mempermudah transaksi-transaksi perdagangan dan keuangan internasional.
    Kuncoro (1996:106) transaksi valas (foreign exchange transaction) adalah pertukaran suatu mata uang dengan mata uang lain.

    Mekanisme Pasar Valuta Asing

    Kuncoro (1996:107) seandainya ada mata uang tunggal internasional, barangkali pasar valas tidak diperlukan. Kenyataan menunjukkan, dalam setiap transaksi internasional selalu digunakan valas. Dengan kata lain ada kebutuhan untuk mengkonversi mata uang yang satu menjadi mata uang lain. Inilah yang menimbulkan adanya permintaan akan transaksi valas. Pasar valas dunia menawarkan mekanisme yang dapat menyelesaikan trnsaksi yang kompleks dan beragam secara efisien Perantara utama dalam pasar valas adalah bank-bank utama yang beroperasi diseluruh dunia terutama yang berdagang valas. Bank-bank ini dihubungkan dengan jaringan telekomunikasi yang sangat maju dan canggih, dimana dapat menghubungkan bank-bank tersebut dengan klien utamanya dan bank-bank lain diseluruh dunia. Tidak seperti di bursa saham yang memiliki lantai perdagangan (trading floor), pialang-pialang berbagai bank dalam pasar valas tidak pernah bertemu dan berhadapan secara langsung. Hanya telepon, modem, mesin faks, terminal computer, atau telex yang menghubungkan permintaan dan penawaran valas. Ada dua tingkatan dalam pasar valas. Pertama, pasar konsumen/eceran (consumer/retail market), dimana individu atau institusi membeli dan menjual valas kepada bank.
    Sebagai contoh, bila IBM bermaksud merepatriasi keuntungan dari cabangnya di Jerman ke AS, maka IBM dapat mendatangi sebuah bank di Frankfurt dengan tawaran menjual DM yang dimilikinya untuk ditukarkan US$.
    Kedua, apabila bank tersebut tidak memiliki jumlah US$ yang diinginkan, maka bank tadi akan mendatangi bank lain untuk memperoleh Dolar sebagai ganti DM atau valas lain. Penjualan dan pembelian semacam ini disebut pasar antar bank.

    Pelaku Pasar Valas

    Madura (2000:648) menjelaskan para pelaku dari pasar valuta asing adalah:
    “Market composed primarily of banks, serving firms and consumers who wish to buy or sell various currencies.”
    Definisi tersebut diartikan sebagai pasar yang pelakunya terdiri dari bank-bank, perusahaan-perusahaan, dan masyarakat yang ingin membeli atau menjual mata uang berbagai negara.
    Kuncoro (1996:108-113) menjelaskan pelaku utama dalam pasar valas amat beragam, tidak hanya dalam skala operasi namun juga tujuan dan metode memanfaatkan pasar ini. Pelaku ekonomi yang utama dalam pasar valas dapat digolongkan menjadi:

    1) Individu

    Individu-individu yang bermain di pasar valas terdorong oleh kebutuhan bisnis dan pribadinya. kebutuhan pribadi misalnya seseorang ingin mengirim sejumlah uang kepada familinya di luar negeri. kebutuhan bisnis muncul apabila seseorang terlibat dalam bisnis internasional, contohnya importir individu.

    2) Institusi

    Institusi yang dimaksud disini adalah institusi-institusi keuangan yang mempunyai investasi internasional, meliputi dana pensiun, perusahaan asuransi, mutual fund, dan bank investasi.

    3) Perbankan

    Perbankan adalah pelaku pasar valas yang terbesar dan paling aktif. Perbankan beroperasi dalam pasar valas lewat para pedagangnya. Istilah teknis untuk menyebut para pedagang ini adalah exchange dealer atau exchange trader.

    4) Bank Sentral

    Bank Sentral memasuki pasar valas dengan tujuan utama bukan untuk memperoleh laba atau menghindari resiko dari operasi valas yang dilakukannya. Tujuan utama Bank Sentral adalah mempengaruhi nilai mata uangnya dan nilai mata uang penting lain agar bergerak sesuai dengan nilai yang menurut Bank Sentral tersebut sesuai dengan
    kepentingan ekonomi negaranya.

    5) Spekulan dan Arbitraser

    Arbitraser adalah orang yang mengeksploitasi perbedaan kurs antar valas. Peran serta Spekulan dan arbitraser dalam pasar valas semata-mata didorong oleh motif mengejar keuntungan. Mereka justru menuai laba dari fluktuasi drastis yang terjadi di pasar valas. Dengan kata lain, mereka tidak mempunyai transaksi bisnis atau komersial yang perlu dilindungi di pasar valas.

    6) Pialang Pasar Valas

    Pialang pasar valas adalah perantara yang menghubungkan antara pihak yang membutuhkan dan menawarkan valas di pasar valas. Untuk jasa perantara, pialang mengenakan biaya yang telah disepakati, yang disebut brokerage. Salah satu modal dasar dasar pialang adalah penguasaannya atas informasi pasar. Informasi sempurna karena dapat mempertemukan berbagai pelaku pasar valas inilah yang membuat pasar valas menjadi pasar yang efisien

    Fungsi pokok Pasar Valas

    Nopirin (1987:165-166) menyebutkan beberapa fungsi pokok pasar valuta asing dalam membantu lalu-lintas pembayaran internasional yaitu:
    1) Mempermudah pertukaran valuta asing serta pemindahan dana dari satu negara ke negara lain. Proses penukaran atau pemindahan dana ini dapat dilakukan dengan sistem clearing seperti halnya yang dilakukan oleh bank-bank serta pedagang.
    2) Karena sering terdapat transaksi internasional yang tidak perlu segera diselesaikan pembayaran atau penyerahan barangnya, maka pasar valuta asing memberikan kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian atau kontrak jual beli dengan kredit.
    3) Memungkinkan dilakukannya hedging. Seorang pedagang melakukan hedging apabila dia pada saat yang sama melakukan transaksi jual beli valuta asing yang berbeda, untuk menghilangkan/mengurangi resiko kerugian akibat perubahan kurs.

    Jenis-jenis Pasar Valas
    Pasar valas dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu:

    1. Pasar Spot (Pasar Tunai)
    Menurut Madura (2000:58-66) kurs spot adalah nilai tukar berjalan suatu valuta. Kemudian yang dimaksud pasar spot adalah pasar yang memfasilitasi transaksi-transaksi nilai tukar berjalan suatu valuta. Dimana komoditi atau valas dijual secara tunai dengan penyerahan segera. Disebut juga actual market atau physical market.
    Menurut Kuncoro (1996:106-107) transaksi spot terdiri dari transaksi valas yang biasanya selesai dalam maksimal dua hari kerja. Dalam pasar spot, dibedakan atas tiga jenis transaksi:
    a) Cash, dimana pembayaran satu mata uang dan pengiriman mata uang lain diselesaikan dalam hari yang sama
    b) Tom (kependekan dari tomorrow/besok), dimana pengiriman dilakukan pada hari berikutnya
    c) Spot, dimana pengiriman diselesaikan dalam tempo 48 jam setelah perjanjian.

    2. Pasar Forward
    Menurut Madura (2000:58-66) Kurs forward adalah nilai tukar suatu valuta dengan valuta lain pada suatu waktu di masa depan yang dikuotasikan oleh bank-bank. Kemudian yang dimaksud Pasar Forward adalah pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak forward mata uang.
    Menurut Kuncoro (1996:106-107) transaksi forward merupakan transaksi valas dimana pengiriman mata uang dilakukan pada suatu tanggal tertentu di masa datang. Kurs dimana transaksi forward akan diselesaikan telah ditentukan pada saat kedua belah pihak menyetujui kontrak untuk membeli dan menjual. Waktu antara ditetapkannya kontrak dan pertukaran mata uang yang sebenarnya terjadi dapat bervariasi dari
    dua minggu hingga satu tahun. Jatuh tempo kontrak forward biasanya satu, dua, tiga atau enam bulan. Transaksi forward biasanya terjadi bila eksportir, importir, atau pelaku ekonomi lain yang terlibat dalam pasar valas harus membayar atau menerima sejumlah mata uang asing pada suatu tanggal tertentu di masa mendatang.

    3. Pasar Currency Futures
    Menurut Madura (2000:67-68) pasar Currency Futures merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak Currency Futures. Suatu kontrak Currency Futures menetapkan suatu volume standar dari suatu valuta tertentu yang akan dipertukarkan pada tanggal penyelesaian (settlement date) tertentu di masa depan. Sebuah MNC (multi national
    corporation) yang ingin meng-hedge hutangnya akan membeli kontrak Currency Futures untuk mengunci harga suatu valuta di masa depan
    4. Pasar Currency Options
    Menurut Madura (2000:67-68) menjelaskan pasar Currency Options merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak currency options. Kontrak currency options dapat diklasifikasikan sebagai call atau put. Suatu currency call Options menyediakan hak untuk membeli suatu valuta tertentu dengan harga tertentu (yang dinamakan dengan strike price atau exercise price) dalam suatu periode waktu tertentu. currency call
    options digunakan untuk meng-hedge hutang-hutang valas yang harus dibayarkan di masa depan. currency put options memberikan hak untuk menjual suatu valuta asing dengan harga tertentu dalam suatu periode waktu tertentu. Currency put options digunakan untuk meng-hedge piutang-piutang valas yang akan diterima di masa depan.

  28. fitria yusianti
    063401487
    tugas mata kuliah perdagangan internasional

    HAMBATAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK)

    Pendahuluan

    Hambatan-hambatan perdagangan, sebagaimana berlaku terhadap produk-produk lain yang melintasi perbatasan antar negara, juga berpengaruh terhadap perdagangan hasil hutan. Hambatan tersebut beragam bentuknya, dari pengenaan tariff sampai sampai hambatan non-tariff. Kedua bentuk hambatan perdagangan tersebut diberlakukan oleh negara-negara pengimpor maupun pengekspor dengan berbagai macam maksud dan tujuan. Pengenaan tariff, peraturan teknis untuk alas an keamanan dan pemberlakuan standar teknis merupakan bentuk-bentuk hambatan teknis perdagangan yang paling umum diberlakukan oleh negara-negara maju dalam mengimport HHBK. Negara-negara berkembang yang merupakan pensuplai utama HHBK juga memberlakukan hambatan perdagangan yang membatasi atau mengatur ekspor HHBK. Bentuk hambatan perdagangan yang paling umum diberlakukan adalah pengenaan ajak eksport dengan maksud untuk memperoleh pemasukan bagi pemerintah.
    Pengenaan Hambatan berupa Tariff
    a. Tariff Import
    Konsep proteksi produk dalam negeri melalui pengenaan pajak import untuk melemahkan daya saing produk-produk import di pasar domestik tidak selamanya berlaku, terutama untuk produk-produk HHBK, khususnya di pasar-pasar negara maju, mengingat bahwa produk-produk HHBK pada umumnya tidak dihasilkan atau dikumpulkan di negara-negara tersebut. Pengumpulan dan pemrosesan HHBK merupakan kegiatan yang padat karya, dan di negara-negara maju upah buruh relatif lebih mahal disbanding di negara-negara berkembang. Disamping itu, jenis pekerjaan pengumpulan dan pemrosesan HHBK biasanya merupakan pekerjaan yang ‘kotor’, menyita waktu dan menuntut kesabaran. Sehingga seringkali negara-negara maju cenderung untuk mengenakan pajak atau tariff import yang relatif rendah atas import HHBK dari negara-negara berkembang, dengan maksud untuk menjaga keberlangsungan suplai untuk kebutuhan pasar domestik mereka. Sebaliknya pajak import atas HHBK yang diimport oleh negara-negara berkembang cenderung relatif lebih tinggi. Kecenderungan ini dimaksudkan untuk proteksi produk-produk dalam negeri, disamping dimaksudkan untuk memperoleh pemasukan bagi negara bersangkutan.
    b. Tariff atau Pajak Eksport
    Pajak atau tariff eksport pada umumnya juga dipungut atas HHBK yang dieksport dari hampir semua negara berkembang dengan maksud untuk memperoleh pemasukan bagi negara-negara tersebut., walaupun hal tersebut seringkali terbukti ‘kontra-produktif’ mengingat mengakibatkan penurunan tingkat keuntungan dan perdagangan HHBK, mendorong terjadinya penyelundupan , dan menurunkan tingkat kepedulian dan perlindungan terhadap sumberdaya hutan dan produk yang dihasilkannya.
    Pengenaan Hambatan Non-Tariff
    Bentuh hambatan perdagangan non-tariff yang biasa diberlakukan oleh negara-negara maju dapat berupa :
    a. Peraturan untuk alasan kesehatan dan keamanan (health and safety regulations)
    Pemerintah negara-negara maju biasanya mensyaratkan agar produk tanaman yang diimport harus diperiksa sebelum diijinkan untuk memasuki negara-negara tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kontaminasi mikro-organisme seperti cacing, rayap dan sebagainya yang dapat menghancurkan pertanian di negara tersebut. Kepada negara pengekspor biasanya dipersyaratkan untuk dapat memenuhi sertifikat phito-sanitary atas produk yang dieksport. Walaupun penyimpangan perdagangan internasional pada umumnya disebabkan oleh pemberlakuan kebijakan ini, hal tersebut masih dapat diterima mengingat bahwa penetapannya didasarkan atas alas an untuk perlindungan kesehatan dan keamanan warga negara. Untuk itu pihak supplier harus sepenuhnya menyadari bahwa produk yang mereka eksport harus memenuhi persyaratan yang diminta negara pengimport.
    b. Pengendalian untuk perlindungan species (species protection controls) melalui penerapan CITES
    CITES (The Convention on International Trade in Endangered Species) mengatur perdagangan tanaman dan hewan. CITES menetapkan tiga daftar atau kategori yang dituangkan dalam tiga ‘Appendices’. Appendix I mencantumkan daftar spesies, sub spesies dan populasi yang dilarang untuk diekspor. Appendix II memuat daftar dari tanaman dan hewan yang perdagangannya diatur dengan mensyaratkan ijin ekspor yang diterbitkan oleh pemerintah yang berkompeten dan mempunyai kewenangan. Ijin eksport hanya diberikan apabila specimen yang akan diekspor tidak melanggar hokum (legal) dan ekspor komoditi tersebut tidak akan membahayan keberlangsungan eksistensi spesies tanaman atau hewan tersebut. Appendix III berisi spesies yang menjadi subyek pengaturan di di negara tertentu.
    c. Pemberlakuan standar mutu dan standar teknis (Quality and technical standards)
    Pemenuhan standar mutu dan standar teknis yang ditetapkan oleh negara tujuan merupakan salah satu faktor terpenting yang harus diperhatikan dalam mengekspor HHBK. Perlu diperhatikan bahwa untuk satu komoditi yang sama, standar atau kriteria mutu dan standar teknis seringkali berbeda dari satu negara ke negara yang lain. Khusus untuk produk-produk makanan, kebersihan, aroma, warna dan cara pengemasan seringkali juga menjadi hambatan yang menyulitkan dalam perdagangan, apabila hal tersebut tidak diperhatikan.
    Negara-negara tertentu seringkali juga mensyaratkan pemenuhan terhadap ketetapan batas ambang kandungan zat-zat berbahaya seperti pestisida, herbisida, dan sebagainya. Pada kasus seperti ini, kesepakatan pembelian biasanya didasarkan pada analisa terhadap sample produk yang dikirimkan ke negara pembeli. Pengujian biasanya dilaksanakan oleh di laboratorium yang ditunjuk oleh oleh pihak pembeli.
    d. Kebijakan dan Kendali oleh Pemerintah
    Kontrol suatu pemerintah atas pengumpulan, pemrosesan, penetapan harga dan mekanisme perdagangannya umum terjadi di negara-negara berkembang, dan cenderung untuk menyebabkan penyimpangan (distortion) dan mempengaruhi perdagangan internasional HHBK. Untuk itu perlu upaya untuk meminimalkan terjadinya ‘campur tangan’ hal tersebut sepanjang hal tersebut dimungkinkan, karena perdagangan sesuai mekanisme pasar yang berlaku (market driven) oleh pihak swasta merupakan mekanisme perdagangan yang lebih efektif.
    Larangan Import dan Boikot
    Perdagangan HHBK sejauh ini tidak pernah mengalami larangan import dan boikot, sebagaimana yang terjadi terhadap perdagangan kayu, mengingat bahwa hampir semua pihak, termasuk para pemerhati lingkungan, menilai bahwa dari sisi pandang secara ekonomi dan lingkungan, perdagangan HHBK akan mengurangi tekanan terhadap hutan, sehingga mendukung program pembangunan berkelanjutan. Hal ini justru dinilai sebagai salah satu solusi untuk menanggulangi permasalahan kerusakan hutan. Pada gilirannya upaya-upaya pelestarian hutan berdampak baik kepada kesempatan dan prospek untuk peningkatan perdagangan internasional HHBK (Disarikan dari: Trade Restrictions affecting international trade in non-wood forest products. Non-Wood Forest Products 8. FAO. 1995)

  29. Bab 3
    Bank Indonesia (Bank Sentral)
    Sumber : http://www.bi.go.id, dan sumber-sumber lainnya
    Menurut UU Republik Indonesia No. 3 tahun 2004,
    Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, dengan tujuan mencapai dan
    memelihara kestabilan nilai rupiah, yang akan dicapai melalui pelaksanaan kebijakan
    moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan
    kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.”
    Contoh beberapa hasil dari kebijakan Bank Indonesia
    Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dalam UU di atas, Bank Indonesia
    berwenang:
    1. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi;
    2. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan caracara yang termasuk
    tetapi tidak terbatas pada:
     operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
     penetapan tingkat diskonto;
     penetapan cadangan wajib minimum;
     pengaturan kredit atau pembiayaan
    Bahan Kulian Ekonomi Moneter – Aris B. Setyawan 25
    Perkembangan Tingkat Inflasi beberapa
    Negara 1990 – 2005
    -5
    0
    5
    10
    15
    20
    1 8 15 22 29 36 43 50 57
    USA
    Jepang
    Indonesia
    Thailan
    Singapore
    Operasi Pasar Terbuka
    Dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dengan memperdagangkan surat berharga milik Bank
    Indonesia (SBI). Bila ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka BI akan menjual
    surat berharganya, agar uang yang beredar dapat diserap. Begitu pula sebaliknya, bila ingin
    menambah jumlah uang yang beredar, maka BI akan membeli surat berharganya sehingga
    uang yang beredar akan bertambah.
    Penetapan Bunga Diskonto
    Dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dengan merubah bunga pinjaman Bank bila akan
    meminjam dana ke BI. Bila ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka BI akan
    manaikkan suku bunga pinjaman tersebut, sehingga mengurangi minat Bank umum untuk
    meminjam, sehingga uang yang beredar dapat ditekan. Begitu pula sebaliknya, bila ingin
    menambah jumlah uang yang beredar, maka BI akan menurunkan bunga pinjaman
    sehingga mendorong Bank umum meminjam dana dan menyalurkannya ke masyarakat,
    sehingga uang yang beredar akan bertambah.
    Penetapan Cadangan Wajib Minimum
    Dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dengan merubah cadangan wajib minimum yang harus
    ada di Bank umum. Bila ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka BI akan
    manaikkan cadangan wajib minimum Bank umum, sehingga mengurangi kemampuan Bank
    umum dalam menyalurkan dananya ke masayarakat, sehingga uang yang beredar akan
    dapat ditekan. Begitu pula sebaliknya, bila ingin menambah jumlah uang yang beredar,
    maka BI akan menurunkan cadangan wajim minimum Bank umum, sehingga akan
    meningkatkan penyaluran dana oleh Bank umum ke masyarakat, sehingga uang yang
    beredar akan bertambah.
    STATUS DAN KEDUDUKAN BANK INDONESIA
    Sebagai Lembaga Negara yang Independen
    Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai
    ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia,
    dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan
    kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan
    Pemerintah ataupun pihak lainnya.
    Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai
    otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya
    sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut.Pihak luar tidak dibenarkan
    mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban
    untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.
    Sebagai Lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar
    dengan Lembaga Tinggi Negara. Disamping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak
    sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar Pemerintah.
    Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat
    melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan
    efisien.
    Bahan Kulian Ekonomi Moneter – Aris B. Setyawan 26
    Sebagai Badan Hukum
    Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata
    ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia
    berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari
    undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan
    wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan
    atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.
    DEWAN GUBERNUR
    Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Gubernur
    Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan
    Gubernur. Dewan ini terdiri atas :
     seorang Gubernur sebagai pemimpin,
     dibantu oleh seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil, dan
     sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputi Gubernur.
    Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur selama-lamanya lima tahun, dan mereka
    hanya dapat dipilih untuk sebanyak-banyaknya dua kali masa tugas. Gubernur dan Deputi
    Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
    Sementara Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan
    persetujuan DPR. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh
    Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau melakukan tindak pidana
    kejahatan.
    Pengambilan Keputusan
    Sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi, Rapat Dewan Gubernur
    diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan
    umum di bidang moneter, serta sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk
    melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain
    yang bersifat prinsipil dan strategis. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Dewan
    Gubernur, atas dasar prinsip musyawarah demi mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai,
    Gubernur menetapkan keputusan akhir.
    MISI BANK INDONESIA
    Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter
    dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka
    panjang yang berkesinambungan.
    VISI BANK INDONESIA
    Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya(kredibel) secara nasional maupun
    internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi
    yang rendah dan stabil.
    NILAI NILAI STRATEGIS
    Kompetensi – Integritas – Transparansi – Akuntabilitas – Kebersamaan (KITA – Kompak)
    Bahan Kulian Ekonomi Moneter – Aris B. Setyawan 27
    SASARAN STRATEGIS BANK INDONESIA
    Untuk mewujudkan Misi, Visi dan Nilai-nilai Strategis tersebut, Bank Indonesia menetapkan
    sasaran strategis jangka menengah panjang, yaitu :
    1. Memelihara Kestabilan Moneter;
    2. Memelihara Kondisi Keuangan Bank Indonesia yang Sehat dan Akuntabel;
    3. Meningkatkan Efektivitas Manajemen Moneter;
    4. Meningkatkan Sistem Perbankan yang Sehat dan Efektif serta Sistem Keuangan
    yang Stabil;
    5. Memelihara Keamanan, Kehandalan, dan Efisiensi Sistem Pembayaran;
    6. Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Good Governance;
    7. Memperkuat Institusi Bank Indonesia melalui Penciptaan Sinergi antara SDM,
    Informasi Pengetahuan, dan Rancangan Organisasi dengan Strategi Bank
    Indonesia.
    8. Mengarahkan dan Memantau Efektivitas Perubahan Strategis Bank Indonesia
    TUJUAN DAN TUGAS BANK INDONESIA
    Tujuan Tunggal
    Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal,
    yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini
    mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta
    kestabilan terhadap mata uang negara lain.
    Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin
    pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan
    tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia
    serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank
    Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.
    Bahan Kulian Ekonomi Moneter – Aris B. Setyawan 28
    Perkembangan Kurs Rp terhadap Beberapa
    Mata Uang Asing 1990 – 2005
    0
    2000
    4000
    6000
    8000
    10000
    12000
    14000
    16000
    1 19 37 55 73 91 109 127 145 163 181
    Rp/$
    Rp/Y
    Rp/Sgd
    Rp/Euro
    Tiga Pilar Utama
    Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan
    tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah :
     menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,
     mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta
     mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia.
    Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah
    dapat dicapai secara efektif dan efisien.
    PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK
    Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia :
     menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau
    kegiatan usaha tertentu dari bank,
     melaksanakan pengawasan atas bank, dan
     mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
    yang berlaku.
    Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan
    perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.
    Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin
    usaha bank, Bank Indonesia juga dapat memberikan :
     izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank,
     memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta
     memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
    Di bidang pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung maupun tidak
    langsung.
    Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun
    sewaktu-waktu bila diperlukan.
    Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap
    laporan yang disampaikan oleh bank.
    ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA
    Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan
    Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri
    perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan
    pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi
    oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan
    kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi
    nasional.
    Berpijak dari adanya kebutuhan blue print perbankan nasional dan sebagai kelanjutan dari
    program restrukturisasi perbankan yang sudah berjalan sejak tahun 1998, maka Bank
    Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 telah meluncurkan API sebagai suatu kerangka
    menyeluruh arah kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia ke depan.
    Bahan Kulian Ekonomi Moneter – Aris B. Setyawan 29
    Peluncuran API tersebut tidak terlepas pula dari upaya Pemerintah dan Bank Indonesia
    untuk membangun kembali perekonomian Indonesia melalui penerbitan buku putih
    Pemerintah sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2003, dimana API menjadi salah satu
    program utama dalam buku putih tersebut.
    Bertitik tolak dari keinginan untuk memiliki fundamental perbankan yang lebih kuat dan
    dengan memperhatikan masukan-masukan yang diperoleh dalam mengimplementasikan
    API selama dua tahun terakhir, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menyempurnakan
    program-program kegiatan yang tercantum dalam API.
    Penyempurnaan program-program kegiatan API tersebut tidak terlepas pula dari
    perkembangan-perkembangan yang terjadi pada perekonomian nasional maupun
    internasional.
    Penyempurnaan terhadap program-program API tersebut antara lain mencakup
    strategi-strategi yang lebih spesifik mengenai pengembangan perbankan syariah,
    BPR, dan UMKM ke depan sehingga API diharapkan memiliki program kegiatan yang lebih
    lengkap dan komprehensif yang mencakup sistem perbankan secara menyeluruh terkait
    Bank umum dan BPR, baik konvensional maupun syariah, serta pengembangan UMKM.
    Bahan Kulian Ekonomi Moneter – Aris B. Setyawan 30
    Lampiran
    Last update 2 August 2007)
    Daftar Bank Sentral di Dunia
    Afghanistan: Bank of Afghanistan
    Albania: Bank of Albania
    Algeria: Bank of Algeria
    Argentina: Central Bank of Argentina
    Armenia: Central Bank of Armenia
    Aruba: Central Bank of Aruba
    Australia: Reserve Bank of Australia
    Austria: Austrian National Bank
    Azerbaijan: National Bank of Azerbaijan
    Bahamas: Central Bank of The Bahamas
    Bahrain: Central Bank of Bahrain
    Bangladesh: Bangladesh Bank
    Barbados: Central Bank of Barbados
    Belarus: National Bank of the Republic of Belarus
    Belgium: National Bank of Belgium
    Belize: Central Bank of Belize
    Benin: Central Bank of West African States (BCEAO)
    Bermuda: Bermuda Monetary Authority
    Bhutan: Royal Monetary Authority of Bhutan
    Bolivia: Central Bank of Bolivia
    Bosnia: Central Bank of Bosnia and Herzegovina
    Botswana: Bank of Botswana
    Brazil: Central Bank of Brazil
    Bulgaria: Bulgarian National Bank
    Burkina Faso: Central Bank of West African States (BCEAO)
    Cambodia: National Bank of Cambodia
    Cameroon: Bank of Central African States
    Canada: Bank of Canada – Banque du Canada
    Cayman Islands: Cayman Islands Monetary Authority
    Central African Republic: Bank of Central African States
    Chad: Bank of Central African States
    Chile: Central Bank of Chile
    China: The People’s Bank of China
    Colombia: Bank of the Republic
    Comoros: Central Bank of Comoros
    Congo: Bank of Central African States
    Costa Rica: Central Bank of Costa Rica
    Côte d’Ivoire: Central Bank of West African States (BCEAO)
    Croatia: Croatian National Bank
    Cuba: Central Bank of Cuba
    Cyprus: Central Bank of Cyprus
    Czech Republic: Czech National Bank
    Denmark: National Bank of Denmark
    Dominican Republic: Central Bank of the Dominican Republic
    East Caribbean area: Eastern Caribbean Central Bank
    Ecuador: Central Bank of Ecuador
    Bahan Kulian Ekonomi Moneter – Aris B. Setyawan 31
    Egypt: Central Bank of Egypt
    El Salvador: Central Reserve Bank of El Salvador
    Equatorial Guinea: Bank of Central African States
    Estonia: Bank of Estonia
    Ethiopia: National Bank of Ethiopia
    European Union: European Central Bank
    Fiji: Reserve Bank of Fiji
    Finland: Bank of Finland
    France: Bank of France
    Gabon: Bank of Central African States
    The Gambia: Central Bank of The Gambia
    Georgia: National Bank of Georgia
    Germany: Deutsche Bundesbank
    Ghana: Bank of Ghana
    Greece: Bank of Greece
    Guatemala: Bank of Guatemala
    Guinea Bissau: Central Bank of West African States (BCEAO)
    Guyana: Bank of Guyana
    Haiti: Central Bank of Haiti
    Honduras: Central Bank of Honduras
    Hong Kong: Hong Kong Monetary Authority
    Hungary: Magyar Nemzeti Bank
    Iceland: Central Bank of Iceland
    India: Reserve Bank of India
    Indonesia: Bank Indonesia
    Iran: The Central Bank of the Islamic Republic of Iran
    Iraq: Central Bank of Iraq
    Ireland: Central Bank and Financial Services Authority of Ireland
    Israel: Bank of Israel
    Italy: Bank of Italy
    Jamaica: Bank of Jamaica
    Japan: Bank of Japan
    Jordan: Central Bank of Jordan
    Kazakhstan: National Bank of Kazakhstan
    Kenya: Central Bank of Kenya
    Korea: Bank of Korea
    Kuwait: Central Bank of Kuwait
    Kyrgyzstan: National Bank of the Kyrgyz Republic
    Latvia: Bank of Latvia
    Lebanon: Central Bank of Lebanon
    Lesotho: Central Bank of Lesotho
    Libya: Central Bank of Libya
    Lithuania: Bank of Lithuania
    Luxembourg: Central Bank of Luxembourg
    Macao: Monetary Authority of Macao
    Macedonia: National Bank of the Republic of Macedonia
    Madagascar: Central Bank of Madagascar
    Malaysia: Central Bank of Malaysia
    Malawi: Reserve Bank of Malawi
    Mali: Central Bank of West African States (BCEAO)
    Bahan Kulian Ekonomi Moneter – Aris B. Setyawan 32
    Malta: Central Bank of Malta
    Mauritius: Bank of Mauritius
    Mexico: Bank of Mexico
    Moldova: National Bank of Moldova
    Mongolia: Bank of Mongolia
    Morocco: Bank of Morocco
    Mozambique: Bank of Mozambique
    Namibia: Bank of Namibia
    Nepal: Central Bank of Nepal
    Netherlands: Netherlands Bank
    Netherlands Antilles: Bank of the Netherlands Antilles
    New Zealand: Reserve Bank of New Zealand
    Nicaragua: Central Bank of Nicaragua
    Niger: Central Bank of West African States (BCEAO)
    Nigeria: Central Bank of Nigeria
    Norway: Central Bank of Norway
    Oman: Central Bank of Oman
    Pakistan: State Bank of Pakistan
    Papua New Guinea: Bank of Papua New Guinea
    Paraguay: Central Bank of Paraguay
    Peru: Central Reserve Bank of Peru
    Philippines: Bangko Sentral ng Pilipinas
    Poland: National Bank of Poland
    Portugal: Bank of Portugal
    Qatar: Qatar Central Bank
    Romania: National Bank of Romania
    Russia: Central Bank of Russia
    Rwanda: National Bank of Rwanda
    San Marino: Central Bank of the Republic of San Marino
    Samoa: Central Bank of Samoa
    Saudi Arabia: Saudi Arabian Monetary Agency
    Senegal: Central Bank of West African States (BCEAO)
    Serbia: National Bank of Serbia
    Seychelles: Central Bank of Seychelles
    Sierra Leone: Bank of Sierra Leone
    Singapore: Monetary Authority of Singapore
    Slovakia: National Bank of Slovakia
    Slovenia: Bank of Slovenia
    Solomon Islands: Central Bank of Solomon Islands
    South Africa: South African Reserve Bank
    Spain: Bank of Spain
    Sri Lanka: Central Bank of Sri Lanka
    Sudan: Bank of Sudan
    Surinam: Central Bank of Suriname
    Swaziland: The Central Bank of Swaziland
    Sweden: Sveriges Riksbank
    Switzerland: Swiss National Bank
    Tajikistan: National Bank of the Republic of Tajikistan
    Tanzania: Bank of Tanzania
    Thailand: Bank of Thailand
    Bahan Kulian Ekonomi Moneter – Aris B. Setyawan 33
    Togo: Central Bank of West African States (BCEAO)
    Tonga: National Reserve Bank of Tonga
    Trinidad and Tobago: Central Bank of Trinidad and Tobago
    Tunisia: Central Bank of Tunisia
    Turkey: Central Bank of the Republic of Turkey
    Uganda: Bank of Uganda
    Ukraine: National Bank of Ukraine
    United Arab Emirates: Central Bank of United Arab Emirates
    United Kingdom: Bank of England
    United States:Board of Governors of the Federal Reserve System (Washington)
    Federal Reserve Bank of New York
    Uruguay: Central Bank of Uruguay
    Vanuatu: Reserve Bank of Vanuatu
    Venezuela: Central Bank of Venezuela
    Yemen: Central Bank of Yemen
    Zambia: Bank of Zambia
    Zimbabwe: Reserve Bank of Zimbabwe
    Sumber : http://www.bis.org/cbanks.htm
    70145473
    Nilai Pinjaman dan Penggalangan Dana Oleh Perbankan Dunia (Asia-Pasific)
    Sumber : http://www.bis.org/cbanks.htm
    Bahan Kulian Ekonomi Moneter – Aris B. Setyawan 34
    Bahan Kulian Ekonomi Moneter – Aris B. Setyawan 35

  30. Nama : Ivan Dinulhaq
    NPM : 073401012
    Jurusan : Ekonomi Pembangunan
    Mata Kuliah : Perdagangan Internasional

    Pendahuluan
    Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) terbanyak dan sumber daya alam (SDM) yang melimpah, namum keterbatasan atau tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang relatip rendah mengakibatkan kualitas SDMnya masih berada dibawah negara lain, semua ini disebabkan tingkat pendidikan yang masih rendah. Keterbatasan yang terjadi pada SDM di Indonesia mengakibatkan kurang optimalnya atau maksimalnya dalam pengelolaan SDA yang dimiliki Indonesia.
    Kendala seperti itu tidak hanya dirasakan oleh negara Indonesia tetapi oleh negara negara lainnya, walaupun tidak semua negara sama hambatan atau kendala yang dihadapi tetapi bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang berbeda. Sementara tingkat kebutuhan atau keinginan dari masyarakat disuatu negara terus meningkat tetapi kemampuan dari negara tersebut untuk memenuhi sangatlah terbatas. Semua itu memicu terjadinya perdagangan Internasional sebagai langkah awal dari kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakatnya yang sebelumnya belum terpenuhi.
    Keunggulan mutlak, keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang dimiliki suatu negara tentulah berbeda beda, sehingga semua ini akan mendorong terjadinya perdagangan Internasional, ditambah lagi dengan motivasi masing masing negara untuk melakukan perdagangan Internasional itu dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh keuntungan ( logan mulia/emas) dengan sebanyak banyaknya, karena semakin banyak keuntungan yang negara itu peroleh akan menjadikan negara itu kuat atau semakin memperlihatkan jati dirinya.

    Restriksi Perdagangan
    a. tariff : pajak barang impor dengan tujuan menaikkan harganya untuk mengurang persaingan bagi produsen lokal atau merangsang produksi local
    1. bea advalorem pajak impor yang dikenakan sebagai suatu persentase dari nilai faktur barang-barang yang diimpor
    2. bea spesifik (specific duties) jumlah tetap yang dikenakan atas unit fisik barang diimpor
    3. bea kombinasi (compound duties) : kombinasi pajak spesifik dan ad valorem
    4. pajak variable :pajak impor yang ditetapkan dengan perbedaan antara harga pasar dunia dan harga yang didukung pemerintah lokal
    b. Hambatan non tariff: semua bentuk diskriminasi terhadap impor selain bea impor
    1. kuota: batas angka yang diletakkan atas jenis impor tertentu
    2. hambatan ekspor sukarela kuota ekspor yang dikenakan oleh negara pengexpor
    a. persetujuan tertib pemasaran persetujuan resmi antara negara pengexpor dan pengimpor yang mencantumkan kuota impor atau expor yang akan diperoleh tiap negara untuk suatu barang
    b. hambatan non kuantitatif ; a.partisipasi pemerintah langsung dari pemerintah b. prosedur pabean dan administrasi lainnya; c standar (kesehatan, keselamatan, dan mutu produk)

    Alasan diberlakukan retriksi perdagangan
    a. Pertahanan Nasional
    b. Sanksi yang dikenakan pada negara suatu negara agar bertindak sesuai yang diinginkan
    c. gMelindungi industri yang baru tumbuh (infant industri)
    d. hMelindungi tenaga kerja domestik dari tenaga kerja murah dari luar negeri
    e. Tarif ilmiah/ persaingan yang adil
    f. Tindakan balasan (karena f,g,h)
    Alasan Restriksi Perdagangan
    • Dumping : menjual suatu produk diluar negeri dengan harga yang kurang dari biaya produksi, harga pasar dalam negeri atau harga untuk negara ketiga
    • Subsidi : Sumbangan keuangan diberikan secara langsung atau tidak langsung oleh pemerintah tanpa imbalan keuntungan, Termasuk hibah , perlakuan pajak istimewa dan asumsi pemerintah mengenai pengeluaran bisnis yang normal
    • Countervailing duties: pajak impor tambahan yang dikenakan atas impor yang telah memperoleh keuntungan dari subsidi ekspor
    Jenis lain dumping
    • Dumping Sosial: Kompetisi yang tidak adil krn tenaga buruh yang lebih murah dan kondisi kerja yang lebih buruk
    • Dumping Lingkungan: Kompetisi yang tidak adil krn peraturan lingkungan setempat tidak seketat negara lainnya
    • Dumping jasa keuangan: kompetisi tidak adil krn rendahnya tingkat penetapan jaminan aset bank
    • Dumping budaya: Kompetisi tdk adil krn lebih membantu perusahaan lokal
    • Dumping pajak: perbedaan pajak korporasi
    Hambatan perdagangan mengurangi efisiensi ekonomi, karena masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan dari produktivitas negara lain. Pihak yang diuntungkan dari adanya hambatan perdangan adalah produsen dan pemerintah. Produsen mendapatkan proteksi dari hambatan perdagangan, sementara pemerintah mendapatkan penghasilan dari bea-bea.

    Manfaat perdagangan internasional
    a. Memenuhi kebutuhan dalam negeri
    b. Menambah devisa negara
    c. Adanya spesialisasi produk
    d. Terjadinya perluasan pasar
    e. Peningkatan mutu produk
    f. Meningkatkan daya saing negara di dunia internasional.
    g. Menambah lapangan kerja
    h. Mendorong kemajuan iptek
    i. Meningkatan persahabatan atau hubungan antar negara.
    Hambatan perdagangan internasional
    Dalam perdagangan internasional sering dijumpai hambatan atau rintangan yang pada dasarnya merugikan suatu negara. Hambatan tersebut berupa :

    a. Tarif adalah suatu pembebanan atas barang yang melintasi daerah pabean.daerah pebean adalah daerah geografis dimana barang barang bebas tanpa dikenal cukai ( bea cukai }

    b. Kuota Impor merupakan pembatasan mutlak terhadap volume barang inpor tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Dengan tujuan untuk melindungi produsen dalan negri. Kuota impor biasanaya dilakukan melalui lisensi impor dan dipakai sehubungan dengan exchange control.

    c. Exchange control adalah suatu bentuk campur tangan pemerrrrintah dalam hubungan ekonomi internasional, dimana pemerintah memonopoli seluruh devisa, selanjutnya mengatur dan menetapkan penggunaan devisa tersebut

    d. State trading operation dalam hal ini pemerintah melakukan sendiri perdagangan internasional tentunya pemerintah melakukan tindakan sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan di bidang perdagangan luarnegerinya.

    e. Birokrasi yang berbelit birokrasi yang berbelit hambatan perdaganagn luar negri juga dapat serasal dari adanya birokrasi yang berbelit hal ini sangatmerugiakan para importer maupun eksportir karena umumnya membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang lebih besar.

    f. Keadaan Politik dan Keamanan keadaan politik dan keamanan.politik dan keamanan yang tidak stabil dapat menghambat kegiatan perdagangan luar negeri, kondisi Negara yangsedsng perang tentu menghambat bahkan menghentikan perdagangan terhadap pihak luar negeri.

    Ringkasannya
    Indonesia merupakan Negara yang kaya akan SDA dan SDm tetapi tidak semua kekayaan atau kelebihan yang dimiliki Indonesia bias dikelola atau dimanfaatkan secara optimal walaupun memang ada sebagian yang bisa dikelola atau dimanfaatkan secara maksimal sehingga menjadi keunggulan kompetitif, keunggulan komparatif, bahkan keunggulan mutlak yang dimiliki Indonesia.
    Dalam kaitannya dengan kaitannya dengan restriksi perdagangan internasional ataupun hambatan perdagangan Internasional sangatlah masuk akal karena tidak bisa dihindari kalau perdagangan internasional akan terus berlangsung karena masing masing Negara akan berusaha untuk mencukupi kebutuhan bahkan keinginan masyarakatnya yang tidak bisa terpenuhi lantaran ketidak tersediaan ataupun keterbatasan dalam hal SDA dan SDM yang akan menopang terpenuhinya kebutuhan masyarakatnya.Sebagai langkah bijaksana yang dilakuakn pemerintah yaitu dengan melakukan perdagangan Internasional karena dengan perdagangan Internasional selain bisa mendapatkan barang barang atau komoditi yang dibituhkan Negara tersebut juga bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar, apabila Negara tersebut mempunyai komoditi unggulan sementara Negara lain tidakbisa memproduksinya.
    Pemerintahan suatu negara melakukan kebijakan proteksi untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, industri dalam negeri, dan lapangan kerja serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan proteksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan tarif dan kebijakan nontarif. Kebijakan nontarif terdiri dari berbagai macam bentuk, antara lain kuota impor, pembatasan ekspor secara sukarela, dumping, dan subsidi ekspor. Selain itu juga terdapat hambatan perdagangan internasional nontarif lainnya, yaitu kartel-kartel internasional.dan pemerintah juga melakukan berbagai kebijakan yang sesuai dengan keadaan perekonomianya demi tercapainya berbagai tujuan yang diharapkan semua masyarakat yaitu kesrjahteraan bersama.

  31. Nama : Endang Tirtana
    NPM : 073401016
    Jurusan : Ekonomi Pembangunan
    Mata Kuliah : Perdagangan Internasional
    PENDAHULUAN
    Kebijakan perdagangan internasional adalah berbagai tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara, baik secara lansung maupun tidak lansung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional negara tersebut. Kebijakan perdagangan internasional dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, industri dalam negeri, dan lapangan kerja serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Hambatan tersebut beragam bentuknya, dari pengenaan tarif sampai sampai hambatan nontarif. Kedua bentuk hambatan perdagangan tersebut diberlakukan oleh negara-negara pengimpor maupun pengekspor dengan berbagai macam maksud dan tujuan.
    Pada kenyataannya, hambatan perdagangan berupa tarif atau bea masuk memang merupakan kebijakan yang paling sederhana dan mudah dilaksanakan. Akan tetapi, dalam praktek perdagangan internasional saat ini, kebanyakan pemerintah melakukan campur tangan dalam kegiatan perdagangan internasional menggunakan kebijakan lainnya yang lebih rumit, yaitu kebijakan nontarif barrier (NTB). Hal ini dilakukan negara tersebut untuk menyembunyikan motif proteksi atau sekedar mengecoh negara lainnya. Oleh karena itu, sampai saat ini masih banyak negara yang memberlakukan kebijakan nontarif barrier walaupun beberapa ahli beranggapan bahwa kebijakan nontarif barrier dapat menjadi penghalang untuk tercapainya keterbukaan dalam perdagangan internasiona

    HAMBATAN PERDAGANGAN
    Hambatan berupa Tariff
    Tarif impor adalah suatu pembebanan atas barang yang melintasi daerah pabean.daerah pebean adalah daerah geografis dimana barang barang bebas tanpa dikenal cukai ( bea cukai }
    1. Bea Advalorem pajak impor yang dikenakan sebagai suatu persentase dari nilai faktur barang-barang yang diimpor
    2. Bea Spesifik (specific duties) jumlah tetap yang dikenakan atas unit fisik barang diimpor
    3. Bea Kombinasi (compound duties) : kombinasi pajak spesifik dan ad valorem
    4. Pajak Variable :pajak impor yang ditetapkan dengan perbedaan antara harga pasar dunia dan harga yang didukung pemerintah lokal

    Hambatan Nontarif
    a. Kuota impor
    Kuota impor adalah pembatasan secara lansung terhadap jumlah barang yang boleh diimpor dari luar negeri untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen. Pembatasan ini biasanya diberlakukan dengan memberikan lisensi kepada beberapa kelompok individu atau perusahaan domestik untuk mengimpor suatu produk yang jumlahnya dibatasi secara lansung.
    Jenis-jenis Kuota Impor
    1. Absolute (Unilateral Quota), dimana besar kecilnya ditentukan sendiri oleh suatu Negara tanpa persetujuan dengan Negara lain.
    2. Negotiated (Bilateral Quota), dimana besar kecilnya berdasarkan kesepakatan antara dua Negara atau lebih.
    3. Tarif Quota (Gabungan antara tariff dan kuota), dimana dimana untuk sejumlah tertentu diijinkan masuk dengan tarif tertentu, selebihnya dikenakan tariff yang lebih tinggi.
    4. Mixing Quota, yakni pembatasan penggunaan bahan mentah yang diimpor dalam proporsi tertentu dalam produksi barang akhir, dimana dimaksudkan adalah untuk mendorong berkembangnya prodoksi dalam negeri.

    b. Pembatasan Ekspor Secara Sukarela
    Konsep ini mengacu pada kasus di mana negara pengimpor mendorong atau bahkan memaksa negara lain mengurangi ekspornya secara sukarela dengan ancaman bahwa negara pengimpor tersebut akan melakukan hambatan perdagangan yang lebih keras lagi. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan kekhawatiran akan lumpuhnya sektor tertentu dalam perekonomian domestik akibat impor yang berlebih.Pembatasan ekspor secara sukarela ini kurang efektif, karena pada umumnya negara pengekspor enggan membatasi arus ekspornya secara sukarela. Pembatasan ekspor ini justru membebankan biaya yang lebih mahal bagi negar pengimpor karena lisensi impor yang bernilai tinggi itu justru diberikan pada pemerintah atau perusahaan asing.
    c. Kartel-kartel Internasional
    Kartel internasional adalah sebuah organisasi produsen komoditi tertentu dari berbagai negara. Mereka sepakat untuk membatasi outputnya dan juga mengendalikan ekspor komoditi tersebut dengan tujuan memaksimalkan dan meningkatkan total keuntungan mereka. Berpengaruh tidaknya suatu kartel ditentukan oleh hal-hal berikut:
    1. Sebuah kartel internasional berpeluang lebih besar untuk berhasil dalam menentukan harga jika komoditi yang mereka kuasai tidak memiliki subtitusi;
    2. Peluang tersebut akan semakin besar apabila jumlah produsen, negara, atau pihak yang terhimpun dalam kartel relatif sedikit.
    d. Dumping
    Dumping adalah ekspor dari suatu komoditi dengan harga jauh di bawah pasaran, atau penjualan komoditi ke luar negeri dengan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan harga penjualan domestiknya. Dumping diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:
    1. Dumping terus-menerus atau international price discrimination adalah kecenderungan terus-menerus dari suatu perusahaan monopolis domestik untuk memaksimalkan keuntungannya dengan menjual suatu komoditi dengan harga yang lebih tinggi di pasaran domestik, sedangkan harga yang dipasangnya di pasar luar negeri sengaja dibuat lebih murah;
    2. Dumping harga yang bersifat predator atau predatory dumping praktek penjualan komoditi di bawah harga yang jauh lebih murah ketimbang harga domestiknya. Proses dumping ini pada umumnya berlansung sementara, namun diskriminasi harganya sangat tajam sehingga dapat mematikan produk pesaing dalam waktu singkat;
    3. Dumping sporadis atau sporadic dumping adalah suatu komoditi di bawah harga atau penjualan komoditi itu ke luar negeri dengan harga yang sedikit lebih murah daripada produk domestik, namun hanya terjadi saat ingin mengatasi surplus komoditi yang sesekali terjadi tanpa menurunkan harga domestik.
    e. Subsidi Ekspor
    Subsidi ekspor adalah pembayaran lansung atau pemberian keringanan pajak dan bantuan subsidi pada para eksportir atau calon eksportir nasional, dan atau pemberian pinjaman berbunga rendah kepada para pengimpor asing dalam rangka memacu ekspor suatu negara.

    KESIMPULAN
    Pemerintahan suatu negara melakukan kebijakan proteksi untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, industri dalam negeri, dan lapangan kerja serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan proteksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan tarif dan kebijakan nontarif. Kebijakan nontarif terdiri dari berbagai macam bentuk, antara lain kuota impor, pembatasan ekspor secara sukarela, dumping, dan subsidi ekspor. Selain itu juga terdapat hambatan perdagangan internasional nontarif lainnya, yaitu kartel-kartel internasional.
    Penentuan kebijakan mana yang tepat bergantung pada tujuan yang hendak dicapai dan kondisi ekonomi negara tersebut. Setiap kebijakan memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, tidak ada kebijakan proteksi yang sempurna. Oleh karena itu, ketika suatu kebijakan proteksi diambil pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi yang sedang terjadi, biasanya akan berdampak stabilitas ekonomi dan menimbulkan permasalahan baru. Selain itu, hambatan nontarif juga dapat menjadi penghalang bagi tercapainya keterbukaan perdagangan internasional serta mengancam keberadaan dan perkembangan sistem perdagangan dunia liberal.
    Hambatan perdagangan mengurangi efisiensi ekonomi, karena masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan dari produktivitas negara lain. Pihak yang diuntungkan dari adanya hambatan perdangan adalah produsen dan pemerintah. Produsen mendapatkan proteksi dari hambatan perdagangan, sementara pemerintah mendapatkan penghasilan dari bea-bea. Manfaat dari perdagangan internasional itu sendiri adalah Memenuhi kebutuhan dalam negeri
    Menambah devisa Negara, Adanya spesialisasi produk,Terjadinya perluasan pasar, Peningkatan mutu produk,Meningkatkan daya saing negara di dunia internasional, Menambah lapangan kerja, Mendorong kemajuan iptek, Meningkatan persahabatan atau hubungan

  32. Nama : Ivan Dinulhaq
    NPM : 073401012
    Jurusan : Ekonomi Pembangunan
    Mata Kuliah : Perdagangan Internasional
    Tugas : Pasar Valuta Asing
    Pendahuluan

    Dalam perkembangannya Negara-negara di dunia pada saat ini melkukan perdagangan mata uang. Dalam hakekatnya setiap Negara mempunyai mata uang masing-masing termasuk Indonesia (rupiah). Tapi untuk saat ini yang menjadi acuan mata uang global yaitu dollar. Oleh karena itu pasar valuta asing menjadi salah satu cara yang dimanfaatkan orang/ kelompok orang untuk melakukan transaksi jual beli mata uang sehingga bisa memperoleh keuntungan yang besar dalam waktu yang cepat bahkan hanya dalam itungan jam saja, tetapi banyak juga yang mengalami
    PENGERTIAN FOREIGN EXCHANGE
    Forex (Foreign Exchange) atau Valuta Asing adalah pasar mata uang yang merupakan pasar derifatif terbesar di dunia. Perdagangan ini diawali pada tahun 1971 berdasarkan perjanjian Bretton Woods yang menetapkan perubahan nilai mata uang suatu negara dari kurs tetap menjadi kurs mengambang yang nilainya ditentukan oleh pasar. Definisi sederhana dari forex adalah perubahan nilai dari satu mata uang ke mata uang lainnya.
    Bursa valuta asing (Inggris foreign exchange market, forex) atau disingkat bursa valas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan

    PELAKU PASAR VALUTA ASING / FOREX
    1. Bank sentral setiap negara
    2. Bank komersial
    3. Bank devisa
    4. lembaga Investasi
    5. Institusi keuangan non Blok
    6. Eksportir dan Importir

    Faktor utama yang mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara adalah neraca perdagangan, kondisi ekonomi, faktor politik dan implikasi yang disebabkan oleh hasil analisa secara grafik maupun psikologis pasar. Pasang surut aliran modal antar negara atau yang dikenal dengan Purchasing Power Parity (PPP) adalah faktor utama yang menentukan momentum pasar. Kekuatan ekonomi fundamental seperti tingkat inflasi dan suku bunga adalah contoh dua faktor yang mempengaruhi harga mata uang. Hal ini dilakukan dalam dua cara: kontrol dan intervensi.
    Kontrol, membatasi warga negaranya untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek negatif terhadap nilai tukar (seperti mengirim uang ke negara lain). Intervensi dengan merubah tingkat suku bunga untuk menjadikannya kurang menarik bagi orang asing, atau membeli/ menjual mata uangnya untuk menaikkan/ menurunkan nilai pasarnya.
    Karakteristik perdagangan valuta asing
    Tidak ada suatu keseragaman dalam pasar valuta asing. Dengan adanya transaksi diluar bursa perdagangan (over the counter) sebagai pasar tradisional dari perdagangan valuta asing, banyak sekali pasar valuta asing yang saling berhubungan satu sama lainnya dimana mata uang yang berbeda diperdagangkan, sehingga secara tidak langsung artinya bahwa “tidak ada kurs tunggal mata uang dollar melainkan kurs yang berbeda-beda tergantung pada bank mana atau pelaku pasar mana yang bertransaksi”. Namun dalam prakteknya perbedaan tersebut seringkali sangat tipis.
    Proses transaksi
    Di bursa valas (valuta asing) ini orang dapat membeli ataupun menjual mata uang yang diperdagangkan. Secara obyektif adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari posisi transaksi yang anda lakukan. Di Bursa valas dikenal istilah Lot dan Pip. 1 Lot nilainya adalah $1000 dan 1 pip nilainya adalah $10. Sedangkan nilai dolar di bursa valas berbeda dengan nilai dolar yang kita kenal di bank-bank. Nilai dolar di bursa valas sangat bervariasi, 6000/8000 dan 10.000 rupiah.
    Pialang valuta asing
    Pialang valuta asing adalah adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang dengan memperoleh imbalan atas jasanya. Menurut CNN, sebuah pialang valuta asing memiliki volume transaksi antara 25 hingga 50 triliun US dollar perharinya atau sekitar 2% dari keseluruhan nilai transaksi pasar valuta asing dan sebagaimana dilaporkan oleh situs Komisi Perdagangan Berjangka (Commodity Futures Trading Commission – CFTC) bahwa investor pemula dengan mudah dapat menjadi sasaran penipuan dalam perdagangan valuta asing.

    Ringkasannya
    forex adalah perubahan nilai dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Bursa valuta asing (Inggris foreign exchange market, forex) atau disingkat bursa valas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Pada dasarnya pialang melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang dengan memperoleh imbalan atas jasanya. Di dalam pasar valuta asing. orang dapat membeli ataupun menjual mata uang yang diperdagangkan untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari posisi transaksi yang dilakukanya. Dalam perdagangan pasar valuta asing banyak sekali pasar valuta asing yang saling berhubungan satu sama lainnya dimana mata uang yang berbeda diperdagangkan. sehingga secara tidak langsung artinya bahwa “tidak ada kurs tunggal mata uang dollar melainkan kurs yang berbeda-beda tergantung pada bank mana atau pelaku pasar mana yang bertransaksi”. Namun dalam prakteknya perbedaan tersebut seringkali sangat tipis.
    Perdagangan ini diawali pada tahun 1971 berdasarkan perjanjian Bretton Woods yang menetapkan perubahan nilai mata uang suatu negara dari kurs tetap menjadi kurs mengambang yang nilainya ditentukan oleh pasar. Tetapi dalam perdagangan pasar valuta asing sangat ditentukan oleh Faktor utama yang mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara yaitu neraca perdagangan, kondisi ekonomi, faktor politik dan implikasi yang disebabkan oleh hasil analisa secara grafik maupun psikologis pasar. Adapun pasang surut aliran modal antar negara atau yang dikenal dengan Purchasing Power Parity (PPP) adalah faktor utama yang menentukan momentum pasar, akan tetapi kekuatan ekonomi fundamental seperti tingkat inflasi dan suku bunga adalah contoh dua faktor yang mempengaruhi harga mata uang. Maka untuk mengatasinya dilakukan dua cara yaitu kontrol dan intervensi.

  33. Nama : Euis Martini
    NPM : 073401009
    Jurusan : EP 07
    Tugas : Perdagangan Internasional

    1. RETRIKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL
    PENDAHULUAN
    Kebijakan perdagangan internasional adalah berbagai tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara, baik secara lansung maupun tidak lansung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional negara tersebut. Kebijakan perdagangan internasional dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, industri dalam negeri, dan lapangan kerja serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Hambatan tersebut beragam bentuknya, dari pengenaan tarif sampai sampai hambatan nontarif. Kedua bentuk hambatan perdagangan tersebut diberlakukan oleh negara-negara pengimpor maupun pengekspor dengan berbagai macam maksud dan tujuan.
    MATERI
    1. Tarif
    Merupakan pembebanan pajak atau custom duties terhadap koodity yang melewati batas regional suatu negara.
    Tarif digolongkan menjadi :
    a. Export duties (bea ekspor)
    b. Import duties (bea impor)
    c. Transit duties (bea transit)
    Pembedaan tarif berdasarkan jenis:
    a. Ad Valorem duties (yang dinyatakan dengan persentase dari nilai barang)
    b. Specific duties (bea pabean yang besarnya dinyatakan dengan biaya tertentu untuk ukuran fisik barang)
    c. Specifik advalorem (merupakan kombinasi antara spesifik dengan advalorem)
    Sistem Tarif :
    a. Single Column Tariffs (Hanya satu macam)
    b. Double Column Tariffs (ada tarif minimum dan Maksimum)
    c. Triple Column Tarifs (tarif minimum, maximum dan Preference)

    2. Non Tarif
    Hambatan dalam Non Tarif adalah Quota, yaitu pembatasan jumlah pisik terhadap komodity yang masuk dan keluar dari suatu negara.

    1. Quota Import
    Kuota impor adalah pembatasan secara lansung terhadap jumlah barang yang boleh diimpor dari luar negeri untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen.
    Jenis-jenis quota import
    1. Absolute/ Unilateral quota, dimana besar kecilnya ditentukan sendiri oleh suatu negara tanpa persetujuan dengan negara lain.
    2. Negotiated/Bilateral quota, dimana besar kecilnya berdasarkan kesepakatan antara dua negara atau lebih.
    3. Tarif quota, gabungan antara tarif dan quota, dimana untuk sejumlah tertentu diizinkan masuk dengan tarif tertentu, selebihnya dikenakan tarif yang lebih tinggi.
    4. Mixing quota, yakni pembatasan penggunaan bahan mentah yang di import dalam proporsi tertentu dalam produksi barang akhir, dimana dimaksudkan adalah untuk mendorong berkembangnya produksi dalam negeri (Local Component)
    Efek Quota Import :
    Pembatasan jumlah barang yang di Import akan menyebabkan berkurangnya barang-barang import tersebut dipasar dalam negeri, sedangkan permintaan relatif tetap, dan keadaan ini akan menyebabkan harga-harga barang import didalam negeri lebih tinggi dibandingkan dipasar dunia, sehingga akan menimbulkan adanya monopoly profit.

    2. Pembatasan Eksport secara Sukarela
    Konsep ini mengacu pada kasus di mana negara pengimpor mendorong atau bahkan memaksa negara lain mengurangi ekspornya secara sukarela dengan ancaman bahwa negara pengimpor tersebutakan melakukan hambatan perdagangan yang lebih keras lagi. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan kekhawatiran akan lumpuhnya sektor tertentu dalam perekonomian domestik akibat impor yang berlebih.
    Pembatasan ekspor secara sukarela ini kurang efektif, karena pada umumnya negara pengekspor enggan membatasi arus ekspornya secara sukarela. Pembatasan ekspor ini justru membebankan biayayang lebih mahal bagi negar pengimpor karena lisensi impor yang bernilai tinggi itu justru diberikan pada pemerintah atau perusahaan asing.
    3. Kartel-kartel Internasional
    Kartel internasional adalah sebuah organisasi produsen komoditi tertentu dari berbagai negara. Mereka sepakat untuk membatasi outputnya dan juga mengendalikan ekspor komoditi tersebut dengan tujuan memaksimalkan dan meningkatkan total keuntungan mereka.
    4. Dumping
    Dumping adalah ekspor dari suatu komoditi dengan harga jauh di bawah pasaran, atau penjualan komoditi ke luar negeri dengan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan harga penjualan domestiknya.
    5. Subsidi Ekspor
    Subsidi ekspor adalah pembayaran lansung atau pemberian keringanan pajak dan bantuan subsidi pada para eksportir atau calon eksportir nasional, dan atau pemberian pinjaman berbunga rendah kepada para pengimpor asing dalam rangka memacu ekspor suatu negara.

    KESIMPULAN

    Pemerintahan suatu negara melakukan kebijakan proteksi untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, industri dalam negeri, dan lapangan kerja serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan proteksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan tarif dan kebijakan nontarif. Kebijakan nontarif terdiri dari berbagai macam bentuk, antara lain kuota impor, pembatasan ekspor secara sukarela, dumping, dan subsidi ekspor
    Penentuan kebijakan mana yang tepat bergantung pada tujuan yang hendak dicapai dan kondisi ekonomi negara tersebut. Setiap kebijakan memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, tidak ada kebijakan proteksi yang sempurna. Oleh karena itu, ketika suatu kebijakan proteksi diambil pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi yang sedang terjadi, biasanya akan berdampak stabilitas ekonomi dan menimbulkan permasalahan baru. Selain itu, hambatan nontarif juga dapat menjadi penghalang bagi tercapainya keterbukaan perdagangan internasional serta mengancam keberadaan dan perkembangan sistem perdagangan dunia liberal.

    2. PASAR VALUTA ASING
    PENDAHULUAN
    Perdagangan Valuta Asing diawali pada tahun 1971 berdasarkan perjanjian Bretton Woods yang menetapkan perubahan nilai mata uang suatu negara dari kurs tetap menjadi kurs mengambang yang nilainya ditentukan oleh pasar.
    Besarnya transaksi pasar valuta asing berdasarkan survey yang dilakukan oleh Bank of International Settlements (BIS) adalah US$ 80 juta per hari pada tahun 1980 dan saat ini meningkat menjadi US$ 1.5 triliun per hari, dimana lebih dari 50% dari jumlah tersebut ditransaksikan di pasar London.

    MATERI
    Valuta Asing adalah perubahan nilai dari satu mata uang ke mata uang lainnya.
    Pasar Valuta Asing ialah tempat sesorang dapat membeli atau menjual sejenis mata uang asing atau menukar dengan mata uang rupiah. Pasar valuta asing sering disebut bursa valuta asing. Lembaga yang mengkhususkan kegiatannya dalam pertukaran uang asing disebut Money Changer.
    Pelaku Pasar Valuta Asing
    Pelaku-pelaku yang terlibat dalam pasar valuta asing ini antara lain:

    a. Dealer
    Dealer umumnya berfungsi sebagai pihak yang membuat pasar bergairah (market maker) di pasar uang. Dealer ini umumnya mengkhususkan pada mata uang tertentu dan menetapkan tingkat persediaan tertentu pada mata uang tersebut. Biasanya yang bertindak sebagai dealer adalah pihak Bank, meskipun ada juga beberapa dari non bank. Mereka mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli valuta asing.

    b. Perusahaan atau Perorangan
    Perusahaan maupun individu yang melakukan transaksi perdagangan Valuta Asing (valas). Memanfaatkan pasar valuta asing untuk memperlancar bisnisnya. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah eksportir, importir, investor internasional, perusahaan multinasional dan sebagainya.

    c. Spekulan dan Arbitrator
    Spekulan dan arbitrator bertindak atas kehendak mereka sendiri dan mereka tidak memiliki kewajiban untuk melayani konsumen serta tidak menjamin kelangsungan pasar, berbeda dengan dealer. Spekulan juga pelaku pasar yang akan meramaikan transaksi di pasar uang. Para spekulan mendapat keuntungan dari perubahan atau fluktuasi harga umum (capital gain), sementara itu arbitrator memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan harga di berbagai pasar.

    d. Bank Sentral
    Fungsi Bank Sentral dalam pasar valuta asing umumnya sebagai stabilitator nilai tukar mata uang lokal. Bank Sentral memanfaatkan pasar valuta asing untuk mendapatkan atau membelanjakan cadangan valuta asingnya agar dapat mempengaruhi stabilitas nilai tukar mata uang, sehingga berdampak positif bagi perekonomian nasional.

    e. Pialang
    Pialang bertindak sebagai perantara yang mempertemukan penawaran dan permintaan terhadap mata uang tertentu. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, perusahaan pialang memiliki akses langsung dengan dealer dan bank di seluruh dun

    Faktor utama yang mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara adalah neraca perdagangan, kondisi ekonomi, faktor politik dan implikasi yang disebabkan oleh hasil analisa secara grafik maupun psikologis pasar. Pasang surut aliran modal antar negara atau yang dikenal dengan Purchasing Power Parity (PPP) adalah faktor utama yang menentukan momentum pasar. Kekuatan ekonomi fundamental seperti tingkat inflasi dan suku bunga adalah contoh dua faktor yang mempengaruhi harga mata uang. Hal ini dilakukan dalam dua cara: kontrol dan intervensi.
    Kontrol, membatasi warga negaranya untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek negatif terhadap nilai tukar (seperti mengirim uang ke negara lain).
    Intervensi dengan merubah tingkat suku bunga untuk menjadikannya kurang menarik bagi orang asing, atau membeli/ menjual mata uangnya untuk menaikkan/ menurunkan nilai pasarnya.
    Keuntungan Transaksi Valuta Asing :
    • Waktu perdagangan 24 jam sehari.
    • Two-Way Opportunity, dapat mengambil posisi beli (open Buy) pada saat harga naik dan posisi jual (open Sell) pada saat harga turun.
    • Fluktuatif, transaksi dapat dilakukan beberapa kali dalam sehari karena besarnya fluktuasi pasar.
    • Likuid, posisi yang diambil di pasar dapat di tutup (dilikuidasi) kapan saja sesuai dengan keinginan investor.
    • Margin Trading, modal awal yang disetorkan tidak besar bila dibandingkan dengan bisnis lain.
    • Resiko dapat diperkecil dengan menggunakan risk management.

    Jenis-jenis Pasar Valuta Asing
    1. Transaksi Spot
    Transaksi spot adalah pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Misalnya kontrak jual beli suatu mata uang spot dilakukan atau ditutup pada tanggal 12 juni 2002, penyerahan dan penyelesaian kontrak tersebut dilakukan pada tanggal 14 juni 2002. Apabila tanggal 14 juni 2002 tersebut kebetulan hari libur atau hari sabtu, maka penyelesaiannya adalah pada hari kerja berikutnya. Tanggal penyelesaian transaksi seperti ini disebut value date.
    2. Transaksi Forward
    Transaksi forward isebut juga dengan transaksi berjangka yang pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Kurs ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayaran dan penyerahan baru dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo. Transaksi forward ini biasanya sering digunakan untuk tujuan hedging dan spekulasi. Hedging atau pemagaran resiko yaitu transaksi yang dilakukan semata-mata untuk menghindari resiko kerugian akibat terjadinya perubahan kurs.
    3. Transaksi Swap
    Transaksi swap adalah transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta (penyerahan) yang berbeda. Pembelian dan penjualan mata uang tersebut dilakukan pada bank lain yang sama. Jenis transaksi swap yang umum adalah spot terhadap forward. Dealer membeli suatu mata uang dengan transaksi spot dan secara simultan menjual kembali jumlah yang sama kepada bank lain yang sama dengan kontrak forward. Karena itu dilakukan sebagai suatu transaksi tunggal dengan bank lain yang sama, dealer tidak akan menghadapi resiko valas yang tidak diperkirakan
    4. Transaksi Option
    Transaksi option yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu.

    KESIMPULAN
    Valuta Asing berarti penambahan, penukaran, penghindaran atau transaksi jual beli.
    Masyarakat yang memiliki dan ingin memiliki taraf hidup yang lebih baik dan meningkat, berkeinginan untuk berspekulasi dalam bentuk investasi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, berbagai alternatif bentuk-bentuk investasi yang baru mulai bermunculan, menjanjikan tingkat pengembalian yang besar dalam waktu yang relatif singkat. Seseorang akan melakukan transaksi valuta asing dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh seseorang dari transaksi valuta asing karena adanya fluktuasi kurs sehingga mengakibatkan pasar valuta asing merupakan bisnis yang beresiko. Oleh karena itu dibutuhkan keahlian khusus untuk dapat meramalkan secara tepat arah fluktuasi mata uang yang satu terhadap mata uang lainnya. Dengan beberapa faktor ekstern (nilai tukar dan transaksi komersial) yang mempengaruhi permintaan valuta asing. Walaupun resiko yang ditanggungnya sangat besar mengingat adanya fluktuasi kurs valuta asing yang sewaktu-waktu dapat merugikan nasabah.

  34. Nama : Endang Tirtana
    NPM : 073401016
    Jurusan : Ekonomi Pembangunan
    Mata Kuliah : Perdagangan Internasional
    PENDAHULUAN
    Dalam hakekatnya setiap Negara mempunyai mata uang masing-masing, sehingga mata uang tiap Negara berbeda. Dengan adanya perbedaan tersebut timbullah orang/sekelompok orang yang melakukan perdagangan mata uang. Sebagai media perdagangan mata uang tersebut lahirlah pasar valuta asing dimana pasar tersebut menjadi salah satu cara yang dimanfaatkan orang/ kelompok orang untuk melakukan transaksi jual beli mata uang sehingga bisa memperoleh keuntungan yang besar dalam waktu yang cepat bahkan hanya dalam itungan jam saja, tetapi banyak juga yang mengalami.

    Pasar Valuta Asing
    Forex (Foreign Exchange) atau Valuta Asing adalah pasar mata uang yang merupakan pasar derifatif terbesar di dunia. Perdagangan ini diawali pada tahun 1971 berdasarkan perjanjian Bretton Woods yang menetapkan perubahan nilai mata uang suatu negara dari kurs tetap menjadi kurs mengambang yang nilainya ditentukan oleh pasar. Definisi sederhana dari forex adalah perubahan nilai dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Bursa valuta asing (Inggris foreign exchange market, forex) atau disingkat bursa valas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan
    Faktor utama yang mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara adalah neraca perdagangan, kondisi ekonomi, faktor politik dan implikasi yang disebabkan oleh hasil analisa secara grafik maupun psikologis pasar. Pasang surut aliran modal antar negara atau yang dikenal dengan Purchasing Power Parity (PPP) adalah faktor utama yang menentukan momentum pasar. Kekuatan ekonomi fundamental seperti tingkat inflasi dan suku bunga adalah contoh dua faktor yang mempengaruhi harga mata uang. Hal ini dilakukan dalam dua cara: kontrol dan intervensi.
    Kontrol, membatasi warga negaranya untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek negatif terhadap nilai tukar (seperti mengirim uang ke negara lain). Intervensi dengan merubah tingkat suku bunga untuk menjadikannya kurang menarik bagi orang asing, atau membeli/ menjual mata uangnya untuk menaikkan/ menurunkan nilai pasarnya.
    Proses transaksi
    Di bursa valas (valuta asing) ini orang dapat membeli ataupun menjual mata uang yang diperdagangkan. Secara obyektif adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari posisi transaksi yang anda lakukan. Di Bursa valas dikenal istilah Lot dan Pip. 1 Lot nilainya adalah $1000 dan 1 pip nilainya adalah $10. Sedangkan nilai dolar di bursa valas berbeda dengan nilai dolar yang kita kenal di bank-bank. Nilai dolar di bursa valas sangat bervariasi, 6000/8000 dan 10.000 rupiah.
    Transaksi di valuta asing dapat dilakukan dengan cara dua arah dalam mengambil keuntungannya. Seseorang dapat membeli dahulu (open buy), lalu ditutup dengan menjual (sell) ataupun sebaliknya, melakukan penjualan dahulu, lalu ditutup dengan membeli.

    Karakteristik perdagangan valuta asing
    Tidak ada suatu keseragaman dalam pasar valuta asing. Dengan adanya transaksi diluar bursa perdagangan (over the counter) sebagai pasar tradisional dari perdagangan valuta asing, banyak sekali pasar valuta asing yang saling berhubungan satu sama lainnya dimana mata uang yang berbeda diperdagangkan, sehingga secara tidak langsung artinya bahwa “tidak ada kurs tunggal mata uang dollar melainkan kurs yang berbeda-beda tergantung pada bank mana atau pelaku pasar mana yang bertransaksi”. Namun dalam prakteknya perbedaan tersebut seringkali sangat tipis.
    Pialang valuta asing
    Pialang valuta asing adalah adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang dengan memperoleh imbalan atas jasanya. Menurut CNN, sebuah pialang valuta asing memiliki volume transaksi antara 25 hingga 50 triliun US dollar perharinya atau sekitar 2% dari keseluruhan nilai transaksi pasar valuta asing dan sebagaimana dilaporkan oleh situs Komisi Perdagangan Berjangka (Commodity Futures Trading Commission – CFTC) bahwa investor pemula dengan mudah dapat menjadi sasaran penipuan dalam perdagangan valuta asing.

    Kesimpulan
    Valuta Asing adalah pasar mata uang yang merupakan pasar derifatif terbesar di dunia. Pasar ini bergerak dalam perdagangan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainya. Perdagangan ini diawali pada tahun 1971 berdasarkan perjanjian Bretton Woods yang menetapkan perubahan nilai mata uang suatu negara dari kurs tetap menjadi kurs mengambang yang nilainya ditentukan oleh pasar. Selama ini yang menjadi acuan mata uang yang diperdagangkan adalah dollar Amerika sebab mata uang tersebut adalah mata uang global. Para pelaku jual beli mata uang tersebut bertujua untuk memperoleh keuntungan secara cepat, tanpa melakukan proses yang membutuhkan tenaga ekstra hanya tinggal memprediksi mata uang yang dibeli atau dijual apakah akn mengalami kenaikan atau penurunan. Perdagangan mata uang sebenarnya untuk orang muslim tidak baik, sebab ada unsur judi. Perdagangan mata uang ini biasanya dimanfaatkan oleh para spekulan.Dealam perdagangan mata uang ini tedapat pialang dimana tugasnya adalah sebagai perantara dalam kegiatan jual beli,dan perusahaan tersebut (pialang) memperoleh imbalan jasa dari kegiatannya tersebut. Perda
    Transaksi di valuta asing dapat dilakukan dengan cara dua arah dalam mengambil keuntungannya. Seseorang dapat membeli dahulu (open buy), lalu ditutup dengan menjual (sell) ataupun sebaliknya, melakukan penjualan dahulu, lalu ditutup dengan membeli. Dengan adanya transaksi diluar bursa perdagangan (over the counter) sebagai pasar tradisional dari perdagangan valuta asing timbullah ketidak seragaman dalam pasar valuta asing. Intervensi dengan merubah tingkat suku bunga untuk menjadikannya kurang menarik bagi orang asing, atau membeli/ menjual mata uangnya untuk menaikkan/ menurunkan nilai pasarnya.

  35. samsur rizal
    (083401009)
    ekonomi pembangunan

    BANK SENTRAL
    Peran dan Fungsinya
    Bank Sentral adalah Lembaga keuangan Negara yang mempunyai wewenang untuk Mengeluarkan alat pembayaran yang sah, Merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, Mengontrol kelancaran system pembayaran, dan Pengawasan Perbankan, serta Menjalankan fungsi sebagai “Lender of the Last Resort”.
    • Bank Sentral di Indonesia : Bank Indonesia (BI)
    • Bank Sentral tidak sama dengan Bank Umum
    • Bank Umum bertujuan : Menginvestasikan asetnya untuk memaksimalkan Profit.
    Tujuan Bank Indonesia
    Menurut UU RI No. 23/1999 :
    Mencapai dan Memelihara Kestabilan Rupiah.
    Kestabilan Rupiah
    1. Kestabilan Nilai Rupiah diukur berdasarkan Perkembangan Inflasi
    2. Kestabilan Nilai Rupiah diukur berdasarkan Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
    Tugas dan Fungsi Bank Indonesia
    • Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter (More)
    • Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran (More)
    • Mengatur dan Mengawasi Bank (More)
    • Menetapkan sasaran-sasaran moneter dg memperhatikan target laju inflasi yang ditetapkannya
    • Melakukan Pengendalian moneter dan tidak terbatas pada Operasi Pasar terbuka pasar uang, Penetapan suku bunga, Penetapan cadangan wajib minimum, dan Pengaturan kredit/pembayaran.
    • Memberikan Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, paling lama 90 hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendeknya.
    • Melaksanakan Kebijakan nilai tukar berdasarkan system nilai tukar
    • Mengelola cadangan devisa
    • Melakukan survey bersifat Makro dan Mikro secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan

    Tugas dan Fungsi Bank Indonesia
    • Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter (More)
    • Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran (More)
    • Mengatur dan Mengawasi Bank (More)
    1) Pelaksanaan dan Pemberian persetujuan izin atas penyelanggaran jasa system pembayaran
    2) Mewajibkan penyelengaraan jasa system pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya
    3) Menetapkan penggunaan alat pembayaran
    4) Mengatur sistem Kliring antar Bank, dalam bentuk rupiah ataupun Valas.
    5) Menyelengarakan penyelesaiaan akhir transaksi pembayaran antar-Bank.
    6) Menetapkan macam, harga, ciri uang, Bahan, dan Tanggal mulai berlakunya uang yang dikeluarkan.
    7) Mengeluarkan, mengedarkan atau mencabut, menarik, dan memusnahkan, serta mengganti uang dari peredaran dengan nilai yang sama.
    Tugas dan Fungsi Bank Indonesia
    • Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter (More)
    • Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran (More)
    • Mengatur dan Mengawasi Bank (More)
    1) Menetapkan Ketentuan dan Regulasi Perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.
    2) Memberikan dan mencabut izin usaha Bank
    3) Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan Pemindahan kantor Bank
    4) Memberikan izin atas kepemilikan dan kepengurusan Bank
    5) Memberikan izin kepada Bank untuk menjalakan kegiatan tertentu
    6) Mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan BI
    7) Melakukan pemeriksaan terhadap Bank secara berkala / sewaktu-waktu.
    8) Memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian BI ada tindak-pidana terhadap transaksi tertentu
    9) Mengatur dan mengembangkan Informasi antar Bank
    10) Mengambil tindakan terhadap suatu Bank sesuai dengan UU Perbankan yang berlaku, apabila dinilai membahayakan kelangsungan usaha Bank yang bersangkutan atau Perekonomiaan Nasional.
    Peran Bank Indonesia
    • Bank Sirkulasi
    Bank Indonesia sebagai Bank sirkulasi mempunyai hak tunggal untuk mengedarkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah ( Hak Oktrooi ).
    • Banker’s Bank
    Bank Indonesia berfungsi sebagai sumber dana bagi Bank-bank di Indonesia, untuk dapat meminta bantuan permodalan dalam rangka pemberian kredit pada Nasabah.
    Bentuk permodalan dari Bank Indonesia dapat berupa Kredit Likuiditas Biasa, dan Kredit Likuiditas Gadai Ulang.
    • Lender of Last Resort
    Bank Indonesia sebagai Pemberi Pinjaman pada tingkat terakhir. Bentuk pinjamannya adalah Kredit Likuiditas Darurat. Bantuan ini diberikan kepada Bank-bank yang mengalami kesulitan Likuiditas.
    Hubungan BI dengan Pemerintah dan Luar Negeri
    A. Hubungan BI dengan Pemerintah (sesuai UU No.23/1999)
    • BI sebagai pemegang kas Pemerintah
    • Untuk dan atas nama Pemerintah, BI dapat menerima pinjaman luar negeri, menata-usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap Luar Negeri.
    • Pemerintah wajib meminta dan mengundang Pejabat BI dalam sidang cabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI
    • Memberikan Pendapat dan Pertimbangan terhadap RAPBN, dan hal lain berkaitan dengan Tugas dan Wewenang BI
    • Pemerintah wajib berkonsultasi dengan BI dan DPR sebelum menerbitkan Surat-surat Hutang Pemerintah
    • BI dapat membantu penerbitan Surat-surat Hutang Pemerintah
    • BI dilarang memberikan kredit pada pemerintah
    B. Hubungan BI dengan Pihak Internasional
    1) BI dapat bekerja sama dengan Bank Sentral Negara lain atau Organisasi Lembaga International
    2) Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota international atau Lembaga Multilateral adalah Negara, maka BI dapat bertindak untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia sebagai anggota.

  36. samsur rizal
    (083402009)
    ekonomi pembangnunan

    Bank Indonesia (Bank Sentral)
    Menurut UU Republik Indonesia No. 3 tahun 2004,
    Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, dengan tujuan mencapai dan
    memelihara kestabilan nilai rupiah, yang akan dicapai melalui pelaksanaan kebijakan
    moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan
    kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.”
    Contoh beberapa hasil dari kebijakan Bank Indonesia
    Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dalam UU di atas, Bank Indonesia
    berwenang:
    1. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi;
    2. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan caracara yang termasuk
    tetapi tidak terbatas pada:
     operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
     penetapan tingkat diskonto;
     penetapan cadangan wajib minimum;
     pengaturan kredit atau pembiayaan
    Perkembangan Tingkat Inflasi beberapa Operasi Pasar Terbuka
    Dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dengan memperdagangkan surat berharga milik Bank
    Indonesia (SBI). Bila ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka BI akan menjual
    surat berharganya, agar uang yang beredar dapat diserap. Begitu pula sebaliknya, bila ingin
    menambah jumlah uang yang beredar, maka BI akan membeli surat berharganya sehingga
    uang yang beredar akan bertambah.
    Penetapan Bunga Diskonto
    Dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dengan merubah bunga pinjaman Bank bila akan
    meminjam dana ke BI. Bila ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka BI akan
    manaikkan suku bunga pinjaman tersebut, sehingga mengurangi minat Bank umum untuk
    meminjam, sehingga uang yang beredar dapat ditekan. Begitu pula sebaliknya, bila ingin
    menambah jumlah uang yang beredar, maka BI akan menurunkan bunga pinjaman
    sehingga mendorong Bank umum meminjam dana dan menyalurkannya ke masyarakat,
    sehingga uang yang beredar akan bertambah.
    Penetapan Cadangan Wajib Minimum
    Dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dengan merubah cadangan wajib minimum yang harus
    ada di Bank umum. Bila ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka BI akan
    manaikkan cadangan wajib minimum Bank umum, sehingga mengurangi kemampuan Bank
    umum dalam menyalurkan dananya ke masayarakat, sehingga uang yang beredar akan
    dapat ditekan. Begitu pula sebaliknya, bila ingin menambah jumlah uang yang beredar,
    maka BI akan menurunkan cadangan wajim minimum Bank umum, sehingga akan
    meningkatkan penyaluran dana oleh Bank umum ke masyarakat, sehingga uang yang
    beredar akan bertambah.
    STATUS DAN KEDUDUKAN BANK INDONESIA
    Sebagai Lembaga Negara yang Independen
    Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai
    ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia,
    dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan
    kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan
    Pemerintah ataupun pihak lainnya.
    Sebagai suatu lembaga negara yang independen,
    Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut.Pihak luar tidak dibenarkan
    mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban
    untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.
    Sebagai Lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar
    dengan Lembaga Tinggi Negara. Disamping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak
    sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar Pemerintah.
    Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat
    melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.
    Bahan Kulian Ekonomi Moneter – Aris B. Setyawan 26
    Sebagai Badan Hukum
    Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata
    ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia
    berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari
    undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan
    wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan
    atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.
    DEWAN GUBERNUR
    Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Gubernur
    Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan
    Gubernur. Dewan ini terdiri atas :
     seorang Gubernur sebagai pemimpin,
     dibantu oleh seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil, dan
     sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputi Gubernur.
    Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur selama-lamanya lima tahun, dan mereka
    hanya dapat dipilih untuk sebanyak-banyaknya dua kali masa tugas. Gubernur dan Deputi
    Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
    Sementara Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan
    persetujuan DPR. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh
    Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau melakukan tindak pidana
    kejahatan.
    Pengambilan Keputusan
    Sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi, Rapat Dewan Gubernur
    diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan
    umum di bidang moneter, serta sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk
    melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain
    yang bersifat prinsipil dan strategis. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Dewan
    Gubernur, atas dasar prinsip musyawarah demi mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai,
    Gubernur menetapkan keputusan akhir.
    MISI BANK INDONESIA
    Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter
    dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka
    panjang yang berkesinambungan.
    VISI BANK INDONESIA
    Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya(kredibel) secara nasional maupun
    internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi
    yang rendah dan stabil.
    NILAI NILAI STRATEGIS
    Kompetensi – Integritas – Transparansi – Akuntabilitas – Kebersamaan (KITA – Kompak)
    Bahan Kulian Ekonomi Moneter – Aris B. Setyawan 27
    SASARAN STRATEGIS BANK INDONESIA
    Untuk mewujudkan Misi, Visi dan Nilai-nilai Strategis tersebut, Bank Indonesia menetapkan
    sasaran strategis jangka menengah panjang, yaitu :
    1. Memelihara Kestabilan Moneter;
    2. Memelihara Kondisi Keuangan Bank Indonesia yang Sehat dan Akuntabel;
    3. Meningkatkan Efektivitas Manajemen Moneter;
    4. Meningkatkan Sistem Perbankan yang Sehat dan Efektif serta Sistem Keuangan
    5. yang Stabil;
    6. Memelihara Keamanan, Kehandalan, dan Efisiensi Sistem Pembayaran;
    7. Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Good Governance;
    8. Memperkuat Institusi Bank Indonesia melalui Penciptaan Sinergi antara SDM,
    9. Informasi Pengetahuan, dan Rancangan Organisasi dengan Strategi Bank
    10. Indonesia.
    11. Mengarahkan dan Memantau Efektivitas Perubahan Strategis Bank Indonesia
    TUJUAN DAN TUGAS BANK INDONESIA
    Tujuan Tunggal
    Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal,
    yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini
    mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta
    kestabilan terhadap mata uang negara lain.
    Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin
    pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan
    tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia
    serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank
    Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.
    Bahan Kulian Ekonomi Moneter – Aris B. Setyawan 28
    untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan
    tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah :
     menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,
     mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta
     mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia.
    Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah
    dapat dicapai secara efektif dan efisien.
    PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK
    Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia :
    1. menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank,
    2. melaksanakan pengawasan atas bank, dan
    3. mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
    Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan
    perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.
    Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin
    usaha bank, Bank Indonesia juga dapat memberikan :
     izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank,
     memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta
     memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
    Di bidang pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung maupun tidak
    langsung.
    Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun
    sewaktu-waktu bila diperlukan.
    Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap
    laporan yang disampaikan oleh bank.
    ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA
    Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan
    Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri
    perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan
    pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi
    oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan
    kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi
    nasional.
    Berpijak dari adanya kebutuhan blue print perbankan nasional dan sebagai kelanjutan dari
    program restrukturisasi perbankan yang sudah berjalan sejak tahun 1998, maka Bank
    Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 telah meluncurkan API sebagai suatu kerangka
    menyeluruh arah kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia ke depan.
    Bahan Kulian Ekonomi Moneter – Aris B. Setyawan 29
    Peluncuran API tersebut tidak terlepas pula dari upaya Pemerintah dan Bank Indonesia
    untuk membangun kembali perekonomian Indonesia melalui penerbitan buku putih
    Pemerintah sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2003, dimana API menjadi salah satu
    program utama dalam buku putih tersebut.
    Bertitik tolak dari keinginan untuk memiliki fundamental perbankan yang lebih kuat dan
    dengan memperhatikan masukan-masukan yang diperoleh dalam mengimplementasikan
    API selama dua tahun terakhir, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menyempurnakan
    program-program kegiatan yang tercantum dalam API.
    Penyempurnaan program-program kegiatan API tersebut tidak terlepas pula dari
    perkembangan-perkembangan yang terjadi pada perekonomian nasional maupun
    internasional.
    Penyempurnaan terhadap program-program API tersebut antara lain mencakup
    strategi-strategi yang lebih spesifik mengenai pengembangan perbankan syariah,
    BPR, dan UMKM ke depan sehingga API diharapkan memiliki program kegiatan yang lebih
    lengkap dan komprehensif yang mencakup sistem perbankan secara menyeluruh terkait
    Bank umum dan BPR, baik konvensional maupun syariah, serta pengembangan UMKM.

  37. Nama : Yeni Suryani
    NPM : 073401006
    Jurusan : Ekonomi Pembangunan
    Tugas : Perdagangan Internasional
    A. HAMBATAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
    PENDAHULUAN
    Kebijakan perdagangan internasional adalah berbagai tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara, baik secara lansung maupun tidak lansung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional negara tersebut. Kebijakan perdagangan internasional dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, industri dalam negeri, dan lapangan kerja serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Hambatan tersebut beragam bentuknya, dari pengenaan tarif sampai sampai hambatan nontarif. Kedua bentuk hambatan perdagangan tersebut diberlakukan oleh negara-negara pengimpor maupun pengekspor dengan berbagai macam maksud dan tujuan.

    HAMBATAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
    2.1. Tarif
    Tarif merupakan pembebanan pajak atau custom duties terhadap komoditi yang melewati bata regional suatu negara.
    Tarif digolongkan menjadi :
    a. Export duties (bea ekspor)
    b. Import duties (bea impor)
    c. Transit duties (bea transit)
    Pebedaan tarif berdasarkan jenisnya :
    a. Ad Valorem duties, yaitu dinyatakan dengan presentase dari nilai barang
    b. Specific duties, yaitu bea pembebanan yang besarnya dinyatakan dengan biaya tertentu untuk ukuran fisik
    c. Specifik advalorem, yaitu merupakan kombinasi antara spesifik dengan advalorem
    Sistem tarif :
    a. Single Column Tariffs (hanya satu macam)
    b. Double Column Tariffs (ada tarif minimum dan maksimum)
    c. Triple Column Tariffs (tarif minimum, maksimum dan preference)
    2.2. Kuota impor
    Kuota impor adalah pembatasan secara langsung terhadap jumlah barang yang boleh diimpor dari luar negeri untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen. Pembatasan ini biasanya diberlakukan dengan memberikan lisensi kepada beberapa kelompok individu atau perusahaan domestik untuk mengimpor suatu produk yang jumlahnya dibatasi secara langsung. Kuota impor dapat digunakan untuk melindungi sektor industri tertentu dan neraca pembayaran suatu negara. Negara maju pada umumnya memberlakukan kuota impor untuk melindungi sektor pertaniannya. Sedangkan negara-negara berkembang melakukan kebijakan kuota impor untuk melindungi sektor industri manufakturnya atau untuk melindungi kondisi neraca pembayarannya yang seringkali mengalami defisit akibat lebih besarnya impor daripada ekspor.
    Macam-macam kuota impor :
    1. Absolute/uniteral quota, yaitu sistem kuota yang ditetapkan secara sepihak (tanpa negoisasi).
    2. Negotiated/ bilateral quota, yaitu sistem kuota yang ditetapkan atas kesepakatan atau menurut perjanjian.
    3. Tarif kuota, yaitu pembatasan impor yang dilakukan dengan mengkombinasikan sistem tarif dengan sistem kuota.
    4. Mixing quota, yaitu pembatasan impor bahan baku tertent untuk melindungi industri dalam negeri.
    2.3. Pembatasan Ekspor Secara Sukarela
    Konsep ini mengacu pada kasus di mana negara pengimpor mendorong atau bahkan memaksa negara lain mengurangi ekspornya secara sukarela dengan ancaman bahwa negara pengimpor tersebut akan melakukan hambatan perdagangan yang lebih keras lagi. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan kekhawatiran akan lumpuhnya sektor tertentu dalam perekonomian domestik akibat impor yang berlebih.
    Pembatasan ekspor secara sukarela ini kurang efektif, karena pada umumnya negara pengekspor enggan membatasi arus ekspornya secara sukarela. Pembatasan ekspor ini justru membebankan biaya yang lebih mahal bagi Negara pengimpor karena lisensi impor yang bernilai tinggi itu justru diberikan pada pemerintah atau perusahaan asing.

    2.4. Kartel-kartel Internasional
    Kartel internasional adalah sebuah organisasi produsen komoditi tertentu dari berbagai negara. Mereka sepakat untuk membatasi outputnya dan juga mengendalikan ekspor komoditi tersebut dengan tujuan memaksimalkan dan meningkatkan total keuntungan mereka. Berpengaruh tidaknya suatu kartel ditentukan oleh hal-hal berikut:
    1. Sebuah kartel internasional berpeluang lebih besar untuk berhasil dalam menentukan harga jika komoditi yang mereka kuasai tidak memiliki subtitusi
    2. Peluang tersebut akan semakin besar apabila jumlah produsen, negara, atau pihak yang terhimpun dalam kartel relatif sedikit

    2.5. Dumping
    Dumping adalah ekspor dari suatu komoditi dengan harga jauh di bawah pasaran, atau penjualan komoditi ke luar negeri dengan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan harga penjualan domestiknya. Dumping diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:
    1. Dumping terus-menerus atau international price discrimination adalah kecenderungan terus-menerus dari suatu perusahaan monopolis domestik untuk memaksimalkan keuntungannya dengan menjual suatu komoditi dengan harga yang lebih tinggi di pasaran domestik, sedangkan harga yang dipasangnya di pasar luar negeri sengaja dibuat lebih murah
    2. Dumping harga yang bersifat predator atau predatory dumping praktek penjualan komoditi di bawah harga yang jauh lebih murah ketimbang harga domestiknya. Proses dumping ini pada umumnya berlangsung sementara, namun diskriminasi harganya sangat tajam sehingga dapat mematikan produk pesaing dalam waktu singkat
    3. Dumping sporadis atau sporadic dumping adalah suatu komoditi di bawah harga atau penjualan komoditi itu ke luar negeri dengan harga yang sedikit lebih murah daripada produk domestik, namun hanya terjadi saat ingin mengatasi surplus komoditi yang sesekali terjadi tanpa menurunkan harga domestik.

    2.6. Subsidi Ekspor
    Subsidi ekspor adalah pembayaran lansung atau pemberian keringanan pajak dan bantuan subsidi pada para eksportir atau calon eksportir nasional, dan atau pemberian pinjaman berbunga rendah kepada para pengimpor asing dalam rangka memacu ekspor suatu negara.
    KESIMPULAN
    Pemerintahan suatu negara melakukan kebijakan proteksi untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, industri dalam negeri, dan lapangan kerja serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan proteksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan tarif dan kebijakan nontarif. Kebijakan nontarif terdiri dari berbagai macam bentuk, antara lain kuota impor, pembatasan ekspor secara sukarela, dumping, dan subsidi ekspor. Penentuan kebijakan mana yang tepat bergantung pada tujuan yang hendak dicapai dan kondisi ekonomi negara tersebut. Setiap kebijakan memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, tidak ada kebijakan proteksi yang sempurna. Oleh karena itu, ketika suatu kebijakan proteksi diambil pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi yang sedang terjadi, biasanya akan berdampak stabilitas ekonomi dan menimbulkan permasalahan baru. Selain itu, hambatan nontarif juga dapat menjadi penghalang bagi tercapainya keterbukaan perdagangan internasional serta mengancam keberadaan dan perkembangan sistem perdagangan dunia liberal.

    B. PASAR VALUTA ASING
    PENDAHULUAN
    Forex (Foreign Exchange) atau Valuta Asing adalah pasar mata uang yang merupakan pasar derifatif terbesar di dunia. Perdagangan ini diawali pada tahun 1971 berdasarkan perjanjian Bretton Woods yang menetapkan perubahan nilai mata uang suatu negara dari kurs tetap menjadi kurs mengambang yang nilainya ditentukan oleh pasar. Definisi sederhana dari forex adalah perubahan nilai dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Besarnya transaksi pasar valuta asing berdasarkan survey yang dilakukan oleh Bank of International Settlements (BIS) adalah US$ 80 juta per hari pada tahun 1980 dan saat ini meningkat menjadi US$ 1.5 triliun per hari, dimana lebih dari 50% dari jumlah tersebut ditransaksikan di pasar London.
    PASAR VALUTA ASING
    Pasar valuta asing atau disingkat pasar valas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan.
    Produk-Produk Foreign Exchange
    1. US$ = United States Dollar
    2. EUR = Euro Uni Eropa
    3. GBP = Great Britain Poundsterling
    4. JPY = Japanese Yen
    5. CHF = Confederatio Helvetica Franc (Swiss Frank)
    6. AUD = Australian Dollar
    Pelaku Pasar Valuta Asing / Forex :
    1. Bank Sentral setiap Negara
    2. Bank Komersial
    3. Bank Devisa
    4. Lembaga Investasi
    5. Institusi Keuangan Non Bank
    6. Eksportir dan Importir

    Sistem Penetapan Kurs :
    a. Sistem kurs tetap (fix exchange rate sytem)
    Dimana dalam sistem ini nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang asing di dasarkan kepada standar emas yang ditetapkan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu.
    b. Sistem kurs mengambang/berubah (floating exchange rate system)
    Dalam system mengambang ini dibagi menjadi :
    – Free Floating Exchange Rate System
    Nilai mata uang suatu negara dibiarkan mengambang bebas tanpa campur pemerintah
    – Managed Floating Exchange Rate System
    Nilai mata uang suatu negara dibiarkan mengambang secara terkendali. Dalam hal ini pemerintah (otoritas moneter) campur tangan untuk memperoleh suatu nilai tukar yang dikehendaki.

    Faktor Penggerak Pasar Valuta Asing
    Faktor utama yang mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara adalah neraca perdagangan, kondisi ekonomi, faktor politik dan implikasi yang disebabkan oleh hasil analisa secara grafik maupun psikologis pasar. Pasang surut aliran modal antar negara atau yang dikenal dengan Purchasing Power Parity (PPP) adalah faktor utama yang menentukan momentum pasar. Kekuatan ekonomi fundamental seperti tingkat inflasi dan suku bunga adalah contoh dua faktor yang mempengaruhi harga mata uang. Hal ini dilakukan dalam dua cara: kontrol dan intervensi.
    Kontrol, membatasi warga negaranya untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek negatif terhadap nilai tukar (seperti mengirim uang ke negara lain). Intervensi dengan merubah tingkat suku bunga untuk menjadikannya kurang menarik bagi orang asing, atau membeli/ menjual mata uangnya untuk menaikkan/ menurunkan nilai pasarnya.
    Jika kondisi ekonomi tersebut berubah maka akan menyebabkan perubahan yang dramatis terhadap nilai mata uang suatu negara. Hal ini menunjukkan bahwa konsep dasar dari pergerakan mata uang adalah untuk mengantisipasi suatu kondisi ekonomi.
    Pergerakan nilai mata uang juga dipengaruhi oleh hasil analisa teknikal/ grafik yang dilakukan oleh para manager keuangan/ manager investasi. Dalam hal ini prilaku pasar menjadi lebih bersifat teknikal dan reaksi dari para manager seringkali serupa dan mudah ditebak.

    KESIMPULAN\
    Valuta Asing adalah pasar mata uang yang merupakan pasar derifatif terbesar di dunia. Valas adalah transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya. Faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara adalah neraca perdagangan, kondisi ekonomi, faktor politik dan implikasi yang disebabkan oleh hasil analisa secara grafik maupun psikologis pasar.

  38. PASAR VALUTA ASING

    PENDAHULUAN

    Setelah perang dunia I dan setelah depresi ekonomi dunia pada tahun 1930-an,dunia menginginkan tercpainya suatu stabilitasekonomi yang lebih baik. Pada tahun 1944 lahirlah suatu sistem moneter Internasional yang dikenal dengan nilai tukar tetap (fixed ekchange rate) hasil persetujuan Bretton woods. Setiap Negara memeberlakukan kurs yang tetap darimata uangnya terhadap US. Sejak saat itui ekonomi negara-negara Eropa serta Amerika mulai tumbuh pesat. Lebih dari itu lahirnya pasar Euro Dollar dan Asia Currency Unit adalah untuk mengimbangi peredaran US Dollar yang semakin banyak jumlahnya.
    Adanya berbagai macam mata uang dan perbedaan mata uang antara satu negara dengan negara yang lainnya menjadikan kesulitan dalam melakukan perdagangan atau transaksi antara satu negara dengan negara yang lainnya.. Oleh karena hal tersebut maka munculah pasar valuta asing, untuk memudahkan transaksi dan perdagangan antara negara-negara yang berbeda.
    Salah satu alasan pasar valuta asing ini adalah adanya kebutuhan dari aktivitas perusahaan dalam melakukan pembayaran harga barang ataupun jasa dalam mata valuta asing. Kebutuhan mata valuta asing dari suatu perusahaan seringkali hanya kecil nilainya dibandingkan dengan kebutuhan dari bank dan spekulan dan perdagangan valuta asing yang dilakukannya seringkali hanya membawa dampak yang kecil sekali bagi nilai pasaran kurs mata uang. Meskipun demikian arus perdagangan valuta asing dari perusahaan-perusahaan ini dalam jangka panjangnya merupakan faktor yang penting bagi arah nilai tukar suatu mata uang. Transaksi beberapa perusahaan multinasional dapat membawa akibat yang tidak terduga sewaktu mereka menutup posisi (posisi jual ataupun beli) yang amat besar sekali dimana transaksi ini tidak diketahui secara luas oleh para pemain pasar.
    Mengingat tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga yang tinggi tersebut, valuta asing juga telah menjadi alternatif yang paling populer karena ROI (return on investment atau tingkat pengembalian investasi) serta laba yang akan didapat bisa melebihi rata-rata perdagangan pada umumnya. Akibat pergerakan yang cepat tersebut, maka pasar valuta asing juga memiliki risiko yang tinggi

    MATERI

    Pentingnya aktivitas dalam foreign exchange timbul sehubungan dengan berkembangnya perdagangan internasional serta semakin meningkatnya perpindahan uang dan capital international. Dari sini bisa dilihat bahwa foreign exchange bukan sebatas money change tetapi lebih luas dari itu. Oleh karena itu,dapat dikatakan bahwa pasar valuta asing adalah suatu pasar di mana surat-surat berharga jangka pendek diperdagangkan.
    Adapun motif utama keterlibatan peserta pasar dalam pasar valas yaitu: trading, hedging(“belas kasih”), speculating. Sedangkan tujuan lebih terperinci sebagai berikut:
    • Komersial: berupa ekspor impor, lalu lintas modal,
    • Funding: berupa pinjaman valuta asing, dan kebutuhan cashflow
    • Invesatsi: berupa commercial investmen, property investmen, dan portofolio investmen
    • Marketmaking: berupa perdagangan valuta asing yang dilakukan bank-bank dengan menawarkan harga dua arah sebagai marketmaking
    • Position taking: aktivitas ini lazim ditemui untuk tujuan memperoleh keuntungan
    .
    Pada aktivitas ini maka pelaku pasar akan memposisikan dirinya sesuai dengan kecenderungan menguat atau melemahnya mata uang.

    A. PENGERTIAN PASAR ATAU BURSA VALUTA ASING
    Bursa valuta asing (foreign exchange market, forex) atau disingkat bursa valas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Mekanisme Kerja Pasar Valuta Asing
    Di bursa valas (valuta asing) ini orang dapat membeli ataupun menjual mata uang yang diperdagangkan. Secara obyektif adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari posisi transaksi yang dilakukan. Di Bursa valas dikenal istilah Lot dan Pip. 1 Lot nilainya adalah $1000 dan 1 pip nilainya adalah $10. Sedangkan nilai dolar di bursa valas berbeda dengan nilai dolar yang kita kenal di bank-bank. Nilai dolar di bursa valas sangat bervariasi, 6000/8000 dan 10.000 rupiah.
    Transaksi di valuta asing dapat dilakukan dengan cara dua arah dalam mengambil keuntungannya. Seseorang dapat membeli dahulu (open buy), lalu ditutup dengan menjual (sell) ataupun sebaliknya, melakukan penjualan dahulu, lalu ditutup dengan membeli.
    Pergerakan pasar valuta asing berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung pukul 05.00–14.00 WIB, terus ke pasar Asia yaitu Jepang, Singapura, dan Hongkong yang berlangsung pukul 07.00–16.00 WIB, ke pasar Eropa yaitu Jerman dan Inggris yang berlangsung pukul 13.00–22.00 WIB, sampai ke pasar Amerika Serikat yang berlangsung pukul 20.30–10.30 WIB. Dalam perkembangan sejarahnya, bank sentral milik negara-negara dengan cadangan mata uang asing yang terbesar sekalipun dapat dikalahkan oleh kekuatan pasar valuta asing yang bebas.
    Menurut survei BIS (Bank International for Settlement, bank sentral dunia), yang dilakukan pada akhir tahun 2004, nilai transaksi pasar valuta asing mencapai lebih dari USD$1,4 triliun per harinya.
    Pasar valuta asing (valas) ini juga dikenal sebagai pasar FX, dan pasar forex. Perdagangan yang terjadi antara dua kabupaten dengan mata uang yang berbeda adalah dasar bagi pasar fx dan latar belakang perdagangan di pasar ini. Pasar forex lebih dari tiga puluh tahun, didirikan pada awal tahun 1970-an. Pasar forex merupakan salah satu yang tidak didasarkan pada salah satu bisnis atau berinvestasi di salah satu bisnis, tetapi perdagangan dan penjualan mata uang.
    Perbedaan antara pasar saham dan pasar forex adalah perdagangan besar yang terjadi di pasar forex. Ada jutaan harian yang diperdagangkan di pasar forex, hampir dua triliun dolar diperdagangkan setiap hari. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi daripada uang yang diperdagangkan di pasar saham harian dari negara manapun. Pasar forex merupakan salah satu yang melibatkan pemerintah, bank, lembaga keuangan dan orang-orang jenis lembaga serupa dari negara lain.
    Apa yang diperdagangkan, dibeli dan dijual di pasar forex adalah sesuatu yang dapat dengan mudah dicairkan, yang berarti dapat kembali ke kas cepat, atau sering kali itu sebenarnya akan uang tunai. Dari satu mata uang ke yang lain, ketersediaan uang tunai di pasar forex adalah sesuatu yang dapat terjadi dengan cepat untuk setiap investor dari negara manapun.
    Perbedaan antara pasar saham dan pasar forex adalah bahwa pasar forex global, di seluruh dunia. Pasar saham adalah sesuatu yang terjadi hanya dalam suatu negara. Pasar saham didasarkan pada bisnis dan produk yang ada dalam suatu negara, dan pasar forex yang mengambil langkah lebih lanjut untuk mengikutsertakan setiap negara.
    Pasar saham telah menetapkan jam kerja. Umumnya, ini akan mengikuti hari kerja, dan akan ditutup pada hari libur dan akhir pekan perbankan. Pasar forex merupakan salah satu yang terbuka umumnya dua puluh empat jam sehari karena sejumlah besar negara-negara yang terlibat dalam perdagangan forex, membeli dan menjual terletak di banyak zona waktu yang berbeda. Sebagai salah satu pembukaan pasar, pasar negara-negara lain tutup. Ini adalah metode yang terus-menerus bagaimana perdagangan pasar forex terjadi.
    Pasar saham di negara manapun akan didasarkan pada mata uang negara hanya itu, katakanlah misalnya yen Jepang, dan pasar saham Jepang, atau Amerika Serikat pasar saham dan dolar. Namun, di pasar forex, Anda terlibat dengan banyak jenis negara, dan banyak mata uang. Anda akan menemukan referensi untuk berbagai mata uang, dan ini adalah perbedaan besar antara pasar saham dan pasar valas.

    B. PELAKU PASAR VALUTA ASING
    Pelaku-pelaku yang terlibat dalam pasar valuta asing ini antara lain:
    1. Dealer
    Dealer umumnya berfungsi sebagai pihak yang membuat pasar bergairah (market maker) di pasar uang. Dealer ini umumnya mengkhususkan pada mata uang tertentu dan menetapkan tingkat persediaan tertentu pada mata uang tersebut. Biasanya yang bertindak sebagai dealer adalah pihak Bank, meskipun ada juga beberapa dari non bank. Mereka mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli valuta asing.
    2. Perusahaan atau Perorangan
    Perusahaan maupun individu yang melakukan transaksi perdagangan Valuta Asing (valas). Memanfaatkan pasar valuta asing untuk memperlancar bisnisnya. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah eksportir, importir, investor internasional, perusahaan multinasional dan sebagainya.
    3. Spekulan dan Arbitrator
    Spekulan dan arbitrator bertindak atas kehendak mereka sendiri dan mereka tidak memiliki kewajiban untuk melayani konsumen serta tidak menjamin kelangsungan pasar, berbeda dengan dealer. Spekulan juga pelaku pasar yang akan meramaikan transaksi di pasar uang. Para spekulan mendapat keuntungan dari perubahan atau fluktuasi harga umum (capital gain), sementara itu arbitrator memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan harga di berbagai pasar.
    4. Bank Sentral
    Fungsi Bank Sentral dalam pasar valuta asing umumnya sebagai stabilitator nilai tukar mata uang lokal. Bank Sentral memanfaatkan pasar valuta asing untuk mendapatkan atau membelanjakan cadangan valuta asingnya agar dapat mempengaruhi stabilitas nilai tukar mata uang, sehingga berdampak positif bagi perekonomian nasional.
    5. Pialang
    Pialang bertindak sebagai perantara yang mempertemukan penawaran dan permintaan terhadap mata uang tertentu. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, perusahaan pialang memiliki akses langsung dengan dealer dan bank di seluruh dunia.

    .
    Satu hal juga yang tidak boleh terlupakan yaitu pengelompokan peserta dalam pasar valuta asing. Pada dasarnya peserta utama dalam pasar valas adalah bank-bank umum devisa ditambah dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), individu-individu dengan aktivitas di luar negeri, bank sentral, pialang valuta asing yaitu perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang dengan memperoleh imbalan atas jasanya
    Dengan ekspektasi pasar ataupun isu tentang intervensi yang dilakukan oleh bank sentral belaka telah cukup untuk menstabilkan mata kurs uang setempat, tetapi intervensi yang agresif dilakukan beberapa kali dalam setiap tahunnya pada suatu negara yang kurs mata uangnya bergejolak

    RESUME

    Pentingnya aktivitas dalam foreign exchange timbul sehubungan dengan berkembangnya perdagangan internasional serta semakin meningkatnya perpindahan uang dan capital international.
    Motif utama keterlibatan peserta pasar dalam pasar valas yaitu: trading, hedging(“belas kasih”) dan speculating. Sedangkan tujuan lebih terperinci sebagai berikut
    • Komersial
    • Funding
    • Investasi
    • Marketmaking
    • Position taking
    Bursa valuta asing (foreign exchange market, forex) atau disingkat bursa valas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan.
    Apa yang diperdagangkan, dibeli dan dijual di pasar forex adalah sesuatu yang dapat dengan mudah dicairkan, yang berarti dapat kembali ke kas cepat, atau sering kali itu sebenarnya akan uang tunai. Dari satu mata uang ke yang lain, ketersediaan uang tunai di pasar forex adalah sesuatu yang dapat terjadi dengan cepat untuk setiap investor dari negara manapun.
    Pelaku-pelaku yang terlibat dalam pasar valuta asing ini antara lain:
    1. Pialang
    2. Bank Sentral
    3. Spekulan dan Arbitrator
    4. Perusahaan atau Perorangan
    5. Dealer
    Satu hal juga yang tidak boleh terlupakan yaitu pengelompokan peserta dalam pasar valuta asing. Pada dasarnya peserta utama dalam pasar valas adalah bank-bank umum devisa ditambah dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), individu-individu dengan aktivitas di luar negeri, bank sentral, pialang valuta asing yaitu perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang dengan memperoleh imbalan atas jasanya.

  39. Nur Nurhayati
    073401013
    Ekonomi Pembangunan
    RETRIKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL
    PENDAHULUAN
    Disepakatinya suatu aturan main dalam suatu perdagangan internasional membuat ketidakjelasan aturan serta ketiadaan aturan main dalam perdagangan internasional semakin berkurang. Salah satu aturan main dalam perdagangan internasional ini, adalah adanya retriksi atau hambatan perdagangan internasional.
    Hambatan perdagangan internasional adalah berbagai tindakan dan peraturan yang dijalankan oleh suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional negara tersebut. Hambatan perdagangan internasional dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, industri dalam negeri, dan lapangan kerja, termasuk tenaga kerja domestic yang ada di luar negeri, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Hambatan tersebut beragam bentuknya, dari pengenaan tarif sampai sampai hambatan nontarif. Kedua bentuk hambatan perdagangan tersebut diberlakukan oleh negara-negara pengimpor maupun pengekspor dengan berbagai macam maksud dan tujuan.
    Pada kenyataannya, hambatan perdagangan berupa tarif atau bea masuk memang merupakan kebijakan yang paling sederhana dan mudah dilaksanakan. Akan tetapi, dalam praktek perdagangan internasional saat ini, kebanyakan pemerintah melakukan campur tangan dalam kegiatan perdagangan internasional menggunakan kebijakan lainnya yang lebih rumit.
    Argumen untuk hambatan perdagangan internasional antara lain perlindungan terhadap industri dan tenaga kerja lokal. Dengan tiadanya hambatan perdagangan, harga produk dan jasa dari luar negeri akan menurun dan permintaan untuk produk dan jasa lokal akan berkurang. Hal ini akan menyebabkan matinya industri lokal perlahan-lahan. Alasan lain yaitu untuk melindungi konsumen dari produk-produk yang dirasa tidak patut dikonsumsi, contoh: produk-produk yang telah diubah secara genetika.
    MATERI
    Berbagai retriksi perdagangan yang diberlakukan di Indonesia diantaranya:
    1. Tarif
    Dalam rangka melindungi dan mendorong pertumbuhan dan kehidupan industri dalam negeri banyak negara berusaha untuk membantu industri-industri tersebut dengan mengenakan bea masuk bagi produk luar negeri yang memasuki perbatasan negara. Pengenaan bea masuk akan mempertinggi harga barang luar negeri sehingga diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih baik bagi produk dalam negeri memperoleh pasar. Perlindungan dengan jalan mengenakan bea masuk disebut pengenaan tarif.
    Tarif adalah pembebanan pajak atau custom duties terhadap komoditi yang melewati batas regional suatu negara. Apabila suatu barang impor dikenakan tarif, maka harga jual barang tersebut di dalam negeri menjadi mahal. Hal ini menyebabkan masyarakat enggan untuk membeli barang tersebut, sehingga barang-barang hasil produksi dalam negeri lebih banyak dinikmati oleh masyarakat. Tarif merupakan pajak barang impor dengan tujuan menaikkan harganya untuk mengurangi persaingan bagi produsen lokal atau merangsang produksi lokal. Tarif digolongkan menjadi:
    a. Export duties (bea ekspor)
    b. Import duties (bea impor)
    c. Transit duties (bea transit)
    Pembedaan tarif berdasarkan jenis, diantaranya:
    1. bea advalorem (advalorem duties) yaitu pajak impor yang dikenakan sebagai suatu persentase dari nilai faktur barang-barang yang diimpor
    2. bea spesifik (specific duties) jumlah tetap yang dikenakan atas unit fisik barang diimpor
    3. bea kombinasi (compound duties/ spesifik duties) : kombinasi pajak spesifik dan ad valorem
    4. pajak variable :pajak impor yang ditetapkan dengan perbedaan antara harga pasar dunia dan harga yang didukung pemerintah lokal.
    Sistem tarif:
    a. Single column tariffs ( hanya satu macam)
    b. Double column tariffs (ada tariff minimum dan maksimum)
    c. Triple column tariffs (tariff minimum, maksimum, dan preference).
    2. Nontarif
    Di samping pengenaan tarif perlindungan dapat juga diberikan dalam bentuk lain, yaitu pembatasan jumlah produk yang boleh masuk atau kuota impor dan pemberian subsidi ekspor maupun subsidi untuk mengurangi impor. Hambatan- hambatan ini disebut sebagai hambatan nontarif yang dewasa ini banyak sekali digunakan karena sering kali sulit dideteksi dan dalam hal tertentu efek ekonominya juga lebih baik. Walaupun demikian semua hambatan terhadap perdagangan internasional secara global akan merugikan karena itu proteksi perlu dihilangkan. Untuk menanggulangi terjadinya hambatan-hambatan terhadap perdagangan internasional yang bersifat merugikan banyak persetujuan telah dilakukan baik secara multilateral, seperti yang dicapai oleh GATT maupun secara bilateral. Khusus bagi negara-negara yang sedang berkembang yang memang masih memerlukan proteksi di sana-sini guna mendukung keberhasilan pembangunan ekonominya diatur dengan ketentuan tersendiri
    a. Kuota
    Kuota adalah bentuk hambatan perdagangan yang menentukan jumlah maksimum suatu jenis barang yang dapat diimpor dalam suatu periode tertentu.. Sama halnya tarif, pengaruh diberlakukannya kuota mengakibatkan harga-harga barang impor menjadi tinggi karena jumlah barangnya terbatas. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya pembatasan jumlah barang impor sehingga menyebabkan biaya rata-rata untuk masing-masing barang meningkat. Dengan demikian, diberlakukannya kuota dapat melindungi barang-barang dalam negeri dari persaingan barang luar negeri. Kuota merupakan pembatasan secara kuantitatif terhadap suatu komoditi yang masuk dan keluar dalam suatu negara. Beberapa jenis kuota yang diberlakukan diantaranya:
    a. Absolute (unilateral kuota)
    Adalah kuota yang besar kecilnya ditentukan sendiri oleh suatu Negara tanpa ada persetujuan dan campur tangan negara lain.
    b. Negosiasi
    Besarnya kuota didasarkan pada kesepakatan antara dua negara atau lebih atau melaui suatu proses kesepakatan.
    c. Tarif kuota
    Merupakan gabungan antara tariff dan kuota. Untuk sejumlah tertentu diizinkan masuk dengan tariff tertentu, sedangkan lebihnya dikenakan tarif yang legih tinggi.
    d. Mixing kuota
    Yakni pembatasan penggunaan barang mentah yang diimport dalam proporsi tertentu tertentu dalam produksi barang akhir. Dimana dimaksudkan adalah untuk mendorong berkembangnya produksi dalam negeri.
    e. Effect kuota impor
    Pembatasan jumlah barang yang diimpor, akan menyebabkan berkurangnya jumlah barang impor tersebut, sedangkan permintaan barang impor tinggi.
    Dan dengan kondisi tersebut akan menyebabkan harga barang impor dalam negeri akan lebih mahal dibandingkan harga internasional, sehingga akan menimbulkan monopoli profit.
    b. Larangan Impor
    Larangan impor adalah kebijakan pemerintah yang melarang masuknya barang-barang tertentu ke dalam negeri. Kebijakan larangan impor dilakukan untuk menghindari barang-barang yang dapat merugikan masyarakat. Misalnya melarang impor daging sapi yang mengandung penyakit Anthrax. Pelarangan impor Produksi dari luar negeri sama sekali tidak boleh masuk ke pasaran dalam negeri. Misalnya, harga sepatu buatan Indonesia jauh lebih murah dibandingkan harga sepatu buatan Malaysia. Akan tetapi, karena pemerintah Malaysia melarang impor, maka sepatu Indonesia tidak boleh masuk ke pasar Malaysia
    c. Subsidi
    Subsidi adalah kebijakan pemerintah dengan memberikan bantuan kepada produk dalam negeri. Subsidi yang dilakukan pemerintah dapat berupa keringanan pajak, pemberian fasilitas, pemberian kredit bank yang murah ataupun pemberian hadiah atau insentif dari pemerintah. Adanya subsidi, harga barang dalam negeri menjadi murah, sehingga barang-barang hasil produksi dalam negeri mampu bersaing dengan barang-barang impor.
    d. Dumping
    Dumping adalah kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dengan cara menjual barang ke luar negeri lebih murah daripada dijual di dalam negeri.Dumping merupakan ekspor dari suatu komoditi dengan harga jauh di bawah pasaran, atau penjualan komoditi ke luar negeri dengan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan harga penjualan domestiknya.
    Dumping diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:
    1. Dumping terus-menerus atau international price discrimination adalah kecenderungan terus-menerus dari suatu perusahaan monopolis domestik untuk memaksimalkan keuntungannya dengan menjual suatu komoditi dengan hargayang lebih tinggi di pasaran domestik, sedangkan harga yang dipasangnya di pasar luar negeri sengaja dibuat lebih murah;
    2. Dumping harga yang bersifat predator atau predatory dumping praktek penjualan komoditi di bawah harga yang jauh lebih murah ketimbang harga domestiknya. Proses dumping ini pada umumnya berlansung sementara, namun diskriminasi harganya sangat tajam sehingga dapat mematikan produk pesaing dalam waktu singkat;
    3. Dumping sporadis atau sporadic dumping adalah suatu komoditi di bawah harga atau penjualan komoditi itu ke luar negeri dengan hargayang sedikit lebih murah daripada produk domestik, namun hanya terjadi saat ingin mengatasi surplus komoditi yang sesekali terjadi tanpa menurunkan harga domestik.

    Selain tiga diatas, jenis-jenis dumping yang lainnya antara lain:
    • Dumping Sosial: Kompetisi yang tidak adil krn tenaga buruh yang lebih murah dan kondisi kerja yang lebih buruk
    • Dumping Lingkungan: Kompetisi yang tidak adil krn peraturan lingkungan setempat tidak seketat negara lainnya
    • Dumping jasa keuangan: kompetisi tidak adil krn rendahnya tingkat penetapan jaminan aset bank
    • Dumping budaya: Kompetisi tdk adil krn lebih membantu perusahaan local
    • Dumping pajak: perbedaan pajak korporasi

    RESUME
    Ada beberapa retriksi atau hambatan yang diberlakukan pemerintah dalam perdagangan internasional untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, industri dalam negeri dan tenaga kerja dalam negeri. Pemerintahan suatu negara melakukan kebijakan proteksi untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, industri dalam negeri, dan lapangan kerja serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan proteksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan tarif dan kebijakan nontarif. Kebijakan nontarif terdiri dari berbagai macam bentuk, antara lain kuota, larangan impor, subsidi, dan dumping.
    Dalam rangka melindungi dan mendorong pertumbuhan dan kehidupan industri dalam negeri banyak negara berusaha untuk membantu industri-industri tersebut dengan mengenakan bea masuk bagi produk luar negeri yang memasuki perbatasan negara. Pengenaan bea masuk akan mempertinggi harga barang luar negeri sehingga diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih baik bagi produk dalam negeri memperoleh pasar. Perlindungan dengan jalan mengenakan bea masuk disebut pengenaan tarif.
    Beberapa hambatan (retriksi) perdagangan internasional yang diberlakukan yaitu:
    1. Tarif
    Jenis tarif, diantaranya:
    • bea advalorem
    • bea spesifik
    • pajak variable
    • bea kombinasi
    2. Nontarif
    a. Kuota
    Jenis kuota:
    • Absolute (unilateral kuota)
    • Negosiasi
    • Tarif kuota
    • Mixing kuota
    • Effect kuota impor
    b. Larangan Impor
    Larangan impor adalah kebijakan pemerintah yang melarang masuknya barang-barang tertentu ke dalam negeri.
    c. Subsidi
    Subsidi adalah kebijakan pemerintah dengan memberikan bantuan kepada produk dalam negeri. Subsidi yang dilakukan pemerintah dapat berupa keringanan pajak
    d. Dumping
    Jenis dumping diantaranya:
    • Dumping terus-menerus atau international price discrimination
    • Dumping harga yang bersifat predator atau predatory
    • Dumping sporadis atau sporadic dumping

    Pada kenyataannya, hambatan perdagangan berupa tarif atau bea masuk memang merupakan kebijakan yang paling sederhana dan mudah dilaksanakan.Akan tetapi, dalam praktek perdagangan internasional saat ini, kebanyakan pemerintah melakukan campur tangan dalam kegiatan perdagangan internasional menggunakan kebijakan lainnya yang lebih rumit, yaitu kebijakan nontarif . Hal ini dilakukan negara tersebut untuk menyembunyikan motif proteksi atau sekedar mengecoh negara lainnya. Oleh karena itu, sampai saat ini masih banyak negara yang memberlakukan kebijakan nontarif walaupun beberapa ahli beranggapan bahwa kebijakan nontarif dapat menjadi penghalang untuk tercapainya keterbukaan dalam perdagangan internasional.
    Penentuan kebijakan mana yang tepat bergantung pada tujuan yang hendak dicapai dan kondisi ekonomi negara tersebut. Setiap kebijakan memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, tidak ada kebijakan proteksi yang sempurna. Oleh karena itu, ketika suatu kebijakan proteksi diambil pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi yang sedang terjadi, biasanya akan berdampak stabilitas ekonomi dan menimbulkan permasalahan baru. Selain itu, hambatan nontarif juga dapat menjadi penghalang bagi tercapainya keterbukaan perdagangan internasional serta mengancam keberadaan dan perkembangan sistem perdagangan dunia liberal.

  40. Nur Nurhayati
    073401013
    Ekonomi Pembangunan
    PASAR VALUTA ASING

    PENDAHULUAN

    Setelah perang dunia I dan setelah depresi ekonomi dunia pada tahun 1930-an,dunia menginginkan tercpainya suatu stabilitasekonomi yang lebih baik. Pada tahun 1944 lahirlah suatu sistem moneter Internasional yang dikenal dengan nilai tukar tetap (fixed ekchange rate) hasil persetujuan Bretton woods. Setiap Negara memeberlakukan kurs yang tetap darimata uangnya terhadap US. Sejak saat itui ekonomi negara-negara Eropa serta Amerika mulai tumbuh pesat. Lebih dari itu lahirnya pasar Euro Dollar dan Asia Currency Unit adalah untuk mengimbangi peredaran US Dollar yang semakin banyak jumlahnya.
    Adanya berbagai macam mata uang dan perbedaan mata uang antara satu negara dengan negara yang lainnya menjadikan kesulitan dalam melakukan perdagangan atau transaksi antara satu negara dengan negara yang lainnya.. Oleh karena hal tersebut maka munculah pasar valuta asing, untuk memudahkan transaksi dan perdagangan antara negara-negara yang berbeda.
    Salah satu alasan pasar valuta asing ini adalah adanya kebutuhan dari aktivitas perusahaan dalam melakukan pembayaran harga barang ataupun jasa dalam mata valuta asing. Kebutuhan mata valuta asing dari suatu perusahaan seringkali hanya kecil nilainya dibandingkan dengan kebutuhan dari bank dan spekulan dan perdagangan valuta asing yang dilakukannya seringkali hanya membawa dampak yang kecil sekali bagi nilai pasaran kurs mata uang. Meskipun demikian arus perdagangan valuta asing dari perusahaan-perusahaan ini dalam jangka panjangnya merupakan faktor yang penting bagi arah nilai tukar suatu mata uang. Transaksi beberapa perusahaan multinasional dapat membawa akibat yang tidak terduga sewaktu mereka menutup posisi (posisi jual ataupun beli) yang amat besar sekali dimana transaksi ini tidak diketahui secara luas oleh para pemain pasar.
    Mengingat tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga yang tinggi tersebut, valuta asing juga telah menjadi alternatif yang paling populer karena ROI (return on investment atau tingkat pengembalian investasi) serta laba yang akan didapat bisa melebihi rata-rata perdagangan pada umumnya. Akibat pergerakan yang cepat tersebut, maka pasar valuta asing juga memiliki risiko yang tinggi

    MATERI

    Pentingnya aktivitas dalam foreign exchange timbul sehubungan dengan berkembangnya perdagangan internasional serta semakin meningkatnya perpindahan uang dan capital international. Dari sini bisa dilihat bahwa foreign exchange bukan sebatas money change tetapi lebih luas dari itu. Oleh karena itu,dapat dikatakan bahwa pasar valuta asing adalah suatu pasar di mana surat-surat berharga jangka pendek diperdagangkan.
    Adapun motif utama keterlibatan peserta pasar dalam pasar valas yaitu: trading, hedging(“belas kasih”), speculating. Sedangkan tujuan lebih terperinci sebagai berikut:
    • Komersial: berupa ekspor impor, lalu lintas modal,
    • Funding: berupa pinjaman valuta asing, dan kebutuhan cashflow
    • Invesatsi: berupa commercial investmen, property investmen, dan portofolio investmen
    • Marketmaking: berupa perdagangan valuta asing yang dilakukan bank-bank dengan menawarkan harga dua arah sebagai marketmaking
    • Position taking: aktivitas ini lazim ditemui untuk tujuan memperoleh keuntungan
    .
    Pada aktivitas ini maka pelaku pasar akan memposisikan dirinya sesuai dengan kecenderungan menguat atau melemahnya mata uang.

    A. PENGERTIAN PASAR ATAU BURSA VALUTA ASING
    Bursa valuta asing (foreign exchange market, forex) atau disingkat bursa valas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Mekanisme Kerja Pasar Valuta Asing
    Di bursa valas (valuta asing) ini orang dapat membeli ataupun menjual mata uang yang diperdagangkan. Secara obyektif adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari posisi transaksi yang dilakukan. Di Bursa valas dikenal istilah Lot dan Pip. 1 Lot nilainya adalah $1000 dan 1 pip nilainya adalah $10. Sedangkan nilai dolar di bursa valas berbeda dengan nilai dolar yang kita kenal di bank-bank. Nilai dolar di bursa valas sangat bervariasi, 6000/8000 dan 10.000 rupiah.
    Transaksi di valuta asing dapat dilakukan dengan cara dua arah dalam mengambil keuntungannya. Seseorang dapat membeli dahulu (open buy), lalu ditutup dengan menjual (sell) ataupun sebaliknya, melakukan penjualan dahulu, lalu ditutup dengan membeli.
    Pergerakan pasar valuta asing berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung pukul 05.00–14.00 WIB, terus ke pasar Asia yaitu Jepang, Singapura, dan Hongkong yang berlangsung pukul 07.00–16.00 WIB, ke pasar Eropa yaitu Jerman dan Inggris yang berlangsung pukul 13.00–22.00 WIB, sampai ke pasar Amerika Serikat yang berlangsung pukul 20.30–10.30 WIB. Dalam perkembangan sejarahnya, bank sentral milik negara-negara dengan cadangan mata uang asing yang terbesar sekalipun dapat dikalahkan oleh kekuatan pasar valuta asing yang bebas.
    Menurut survei BIS (Bank International for Settlement, bank sentral dunia), yang dilakukan pada akhir tahun 2004, nilai transaksi pasar valuta asing mencapai lebih dari USD$1,4 triliun per harinya.
    Pasar valuta asing (valas) ini juga dikenal sebagai pasar FX, dan pasar forex. Perdagangan yang terjadi antara dua kabupaten dengan mata uang yang berbeda adalah dasar bagi pasar fx dan latar belakang perdagangan di pasar ini. Pasar forex lebih dari tiga puluh tahun, didirikan pada awal tahun 1970-an. Pasar forex merupakan salah satu yang tidak didasarkan pada salah satu bisnis atau berinvestasi di salah satu bisnis, tetapi perdagangan dan penjualan mata uang.
    Perbedaan antara pasar saham dan pasar forex adalah perdagangan besar yang terjadi di pasar forex. Ada jutaan harian yang diperdagangkan di pasar forex, hampir dua triliun dolar diperdagangkan setiap hari. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi daripada uang yang diperdagangkan di pasar saham harian dari negara manapun. Pasar forex merupakan salah satu yang melibatkan pemerintah, bank, lembaga keuangan dan orang-orang jenis lembaga serupa dari negara lain.
    Apa yang diperdagangkan, dibeli dan dijual di pasar forex adalah sesuatu yang dapat dengan mudah dicairkan, yang berarti dapat kembali ke kas cepat, atau sering kali itu sebenarnya akan uang tunai. Dari satu mata uang ke yang lain, ketersediaan uang tunai di pasar forex adalah sesuatu yang dapat terjadi dengan cepat untuk setiap investor dari negara manapun.
    Perbedaan antara pasar saham dan pasar forex adalah bahwa pasar forex global, di seluruh dunia. Pasar saham adalah sesuatu yang terjadi hanya dalam suatu negara. Pasar saham didasarkan pada bisnis dan produk yang ada dalam suatu negara, dan pasar forex yang mengambil langkah lebih lanjut untuk mengikutsertakan setiap negara.
    Pasar saham telah menetapkan jam kerja. Umumnya, ini akan mengikuti hari kerja, dan akan ditutup pada hari libur dan akhir pekan perbankan. Pasar forex merupakan salah satu yang terbuka umumnya dua puluh empat jam sehari karena sejumlah besar negara-negara yang terlibat dalam perdagangan forex, membeli dan menjual terletak di banyak zona waktu yang berbeda. Sebagai salah satu pembukaan pasar, pasar negara-negara lain tutup. Ini adalah metode yang terus-menerus bagaimana perdagangan pasar forex terjadi.
    Pasar saham di negara manapun akan didasarkan pada mata uang negara hanya itu, katakanlah misalnya yen Jepang, dan pasar saham Jepang, atau Amerika Serikat pasar saham dan dolar. Namun, di pasar forex, Anda terlibat dengan banyak jenis negara, dan banyak mata uang. Anda akan menemukan referensi untuk berbagai mata uang, dan ini adalah perbedaan besar antara pasar saham dan pasar valas.

    B. PELAKU PASAR VALUTA ASING
    Pelaku-pelaku yang terlibat dalam pasar valuta asing ini antara lain:
    1. Dealer
    Dealer umumnya berfungsi sebagai pihak yang membuat pasar bergairah (market maker) di pasar uang. Dealer ini umumnya mengkhususkan pada mata uang tertentu dan menetapkan tingkat persediaan tertentu pada mata uang tersebut. Biasanya yang bertindak sebagai dealer adalah pihak Bank, meskipun ada juga beberapa dari non bank. Mereka mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli valuta asing.
    2. Perusahaan atau Perorangan
    Perusahaan maupun individu yang melakukan transaksi perdagangan Valuta Asing (valas). Memanfaatkan pasar valuta asing untuk memperlancar bisnisnya. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah eksportir, importir, investor internasional, perusahaan multinasional dan sebagainya.
    3. Spekulan dan Arbitrator
    Spekulan dan arbitrator bertindak atas kehendak mereka sendiri dan mereka tidak memiliki kewajiban untuk melayani konsumen serta tidak menjamin kelangsungan pasar, berbeda dengan dealer. Spekulan juga pelaku pasar yang akan meramaikan transaksi di pasar uang. Para spekulan mendapat keuntungan dari perubahan atau fluktuasi harga umum (capital gain), sementara itu arbitrator memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan harga di berbagai pasar.
    4. Bank Sentral
    Fungsi Bank Sentral dalam pasar valuta asing umumnya sebagai stabilitator nilai tukar mata uang lokal. Bank Sentral memanfaatkan pasar valuta asing untuk mendapatkan atau membelanjakan cadangan valuta asingnya agar dapat mempengaruhi stabilitas nilai tukar mata uang, sehingga berdampak positif bagi perekonomian nasional.
    5. Pialang
    Pialang bertindak sebagai perantara yang mempertemukan penawaran dan permintaan terhadap mata uang tertentu. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, perusahaan pialang memiliki akses langsung dengan dealer dan bank di seluruh dunia.

    .
    Satu hal juga yang tidak boleh terlupakan yaitu pengelompokan peserta dalam pasar valuta asing. Pada dasarnya peserta utama dalam pasar valas adalah bank-bank umum devisa ditambah dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), individu-individu dengan aktivitas di luar negeri, bank sentral, pialang valuta asing yaitu perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang dengan memperoleh imbalan atas jasanya
    Dengan ekspektasi pasar ataupun isu tentang intervensi yang dilakukan oleh bank sentral belaka telah cukup untuk menstabilkan mata kurs uang setempat, tetapi intervensi yang agresif dilakukan beberapa kali dalam setiap tahunnya pada suatu negara yang kurs mata uangnya bergejolak

    RESUME

    Pentingnya aktivitas dalam foreign exchange timbul sehubungan dengan berkembangnya perdagangan internasional serta semakin meningkatnya perpindahan uang dan capital international.
    Motif utama keterlibatan peserta pasar dalam pasar valas yaitu: trading, hedging(“belas kasih”) dan speculating. Sedangkan tujuan lebih terperinci sebagai berikut
    • Komersial
    • Funding
    • Investasi
    • Marketmaking
    • Position taking
    Bursa valuta asing (foreign exchange market, forex) atau disingkat bursa valas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan.
    Apa yang diperdagangkan, dibeli dan dijual di pasar forex adalah sesuatu yang dapat dengan mudah dicairkan, yang berarti dapat kembali ke kas cepat, atau sering kali itu sebenarnya akan uang tunai. Dari satu mata uang ke yang lain, ketersediaan uang tunai di pasar forex adalah sesuatu yang dapat terjadi dengan cepat untuk setiap investor dari negara manapun.
    Pelaku-pelaku yang terlibat dalam pasar valuta asing ini antara lain:
    1. Pialang
    2. Bank Sentral
    3. Spekulan dan Arbitrator
    4. Perusahaan atau Perorangan
    5. Dealer
    Satu hal juga yang tidak boleh terlupakan yaitu pengelompokan peserta dalam pasar valuta asing. Pada dasarnya peserta utama dalam pasar valas adalah bank-bank umum devisa ditambah dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), individu-individu dengan aktivitas di luar negeri, bank sentral, pialang valuta asing yaitu perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang dengan memperoleh imbalan atas jasanya.

  41. Nama : Yeni Suryani
    NPM : 073401006
    Jurusan : Ekonomi Pembangunan
    Tugas : Perdagangan Internasional
    A. HAMBATAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
    PENDAHULUAN
    Kebijakan perdagangan internasional adalah berbagai tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara, baik secara lansung maupun tidak lansung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional negara tersebut. Kebijakan perdagangan internasional dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, industri dalam negeri, dan lapangan kerja serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Hambatan tersebut beragam bentuknya, dari pengenaan tarif sampai sampai hambatan nontarif. Kedua bentuk hambatan perdagangan tersebut diberlakukan oleh negara-negara pengimpor maupun pengekspor dengan berbagai macam maksud dan tujuan.

    HAMBATAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
    2.1. Tarif
    Tarif merupakan pembebanan pajak atau custom duties terhadap komoditi yang melewati bata regional suatu negara.
    Tarif digolongkan menjadi :
    a. Export duties (bea ekspor)
    b. Import duties (bea impor)
    c. Transit duties (bea transit)
    Pebedaan tarif berdasarkan jenisnya :
    a. Ad Valorem duties, yaitu dinyatakan dengan presentase dari nilai barang
    b. Specific duties, yaitu bea pembebanan yang besarnya dinyatakan dengan biaya tertentu untuk ukuran fisik
    c. Specifik advalorem, yaitu merupakan kombinasi antara spesifik dengan advalorem
    Sistem tarif :
    a. Single Column Tariffs (hanya satu macam)
    b. Double Column Tariffs (ada tarif minimum dan maksimum)
    c. Triple Column Tariffs (tarif minimum, maksimum dan preference)
    2.2. Kuota impor
    Kuota impor adalah pembatasan secara langsung terhadap jumlah barang yang boleh diimpor dari luar negeri untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen. Pembatasan ini biasanya diberlakukan dengan memberikan lisensi kepada beberapa kelompok individu atau perusahaan domestik untuk mengimpor suatu produk yang jumlahnya dibatasi secara langsung. Kuota impor dapat digunakan untuk melindungi sektor industri tertentu dan neraca pembayaran suatu negara. Negara maju pada umumnya memberlakukan kuota impor untuk melindungi sektor pertaniannya. Sedangkan negara-negara berkembang melakukan kebijakan kuota impor untuk melindungi sektor industri manufakturnya atau untuk melindungi kondisi neraca pembayarannya yang seringkali mengalami defisit akibat lebih besarnya impor daripada ekspor.
    Macam-macam kuota impor :
    1. Absolute/uniteral quota, yaitu sistem kuota yang ditetapkan secara sepihak (tanpa negoisasi).
    2. Negotiated/ bilateral quota, yaitu sistem kuota yang ditetapkan atas kesepakatan atau menurut perjanjian.
    3. Tarif kuota, yaitu pembatasan impor yang dilakukan dengan mengkombinasikan sistem tarif dengan sistem kuota.
    4. Mixing quota, yaitu pembatasan impor bahan baku tertent untuk melindungi industri dalam negeri.
    2.3. Pembatasan Ekspor Secara Sukarela
    Konsep ini mengacu pada kasus di mana negara pengimpor mendorong atau bahkan memaksa negara lain mengurangi ekspornya secara sukarela dengan ancaman bahwa negara pengimpor tersebut akan melakukan hambatan perdagangan yang lebih keras lagi. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan kekhawatiran akan lumpuhnya sektor tertentu dalam perekonomian domestik akibat impor yang berlebih.
    Pembatasan ekspor secara sukarela ini kurang efektif, karena pada umumnya negara pengekspor enggan membatasi arus ekspornya secara sukarela. Pembatasan ekspor ini justru membebankan biaya yang lebih mahal bagi Negara pengimpor karena lisensi impor yang bernilai tinggi itu justru diberikan pada pemerintah atau perusahaan asing.

    2.4. Kartel-kartel Internasional
    Kartel internasional adalah sebuah organisasi produsen komoditi tertentu dari berbagai negara. Mereka sepakat untuk membatasi outputnya dan juga mengendalikan ekspor komoditi tersebut dengan tujuan memaksimalkan dan meningkatkan total keuntungan mereka. Berpengaruh tidaknya suatu kartel ditentukan oleh hal-hal berikut:
    1. Sebuah kartel internasional berpeluang lebih besar untuk berhasil dalam menentukan harga jika komoditi yang mereka kuasai tidak memiliki subtitusi
    2. Peluang tersebut akan semakin besar apabila jumlah produsen, negara, atau pihak yang terhimpun dalam kartel relatif sedikit

    2.5. Dumping
    Dumping adalah ekspor dari suatu komoditi dengan harga jauh di bawah pasaran, atau penjualan komoditi ke luar negeri dengan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan harga penjualan domestiknya. Dumping diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:
    1. Dumping terus-menerus atau international price discrimination adalah kecenderungan terus-menerus dari suatu perusahaan monopolis domestik untuk memaksimalkan keuntungannya dengan menjual suatu komoditi dengan harga yang lebih tinggi di pasaran domestik, sedangkan harga yang dipasangnya di pasar luar negeri sengaja dibuat lebih murah
    2. Dumping harga yang bersifat predator atau predatory dumping praktek penjualan komoditi di bawah harga yang jauh lebih murah ketimbang harga domestiknya. Proses dumping ini pada umumnya berlangsung sementara, namun diskriminasi harganya sangat tajam sehingga dapat mematikan produk pesaing dalam waktu singkat
    3. Dumping sporadis atau sporadic dumping adalah suatu komoditi di bawah harga atau penjualan komoditi itu ke luar negeri dengan harga yang sedikit lebih murah daripada produk domestik, namun hanya terjadi saat ingin mengatasi surplus komoditi yang sesekali terjadi tanpa menurunkan harga domestik.

    2.6. Subsidi Ekspor
    Subsidi ekspor adalah pembayaran lansung atau pemberian keringanan pajak dan bantuan subsidi pada para eksportir atau calon eksportir nasional, dan atau pemberian pinjaman berbunga rendah kepada para pengimpor asing dalam rangka memacu ekspor suatu negara.
    KESIMPULAN
    Pemerintahan suatu negara melakukan kebijakan proteksi untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, industri dalam negeri, dan lapangan kerja serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan proteksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan tarif dan kebijakan nontarif. Kebijakan nontarif terdiri dari berbagai macam bentuk, antara lain kuota impor, pembatasan ekspor secara sukarela, dumping, dan subsidi ekspor. Penentuan kebijakan mana yang tepat bergantung pada tujuan yang hendak dicapai dan kondisi ekonomi negara tersebut. Setiap kebijakan memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, tidak ada kebijakan proteksi yang sempurna. Oleh karena itu, ketika suatu kebijakan proteksi diambil pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi yang sedang terjadi, biasanya akan berdampak stabilitas ekonomi dan menimbulkan permasalahan baru. Selain itu, hambatan nontarif juga dapat menjadi penghalang bagi tercapainya keterbukaan perdagangan internasional serta mengancam keberadaan dan perkembangan sistem perdagangan dunia liberal.

    B. PASAR VALUTA ASING
    PENDAHULUAN
    Forex (Foreign Exchange) atau Valuta Asing adalah pasar mata uang yang merupakan pasar derifatif terbesar di dunia. Perdagangan ini diawali pada tahun 1971 berdasarkan perjanjian Bretton Woods yang menetapkan perubahan nilai mata uang suatu negara dari kurs tetap menjadi kurs mengambang yang nilainya ditentukan oleh pasar. Definisi sederhana dari forex adalah perubahan nilai dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Besarnya transaksi pasar valuta asing berdasarkan survey yang dilakukan oleh Bank of International Settlements (BIS) adalah US$ 80 juta per hari pada tahun 1980 dan saat ini meningkat menjadi US$ 1.5 triliun per hari, dimana lebih dari 50% dari jumlah tersebut ditransaksikan di pasar London.
    PASAR VALUTA ASING
    Pasar valuta asing atau disingkat pasar valas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan.
    Produk-Produk Foreign Exchange :
    1. US$ = United States Dollar
    2. EUR = Euro Uni Eropa
    3. GBP = Great Britain Poundsterling
    4. JPY = Japanese Yen
    5. CHF = Confederatio Helvetica Franc (Swiss Frank)
    6. AUD = Australian Dollar

    Pelaku Pasar Valuta Asing / Forex :
    1. Bank Sentarl Setiap Negara
    2. Bank Komersial
    3. Bank Devisa
    4. Lembaga Investasi
    5. Institusi Keuangan Non Bank
    6. Eksportir dan Importir

    Sistem Penetapan Kurs :
    a. Sistem kurs tetap (fix exchange rate sytem)
    Dimana dalam sistem ini nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang asing di dasarkan kepada standar emas yang ditetapkan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu.
    b. Sistem kurs mengambang/berubah (floating exchange rate system)
    Dalam system mengambang ini dibagi menjadi :
    – Free Floating Exchange Rate System
    Nilai mata uang suatu negara dibiarkan mengambang bebas tanpa campur pemerintah
    – Managed Floating Exchange Rate System
    Nilai mata uang suatu negara dibiarkan mengambang secara terkendali. Dalam hal ini pemerintah (otoritas moneter) campur tangan untuk memperoleh suatu nilai tukar yang dikehendaki.

    Faktor Penggerak Pasar Valuta Asing
    Faktor utama yang mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara adalah neraca perdagangan, kondisi ekonomi, faktor politik dan implikasi yang disebabkan oleh hasil analisa secara grafik maupun psikologis pasar. Pasang surut aliran modal antar negara atau yang dikenal dengan Purchasing Power Parity (PPP) adalah faktor utama yang menentukan momentum pasar. Kekuatan ekonomi fundamental seperti tingkat inflasi dan suku bunga adalah contoh dua faktor yang mempengaruhi harga mata uang. Hal ini dilakukan dalam dua cara: kontrol dan intervensi.
    Kontrol, membatasi warga negaranya untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek negatif terhadap nilai tukar (seperti mengirim uang ke negara lain). Intervensi dengan merubah tingkat suku bunga untuk menjadikannya kurang menarik bagi orang asing, atau membeli/ menjual mata uangnya untuk menaikkan/ menurunkan nilai pasarnya.
    Jika kondisi ekonomi tersebut berubah maka akan menyebabkan perubahan yang dramatis terhadap nilai mata uang suatu negara. Hal ini menunjukkan bahwa konsep dasar dari pergerakan mata uang adalah untuk mengantisipasi suatu kondisi ekonomi.
    Pergerakan nilai mata uang juga dipengaruhi oleh hasil analisa teknikal/ grafik yang dilakukan oleh para manager keuangan/ manager investasi. Dalam hal ini prilaku pasar menjadi lebih bersifat teknikal dan reaksi dari para manager seringkali serupa dan mudah ditebak.

    KESIMPULAN
    Valuta Asing adalah pasar mata uang yang merupakan pasar derifatif terbesar di dunia. Valas adalah transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya. Faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara adalah neraca perdagangan, kondisi ekonomi, faktor politik dan implikasi yang disebabkan oleh hasil analisa secara grafik maupun psikologis pasar.

  42. Nama : Gustia Prima
    Jenis Kelamin : Laki-laki
    NPM : 093402227
    Jurusan : Ekonomi Management
    Dosen : Budhi Wahyu, SE

    Tugas mata kuliah Peng. Ilmu Ekonomi Makro

    Pajak :

    Pajak daerah merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya. Pajak daerah ini diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh lembaga perwakilan rakyat serta dipungut oleh lembaga yang berada di dalam struktur pemerintah daerah yang bersangkutan.
    Daerah otonom yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menarik pajak daerah sering kali melakukan pemungutan beragam jenis pajak daerah. Namun demikian sering kali pajak-pajak daerah yang dipungut terkadang kurang cocok untuk diterapkan sebagai penerimaan daerah yang bersumber darti pajak daerah.

    Sebagai salah satu sumber pembiayaan yang dimiliki oleh daerah, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh tingkat pemerintahan lokal (Pemda) yang digali oleh pemerintah daerah tersebut dari sumber-sumber ekonomi yang ada di daerahnya. Dalam konsep pendapatan asli daerah ini tercakup komponen-komponen penerimaan yang berasal dari hasil perolehan pajak daerah, retribusi daerah, bagian daerah yang berasal dari laba Badan Usaha Milik Daerah, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Ciri umum yang terlihat dari sumber-sumber PAD adalah banyak jenis penerimaan yang diserahkan kepada daerah, tetapi sebagian besar kurang potensial dalam artian lebih besar biaya pemungutannya daripada hasil pungutannya. Secara teoritik, PAD merupakan suatu sumbangan nyata yang diberikan oleh masyarakat setempat guna mendukung status otonom yang diberikan kepada daerahnya. Tanda dukungan dalam bentuk besarnya perolehan PAD penting artinya bagi suatu pemerintah daerah agar memiliki keleluasaan yang lebih dalam melaksanakan pemerintahan sehari-hari maupun pembangunan yang ada di wilayahnya. Seorang pakar dari World Bank berpendapat bahwa batas 20 % perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka 20 % tersebut, maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri. Dalam hal pajak daerah, pembagian kewenangan yang “benar” dalam struktur jenjang pemerintahan sangat jelas secara prinsip, tetapi secara umum kontroversial dalam prakteknya. Permasalahan mendasar dapat dilihat dari dua sudut. Pertama, kemampuan yang melekat pada pusat untuk dapat memungut semua pajak secara lebih efisien dari daerah. Kedua, basis-basis (objek) pajak potensial yang dapat dijangkau daerah sangat beragam antara satu daerah dan daerah lainnya. Hal pertama dari permasalahan ini terkait dengan ketidakseimbangan vertikal, dan hal yang kedua ini terkait dengan ketidakseimbangan horizontal

    Pajak daerah yang baik pada prinsipnya harus dapat memenuhi dua kriteria. Pertama pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup bagi daerah sesuai dengan derajat otonomi fiskal yang dimilikinya. Kedua, pajak daerah harus secara jelas berdampak pada tanggung jawab fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Cara yang mudah dan mungkin merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan ini adalah dengan membiarkan daerah untuk menetapkan jenis pajak daerahnya sendiri sekaligus tarifnya dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di banyak negara berkembang, pemerintah-pemerintah daerah maupun unit-unit administratif memiliki kewenangan secara legal untuk membebankan pajak, tetapi basis pengenaan pajak yang dimilikinya terlalu lemah serta mereka masih sangat tergantung terhadap subsidi-subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat, sehingga kewenangan yang dimilikinya untuk membebankan pajak tersebut seringkali tidak dapat dilakukan.

    Pengadministrasian pajak daerah dan retribusi daerah terkait dengan kemampuan administratif yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Ada dua kriteria utama yang menjadi acuan dalam menilai kapasitas adminsitratif yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengadminsitrasikan kedua pendapatan ini. Dua kriteria tersebut adalah :
    1. Realisasi – perkiraan penerimaan yang secara potensial dapat diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah. Potensi pajak daerah dan retribusi daerah ini dibuat berdasarkan asumsi bahwa setiap orang atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah membayar sesuai dengan kewajibannya.
    2. Biaya – akumulasi sumber daya yang harus dikorbankan terkait dengan upaya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
    Kedua kriteria ini terkait dengan efisiensi dan efektifitas administrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Jika sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tidak dapat diadministrasikan secara efektif atau efisien, perlu kiranya pemerintah daerah melakukan evaluasi atas pemungutan pajak daerah atau retribusi daerah terpungut atau mencari alternatif-alternatif sumber penerimaan lainnya.
    Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengadministrasian pajak daerah dan retribusi daerah, pengadministrasian pendapatan ini diharapkan dapat memastikan setiap orang harus membayar pajak dan retribusi sesuai dengan jumlahnya serta seluruh pendapatan yang diperoleh diadminsitrasikan dengan baik oleh lembaga di lingkungan pemerintah daerah yang ditugaskan sebagaimana mestinya. Untuk merealisasikannya, langkah yang harus ditempuh adalah :
    1. Melakukan identifikasi yang akurat atas siapa yang harus menanggung atau membayar.
    2. Melakukan penghitungan yang tepat.
    3. Melakukan pemungutan sesuai dengan perhitungan yang dilakukan.
    4. Melakukan pengawasan dan pemberian sanksi yang tepat bagi wajib pajak dan retribusi yang melanggar ketentuan.
    5. Melakukan pengawasan terhadap pegawai yang terkait untuk memastikan agar pajak dan retribusi diadministrasikan dengan baik.

    Subsidi :

    Istilah subsidi mungkin juga sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahwasanya subsidi menurut bahasa berarti tunjangan. Dan subsidi BBM adalah bayaran yang harus dilakukan oleh pemerintah pada Pertamina dalam simulasi dimana pendapatan yang diperoleh Pertamina dari tugas menyediakan BBM di tanah air adalah lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Definisi di atas menunjukkan bahwa subsidi dilakukan untuk membantu warga negara yang kurang mampu, namun kenyataannya disalahgunakan oleh kalangan kelas menengah keatas. Hal ini menyebabkan subsidi BBM salah sasaran dalam penyaluran, karena subsidi yang tujuannya diberikan oleh kelompok yang kurang mampu tapi ternyata lebih banyak dinikmati oleh golongan masyarakat kelas atas.
    Subsidi BBM adalah salah satu contoh suatu kebijakan ekonomi yang tidak adil. Menurut data dari sebuah survei misalnya, pemilik mobil pribadi rata-rata menikmati subsidi dari BBM sebesar 1,2 juta perbulan, sangat tidak sebanding dengan apa yang diterima oleh masyarakat yang kurang mampu terutama yang tidak mempunyai kendaraan bermotor.
    Subsidi memang sangat membantu masyarakat kurang mampu untuk menjangkau harga BBM. Tapi kalau dibiarkan terus menerus, subsidi yang diberikan oleh pemerintah akan menggerogoti keuangan negara dalam APBN. Karena ternyata subdisi tersebut salah sasaran. Masyarakat kelas atas yang sebenarnya mampu membeli BBM yang secara normal ternyata malah disubsidi. Sedangkan kendaraan-kendaraan roda dua milik masyarakat kurang mampu biasanya membeli BBM yang dijual di kios-kios eceran yang harganya pasti lebih mahal dari SPBU. Harga BBM yang bersubsidi di kios-kios. Jadi jika subsidi ini diteruskan saya rasa hanya akan buang-buang uang dari APBN karena hanya kalangan menengah ke atas saja yang menikmati subsidi ini.
    Di zaman modern, mesin sangat penting untuk menunjang mobilitas manusia yang semakin tinggi. Hal ini menyebabkan BBM sangat vital bagi perekonomian suatu negara. Karena tanpa BBM dunia seakan berhenti berdenyut.
    Setelah sekian lama masyarakat difasilitasi oleh pemerintah dengan subsidi BBM, akhirnya di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diberlakukan gebrakan yang sangat sensasional. Mulai dari menaikkan BBM industri di tahun 2007, pengurangan subsidi di awal 2008 dan akhirnya dihapus pada akhir 2008.
    Kebijakan di atas menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat. Hal ini sangat wajar, karena setiap kebijakan pasti ada pihak yang mendukung dan pihak yang menolak.
    Kebijakan ini dikeluarkan karena melihat fakta yang terjadi dalam masyarakat. Penyaluran BBM kurang merata. Subsidi yang asalnya diperuntukkan bagi warga masyarakat yang kurang mampu (menengah ke bawah), tapi pada kenyataannya malah sebagian besar dari BBM bersubsidi dikonsumsi oleh kalangan yang tidak berhak, yakni kalangan atas.
    Kebijakan di atas menimbulkan gejolak di dalam masyarakat. Ada yang pro dengan kebijakan ini dan tidak sedikit yang kontra dengan keputusan ini. Hal ini karena pengaruh-pengaruh yang timbul dari kebijakan ini. Bagi pihak yang menganggap baik maka mereka akan setuju dengan kebijakan ini. Begitu juga sebaliknya.
    Beberapa tujuan pemerintah dari kebijakan ini antara lain :

    a. Mengurangi beban APBN
    Dengan dilakukannya kebijakan subsidi BBM ini beban yang ditanggung dalam APBN menjadi berkurang. Berkaca dari tahun 2008 setidaknya APBN seharusnya menanggung beban subsidi. BBM tidak kurang dari Rp. 150 triliun karena kebutuhan BBM dalam negeri mencapai 1,3 juta barrel perhari sedangkan produksi saat ini hanya 0,95 juta barrel perhari. Jadi pasokan BBM kita kurang 0,35 juta barrel perhari.

    b. Dana subsidi dari APBN bisa dialihkan ke bidang lain
    Menurut Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dalam harian bangsa, “Penghematan subsidi BBM dan listrik nanti dialihkan untuk kebijakan kebutuhan bahan-bahan pokok dan kompensasi langsung pada masyarakat kurang mampu.”

  43. HARRY JATNIKA
    073401001
    EKONOMI PEMBANGUNAN
    TUGAS PERDAGANGAN INTERNASIONAL

    A. PERDAGANGAN INTERNASIONAL

    PENDAHULUAN
    Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun (lihat Jalur Sutra, Amber Road), dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan.

    HAMBATAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
    Hambatan perdagangan adalah regulasi atau peraturan pemerintah yang membatasi perdagangan bebas.
    Bentuk-bentuk hambatan perdangangan antara lain:
    1. Tarif atau bea cukai. Tarif adalah pajak produk impor.
    Dikenakannya tariff atu bea cukai yang tinggi bagi barang luar negeri, akan mengakibatkan barang tersebut akan kalah bersaing dengan barang dalam negeri.
    2. Kuota.
    Pembatasan jumlah barang impor yang boleh masuk kedalam negeri.
    3. Subsidi
    Subsidi adalah bantuan pemerintah untuk produsen lokal. Subsidi dihasilkan dari pajak. Bentuk-bentuk subsidi antara lain bantuan keuangan, pinjaman dengan bunga rendah dan lain-lain.
    4. Pelanggaran Impor.
    Produksi dari luar negeri sama sekali tidak boleh masuk ke pasaran dalam negeri.
    5. Pelanggaran Ekspor
    Produksi dari dalam negeri sama sekali tidak boleh masuk ke pasaran luar negeri.
    6. Dumping
    Merupakan salah satu bentuk pembedaan harga antara yang berlaku di dalam negeri dan di luar negeri. Negara yang mengekspor barangnya ke pasar Negara lain memberlakukan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri sendiri.

    KESIMPULAN
    Hambatan perdagangan mengurangi efisiensi ekonomi, karena masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan dari produktivitas negara lain. Pihak yang diuntungkan dari adanya hambatan perdangan adalah produsen dan pemerintah. Produsen mendapatkan proteksi dari hambatan perdagangan, sementara pemerintah mendapatkan penghasilan dari bea-bea.
    Argumen untuk hambatan perdangan antara lain perlindungan terhadap industri dan tenaga kerja lokal. Dengan tiadanya hambatan perdangan, harga produk dan jasa dari luar negeri akan menurun dan permintaan untuk produk dan jasa lokal akan berkurang. Hal ini akan menyebabkan matinya industri lokal perlahan-lahan. Alasan lain yaitu untuk melindungi konsumen dari produk-produk yang dirasa tidak patut dikonsumsi, contoh: produk-produk yang telah diubah secara genetika.
    Di Indonesia, hambatan perdagangan banyak digunakan untuk membatasi impor pertanian dari luar negeri untuk melindungi petani dari anjloknya harga lokal.

  44. Nama : HENDRAWAN
    NPM : 073401010
    Jurusan : Ekonomi Pembangunan
    Tugas : Hambatan Perdagangan Internasional

    ……………………………

    * Ekonomi internasional : hambatan perdagangan internasional nontarif *

    Pendahuluan

    Kebijakan perdagangan internasional adalah berbagai tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara, baik secara lansung maupun tidak lansung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional negara tersebut. Kebijakan perdagangan internasional dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, industri dalam negeri, dan lapangan kerja serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Hambatan tersebut beragam bentuknya, dari pengenaan tarif sampai sampai hambatan nontarif. Kedua bentuk hambatan perdagangan tersebut diberlakukan oleh negara-negara pengimpor maupun pengekspor dengan berbagai macam maksuddan tujuan.
    Pada kenyataannya, hambatan perdagangan berupa tarif atau bea masuk memang merupakan kebijakan yang paling sederhana dan mudah dilaksanakan. Akan tetapi, dalam praktek perdagangan internasional saat ini, kebanyakan pemerintah melakukan campur tangan dalam kegiatan perdagangan internasional menggunakan kebijakan lainnyayang lebih rumit, yaitu kebijakan nontarif barrier (NTB). Hal ini dilakukan negara tersebut untuk menyembunyikan motif proteksi atau sekedar mengecoh negara lainnya. Oleh karena itu, sampai saat ini masih banyak negarayang memberlakukan kebijakan nontarif barrier walaupun beberapa ahli beranggapan bahwa kebijakan nontarif barrier dapat menjadi penghalang untuk tercapainya keterbukaan dalam perdagangan internasional.

    Berbagai Hambatan Nontarif
    * Kuota impor
    Kuota impor adalah pembatasan secara lansung terhadap jumlah barang yang boleh diimpor dari luar negeri untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen. Pembatasan ini biasanya diberlakukan dengan memberikan lisensi kepada beberapa kelompok individu atau perusahaan domestik untuk mengimpor suatu produkyang jumlahnya dibatasi secara lansung.
    Kuota impor dapat digunakan untuk melindungi sektor industri tertentu dan neraca pembayaran suatu negara. Negara maju pada umumnya memberlakukan kuota impor untuk melindungi sektor pertaniannya. Sedangkan negara-negara berkembang melakukan kebijakan kuota impor untuk melindungi sektor industri manufakturnya atau untuk melindungi kondisi neraca pembayarannya yang seringkali mengalami defisit akibat lebih besarnya impor daripada ekspor.
    Dampak-dampak keseimbangan parsial dari pemberlakuan kuota impor dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

    Dx dan Sx masing-masing adalah kurva penawaran untuk komoditi X di suatu negara. Dalm kondisi perdagangan bebas, harga yang berlaku adalah harga dunia, yakni Px=$1. Jika negara tersebut memberlakukan kuota impor 30X (JH), hal itu mengakibatkan kenaikan harga menjadi Px=$2, dan konsumsi akan turun menjadi 50X (GH), di mana 20X (GJ) di antaranya merupakan produksi domestik sedangkan sisanya adalah impor. Jika pemerintah melelang lisensi impor dalam suatu pasar kompetitif, maka pemerintah akan memperoleh tambahan pendapatan sebesar $30 (JHNM). Penambahan pendaptan bagi pemerintah sebesar itu sama seperti yang ditimbulkan jika negara tersebut memberlakukan tarif impor sebesar 100%. Namun seandainya kurva penawaran bergeser dari Dx ke Dx’, maka pemberlakuan kuota impor sebesar 30X (J’H’) akan menambah konsumsi dari 50X menjadi 55X (G’H’) dan 25X (G’J’) di antaranya merupakan produksi domestik.

    Perbedaan kuota impor dan tarif impor yang setara :
    1. Pemberlakuan kuota impor akan memperbesar permintaan yang selanjutnya akan diikuti kenaikan harga domestik dan produksi domestik yang lebih besar daripada yang diakibatkan oleh pemberlakuan tarif impor yang setara;
    2. Dalam pemberlakuan kuota impor, jika pemerintah melakukan pemilihan perusahaan yang berhak memperoleh lisensi impor tanpa mempertimbangkan efisiensi, maka akan menyebabkan timbulnya monopoli dan distorsi;
    3. Pada kuota impor, pemerintah akan memperoleh pendapatan secara lansung melalui pemungutan secara lansung pada penerima lisensi impor;
    4. Kuota impor membatasi arus masuk impor dalam jumlah yang pasti, sedangkan tarif impor membatasi arus masuk impor dalm jumlah yang tidak dapat dipastikan.

    Macam-macam kuota impor :
    1. Absolute/ uniteral quota, yaitu sistem kuota yang ditetapkan secara sepihak (tanpa negoisasi).
    2. Negotiated/ bilateral quota, yaitu sistem kuota yang ditetapkan atas kesepakatan atau menurut perjanjian.
    3. Tarif kuota, yaitu pembatasan impor yang dilakukan dengan mengkombinasikan sistem tarif dengan sistem kuota.
    4. Mixing quota, yaitu pembatasan impor bahan baku tertent untuk melindungi industri dalam negeri.

    2.2 Pembatasan Ekspor Secara Sukarela
    Konsep ini mengacu pada kasus di mana negara pengimpor mendorong atau bahkan memaksa negara lain mengurangi ekspornya secara sukarela dengan ancaman bahwa negara pengimpor tersebutakan melakukan hambatan perdagangan yang lebih keras lagi. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan kekhawatiran akan lumpuhnya sektor tertentu dalam perekonomian domestik akibat impor yang berlebih.
    Pembatasan ekspor secara sukarela ini kurang efektif, karena pada umumnya negara pengekspor enggan membatasi arus ekspornya secara sukarela. Pembatasan ekspor ini justru membebankan biayayang lebih mahal bagi negar pengimpor karena lisensi impor yang bernilai tinggi itu justru diberikan pada pemerintah atau perusahaan asing.
    2.3 Kartel-kartel Internasional
    Kartel internasional adalah sebuah organisasi produsen komoditi tertentu dari berbagai negara. Mereka sepakat untuk membatasi outputnya dan juga mengendalikan ekspor komoditi tersebut dengan tujuan memaksimalkan dan meningkatkan total keuntungan mereka. Berpengaruh tidaknya suatu kartel ditentukan oleh hal-hal berikut:
    1. Sebuah kartel internasional berpeluang lebih besar untuk berhasil dalam menentukan harga jika komoditi yang mereka kuasai tidak memiliki subtitusi;
    2. Peluang tersebut akan semakin besar apabila jumlah produsen, negara, atau pihak yang terhimpun dalam kartel relatif sedikit.
    2.4 Dumping
    Dumping adalah ekspor dari suatu komoditi dengan harga jauh di bawah pasaran, atau penjualan komoditi ke luar negeri dengan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan harga penjualan domestiknya. Dumping diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:
    1. Dumping terus-menerus atau international price discrimination adalah kecenderungan terus-menerus dari suatu perusahaan monopolis domestik untuk memaksimalkan keuntungannya dengan menjual suatu komoditi dengan hargayang lebih tinggi di pasaran domestik, sedangkan harga yang dipasangnya di pasar luar negeri sengaja dibuat lebih murah;
    2. Dumping harga yang bersifat predator atau predatory dumping praktek penjualan komoditi di bawah harga yang jauh lebih murah ketimbang harga domestiknya. Proses dumping ini pada umumnya berlansung sementara, namun diskriminasi harganya sangat tajam sehingga dapat mematikan produk pesaing dalam waktu singkat;
    3. Dumping sporadis atau sporadic dumping adalah suatu komoditi di bawah harga atau penjualan komoditi itu ke luar negeri dengan hargayang sedikit lebih murah daripada produk domestik, namun hanya terjadi saat ingin mengatasi surplus komoditi yang sesekali terjadi tanpa menurunkan harga domestik.
    2.5 Subsidi Ekspor
    Subsidi ekspor adalah pembayaran lansung atau pemberian keringanan pajak dan bantuan subsidi pada para eksportir atau calon eksportir nasional, dan atau pemberian pinjaman berbunga rendah kepada para pengimpor asing dalam rangka memacu ekspor suatu negara. Analisis subsidi ekspor disajikan secara grafis pada grafik berikut ini :

    Dalam kondisi perdagangan bebas, harga yang berlaku adalah Px=$3,5. Dalam kondisi tersebut, negara 2 yang merupakan sebuah negara kecil akan memproduksi komoditi X sebanyak 35 unit (A’C’), sebagian di antaranya yakni sebanyak 20 unit akan dikonsumsi sendiri (A’B’), sedangkan sisanya 15 unit akan diekspor (B’C’). namun setelah pemerintah negara 2 memberikan subsidi ekspor sebesar $0,5 untuk setiap unit komoditi X yang diekspor, maka Px meningkat menjadi $4/unit bagi para produsen dan konsumen domestik. Sementara itu harga yang dihadapi oleh produsen dan konsumen luar negeri tetap. Berdasarkan tingkat harga baru Px=$4 tersebut, para produsen di negara 2 akan meningkatkan produksi komoditi X hingga (G’J’). sementara itu para konsumen yang menghadapi harga yang lebih mahal akan menurunkan konsumsinya menjadi 10 unit (G’H’), sehingga jumlah komoditi X yang diekspor juga meningkat menjadi 30 unit (H’J’). kondisi ini mengakibatkan kerugian bagi konsumen domestik sebesar $7,5 (luas bidang a’+b’), sedangkan produsen memperoleh keuntungan tambahan sebesar $18,75 (luas bidang a’+b’+c’). selain itu, pemerintahyang memberikan subsidi akan memikul kerugian sebesar $15 (B’+C’+D’). secara keseluruhan kerugian yang dialami negara 2 (negara proteksi) mencapai $3,75 yang setara dengan penjumlahan luas segitiga B’H’N’ = b’ = $2,5 dan C’J’M’ = d’ = $1,25.

    STUDI KASUS

    3.1 Tinjauan Atas Pengaturan-Pengaturan Pembatasan Ekspor Secara Sukarela Di Sejumlah Megara Maju
    Hasil penelitian yang telah dilaksanakan baru-baru ini mengenai dampak dari pembatasan ekspor secara sukarela yang dilakukan di negara-negara maju mengungkapkan bahwa sekitar 67% biaya atau kerugian yang muncul dari kebijakan ini ditanggung oleh konsumen, sehingga ini terhitung sebagai rente yang diperoleh produsen. Dengan kata lain, bagian terbesar dari biaya yang terkandung dalam instrumen lebih merupakan alih pendapatan ke pihak luar, di samping itu juga kerugian berupa kemerosotan efisiensi. Hal ini menegaskan bahwa dari sudut pandang nasional, kebijakan ini lebih merugikan daripada tarif.
    3.2 Upaya Washington Untuk Membatasi Arus Ekspor Mobil Jepang Ke Amerika Serikat
    Lonjakan tajam harga minyak dan krisis bahan bakar di Amerika pada tahun 1979 mebuat selera pasar bergeser ke mobil berukuran kecil. Jepang sebagai produsen mobil berukuran kecil pun mulai mengekspor produknya ke Amerika. Hal ini menyebabkan tingkat produksi otomotif di Amerika menurun. Untuk melindungi industri domestiknya, Amerika mengadakan perjanjian pembatasan impor dengan Jepang pada tahun 1981. Sebagai tindak lanjut perjanjian ini, produsen mobil Amerika Serikat berusaha meningkatkan efisiensi dan memperbaiki kualitasnya, walaupun dengan begitu harga satuan produknya menjadi relatih lebih tinggi. Perusahaan-perusahaan Jepang sendirimembiarkan diri dipaksa secara tidak lansung untuk menjual hasil produksinya dengan harga yang lebih mahal, sehingga mereka dapat menikmati margin laba yang lebih besar dari setiap unit mobil yang dijualnya pada konsumen Amerika.
    Hal tersebut tentu saja merugikan konsumen Amerika yang terpaksa mebayar lebih mahal untuk mendapatkan satu unit mobil. Akhirnya sejak tahun 1985, Amerika tidak lagi menuntut pembatasan ekspor otomotif dari Jepang, namun Jepang secara sepihak membatasi ekspor mobilnya secara sengaja. Pada tahun 1990-an, perusahaan-perusahaan mobil Jepang melakukan investasi besar-besaran di Amerika dengan membangun pabrik-pabrik perakitan di Amerika. Tanpa memacu ekspornya, Jepang telah dapat menjual begitu banyak mobil di Amerika Serikat melalui pabrik-pabrik yang terdapat di negara itu. Dengan demikian, melalui investasi lansung, perusahaan-perusahaan Jepang mampu mengatasi ancaman hambatan perdagangan dan kontroversi di masa mendatang.
    Penelusuran dampak-dampak dari pengendalian ekspor secara sukarela ini cukup rumit karena adanya beberapa faktor yang berpengaruh. Pertama, mobil-mobil Jepang dan Amerika bukan merupakan subtitusi sempurna. Kedua, sampai tingkat tertentu industri Jepang memberikan reaksi atas pembatasan ini dengan meningkatkan kualitas dan menjual mobil-mobil yang lebih mahal dengan memberikan aksesori tambahan. Ketiga, industri mobil bukan merupakan pasar persaingan sempurna.
    3.3 Praktek Pemberian Subsidi Pertanian Di Negara-Negara Industri
    Negara-negara industri maju memberikan subsidi pada produsen di sektor pertaniannya dalam jumlah besar dan cenderung meningkat tiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan negara-negara maju memproduksi barang pertanian lebih banyak dari kesanggupan membelinya. Untuk mengatasi peningkatan cadangan yang nyaris tak terkendali, mereka mengekspor kelebihan produksi pertaniannya. Karena harga penyangga barang tersebut lebih tinggi dari harga dunia, maka pemerintah negara majau memberikan subsidi ekspor untuk menghilangkan perbedaan harga dan dapat mengekspor hasil produksinya. Subsidi tersebut cenderung menekan harga dunia dan akibatnya meningkatkan kebutuhan dana subsidi.
    3.4 Proteksi Terkendali Di Amerika Serikat Dan Negara-Negara Lain
    Proteksi terkendali dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu:
    ¤ Langkah-langkah pengamanan (safeguards), adalah pemberian dukunga khusus bagi para produsen domestik yang terpukul oleh tekanan persaingan impor yang dianggap tidak jujur atau tidak wajar
    ¤ Pajak pengimbangan (countervailling duties), adalah tarif tambahan yang dikenakan terhadap produk-produk impor tertentu yang dianggap memiliki daya saing karena didukung subsidi ekspor dari negara asalnya untuk menghilangkan selisih harga yang timbul akibat subsidi.
    ¤ Tindakan anti-dumping, adalah langkah yang diambil pemerintah suatu negara untuk mengatasi dumping yang dilakukan negara pengekspor.
    3.5 Hambatan-Hambatan Perdagangan Nontarif Di Amerika Serikat, Uni Eropa, Dan Jepang
    Perdagangan dunia liberal yang telah berjalan baik sejak Perang Dunia II dianggap telah berperan penting bagi peningkatan kesejahteraan dunia. Namun kini berbagai hambatan nontarif menjadi ancaman besar bagi keberadaan dan perkembangan sistem perdagangan dunia liberal.

    KESIMPULAN
    Pemerintahan suatu negara melakukan kebijakan proteksi untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, industri dalam negeri, dan lapangan kerja serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan proteksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan tarif dan kebijakan nontarif. Kebijakan nontarif terdiri dari berbagai macam bentuk, antara lain kuota impor, pembatasan ekspor secara sukarela, dumping, dan subsidi ekspor. Selain itu juga terdapat hambatan perdagangan internasional nontarif lainnya, yaitu kartel-kartel internasional.
    Penentuan kebijakan mana yang tepat bergantung pada tujuan yang hendak dicapai dan kondisi ekonomi negara tersebut. Setiap kebijakan memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, tidak ada kebijakan proteksi yang sempurna. Oleh karena itu, ketika suatu kebijakan proteksi diambil pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi yang sedang terjadi, biasanya akan berdampak stabilitas ekonomi dan menimbulkan permasalahan baru. Selain itu, hambatan nontarif juga dapat menjadi penghalang bagi tercapainya keterbukaan perdagangan internasional serta mengancam keberadaan dan perkembangan sistem perdagangan dunia liberal.

  45. Nama: Yosep Nugraha
    NPM: 083401014
    Jurusan Ekonomi Pembangunan
    Tugas: Bank dan Lembaga Keuangan lain

    Pengelolaan Perkreditan Yang Dilakukan Bank Umum

    Pengelolaan piutang/kredit bagi sebuah perusahaan adalah suatu hal yang penting untuk dilakukan agar piutang/kreditnya berjalan dengan baik dan meminimalkan hal-hal yang mungkin terjadi diluar perhitungan. Melakukan pengelolaan kredit berarti melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, dimana dalam mengelola atau mengatur piutang/kreditnya perlu dilakukan perencanaan yang matang. Kemudian setelah direncanakan maka diorganisasikan, agar perencanaan tersebut lebih terarah. Organisasi sangat penting karena merupakan tempat bagi perusahaan dalam mencapai tujuannya, sedangkan manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan tersebut. Terakhir perlu dikendalikan dan dilakukan pengawasan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pengelolaan kredit/piutang dapat meningkatkan profit/keuntungan bagi sebuah perusahaan. Memperoleh keuntungan/profit merupakan tujuan utama berdirinya suatu badan usaha, baik badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT), yayasan maupun bentuk-bentuk badan usaha yang lainnya. Tingkat likuiditas dan profitabilitas yang tinggi menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan. Profit/keuntungan yang diperoleh tidak saja digunakan untuk membiayai operasi perusahaan, akan tetapi juga digunakan untuk ekspansi perusahaan melalui berbagai kegiatan di masa yang akan datang. Kemudian yang lebih penting lagi apabila suatu badan usaha terus-menerus memperoleh keuntungan maka ini berarti kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan terjamin. Sebagai suatu sistem yang berorientasi pada profitabilitas, hal ini menjadi faktor pendorong bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan revenue yang diperoleh dari selisih antara harga pokok produksi dengan nilai jual produk/jasanya. Revenue yang diperoleh atas penjualan dapat berupa kas dan piutang, dimana kas terjadi karena produknya dijual secara tunai, sedangkan piutang terjadi karena penjualan dilakukan secara kredit.
    Setiap perusahaan memiliki ciri dan karakteristik tersendiri sehingga dalam pengelolaannya pun harus disesuaikan dengan ciri dan karakteristik perusahaan tersebut. Salah satu ciri/karakteristik yang sangat berbeda adalah antara perusahaan yang menjual produk yang berbentuk barang dengan perusahaan yang menjual produk yang berbentuk jasa. Salah satu perusahaan yang menjual jasa adalah perusahan yang bergerak dalam bidang perbankan. Bank merupakan perusahaan yang menyediakan jasa keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
    Masalah pokok yang paling sering dihadapi oleh setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha apapun selalu tidak terlepas dari kebutuhan akan dana (modal) untuk membiayai usahanya. Kebutuhan akan dana ini diperlukan baik untuk modal investasi atau modal kerja. Di sini bank sebagai lembaga keuangan mempunyai kegiatan utama yaitu membiayai permodalan suatu bidang usaha disamping usaha lain seperti menampung uang yang sementara waktu belum digunakan oleh pemiliknya. Jadi fungsi utama bank merupakan perantara diantara masyarakat yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana.
    Oleh karena fungsi utama bank sebagai perantara antara masyarakat kelebihan dana dengan masyarakat kekurangan dana, maka usaha pokok yang dilaksanakan bank adalah kegiatan-kegiatan pada sektor perkreditan, atau penyaluran dana. Sehingga secara otomatis pendapatan bank yang terbesar diperoleh dari sektor perkreditannya. Semakin tinggi volume perkreditannya, maka semakin besar pula kemungkinan suatu bank untuk memperoleh laba/profit. Oleh karena tujuan utama didirikannya suatu bank adalah untuk pencapaian profitabilitas yang maksimal, maka perlu dilakukan pengelolaan perbankan secara profesional terutama dalam sektor perkreditannya. Dengan dilakukannya pengelolaan kredit secara profesional diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dan profitabilitas bank, karena tingkat likuiditas dan profitabilitas yang tinggi menunjukkan kinerja perbankan yang tinggi pula.
    Dalam hal ini diperlukan suatu manajemen kredit yang merupakan pengelolaan kredit yang baik mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai kepada pengendalian dan pengawasan kredit yang macet (Kasmir, 2002:71-72 ). Manajemen perkreditan bank adalah suatu hal yang penting untuk mengoptimalkan kinerja bank untuk memaksimalkan profit atas sektor perkreditannya. Dengan kata lain manajemen perkreditan perbankan adalah manajemen piutang pada perusahaan umum. Perbankan merupakan sebuah perusahaan yang mengkonsentrasikan pada pengoptimalan manajemen utang dan manajemen piutang sehingga memiliki revenue dan profitnya didapat dari selisih pendapatan atas piutang ditambah bunga dengan kewajiban ditambah bunga, sehingga merupakan suatu ketetapan bahwa bunga atas piutang selalu lebih tinggi dari bunga atas utang.
    Selain merupakan usaha pokok bank sebagai perantara antara surplus
    spending unit dengan defisit spending unit, menurut Kasmir (1998:79-80),
    penyaluran kredit mempunyai tujuan yaitu:
    1. Mencari keuntungan/profit
    2. Membantu usaha nasabah
    3. Membantu pemerintah Disamping tujuan tersebut, kredit perbankan mempunyai fungsi dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan
    (Simorangkir, 2000:102-103), antara lain:
    1. Meningkatkan daya guna uang
    2. Meningkatkan peredaran lalu lintas uang
    3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang
    4. Merupakan salah satu alat stabilitas ekonomi
    5. Meningkatkan kegairahan berusaha
    6. Meningkatkan pemerataan pendapatan
    7. Merupakan alat untuk meningkatkan hubungan internasional
    Agar kredit yang diberikan oleh bank dapat mencapai hasil dan sasaran yang diinginkan, perlu diadakan pengelolaan yang baik terhadap piutang atau kreditnya. Dari semua fungsi manajemen dalam perbankan, fungsi yang dilakukan sepenuhnya adalah pengendalian (pengawasan). Alasannya adalah peranan yang dijalankan oleh bank umum dalam masyarakat kita. Bank lebih dari industri lain, sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat luas. Bank menyimpan uang yang banyak dan diatur dengan cermat oleh instansi pengawasan bank yang memiliki berbagai peraturan dan ketentuan. Standar dan ketetapan yang tinggi diharapkan dari bank umum.
    Menurut Gil, Edward.W. Reed, (1995:71), pengawasan adalah pengukuran unjuk kerja bawahan untuk memastikan apakah mereka dapat memenuhi tujuan perusahaan atau tidak dan mematuhi kebijaksanaan dan peraturan yang telah ditetapkan. Proses pengawasan menyangkut penetapan standar, mengukur unjuk kerja dengan standar ini, dan memperbaiki penyimpangan dari rencana dan program yang telah ditetapkan. Sedangkan pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara (Harold Koontz, dalam Hasibuan, 2001:105). Pengendalian kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet (Hasibuan, 2001:105). Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak. Hal ini penting karena jika kredit macet berarti kerugian bagi bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, penyaluran kredit harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dengan sistem pengendalian yang benar. Banyak bank mempergunakan teknik untuk melakukan pengendalian (pengawasan).
    Untuk mempermudah pengendalian terhadap kreditnya, pada umumnya bank menuangkan suatu besaran atau nilai yang menjadi standar dalam operasionalnya.
    Menurut Hasibuan, (2001:105) tujuan pengendalian kredit, antara lain adalah untuk:
    1. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman.
    2. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak.
    3. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah.
    4. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.
    5. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.
    6. Mengetahui posisi persentase collectability credit yang disalurkan bank.
    7. Meningkatkan moral dan tanggung jawab analisis kredit bank.
    Menurut Hasibuan, (2001:105) ada beberapa sistem dalam melaksanakan pengendalian kredit, antara lain adalah:
    1. Internal Control of Credit
    2. Audit Control of Credit
    3. External Control of Credit
    Sedangkan jenis-jenis pengendalian kredit terdiri dari:
    1. Preventive Control of Credit, adalah pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet.
    2. Repressive Control of Credit, adalah pengendalian kredit yang dilakukan melalui tindakan penagihan/penyelesaian setelah kredit tersebut macet.
    Untuk mengetahui kondisi manajemen perkreditannya, suatu bank pada umumnya memiliki internal policy yang memuat klasifikasi-klasifikasi mengenai keadaan kredit yang telah disalurkan. Untuk mempermudah pengendalian (pengawasan) terhadap kreditnya, pada umumnya bank menuangkan suatu besaran atau nilai yang menjadi standar dalam operasionalnya.
    Bank Indonesia

    Bank Indonesia (BI, dulu disebut De Javasche Bank) adalah bank sentral Republik Indonesia. Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.
    Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.
    BI juga menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk mengedarkan uang di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BI dipimpin oleh Dewan Gubernur. Untuk periode 2008-2013, Boediono menjabat posisi sebagai Gubernur BI.

    Sebagai Lembaga Negara yang Independen
    Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya. Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut.Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Untuk lebih menjamin independensi tersebut, undang-undang ini telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai Lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara. Disamping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar Pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.
    Sebagai Badan Hukum
    Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.
    Tujuan dan Tugas Bank Indonesia
    Tujuan Tunggal
    Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.
    Tiga Pilar Utama
    Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.
    Pengaturan dan Pengawasan Bank
    Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
    Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.
    Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin usaha bank, Bank Indonesia juga dapat memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
    Di bidang pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank.
    Upaya Restrukturisasi Perbankan
    Sebagai upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan perekonomian Indonesia, Bank Indonesia telah menempuh langkah restrukturisasi perbankan yang komprehensif. Langkah ini mutlak diperlukan guna memfungsikan kembali perbankan sebagai lembaga perantara yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, disamping sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter.
    Restrukturisasi perbankan tersebut dilakukan melalui upaya memulihkan kepercayaan masyarakat, program rekapitalisasi, program restrukturisasi kredit, penyempurnaan ketentuan perbankan, dan peningkatan fungsi pengawasan bank.
    Sistem Pembayaran
    Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah tujuan Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Untuk menjaga stabilitas rupiah itu perlu disokong pengaturan dan pengelolaan akan kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Kelancaran SPN ini juga perlu didukung oleh infrastruktur yang handal (robust). Jadi, semakin lancar dan hadal SPN, maka akan semakin lancar pula transmisi kebijakan moneter yang bersifat time critical. Bila kebijakan moneter berjalan lancar maka muaranya adalah stabilitas nilai tukar.
    BI adalah lembaga yang mengatur dan menjaga kelancaran SPN. Sebagai otoritas moneter, bank sentral berhak menetapkan dan memberlakukan kebijakan SPN. Selain itu, BI juga memiliki kewenangan memeberikan persetujuan dan perizinan serta melakukan pengawasan (oversight) atas SPN. Menyadari kelancaran SPN yang bersifat penting secara sistem (systemically important), bank sentral memandang perlu menyelenggarakan sistem settlement antar bank melalui infrastruktur BI-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS).
    Selain itu masih ada tugas BI dalam SPN, misalnya, peran sebagai penyelenggara sistem kliring antarbank untuk jenis alat-alat pembayaran tertentu. Bank sentral juga adalah satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran tunai seperti uang rupiah. BI juga berhak mencabut, menarik hingga memusnahkan uang rupiah yang sudah tak berlaku dari peredaran.
    Berbekal kewenangan itu, BI pun menetapkan sejumlah kebijakan dari komponen SPN ini. Misalnya, alat pembayaran apa yang boleh dipergunakan di Indonesia. BI juga menentukan standar alat-alat pembayaran tadi serta pihak-pihak yang dapat menerbitkan dan/atau memproses alat-alat pembayaran tersebut. BI juga berhak menetapkan lembaga-lembaga yang dapat menyelenggarakan sistem pembayaran. Ambil contoh, sistem kliring atau transfer dana, baik suatu sistem utuh atau hanya bagian dari sistem saja. Bank sentral juga memiliki kewenangan menunjuk lembaga yang bisa menyelenggarakan sistem settlement. Pada akhirnya BI juga mesti menetapkan kebijakan terkait pengendalian risiko, efisiensi serta tata kelola (governance) SPN.
    Di sisi alat pembayaran tunai, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran. Terkait dengan peran BI dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar (clean money policy). Untuk mewujudkan clean money policy tersebut, pengelolaan pengedaran uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilakukan mulai dari pengeluaran uang, pengedaran uang, pencabutan dan penarikan uang sampai dengan pemusnahan uang.
    Sebelum melakukan pengeluaran uang Rupiah, terlebih dahulu dilakukan perencanaan agar uang yang dikeluarkan memiliki kualitas yang baik sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Perencanaan yang dilakukan Bank Indonesia meliputi perencanaan pengeluaran emisi baru dengan mempertimbangkan tingkat pemalsuan, nilai intrinsik serta masa edar uang. Selain itu dilakukan pula perencanaan terhadap jumlah serta komposisi pecahan uang yang akan dicetak selama satu tahun kedepan. Berdasarkan perencanaan tersebut kemudian dilakukan pengadaan uang baik untuk pengeluaran uang emisi baru maupun pencetakan rutin terhadap uang emisi lama yang telah dikeluarkan.
    Uang Rupiah yang telah dikeluarkan tadi kemudian didistribusikan atau diedarkan di seluruh wilayah melalui Kantor Bank Indonesia. Kebutuhan uang Rupiah di setiap kantor Bank Indonesia didasarkan pada jumlah persediaan, keperluan pembayaran, penukaran dan penggantian uang selama jangka waktu tertentu. Kegitan distribusi dilakukan melalui sarana angkutan darat, laut dan udara. Untuk menjamin keamanan jalur distribusi senantiasa dilakukan baik melalui pengawalan yang memadai maupun dengan peningkatan sarana sistem monitoring.
    Kegiatan pengedaran uang juga dilakukan melalui pelayanan kas kepada bank umum maupun masyarakat umum. Layanan kas kepada bank umum dilakukan melalui penerimaan setoran dan pembayaran uang Rupiah. Sedangkan kepada masyarakat dilakukan melalui penukaran secara langsung melalui loket-loket penukaran di seluruh kantor Bank Indonesia atau melalui kerjasama dengan perusahaan yang menyediakan jasa penukaran uang kecil.
    Lebih lanjut, kegiatan pengelolaan uang Rupiah yang dilakukan Bank Indonesia adalah pencabutan uang terhadap suatu pecahan dengan tahun emisi tertentu yang tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Pencabutan uang dari peredaran dimaksudkan untuk mencegah dan meminimalisasi peredaran uang palsu serta menyederhanakan komposisi dan emisi pecahan. Uang Rupiah yang dicabut tersebut dapat ditarik dengan cara menukarkan ke Bank Indonesia atau pihak lain yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia.
    Sementara itu untuk menjaga menjaga kualitas uang Rupiah dalam kondisi yang layak edar di masyarakat, Bank Indonesia melakukan kegiatan pemusnahan uang. Uang yang dimusnahkan tersebut adalah uang yang sudah dicabut dan ditarik dari peredaran, uang hasil cetak kurang sempurna dan uang yang sudah tidak layak edar. Kegiatan pemusnahan uang diatur melalui prosedur dan dilaksanakan oleh jasa pihak ketiga yang dengan pengawasan oleh tim Bank Indonesia (BI).
    Dewan Gubernur BI
    Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputi Gubernur. Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur selama-lamanya lima tahun, dan mereka hanya dapat dipilih untuk sebanyak-banyaknya dua kali masa tugas.
    Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Gubernur
    Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sementara Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau melakukan tindak pidana kejahatan.
    Pengambilan Keputusan
    Sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi, Rapat Dewan Gubernur (RDG) diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter, serta sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain yang bersifat prinsipil dan strategis. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Dewan Gubernur, atas dasar prinsip musyawarah demi mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir.

  46. Nama: Yosep Nugraha
    NPM: 083401014
    Jurusan Ekonomi Pembangunan
    Tugas: Bank dan Lembaga Keuangan lain
    Pengelolaan Perkreditan Yang Dilakukan Bank Umum
    Pengelolaan piutang/kredit bagi sebuah perusahaan adalah suatu hal yang penting untuk dilakukan agar piutang/kreditnya berjalan dengan baik dan meminimalkan hal-hal yang mungkin terjadi diluar perhitungan. Melakukan pengelolaan kredit berarti melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, dimana dalam mengelola atau mengatur piutang/kreditnya perlu dilakukan perencanaan yang matang. Kemudian setelah direncanakan maka diorganisasikan, agar perencanaan tersebut lebih terarah. Organisasi sangat penting karena merupakan tempat bagi perusahaan dalam mencapai tujuannya, sedangkan manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan tersebut. Terakhir perlu dikendalikan dan dilakukan pengawasan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pengelolaan kredit/piutang dapat meningkatkan profit/keuntungan bagi sebuah perusahaan. Memperoleh keuntungan/profit merupakan tujuan utama berdirinya suatu badan usaha, baik badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT), yayasan maupun bentuk-bentuk badan usaha yang lainnya. Tingkat likuiditas dan profitabilitas yang tinggi menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan. Profit/keuntungan yang diperoleh tidak saja digunakan untuk membiayai operasi perusahaan, akan tetapi juga digunakan untuk ekspansi perusahaan melalui berbagai kegiatan di masa yang akan datang. Kemudian yang lebih penting lagi apabila suatu badan usaha terus-menerus memperoleh keuntungan maka ini berarti kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan terjamin. Sebagai suatu sistem yang berorientasi pada profitabilitas, hal ini menjadi faktor pendorong bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan revenue yang diperoleh dari selisih antara harga pokok produksi dengan nilai jual produk/jasanya. Revenue yang diperoleh atas penjualan dapat berupa kas dan piutang, dimana kas terjadi karena produknya dijual secara tunai, sedangkan piutang terjadi karena penjualan dilakukan secara kredit.
    Setiap perusahaan memiliki ciri dan karakteristik tersendiri sehingga dalam pengelolaannya pun harus disesuaikan dengan ciri dan karakteristik perusahaan tersebut. Salah satu ciri/karakteristik yang sangat berbeda adalah antara perusahaan yang menjual produk yang berbentuk barang dengan perusahaan yang menjual produk yang berbentuk jasa. Salah satu perusahaan yang menjual jasa adalah perusahan yang bergerak dalam bidang perbankan. Bank merupakan perusahaan yang menyediakan jasa keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
    Masalah pokok yang paling sering dihadapi oleh setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha apapun selalu tidak terlepas dari kebutuhan akan dana (modal) untuk membiayai usahanya. Kebutuhan akan dana ini diperlukan baik untuk modal investasi atau modal kerja. Di sini bank sebagai lembaga keuangan mempunyai kegiatan utama yaitu membiayai permodalan suatu bidang usaha disamping usaha lain seperti menampung uang yang sementara waktu belum digunakan oleh pemiliknya. Jadi fungsi utama bank merupakan perantara diantara masyarakat yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana.
    Oleh karena fungsi utama bank sebagai perantara antara masyarakat kelebihan dana dengan masyarakat kekurangan dana, maka usaha pokok yang dilaksanakan bank adalah kegiatan-kegiatan pada sektor perkreditan, atau penyaluran dana. Sehingga secara otomatis pendapatan bank yang terbesar diperoleh dari sektor perkreditannya. Semakin tinggi volume perkreditannya, maka semakin besar pula kemungkinan suatu bank untuk memperoleh laba/profit. Oleh karena tujuan utama didirikannya suatu bank adalah untuk pencapaian profitabilitas yang maksimal, maka perlu dilakukan pengelolaan perbankan secara profesional terutama dalam sektor perkreditannya. Dengan dilakukannya pengelolaan kredit secara profesional diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dan profitabilitas bank, karena tingkat likuiditas dan profitabilitas yang tinggi menunjukkan kinerja perbankan yang tinggi pula.
    Dalam hal ini diperlukan suatu manajemen kredit yang merupakan pengelolaan kredit yang baik mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai kepada pengendalian dan pengawasan kredit yang macet (Kasmir, 2002:71-72 ). Manajemen perkreditan bank adalah suatu hal yang penting untuk mengoptimalkan kinerja bank untuk memaksimalkan profit atas sektor perkreditannya. Dengan kata lain manajemen perkreditan perbankan adalah manajemen piutang pada perusahaan umum. Perbankan merupakan sebuah perusahaan yang mengkonsentrasikan pada pengoptimalan manajemen utang dan manajemen piutang sehingga memiliki revenue dan profitnya didapat dari selisih pendapatan atas piutang ditambah bunga dengan kewajiban ditambah bunga, sehingga merupakan suatu ketetapan bahwa bunga atas piutang selalu lebih tinggi dari bunga atas utang.
    Selain merupakan usaha pokok bank sebagai perantara antara surplus
    spending unit dengan defisit spending unit, menurut Kasmir (1998:79-80),
    penyaluran kredit mempunyai tujuan yaitu:
    1. Mencari keuntungan/profit
    2. Membantu usaha nasabah
    3. Membantu pemerintah Disamping tujuan tersebut, kredit perbankan mempunyai fungsi dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan
    (Simorangkir, 2000:102-103), antara lain:
    1. Meningkatkan daya guna uang
    2. Meningkatkan peredaran lalu lintas uang
    3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang
    4. Merupakan salah satu alat stabilitas ekonomi
    5. Meningkatkan kegairahan berusaha
    6. Meningkatkan pemerataan pendapatan
    7. Merupakan alat untuk meningkatkan hubungan internasional
    Agar kredit yang diberikan oleh bank dapat mencapai hasil dan sasaran yang diinginkan, perlu diadakan pengelolaan yang baik terhadap piutang atau kreditnya. Dari semua fungsi manajemen dalam perbankan, fungsi yang dilakukan sepenuhnya adalah pengendalian (pengawasan). Alasannya adalah peranan yang dijalankan oleh bank umum dalam masyarakat kita. Bank lebih dari industri lain, sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat luas. Bank menyimpan uang yang banyak dan diatur dengan cermat oleh instansi pengawasan bank yang memiliki berbagai peraturan dan ketentuan. Standar dan ketetapan yang tinggi diharapkan dari bank umum.
    Menurut Gil, Edward.W. Reed, (1995:71), pengawasan adalah pengukuran unjuk kerja bawahan untuk memastikan apakah mereka dapat memenuhi tujuan perusahaan atau tidak dan mematuhi kebijaksanaan dan peraturan yang telah ditetapkan. Proses pengawasan menyangkut penetapan standar, mengukur unjuk kerja dengan standar ini, dan memperbaiki penyimpangan dari rencana dan program yang telah ditetapkan. Sedangkan pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara (Harold Koontz, dalam Hasibuan, 2001:105). Pengendalian kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet (Hasibuan, 2001:105). Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak. Hal ini penting karena jika kredit macet berarti kerugian bagi bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, penyaluran kredit harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dengan sistem pengendalian yang benar. Banyak bank mempergunakan teknik untuk melakukan pengendalian (pengawasan).
    Untuk mempermudah pengendalian terhadap kreditnya, pada umumnya bank menuangkan suatu besaran atau nilai yang menjadi standar dalam operasionalnya.
    Menurut Hasibuan, (2001:105) tujuan pengendalian kredit, antara lain adalah untuk:
    1. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman.
    2. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak.
    3. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah.
    4. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.
    5. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.
    6. Mengetahui posisi persentase collectability credit yang disalurkan bank.
    7. Meningkatkan moral dan tanggung jawab analisis kredit bank.
    Menurut Hasibuan, (2001:105) ada beberapa sistem dalam melaksanakan pengendalian kredit, antara lain adalah:
    1. Internal Control of Credit
    2. Audit Control of Credit
    3. External Control of Credit
    Sedangkan jenis-jenis pengendalian kredit terdiri dari:
    1. Preventive Control of Credit, adalah pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet.
    2. Repressive Control of Credit, adalah pengendalian kredit yang dilakukan melalui tindakan penagihan/penyelesaian setelah kredit tersebut macet.
    Untuk mengetahui kondisi manajemen perkreditannya, suatu bank pada umumnya memiliki internal policy yang memuat klasifikasi-klasifikasi mengenai keadaan kredit yang telah disalurkan. Untuk mempermudah pengendalian (pengawasan) terhadap kreditnya, pada umumnya bank menuangkan suatu besaran atau nilai yang menjadi standar dalam operasionalnya.
    Bank Indonesia

    Bank Indonesia (BI, dulu disebut De Javasche Bank) adalah bank sentral Republik Indonesia. Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.
    Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.
    BI juga menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk mengedarkan uang di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BI dipimpin oleh Dewan Gubernur. Untuk periode 2008-2013, Boediono menjabat posisi sebagai Gubernur BI.

    Sebagai Lembaga Negara yang Independen
    Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya. Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut.Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Untuk lebih menjamin independensi tersebut, undang-undang ini telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai Lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara. Disamping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar Pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.
    Sebagai Badan Hukum
    Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.
    Tujuan dan Tugas Bank Indonesia
    Tujuan Tunggal
    Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.
    Tiga Pilar Utama
    Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.
    Pengaturan dan Pengawasan Bank
    Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
    Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.
    Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin usaha bank, Bank Indonesia juga dapat memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
    Di bidang pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank.
    Upaya Restrukturisasi Perbankan
    Sebagai upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan perekonomian Indonesia, Bank Indonesia telah menempuh langkah restrukturisasi perbankan yang komprehensif. Langkah ini mutlak diperlukan guna memfungsikan kembali perbankan sebagai lembaga perantara yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, disamping sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter.
    Restrukturisasi perbankan tersebut dilakukan melalui upaya memulihkan kepercayaan masyarakat, program rekapitalisasi, program restrukturisasi kredit, penyempurnaan ketentuan perbankan, dan peningkatan fungsi pengawasan bank.
    Sistem Pembayaran
    Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah tujuan Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Untuk menjaga stabilitas rupiah itu perlu disokong pengaturan dan pengelolaan akan kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Kelancaran SPN ini juga perlu didukung oleh infrastruktur yang handal (robust). Jadi, semakin lancar dan hadal SPN, maka akan semakin lancar pula transmisi kebijakan moneter yang bersifat time critical. Bila kebijakan moneter berjalan lancar maka muaranya adalah stabilitas nilai tukar.
    BI adalah lembaga yang mengatur dan menjaga kelancaran SPN. Sebagai otoritas moneter, bank sentral berhak menetapkan dan memberlakukan kebijakan SPN. Selain itu, BI juga memiliki kewenangan memeberikan persetujuan dan perizinan serta melakukan pengawasan (oversight) atas SPN. Menyadari kelancaran SPN yang bersifat penting secara sistem (systemically important), bank sentral memandang perlu menyelenggarakan sistem settlement antar bank melalui infrastruktur BI-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS).
    Selain itu masih ada tugas BI dalam SPN, misalnya, peran sebagai penyelenggara sistem kliring antarbank untuk jenis alat-alat pembayaran tertentu. Bank sentral juga adalah satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran tunai seperti uang rupiah. BI juga berhak mencabut, menarik hingga memusnahkan uang rupiah yang sudah tak berlaku dari peredaran.
    Berbekal kewenangan itu, BI pun menetapkan sejumlah kebijakan dari komponen SPN ini. Misalnya, alat pembayaran apa yang boleh dipergunakan di Indonesia. BI juga menentukan standar alat-alat pembayaran tadi serta pihak-pihak yang dapat menerbitkan dan/atau memproses alat-alat pembayaran tersebut. BI juga berhak menetapkan lembaga-lembaga yang dapat menyelenggarakan sistem pembayaran. Ambil contoh, sistem kliring atau transfer dana, baik suatu sistem utuh atau hanya bagian dari sistem saja. Bank sentral juga memiliki kewenangan menunjuk lembaga yang bisa menyelenggarakan sistem settlement. Pada akhirnya BI juga mesti menetapkan kebijakan terkait pengendalian risiko, efisiensi serta tata kelola (governance) SPN.
    Di sisi alat pembayaran tunai, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran. Terkait dengan peran BI dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar (clean money policy). Untuk mewujudkan clean money policy tersebut, pengelolaan pengedaran uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilakukan mulai dari pengeluaran uang, pengedaran uang, pencabutan dan penarikan uang sampai dengan pemusnahan uang.
    Sebelum melakukan pengeluaran uang Rupiah, terlebih dahulu dilakukan perencanaan agar uang yang dikeluarkan memiliki kualitas yang baik sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Perencanaan yang dilakukan Bank Indonesia meliputi perencanaan pengeluaran emisi baru dengan mempertimbangkan tingkat pemalsuan, nilai intrinsik serta masa edar uang. Selain itu dilakukan pula perencanaan terhadap jumlah serta komposisi pecahan uang yang akan dicetak selama satu tahun kedepan. Berdasarkan perencanaan tersebut kemudian dilakukan pengadaan uang baik untuk pengeluaran uang emisi baru maupun pencetakan rutin terhadap uang emisi lama yang telah dikeluarkan.
    Uang Rupiah yang telah dikeluarkan tadi kemudian didistribusikan atau diedarkan di seluruh wilayah melalui Kantor Bank Indonesia. Kebutuhan uang Rupiah di setiap kantor Bank Indonesia didasarkan pada jumlah persediaan, keperluan pembayaran, penukaran dan penggantian uang selama jangka waktu tertentu. Kegitan distribusi dilakukan melalui sarana angkutan darat, laut dan udara. Untuk menjamin keamanan jalur distribusi senantiasa dilakukan baik melalui pengawalan yang memadai maupun dengan peningkatan sarana sistem monitoring.
    Kegiatan pengedaran uang juga dilakukan melalui pelayanan kas kepada bank umum maupun masyarakat umum. Layanan kas kepada bank umum dilakukan melalui penerimaan setoran dan pembayaran uang Rupiah. Sedangkan kepada masyarakat dilakukan melalui penukaran secara langsung melalui loket-loket penukaran di seluruh kantor Bank Indonesia atau melalui kerjasama dengan perusahaan yang menyediakan jasa penukaran uang kecil.
    Lebih lanjut, kegiatan pengelolaan uang Rupiah yang dilakukan Bank Indonesia adalah pencabutan uang terhadap suatu pecahan dengan tahun emisi tertentu yang tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Pencabutan uang dari peredaran dimaksudkan untuk mencegah dan meminimalisasi peredaran uang palsu serta menyederhanakan komposisi dan emisi pecahan. Uang Rupiah yang dicabut tersebut dapat ditarik dengan cara menukarkan ke Bank Indonesia atau pihak lain yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia.
    Sementara itu untuk menjaga menjaga kualitas uang Rupiah dalam kondisi yang layak edar di masyarakat, Bank Indonesia melakukan kegiatan pemusnahan uang. Uang yang dimusnahkan tersebut adalah uang yang sudah dicabut dan ditarik dari peredaran, uang hasil cetak kurang sempurna dan uang yang sudah tidak layak edar. Kegiatan pemusnahan uang diatur melalui prosedur dan dilaksanakan oleh jasa pihak ketiga yang dengan pengawasan oleh tim Bank Indonesia (BI).
    Dewan Gubernur BI
    Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputi Gubernur. Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur selama-lamanya lima tahun, dan mereka hanya dapat dipilih untuk sebanyak-banyaknya dua kali masa tugas.
    Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Gubernur
    Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sementara Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau melakukan tindak pidana kejahatan.
    Pengambilan Keputusan
    Sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi, Rapat Dewan Gubernur (RDG) diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter, serta sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain yang bersifat prinsipil dan strategis. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Dewan Gubernur, atas dasar prinsip musyawarah demi mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir.

  47. PROSEDUR KREDIT BANK UMUM

    Bagi bank umum, penyaluran kredit adalah merupakan salah satu kegiatan yang utama. Di samping itu penyaluran kredit juga sekaligus merupakan kegiatan yang paling besar risikonya. Untuk mengurangi besarnya risiko tersebut itulah maka sebelum pemberian kredit diputuskan, bank perlu terlebih dahulu melakukan analisis terhadap setiap permohonan kredit, sehingga didapatkan gambaran tentang kemampuan dan kesanggupan calon debitur dalam pengembalikan kredit sesuai yang diperjanjikan. Untuk keperluan itu maka ditetapkanlah beberapa keterangan yang diperlukan oleh bank dan harus dipersiapkan oleh calon debitur, berikut prosedur pengajuan kreditnya adalah sebagai berikut :
    a. Mengisi formulir aplikasi (permohonan kredit, data dan informasi perusahaan)
    b. Melengkapi persyaratan formulir permohonan kredit dengan dokumen dokumen (data historis perusahaan, data proyeksi dan data jaminan)
    c. Analisis Kelayakan Kredit Analisis kelayakan kredit, yang sekurang-kurangnya akan mencakup 5 (lima) hal utama, yaitu :
    Watak calon debitur ( Character),
    Obyek analisis adalah sifat-sifat positif calon debitur (perusahaan/proyek) yang tercermin dari kemauan (willingness)dan bertanggung jawab atas kewajibannya. Sifat-sifat tersebut adalah integrasi antara keterbukaan, kejujuran, kemauan keras, tanggung jawab, bermoral baik, tekun, tidak berjudi, hemat/efisien,sabar, konsultatif, kooperatif dan sebagainya.
    Kemampuan calon debitur ( Capacity),
    Obyek analisis adalah kemampuan manajemen mengkoordinasikan faktor-faktor sumber daya, memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, dan menghasilkan pendapatan. Dalam cakupan kemampuan calon debitur adalah kemampuan untuk mengkalkulasikan atau menghitung penghasilan sebagai gambaran untuk menilai kemampuannya melunasi hutangnya.
    Modal calon debitur (Capital),
    Menganalisis modal yang dimiliki calon debitur, sehingga dapat memperoleh gambaran struktur modalnya dan dengan demikian dapat dinilai pula besar kecilnya tanggung jawab calon debitur (risikonya). Modal terdiri modal saham, pinjaman bank, dan pinjaman dari pihak ketiga lainnya. Hal ini dapat dilihat dari neraca, dan bukti-bukti akuntasi perusahaan.
    Agunan/jaminan (Collateral),
    Analisis terhadap jaminan kredit adalah untuk meyakinkan bank atas kesanggupan debitur dalam melunasi kewajibannya. Jaminan dapat berupa jaminan pokok yaitu suatu jaminan yang dibiayai dengan kredit dan jaminan tambahan yang merupakan jaminan selain jaminan pokok.
    Kondisi perekonomian/keuangan (Condition).
    Analisis ini merupakan analisis terhadap suatu keadaan/kondisi perkembangan ekonomi, moneter, keuangan, perbankan baik tingkat nasional maupun internasional, yang dapat diantisipasi dampaknya terhadap kegiatan usaha debitur.

    BANK SENTRAL

    Pada umumnya bank sentral dipengaruhi oleh tujuan,tugas dan kewenangannya, ketiga hal tersebut akan menentukan tingkat kredibilitas bank sentral, salah satu output utama dari sebuah bank sentral adalah kebijakan moneter .Agar kebijakan moneter yang ditetapkan dapat kredibel,menurut Deane dan pringle (1995) diperlukan 5 landasan kerja kebijakan bank sentral.
    Tiga landasan yang berada dalam lingkup bank sentral :
    1. Bank sentral memerlukan pernyataan yang tegas mengenai tujuannya “clear objective”.
    2. Diperlukan adanya suatu pernyataan/tugas yang jelas mengenai hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya”clear task”
    3. Bank sentral harus di berikan alat atau instrumen untuk melaksankan pekerjaanya.
    Dua landasan yang berada di luar lingkup bank sentral :
    1. Pemerintah harus tetap hati-hati terhadap pengeluaran yang di biayai dari pinjaman.
    2. Pemerintah dan Bank sentral perlu menyadari adanya batasan dari ruang lingkup untuk kebijakan moneter, artinya kebijakan moneter tidak terlalu diharapkan untuk meniadakan fluktuasi sikliksl dalam perekonomian.
    Tugas Bank Sentral :
    1. Bidang moneter (monetary). Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
    2. Bidang pengawasan (supervisory). Mengatur dan mengawasi bank.
    3. Bidang system pembayaran (payment). Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran.
    4. Bidang operasi internal (internal operations)
    Kewenangan Bank Sentral
    Bank sentral terdiri dari dua level/aras kewenangan yaitu aras kewenangan tertinggi dan aras di bawah badan yang mempunyai kewenangan tertinggi dalam membuat kebijakan decision making body .
    Pada aras tertinggi,unit organisasi bank sentral dapat terdiri dari satu,dua atau tiga badan, yaitu:
    1. Badan pembuat kebijakan (policy making body )
    2. Badan pelaksana kebijakan (executive body)
    3. Badan pengawas (supervisory body)
    Bank sentral yang memiliki wewenang tertinggi dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok:
    1. Bank sentral yang wewenang membuat kebijakan dan wewenang melaksanakan kebijakan berada pada satu badan, misalnya, Federal Reserve System Of The United States dan Bank Of England.
    2. Bank sentral yang wewenang membuat kebijakan dan wewenang melaksanakan kebijakan berada pada dua badan yang terpisah, misalnya, Bank Of Japan, Deutshce Bundesbank dan Bank of Italy.
    3. Bank sentral yang wewenang membuat kebijakan, wewenang melaksanakan kebijakan dan mengawasi kebijakan berada pada tiga badan yang terpisah, misalnya, Bank Of France,the National Bank of Belgium dan the National Bank of Switzerland.

  48. NPM : 093401025
    Ekonomi Pembangunan

    PROSEDUR KREDIT BANK UMUM

    Bagi bank umum, penyaluran kredit adalah merupakan salah satu kegiatan yang utama. Di samping itu penyaluran kredit juga sekaligus merupakan kegiatan yang paling besar risikonya. Untuk mengurangi besarnya risiko tersebut itulah maka sebelum pemberian kredit diputuskan, bank perlu terlebih dahulu melakukan analisis terhadap setiap permohonan kredit, sehingga didapatkan gambaran tentang kemampuan dan kesanggupan calon debitur dalam pengembalikan kredit sesuai yang diperjanjikan. Untuk keperluan itu maka ditetapkanlah beberapa keterangan yang diperlukan oleh bank dan harus dipersiapkan oleh calon debitur, berikut prosedur pengajuan kreditnya adalah sebagai berikut :
    a. Mengisi formulir aplikasi (permohonan kredit, data dan informasi perusahaan)
    b. Melengkapi persyaratan formulir permohonan kredit dengan dokumen dokumen (data historis perusahaan, data proyeksi dan data jaminan)
    c. Analisis Kelayakan Kredit Analisis kelayakan kredit, yang sekurang-kurangnya akan mencakup 5 (lima) hal utama, yaitu :
    Watak calon debitur ( Character),
    Obyek analisis adalah sifat-sifat positif calon debitur (perusahaan/proyek) yang tercermin dari kemauan (willingness)dan bertanggung jawab atas kewajibannya. Sifat-sifat tersebut adalah integrasi antara keterbukaan, kejujuran, kemauan keras, tanggung jawab, bermoral baik, tekun, tidak berjudi, hemat/efisien,sabar, konsultatif, kooperatif dan sebagainya.
    Kemampuan calon debitur ( Capacity),
    Obyek analisis adalah kemampuan manajemen mengkoordinasikan faktor-faktor sumber daya, memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, dan menghasilkan pendapatan. Dalam cakupan kemampuan calon debitur adalah kemampuan untuk mengkalkulasikan atau menghitung penghasilan sebagai gambaran untuk menilai kemampuannya melunasi hutangnya.
    Modal calon debitur (Capital),
    Menganalisis modal yang dimiliki calon debitur, sehingga dapat memperoleh gambaran struktur modalnya dan dengan demikian dapat dinilai pula besar kecilnya tanggung jawab calon debitur (risikonya). Modal terdiri modal saham, pinjaman bank, dan pinjaman dari pihak ketiga lainnya. Hal ini dapat dilihat dari neraca, dan bukti-bukti akuntasi perusahaan.
    Agunan/jaminan (Collateral),
    Analisis terhadap jaminan kredit adalah untuk meyakinkan bank atas kesanggupan debitur dalam melunasi kewajibannya. Jaminan dapat berupa jaminan pokok yaitu suatu jaminan yang dibiayai dengan kredit dan jaminan tambahan yang merupakan jaminan selain jaminan pokok.
    Kondisi perekonomian/keuangan (Condition).
    Analisis ini merupakan analisis terhadap suatu keadaan/kondisi perkembangan ekonomi, moneter, keuangan, perbankan baik tingkat nasional maupun internasional, yang dapat diantisipasi dampaknya terhadap kegiatan usaha debitur.

    BANK SENTRAL

    Pada umumnya bank sentral dipengaruhi oleh tujuan,tugas dan kewenangannya, ketiga hal tersebut akan menentukan tingkat kredibilitas bank sentral, salah satu output utama dari sebuah bank sentral adalah kebijakan moneter .Agar kebijakan moneter yang ditetapkan dapat kredibel,menurut Deane dan pringle (1995) diperlukan 5 landasan kerja kebijakan bank sentral.
    Tiga landasan yang berada dalam lingkup bank sentral :
    1. Bank sentral memerlukan pernyataan yang tegas mengenai tujuannya “clear objective”.
    2. Diperlukan adanya suatu pernyataan/tugas yang jelas mengenai hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya”clear task”
    3. Bank sentral harus di berikan alat atau instrumen untuk melaksankan pekerjaanya.
    Dua landasan yang berada di luar lingkup bank sentral :
    1. Pemerintah harus tetap hati-hati terhadap pengeluaran yang di biayai dari pinjaman.
    2. Pemerintah dan Bank sentral perlu menyadari adanya batasan dari ruang lingkup untuk kebijakan moneter, artinya kebijakan moneter tidak terlalu diharapkan untuk meniadakan fluktuasi sikliksl dalam perekonomian.
    Tugas Bank Sentral :
    1. Bidang moneter (monetary). Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
    2. Bidang pengawasan (supervisory). Mengatur dan mengawasi bank.
    3. Bidang system pembayaran (payment). Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran.
    4. Bidang operasi internal (internal operations)
    Kewenangan Bank Sentral
    Bank sentral terdiri dari dua level/aras kewenangan yaitu aras kewenangan tertinggi dan aras di bawah badan yang mempunyai kewenangan tertinggi dalam membuat kebijakan decision making body .
    Pada aras tertinggi,unit organisasi bank sentral dapat terdiri dari satu,dua atau tiga badan, yaitu:
    1. Badan pembuat kebijakan (policy making body )
    2. Badan pelaksana kebijakan (executive body)
    3. Badan pengawas (supervisory body)
    Bank sentral yang memiliki wewenang tertinggi dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok:
    1. Bank sentral yang wewenang membuat kebijakan dan wewenang melaksanakan kebijakan berada pada satu badan, misalnya, Federal Reserve System Of The United States dan Bank Of England.
    2. Bank sentral yang wewenang membuat kebijakan dan wewenang melaksanakan kebijakan berada pada dua badan yang terpisah, misalnya, Bank Of Japan, Deutshce Bundesbank dan Bank of Italy.
    3. Bank sentral yang wewenang membuat kebijakan, wewenang melaksanakan kebijakan dan mengawasi kebijakan berada pada tiga badan yang terpisah, misalnya, Bank Of France,the National Bank of Belgium dan the National Bank of Switzerland.

  49. Nama : Mimin
    NIM : 0601024
    Jurusan : PAI / PGRA
    Tingkat/Smt : IV / 7
    Tugas : Ekonomi Syari’ah

    Ilmu ekonomi lahir sebagai sebuah disiplin ilmiah setelah berpisahnya aktifitas produksi dan konsumsi. Ekonomi merupakan aktifitas yang boleh dikatakan sama halnya dengan keberadaan manusia di muka bumi ini, sehingga kemudian timbul motif ekonomi, yaitu keinginan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
    Prinsip ekonomi adalah langkah yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal. Sedangkan sistem ekonomi ada berbagai macam, di antaranya:

    Prinsip sistem ekonomi Islam adalah:
    – Kebebasan individu.
    – Hak terhadap harta.
    – Ketidaksamaan ekonomi dalam batasan.
    – Kesamaan sosial.
    – Keselamatan sosial.
    – Larangan menumpuk kekayaan.
    – Larangan terhadap institusi anti-sosial.
    – Kebajikan individu dalam masyarakat.

    Prinsip ekonomi liberal adalah:
    – Kebebasan memiliki harta secara persendirian.
    – Kebebasan ekonomi dan persaingan bebas.
    – Ketidaksamaan ekonomi.

    Prinsip ekonomi sosialis adalah:
    – Hak milik atas alat-alat produksi oleh koperasi-koperasi serikat pekerja, badan hukum dan masyarakat yang lain. Pemerintah menguasai alat-alat produk yang vital.
    – Proses ekonomi berjalan atas dasar mekanisme pasar.
    – Perencanaan ekonomi sebagai pengaruh dan pendorong dengan usaha menyesuaikan kebutuhan individual dengan kebutuhan masyarakat.
    Indonesia memiliki sistem ekonomi sendiri, yaitu sistem demokrasi ekonomi, yang prinsip-prinsip dasarnya tercantum dalam UUD’45 pasal 33.

    * Asumsi dasar / norma pokok maupun aturan main dalam proses ataupun interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan. Dalam sistem ekonomi Islam asumsi dasarnya adalah syari’ah Islam, diberlakukan secara menyeluruh baik terhadap individu, keluarga, kelompok masyarakat, usahawan maupun penguasa/pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan jasmaniah maupun rohaniah.
    * Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam.
    * Motif ekonomi Islam adalah mencari keberuntungan di dunia dan di akhirat selaku khalifatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas.

    Islam mengambil suatu kaidah terbaik antara kedua pandangan yang ekstrim (kapitalis dan komunis) dan mencoba untuk membentuk keseimbangan di antara keduanya (kebendaan dan rohaniah). Keberhasilan sistem ekonomi Islam tergantung kepada sejauh mana penyesuaian yang dapat dilakukan di antara keperluan kebendaan dan keperluan rohani / etika yang diperlukan manusia. Sumber pedoman ekonomi Islam adalah al-Qur’an dan sunnah Rasul, yaitu dalam:
    – Qs.al-Ahzab:72 (Manusia sebagai makhluk pengemban amanat Allah).
    – Qs.Hud:61 (Untuk memakmurkan kehidupan di bumi).
    – Qs.al-Baqarah:30 (Tentang kedudukan terhormat sebagai khalifah Allah di bumi).

  50. Nama : Tian Tristian
    NPM : 083404026
    Jurusan : PERBANKAN
    Tugas : Bisnis Internasional
    PENGERTIAN FOREIGN EXCHANGE
    Forex (Foreign Exchange) atau Valuta Asing adalah pasar mata uang yang merupakan pasar derifatif terbesar di dunia. Perdagangan ini diawali pada tahun 1971 berdasarkan perjanjian Bretton Woods yang menetapkan perubahan nilai mata uang suatu negara dari kurs tetap menjadi kurs mengambang yang nilainya ditentukan oleh pasar. Definisi sederhana dari forex adalah perubahan nilai dari satu mata uang ke mata uang lainnya.
    Bursa valuta asing (Inggris foreign exchange market, forex) atau disingkat bursa valas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan.
    Faktor utama yang mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara adalah neraca perdagangan, kondisi ekonomi, faktor politik dan implikasi yang disebabkan oleh hasil analisa secara grafik maupun psikologis pasar. Pasang surut aliran modal antar negara atau yang dikenal dengan Purchasing Power Parity (PPP) adalah faktor utama yang menentukan momentum pasar. Kekuatan ekonomi fundamental seperti tingkat inflasi dan suku bunga adalah contoh dua faktor yang mempengaruhi harga mata uang. Hal ini dilakukan dalam dua cara: kontrol dan intervensi.
    Karakteristik perdagangan valuta asing
    Tidak ada suatu keseragaman dalam pasar valuta asing. Dengan adanya transaksi diluar bursa perdagangan (over the counter) sebagai pasar tradisional dari perdagangan valuta asing, banyak sekali pasar valuta asing yang saling berhubungan satu sama lainnya dimana mata uang yang berbeda diperdagangkan, sehingga secara tidak langsung artinya bahwa “tidak ada kurs tunggal mata uang dollar melainkan kurs yang berbeda-beda tergantung pada bank mana atau pelaku pasar mana yang bertransaksi”. Namun dalam prakteknya perbedaan tersebut seringkali sangat tipis.
    PELAKU PASAR VALUTA ASING / FOREX
    • Bank sentral setiap negara
    • Bank komersial
    • Bank devisa
    • lembaga Investasi
    • Institusi keuangan non Blok
    • Eksportir dan Importir

    Proses transaksi
    Di bursa valas (valuta asing) ini orang dapat membeli ataupun menjual mata uang yang diperdagangkan. Secara obyektif adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari posisi transaksi yang anda lakukan. Di Bursa valas dikenal istilah Lot dan Pip. 1 Lot nilainya adalah $1000 dan 1 pip nilainya adalah $10. Sedangkan nilai dolar di bursa valas berbeda dengan nilai dolar yang kita kenal di bank-bank. Nilai dolar di bursa valas sangat bervariasi, 6000/8000 dan 10.000 rupiah.
    Transaksi di valuta asing dapat dilakukan dengan cara dua arah dalam mengambil keuntungannya. Seseorang dapat membeli dahulu (open buy), lalu ditutup dengan menjual (sell) ataupun sebaliknya, melakukan penjualan dahulu, lalu ditutup dengan membeli.
    Rangkuman
    Valuta Asing adalah pasar mata uang yang merupakan pasar derifatif terbesar di dunia. Pasar ini bergerak dalam perdagangan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainya. Perdagangan ini diawali pada tahun 1971 berdasarkan perjanjian Bretton Woods yang menetapkan perubahan nilai mata uang suatu negara dari kurs tetap menjadi kurs mengambang yang nilainya ditentukan oleh pasar. Selama ini yang menjadi acuan mata uang yang diperdagangkan adalah dollar Amerika sebab mata uang tersebut adalah mata uang global. Para pelaku jual beli mata uang tersebut bertujua untuk memperoleh keuntungan secara cepat, tanpa melakukan proses yang membutuhkan tenaga ekstra hanya tinggal memprediksi mata uang yang dibeli atau dijual apakah akn mengalami kenaikan atau penurunan.
    Perdagangan ini diawali pada tahun 1971 berdasarkan perjanjian Bretton Woods yang menetapkan perubahan nilai mata uang suatu negara dari kurs tetap menjadi kurs mengambang yang nilainya ditentukan oleh pasar. Tetapi dalam perdagangan pasar valuta asing sangat ditentukan oleh Faktor utama yang mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara yaitu neraca perdagangan, kondisi ekonomi, faktor politik dan implikasi yang disebabkan oleh hasil analisa secara grafik maupun psikologis pasar. Adapun pasang surut aliran modal antar negara atau yang dikenal dengan Purchasing Power Parity (PPP) adalah faktor utama yang menentukan momentum pasar, akan tetapi kekuatan ekonomi fundamental seperti tingkat inflasi dan suku bunga adalah contoh dua faktor yang mempengaruhi harga mata uang.

  51. Nama : Icha Gustina Guntari
    NPM : 083404044
    Mata Kuliah : Bisnis Internasional
    Kelas : Manajemen Keuangan dan Perbankan

    Kesimpulan Tentang Valuta Asing

    PENGERTIAN FOREIGN EXCHANGE

    Forex (Foreign Exchange) atau Valuta Asing adalah pasar mata uang yang merupakan pasar derifatif terbesar di dunia. Perdagangan ini diawali pada tahun 1971 berdasarkan perjanjian Bretton Woods yang menetapkan perubahan nilai mata uang suatu negara dari kurs tetap menjadi kurs mengambang yang nilainya ditentukan oleh pasar.

    Definisi sederhana dari forex adalah perubahan nilai dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Besarnya transaksi pasar valuta asing berdasarkan survey yang dilakukan oleh Bank of International Settlements (BIS) adalah US$ 80 juta per hari pada tahun 1980 dan saat ini meningkat menjadi US$ 1.5 triliun per hari, dimana lebih dari 50% dari jumlah tersebut ditransaksikan di pasar London.
    Apa definisi kebijakan valuta asing konservatif? valuta asing pemerintah cenderung mengambil langkah yang lerbih berhati-hati, untuk menghindari akibat yang tidak terkendali atas gejolak naik turunnya nilai tukar mata uang asing.
    Misalnya Pemerintah Indonesia menetapkan kurs dolar Amerika sebesar Rp 9.000,00. Hal ini lebih hati-hati ketimbang membiarkan kurs bergerak sesuai mekanisme pasar.
    PELAKU PASAR VALUTA ASING / FOREX
    1. Bank Sentral setiap Negara
    2. Bank Komersial
    3. Bank Devisa
    4. Lembaga Investasi
    5. Institusi Keuangan Non Bank
    6. Eksportir dan Importir
    FAKTOR PENGGERAK PASAR VALUTA ASING
    Faktor utama yang mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara adalah neraca perdagangan, kondisi ekonomi, faktor politik dan implikasi yang disebabkan oleh hasil analisa secara grafik maupun psikologis pasar. Pasang surut aliran modal antar negara atau yang dikenal dengan Purchasing Power Parity (PPP) adalah faktor utama yang menentukan momentum pasar. Kekuatan ekonomi fundamental seperti tingkat inflasi dan suku bunga adalah contoh dua faktor yang mempengaruhi harga mata uang. Hal ini dilakukan dalam dua cara: kontrol dan intervensi.

    Kontrol, membatasi warga negaranya untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek negatif terhadap nilai tukar (seperti mengirim uang ke negara lain). Intervensi dengan merubah tingkat suku bunga untuk menjadikannya kurang menarik bagi orang asing, atau membeli/ menjual mata uangnya untuk menaikkan/ menurunkan nilai pasarnya.

    Jika kondisi ekonomi tersebut berubah maka akan menyebabkan perubahan yang dramatis terhadap nilai mata uang suatu negara. Hal ini menunjukkan bahwa konsep dasar dari pergerakan mata uang adalah untuk mengantisipasi suatu kondisi ekonomi.

    Pergerakan nilai mata uang juga dipengaruhi oleh hasil analisa teknikal/ grafik yang dilakukan oleh para manager keuangan/ manager investasi. Dalam hal ini prilaku pasar menjadi lebih bersifat teknikal dan reaksi dari para manager seringkali serupa dan mudah ditebak.

    KONDISI & PERSYARATAN TRADING VALUTA ASING
    1. Trading Hours : Senin 06.30 – Sabtu dinihari 04.30 (winter) dan 03.30 (summer)
    2. Month of Contract : SPOT
    3. Final Trading day : No Limit
    4. Contract Retail : US$ 100,000
    5. Warranty Fund/ Lot : US$ 1,000
    6. Commission/ Lot : US$ 50
    7. Minimum Spread : 8 point
    8. Maximum Lot/ DQ : 30 Lot
    9. Rate IDR : IDR 6000, 8000, 10.000 dan kurs mengambang (Floating Rate)
    Definisi Efisiensi Pasar : efisiensi yang digunakan dalam pasar keuangan mencakup efisiensi alokatif, efisiensi operasional, dan efisiensi penentuan harga. Efisiensi alokatif (allocational efficiency) adalah alokasi sumber daya yang telah berada dalam kondisi yang optimal, dan perubahan lanjut dari alokasi sumber daya tersebut tidak akan memperbaiki kesejahteraan pelaku ekonomi.
    Efisiensi operasional (operational effiency) menekankan bahwa efisiensi dicapai bila transaksi dilakukan dengan biaya transaksi yang minimum. Efisiensi penentuan harga (pricing efficiency) memperhatikan apakah harga suatu aset sama dengan nilai ekonomi instrinsiknya.
    Efisiensi informasi (informational efficiency) adalah efisiensi yang tergantung dari kecepatan informasi untuk diproses dan akurasi informasi untuk disampaikan.
    Forex Trading atau yang lebih dikenal dengan Bursa Valas (Valuta Asing) merupakan suatu jenis perdagangan/transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Mengingat tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga yang tinggi, Forex trading telah menjadi alternatif yang paling populer karena ROI (Return Of Investment atau kembalinya nilai investasi yang telah kita tanam) serta profit yang akan didapat bisa melebihi rata-rata perdagangan pada umumnya (biasanya rata-rata return berkisar lebih dari 5% – 10% per bulannya, bahkan bisa mencapai lebih dari 100% per bulannya untuk professional trader).
    Akibat pergerakan yang cepat tersebut, maka trading valas/forex trading juga beresiko tinggi apabila anda tidak mempunyai pengetahuan yang cukup serta pengaturan manajemen keuangan dengan baik. Investasi perdagangan valas (forex trading) online, memberikan alternatif income yang menjanjikan.
    • Mempunyai skala global yaitu mengikuti kemajuan teknologi.
    • Mudah karena bisa dilakukan langsung via Internet menggunakan komputer
    • Murah karena modal minimal tidak sampai puluhan juta rupiah
    • Fleksibel karena dimanapun anda berada asal terhubung ke jaringan anda bisa berbisnis
    • Unik karena banyak dari masyarakat kita yang belum mengetahuinya sehingga mempunyai prospek yang bagus.
    Mata uang apa yang diperdagangkan?
    Yaitu semua mata uang dunia yang memiliki daya jual tinggi. Contoh: USDollar, Yen, Euro, Franc, Poundsterling (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF) dan lain-lain.
    Bagaimana proses transaksinya?
    Apa itu Beli/Jual : Dalam bursa valuta asing ini? Di bursa valas ini anda dapat membeli ataupun menjual mata uang yang diperdagangkan. Secara obyektif adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari posisi transaksi yang anda lakukan.
    Contoh: jika anda membeli (BUY/Offer/Long) suatu mata uang dan pergerakan harga mata uang tesebut menunjukkan grafik kenaikan yang signifikan, maka anda dapat mengambil keuntungan dari perbedaan harga tersebut dengan menutup posisi beli anda, begitu pula sebaliknya apabila anda melakukan menjual (SELL/Bid/Short) dan kemudian pergerakan harga mata uang tersebut mengalami grafik penurunan, maka anda juga dapat mengambil keuntungan dengan menutup posisi jual anda tersebut.

    Apakah di FOREX itu “Two Ways Opportunities?
    Ya! Transaksi di FOREX dapat dilakukan dengan cara 2 arah dalam mengambil keuntungannya. BUY (beli) dahulu, lalu ditutup dengan take profit SELL Liquid (jual) ataupun sebaliknya melakukan SELL (jual) dahulu, lalu ditutup dengan take profit BUY Liquid (beli).
    Bagaimana cara menghitung hasil transaksi saya di FOREX?
    Berikut adalah caranya: Untuk FOREX yang terhadap USDollar tersebut ada 2 macam jenis currency utama yaitu Direct dan Indirect
    Berapakah modal yang dibutuhkan untuk bisa trading FOREX?
    Deposit minimum yang bisa anda masukkan adalah $1, namun begitu tidak ada keharusan untuk deposit uang sejumlah tertentu agar bisa memulai live trading (Modal BEBAS), dan bila anda tidak mempunyai modal sama sekali tetapi masih ingin mencoba, maka anda akan diberikan secara cuma-cuma extra modal sebesar US$5 ketika membuka account (GRATIS dan bukan simulasi), dan profit yang anda dapat juga akan masuk ke kantong (account) anda secara penuh, sedangkan kalau loss maka anda juga tidak beresiko apa-apa. Anda juga bisa membuka Real Live Trading jenis Mini Forex dengan modal deposit awal yang dianjurkan sebesar US$500 ataupun Regular Forex dengan modal deposit awal sebesar US$5000.
    Bagaimana cara bertransaksinya dan dimana?
    Segala transaksi FOREX anda dilakukan oleh anda sendiri secara online via internet (bisa di rumah, warnet, hotel, cafe, dll) dengan melalui software online trading yaitu Streamster.
    Informasi untuk memperoleh laba, dalam peluang memperoleh laba, investor membandingkan harga aset aktual dengan harga ekulibriumnya yang dihitung dengan menggunakan informasi yang secara umum tersedia. Bila harga aset aktual menyimpang dengan harga ekuilibriumnya, para investor dengan cepat memproses informasi dan dan melakukan transaksi yang dianggapnya sesuai.
    Akibat adanya motif memperoleh laba, harga aset aktual menyesuaikan sedemikian rupa sehingga harga ekuilibrium tercapai.
    Menurut Fama (1965) mendeskripsikan pasar yang efisien terdiri atas sejumlah pelaku yang rasional dan aktif selalu mengejar laba maksimal, bersaing satu sama lain dalam memprediksi nilai pasar dari suatu surat berharga di masa mendatang, dan dimana informasi saat ini yang penting tersedia hampir secara bebas bagi semua pelaku pasar. Dengan kata lain bila harga aset tanda alokasi sumber daya, maka harga tersebut harus memproses dan mentransfer semua informasi yang relevan mengenai perkembangan pasar di masa mendatang bagi penyuplai dan peminta aset tersebut. Oleh karena itu, pasar dikatakan efisien bila harga pasar betul-betul segera merefleksikan semua informasi yang relevan. Secara teknis dikatakan bahwa dalam kondisi efisiensi, nilai harapan atas laba berlebih sama dengan nol.

    Menguji dalil ini adalah sama dengan mengamati apakah investor secara efisien memasang laba aktualnya ekuivalen dengan nilai ekuilibriumnya. Dalam uji empirik diperlukan memahami bagaimana harapan dibentuk. Suatu harapan rasional berarti tidak ada kesalahan yang sistematik dalam peramalan. Implikasinya perubahan harga harus random (acak) dalam arti perubahan tersebut tidak dapat diprediksi berdasarkan kenyataan masa lalu.
    The Fei Ming (2001: 36-37) mengatakan efisiensi pasar valas didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana harga yang diperdagangkan mencerminkan suatu keadaan dimana harga yang diperdagangkan mencerminkan keseluruhan informasi yang relevan. Oleh karena harga sekarang telah mencerminkan data informasi dimasa lampau, maka perubahan harga tidak akan membentuk pola-pola tertentu tetapi mengikuti pola random walk. Pola random walk adalah perubahan nilai yang bersifat independent, dimana perubahan harga di masa lalu tidak dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan harga di masa depan.

    Jenis Efisiensi Pasar Valas tiga jenis efisiensi pasar secara umum :
    a. Bentuk Lemah (Weakly Efficient Market)
    Bentuk Lemah (Weakly Efficient Market) dimana harga saat ini telah memasukkan semua informasi perdagangan dan harga di masa lalu. Artinya kurs spot saat ini merupakan alat prediksi terbaik bagi kurs spot di masa mendatang.
    b. Bentuk semi kuat (semi-Strong Efficient Market)
    Bentuk semi kuat (semi-Strong Efficient Market) dimana informasi yang tercermin dalam kurs valas spot lebih dari sekedar sejarah kurs, namun juga mencerminkan semua informasi yang tersedia secara umum
    c. Bentuk kuat (Strongly Efficient Market)
    Bentuk kuat (Strongly Efficient Market) dimana harga mencerminkan semua informasi yang kemungkinan semua dapat diketahui. Oleh karena itu, bagi analis investasi dan insiders lain mungkin saja memperoleh keuntungan rata-rata secara konsisten. Kendati demikian, bentuk kuat dari hipotesis efisiensi pasar tidak mungkin dipertahankan karena intervensi dari bank sentral dalam pasar valas.
    Forex Trading atau yang lebih dikenal dengan Bursa Valas (Valuta Asing) merupakan suatu jenis perdagangan/transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Mengingat tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga yang tinggi, Forex trading telah menjadi alternatif yang paling populer karena ROI (Return Of Investment atau kembalinya nilai investasi yang telah kita tanam) serta profit yang akan didapat bisa melebihi rata-rata perdagangan pada umumnya (biasanya rata-rata return berkisar lebih dari 5% – 10% per bulannya, bahkan bisa mencapai lebih dari 100% per bulannya untuk professional trader).

    Akibat pergerakan yang cepat tersebut, maka trading valas/forex trading juga beresiko tinggi apabila anda tidak mempunyai pengetahuan yang cukup serta pengaturan manajemen keuangan dengan baik. Investasi perdagangan valas (forex trading) online, memberikan alternatif income yang menjanjikan.
    • Mempunyai skala global yaitu mengikuti kemajuan teknologi.
    • Mudah karena bisa dilakukan langsung via Internet menggunakan komputer
    • Murah karena modal minimal tidak sampai puluhan juta rupiah
    • Fleksibel karena dimanapun anda berada asal terhubung ke jaringan anda bisa berbisnis
    • Unik karena banyak dari masyarakat kita yang belum mengetahuinya sehingga mempunyai prospek yang bagus.
    Bagaimana proses transaksinya?
    Apa itu Beli/Jual� dalam bursa valuta asing ini? Di bursa valas ini anda dapat membeli ataupun menjual mata uang yang diperdagangkan. Secara obyektif adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari posisi transaksi yang anda lakukan.
    Contoh: jika anda membeli (BUY/Offer/Long) suatu mata uang dan pergerakan harga mata uang tesebut menunjukkan grafik kenaikan yang signifikan, maka anda dapat mengambil keuntungan dari perbedaan harga tersebut dengan menutup posisi beli anda, begitu pula sebaliknya apabila anda melakukan menjual (SELL/Bid/Short) dan kemudian pergerakan harga mata uang tersebut mengalami grafik penurunan, maka anda juga dapat mengambil keuntungan dengan menutup posisi jual anda tersebut.

    Apakah di FOREX itu “Two Ways Opportunities?
    Ya! Transaksi di FOREX dapat dilakukan dengan cara 2 arah dalam mengambil keuntungannya. BUY (beli) dahulu, lalu ditutup dengan take profit SELL Liquid (jual) ataupun sebaliknya melakukan SELL (jual) dahulu, lalu ditutup dengan take profit BUY Liquid (beli).
    Bagaimana cara menghitung hasil transaksi saya di FOREX?
    Berikut adalah caranya: Untuk FOREX yang terhadap USDollar tersebut ada 2 macam jenis currency utama yaitu Direct dan Indirect
    Dan untuk perhitungannya: Semisal kita memulai trading Forex ini dengan modal awal sebesar US$5000 (account regular), kemudian cara hitungan transaksi kita adalah:
    Berapakah modal yang dibutuhkan untuk bisa trading FOREX?
    Deposit minimum yang bisa anda masukkan adalah $1, namun begitu tidak ada keharusan untuk deposit uang sejumlah tertentu agar bisa memulai live trading (Modal BEBAS), dan bila anda tidak mempunyai modal sama sekali tetapi masih ingin mencoba, maka anda akan diberikan secara cuma-cuma extra modal sebesar US$5 ketika membuka account (GRATIS dan bukan simulasi), dan profit yang anda dapat juga akan masuk ke kantong (account) anda secara penuh, sedangkan kalau loss maka anda juga tidak beresiko apa-apa. Anda juga bisa membuka Real Live Trading jenis Mini Forex dengan modal deposit awal yang dianjurkan sebesar US$500 ataupun Regular Forex dengan modal deposit awal sebesar US$5000.

  52. FOREX (Pasar valuta asing)
    Pasar valuta asing ini juga dikenal sebagai Forex atau juga ditemukan disebut sebagai FOREX. Ketiganya mempunyai arti yang sama, yang merupakan perdagangan perdagangan antara perusahaan yang berbeda, bank, bisnis, dan pemerintah yang berada di negara yang berbeda. Pasar keuangan adalah salah satu yang selalu berubah meninggalkan transaksi yang diperlukan untuk diselesaikan melalui calo, dan bank. Banyak penipuan yang telah timbul di bisnis FOREX, sebagai perusahaan asing dan orang-orang sedang mengatur online untuk mengambil keuntungan dari orang-orang yang tidak menyadari bahwa perdagangan luar negeri harus dilakukan melalui makelar atau perusahaan dengan partisipasi langsung terlibat dalam pertukaran asing.

    Forex TradingUang tunai, saham, dan mata uang yang diperdagangkan melalui pasar valuta asing. FOREX pasar yang akan hadir dan ada ketika satu mata uang yang diperdagangkan bagi orang lain. Pikirkan tentang perjalanan Anda mungkin dibawa ke negara asing. Di mana Anda akan mampu ‘perdagangan uang Anda’ untuk nilai uang yang ada di negara lain? Ini adalah Kenali dan Kunjungi Objek Wisata di Pandeglang perdagangan FOREX dasar, dan tidak tersedia di semua bank, dan tidak tersedia di semua pusat keuangan. FOREX adalah perdagangan khusus keadaan.

    Usaha kecil dan individu sering kali mencari untuk membuat uang besar, adalah korban penipuan ketika datang untuk belajar tentang FOREX dan pasar perdagangan luar negeri. Seperti FOREX dipandang sebagai cara membuat uang cepat atau dua, orang-orang tidak mempertanyakan partisipasi mereka dalam peristiwa seperti itu, tapi jika Anda tidak menginvestasikan uang melalui makelar di pasar FOREX, Anda dapat dengan mudah akhirnya kehilangan segala sesuatu yang Anda telah berinvestasi dalam transaksi.

    Penipuan untuk waspada terhadap
    Sebuah FOREX scam yang melibatkan perdagangan tetapi akan berubah menjadi sebuah penipuan; Anda tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan uang anda kembali setelah Anda telah berinvestasi itu. Jika Anda menginvestasikan uang dengan sebuah perusahaan yang menyatakan mereka Kenali dan Kunjungi Objek Wisata di Pandeglang terlibat dalam perdagangan FOREX Anda ingin membaca dengan cermat untuk mengetahui apakah mereka diijinkan untuk melakukan bisnis di negara Anda. Banyak perusahaan yang tidak diizinkan dalam pasar FOREX, sebagaimana mereka telah ditipu investor sebelumnya.

    Dalam lima tahun terakhir, dengan bantuan Internet, FOREX trading dan kesadaran perdagangan FOREX telah menjadi kemarahan. Bank nomor satu sumber untuk perdagangan FOREX untuk mengambil tempat, di mana yang terlatih dan berlisensi broker akan menyelesaikan transaksi dan persyaratan Anda ditetapkan. Komisi dibayar pada transaksi dan ini adalah biasa.

    Tipe lain dari penipuan yang umum di pasar FOREX adalah software yang akan membantu anda dalam melakukan perdagangan, dalam belajar tentang pasar luar negeri dan dalam berlatih sehingga Anda dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti dan membuat perdagangan. Anda ingin dapat mengandalkan pada program atau perangkat lunak yang benar-benar akan membuat perbedaan Kenali dan Kunjungi Objek Wisata di Pandeglang. Berkonsultasi dengan perantara keuangan atau bank Anda untuk mempelajari lebih lanjut tentang FOREX perdagangan, pasar FX dan bagaimana Anda dapat menghindari menjadi korban sementara berinvestasi di pasar ini.
    Related Posts with thumbnails for bloggerblogger widgets
    di Sabtu, Oktober 10, 2009 Sabtu, Oktober 10, 2009 Diposkan oleh – LrD –

    Rangkuman :
    Forex atau Pasar Valuta merupakan perdagangan-perdagangan antara perusahaaan yang berbeda, Bank, bisnis, dan pemerintah yang berada di negara yang berbeda.
    pasar keuangan adalah salah satu yang selalu berubah meninggalkan transaksi yang diperlukan untuk diselesaikan melalui calo dan bank.
    Forex adalah perdagangan khusus keadaan.Banyak penipuan yang telah timbul di bisnis FOREX, sebagai perusahaan asing dan orang-orang sedang mengatur online untuk mengambil keuntungan dari orang-orang yang tidak menyadari bahwa perdagangan luar negeri harus dilakukan melalui makelar atau perusahaan dengan partisipasi langsung terlibat dalam pertukaran asing.Tipe lain dari penipuan yang umum di pasar FOREX adalah software yang akan membantu anda dalam melakukan perdagangan, dalam belajar tentang pasar luar negeri dan dalam berlatih sehingga Anda dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti dan membuat perdagangan.Berkonsultasi dengan perantara keuangan atau bank Anda untuk mempelajari lebih lanjut tentang FOREX perdagangan adalah salah satu cara menghindari kita agar tidak mmenjadi korban.

  53. Nama : Yurike Fratesha
    NPM : 083404002
    Jurusan : Manajemen Keuangan dan Perbankan
    Tugas :Bisnis internasional

    Pasar Valuta Asing
    Pasr valuta asing yang disingkat jadi bursa Valas merupakan satu jenis perdagangan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/pair ), yang meliputi pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan.
    pergerakan pasr Valas berputar mulai dari pasar selandia baru dan australia yang berlangsung pukul 05:00 – 14 : 00 WIB, terus ke pasar asia yaitu, jepang, singapura dan hongkong, yang berlangsung pukul 07 : 00 – 16 : 00 WIB , kepasar eropa yaitu jerman dan inggris yang berlangsung pukul 13 : 00 – 22 : 00 WIB. dalam perkembangan sejarahnya, Bank sentral milik negara- negara dengan catatan mata uang asing yang terbesar sekalipun dapat dikalhkan oleh kekuatan pasar valuta asing valuta asing yang bebas.
    Menurut survei BIS ( Bank International for settlement Bank sentral dunia ), yang dilakukan pada ahirtahun 2004, nilai transaksi pasar valuta asing mencapai lebih dari USD$ 1,4 triliun perharinya.
    mengingat tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga yang tingi tersebut,Valuta asing juga telah menjadi alternatif yang paling populer karena ROI (Return On Invertamamen atau tingkat pengembalian Investasi ), serta laba yang akan didapat bisa melebihi rata-rata perdagangan pada umumnya, akibat pergerakan yang cepat tersebut maka pasar valuta asing jaga memiliki resiko yang tinggi.
    pasar valuta asing adalah suatu pasar yang unik karena :
    – Volume pedagangannya
    – Likuiditas pasar teramat besar
    – Banyaknya serta variasi dari perdagangan dipasar valuta asing
    – Geografis penyebarannya
    – Jangka waktu perdagangannya yang 24 jam sehari (kecuali ahir pekan)
    – Aneka ragam faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang

    Menurut BIS, rata-rata perputaran pasar valuta asing dunia per-hari distimulasikan bernilai $3.21 triliun, yang terbagi atas:
    -$1004 miliar transaksi spot
    -$ 362 miliar di pasar kontak searah ( forward contrct )
    -$ 1714 miliar di pasar swap
    -$ 129 miliar diestimeisikan sebagai selisih pelapor

    Sebagai tambahan di luar perputaran “tradisional ini sebesar $2,1 triliun diperdagangkan di pasar deripatif”
    kontrak berjangka Valuta asing yang diprkenalkan pada tahun 1972 chicago mercantile exchang tumbuh secara cepat dalam beberapa tahun belakangan inihanya sebesar 7% dari total volume perdagangan Valuta Asing

    KARAKTERISTIK PERDAGANGAN VALUTA ASING
    Tidak ada suatu keseragaman dalam pasar valuta asing dengan adanya tansaksi diluar bursa perdagangan ( over the counter ) sebagai pasar tradisional valuta asing saling berhubungn satu sama lainnya dimana mata uang yang berbeda diperdagangkan, sehingga secara tidak langsung, Artinya bahwa ” tidak ada kurs tunggal mata uang dolar melainkankurs yang berbeda tergantung pada Bank mana atau pelaku pasar mana atau pelaku pasar mana yang bertransaksi, namun prakteknya perbedaan tersebut sangat tipis.

    kesimpulan
    Pasar Valuta Asing atau disingkat jadi bursa valas merupakan satujenis perdagangan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain yang melibat pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan.

    Pasar Valuta Asing merupakan pasar yang unik karena
    – volume pedagangannya
    – likuiditas pasar teramat besar
    -geografis penyebabnya
    – jangka waktu perdagangan yang 24 jam sehari
    -aneka ragam faktor mempengaruhi nilai tukar mata uang

  54. Nama :Meida Restuanida
    NPM :083404018
    Jurusan:Manajemen Keuangan dan Perbankan

    Pertukaran asing (mata uang atau Valas)

    Adalah pasar mata uang dimana perdagangan berlangsung. Transaksi Valas biasanya melibatkan satu pihak membeli sejumlah mata uang di satu pertukaran mata uang untuk membayar pihak lain. Valuta Asing di Pasar yang kita lihat hari ini mulai berkembang selama tahun 1970-an ketika negara-negara di dunia secara bertahap beralih ke kurs mengambang dari sebelumnya menggunakan kurs yang tetap sejak sistem Bretton Woods sampai 1971. Saat ini pasar FX adalah salah satu pasar keuangan yang terbesar dan paling likuid di dunia, dan mencakup perdagangan antara bank besar, bank sentral, spekulator mata uang, perusahaan, pemerintah dan lembaga lainnya. Rata-rata harian volume di tingkat global yang terkait dengan pasar valas dan terus berkembang.
    Tujuan FX pasar adalah untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi. Kebutuhan untuk pasar valuta asing timbul karena adanya bermacam-macam mata uang internasional seperti US Dollar, Pound Sterling, dll, dan kebutuhan untuk perdagangan dalam mata uang tersebut.
    Bank valas Terbaik di Asia
    ________________________________________
    Majalah pasar modal, Euromoney, menobatkan Deutsche Bank sebagai
    bank valuta asing (valas) terdepan di Asia, dengan menguasai hampir 27 persen
    pangsa pasar di wilayah tersebut.

    Berdasarkan survei Euromoney, total transaksi Deutsche Bank di pasar
    valas dunia tahun lalu mencapai 175,3 triliun dollar AS.
    Survei juga menyebutkan bahwa Deutsche Bank membantu bank dan
    perusahaan, termasuk di Indonesia, menghadapi ketidakstabilan pasar
    mata uang dunia pada 2008.

    Ketidakstabilan pasar ini menciptakan permintaan atas penanganan risiko
    mata uang yang terkait dengan pendapatan.
    Deutsche Bank telah memberikan layanan dalam menghadapi ketidakstabilan
    pasar, dengan memberikan perlindungan atas kemungkinan penurunan
    harga atau dengan merestrukturisasi posisi perdagangan, agar lebih sesuai
    dengan situasi pasar yang sedang rapuh.

    Kesimpulan:
    Valas digunakan untuk transaksi yg melibatkan satu pihak membeli mata uang asing untuk membayar pihak lain.Valas mengikuti naik turunnya dollar dan tergantung macam-macam dollar,saat ini ada salah satu pasar FX yang memfasilitasi perdagangan dan investasi.
    Valas terbaik di asia menguasai hampir 27% pangsa pasar di wilayah tsb.dengan dapat membantu bank dan perusahaan termasuk di negara Indonesia.

  55. Nama : Harani Mariana
    NPM : 083404032
    Jurusan Perbankan
    VALUTA ASING
    Bursa valuta asing (Inggris: foreign exchange market, forex) atau disingkat bursa valas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan.
    Pergerakan pasar valuta asing berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung pukul 05.00–14.00 WIB, terus ke pasar Asia yaitu Jepang, Singapura, dan Hongkong yang berlangsung pukul 07.00–16.00 WIB, ke pasar Eropa yaitu Jerman dan Inggris yang berlangsung pukul 13.00–22.00 WIB, sampai ke pasar Amerika Serikat yang berlangsung pukul 20.30–10.30 WIB. Dalam perkembangan sejarahnya, bank sentral milik negara-negara dengan cadangan mata uang asing yang terbesar sekalipun dapat dikalahkan oleh kekuatan pasar valuta asing yang bebas.
    Menurut survei BIS (Bank International for Settlement, bank sentral dunia), yang dilakukan pada akhir tahun 2004, nilai transaksi pasar valuta asing mencapai lebih dari USD$1,4 triliun per harinya.
    Mengingat tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga yang tinggi tersebut, valuta asing juga telah menjadi alternatif yang paling populer karena ROI (return on investment atau tingkat pengembalian investasi) serta laba yang akan didapat bisa melebihi rata-rata perdagangan pada umumnya. Akibat pergerakan yang cepat tersebut, maka pasar valuta asing juga memiliki risiko yang tinggi.

    Kapitalisasi dan likuiditas pasar
    Pasar valuta asing adalah suatu pasar yang unik karena:
    • volume perdagangannya
    • likuiditas pasar yang teramat besar
    • banyaknya serta variasi dari pedagang di pasar valuta asing
    • geografis penyebarannya
    • jangka waktu perdagangannya yang 24 jam sehari (kecuali akhir pekan)
    • aneka ragam faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang

    Menurut BIS, rata-rata perputaran pasar valuta asing dunia per hari diestimasikan bernilai $3,21 trilliun, yang terbagi atas:
    • $1005 milliar di transaksi spot
    • $362 milliar di pasar kontrak serah(forward contract)
    • $1714 milliar di pasar swap
    • $129 milliar diestimasikan sebagai selisih pelaporan
    Sebagi tambahan di luar perputaran “tradisional” ini, sebesar $2,1 trilliun diperdagangkan di pasar derivatif.
    Kontrak berjangka valuta asing yang diperkenalkan pada tahun 1972 pada Chicago Mercantile Exchange tumbuh secara cepat dalam beberapa tahun belakangan ini tetapi volumenya masih hanya sebesar 7% dari total volume perdagangan pasar valuta asing.[1]
    Menurut data International Financial Services,London (IFSL), secara keseluruhan perputaran harian pasar tradisional valuta asing rata-rata mencapai total nilai 2,7 billiun US dollar pada April 2006. Estimasi tersebut berdasarkan data tengah tahun dari Komite Bursa Valuta Asing (Foreign Exchange Committee) di London, New York, Tokyo and Singapura [2]
    Pada perdagangan valuta asing secara langsung (OTC, pialang dan pedagang melakukan negosiasi secara langsung tanpa melalui bursa atau kliring. Pusat perdagangan terbesar secara geografis berada di London, Inggris, dimana menurut data IFSL diperkirakan telah meningkat kontribusinya dari 31,3% pada April 2004 menjadi 32,4% pada April 2006
    Karakteristik perdagangan valuta asing
    Tidak ada suatu keseragaman dalam pasar valuta asing. Dengan adanya transaksi diluar bursa perdagangan (over the counter)[3] sebagai pasar tradisional dari perdagangan valuta asing, banyak sekali pasar valuta asing yang saling berhubungan satu sama lainnya dimana mata uang yang berbeda diperdagangkan, sehingga secara tidak langsung artinya bahwa “tidak ada kurs tunggal mata uang dollar melainkan kurs yang berbeda-beda tergantung pada bank mana atau pelaku pasar mana yang bertransaksi”. Namun dalam prakteknya perbedaan tersebut seringkali sangat tipis.
    Pusat perdagangan utama adalah di London, New York, Tokyo dan Singapura namun bank-bank diseluruh dunia menjadi pesertanya. Perdagangan valuta asing terjadi sepanjang hari. Apabila pasar Asia berakhir maka pasar Eropa mulai dibuka dan pada saat pasar Eropa berakhir maka pasar Amerika dimulai dan kembali lagi ke pasar Asia, terkecuali di akhir pekan.
    Sangat sedikit atau bahkan tidak ada “perdagangan orang dalam” atau informasi “orang dalam” (Insider trading) [4] yang terjadi dalam pasar valuta asing. Fluktuasi kurs nilai tukar mata uang biasanya disebabkan oleh gejolak aktual moneter sebagaimana juga halnya dengan ekspektasi pasar terhadap gejolak moneter yang disebabkan oleh perubahan dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB/GDP), inflasi, suku bunga, rancangan anggaran dan defisit perdagangan atau surplus perdagangan, pengabungan dan akuisisi dan kondisi makro ekonomi lainnya. Berita utama selalu dipublikasikan untuk umum, sehingga banyak orang dapat mengakses berita tersebut pada saat yang bersamaan. Namun bank yang besar memiliki nilai lebih yang penting yaitu mereka dapat melihat arus pergerakan “pesanan” mata uang dari nasabahnya.
    Mata uang diperdagangkan satu sama lainnya dan setiap pasangan mata uang merupakan suatu produk tersendiri seperti misalnya EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD dan lain-lain. Faktor pada salah satu mata uang misalnya USD akan mempengaruhi nilai pasar pada USD/JPY dan GBP/USD, ini adalah merupakan korelasi antara USD/JPY dan GBP/USD.
    Pada pasar spot, menurut penelitian yang dilakukan oleh Bank for Internasional Settlement (BIS)[5] , produk yang paling sering diperdagangkan adalah
    • EUR/USD – 28 %
    • USD/JPY – 18 %
    • GBP/USD (also called sterling or cable) – 14 %
    dan mata uang US dollar “terlibat” dalam 89% dari transaksi yang dilakukan, kemudian diikuti oleh mata uang Euro (37%), Yen (20%) dan Pound Sterling (17%).
    Walaupun perdagangan dalam mata uang Euro meningkat secara cepat sejak mata uang tersebut diterbitkan pada January 1999 1999, US dollar masih mendominasi pasar valuta asing. Sebagai contoh misalnya dalam perdagangan antara Euro dan mata uang non Eropa (XXX), biasanya selalu melibatkan dua jenis perdagangan yaitu EUR/USD dan USD/XXX, pengecualiannya hanya pada perdagangan EUR/JPY yang merupakan pasangan mata uang yang secara tetap diperdagangkan di pasar spot antar bank.
    Proses transaksi
    Di bursa valas (valuta asing) ini orang dapat membeli ataupun menjual mata uang yang diperdagangkan. Secara obyektif adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari posisi transaksi yang anda lakukan. Di Bursa valas dikenal istilah Lot dan Pip. 1 Lot nilainya adalah $1000 dan 1 pip nilainya adalah $10. Sedangkan nilai dolar di bursa valas berbeda dengan nilai dolar yang kita kenal di bank-bank. Nilai dolar di bursa valas sangat bervariasi, 6000/8000 dan 10.000 rupiah.
    Transaksi dua arah
    Transaksi di valuta asing dapat dilakukan dengan cara dua arah dalam mengambil keuntungannya. Seseorang dapat membeli dahulu (open buy), lalu ditutup dengan menjual (sell) ataupun sebaliknya, melakukan penjualan dahulu, lalu ditutup dengan membeli.
    Kesimpulan
    Bursa valuta asing merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan.
    Pasar valuta asing adalah suatu pasar yang unik karena:
    • volume perdagangannya
    • likuiditas pasar yang teramat besar
    • banyaknya serta variasi dari pedagang di pasar valuta asing
    • geografis penyebarannya
    • jangka waktu perdagangannya yang 24 jam sehari (kecuali akhir pekan)
    • aneka ragam faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang
    Di bursa valas (valuta asing) ini orang dapat membeli ataupun menjual mata uang yang diperdagangkan.

  56. Nama : Winda Maulida
    NPM : 083404015
    Manajemen Keuangan dan Perbankan
    Bisnis Internasional

    VALUTA ASING

    Pengertian Valuta Asing
    Valuta asing dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan money changer atau foreign exchange (Forex), sedangkan dalam istilah Arab disebut al-sharf. Valuta asing adalah mata uang asing atau alat pembayaran lainnya yang digunakan dalam transaksi ekonomi internasaional berdasarkan kurs resmi yang ditetapkan oleh bank sentral (khalwaty, 2000). Menurut Salvatore (1997) valuta asing merupakan arti penting uang secara eksplisit yang dimasukan kedalam perhitungan sehingga harga-harga komiditi dinyatakan dalam satuan mata uang domestic dan mata uang luar negeri.
    Tempat bertemunya penawaran dan permintaan valuta asing disebut dengan Bursa Valuta Asing atau Foreign Exchange Market.
    Forex Market adalah pasar yang paling likuid dan paling besar di dunia. Ada trilyunan dolar uang yang berputar di pasar forex setiap harinya. Jumlahnya sering melebihi BNP (Bruto Nasional Produk) negara-negara maju. Tidak satu pihak pun dapat mengendalikan harganya di pasar untuk waktu yang panjang kecuali pasar itu sendiri yang menggerakkan.
    Forex adalah produk investasi yang sifatnya liquid dan bersifat internasional. Perbedaan nilai mata uang sebuah negara yang berubah dari waktu ke waktu yang dipengaruhi berbagai macam faktor itulah yang menjadi dasar adanya transaksi keuangan bernama Forex Trading.
    Perdagangan antara Negara dimana masing-masing mempunyai alat tukarnya sendiri mengharuskan adanya angka perbandingan nilai suatu mata uang dengan mata uang lainnya, yang disebut nilai tukar valuta asing (Boediono, 1981)
    Kurs adalah harga mata uang asing tertentu jika di nyatakan dalam mata uang domestic. Ada dua macam kurs yaitu:
    – Kurs Jual: nilai valuta asing yang di tawarkan oleh pihak penjual valuta asing (atau sama dengan nilai yang harus di bayar oleh pembeli valuta asing)
    – Kurs Beli: nilai valuta asing yang tidak di tawarkan oleh pihak penjual valuta asing.

    Mata uang dalam valuta asing dibedakan menjadi dua kelompok mata uang , yaitu:
    1. Hard Currency
    Merupakan mata uang yang mempunyai nilai relative stabil tidak sering mengalami apresiasi (kenaikan nilai) atau depresiasi (penurunan nilai) jikadibandingkan dengan mata uang Negara lain. Hard currency merupakan mata uang yang dipilih dan digunakan sebagai alat pembayaran dan satuan hitung dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional. Yang termassuk hard currency adalah mata uang dari Negara-negara maju seperti Dollar Amerika Serikat (USD), Yen Jepang (JPY), Poundsterling Inggris (GPB)
    2. Soft Currency
    Merupakan mata uang lemah yag kurang laku atau jarang digunakan sebagai alat pembayaran atau satuan hitung dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional karena nilainya relative kurang stabil serta sering terdepresiasi jika dibandingkan dengan mata uang Negara lain.Soft Currency umumnya terdiri dari mata uang Negara-negara yang sedang berkembang yang sifatnya sangat sensitive terhadap gejolak politik, perubahan kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah Negara bersangkutan termasuk terhadap perubahan-perubahan social ekonomi internasional.
    Mata uang yang biasanya diperdagangkan dalam Forex adalah mata uang negara-negara maju seperti Dollar Amerika (USD), Yen Jepang (JPY), Swiss Franc (CHF), Poundsterling Inggris (GBP), Australian Dollar (AUD), dan Euro (EUR). Semua mata uang itu lazimnya dipertukarkan atau diperdagangkan secara berpasang-pasangan atau disebut pair. Misalnya EUR/GBP, CHF, GBP/USD, EUR/USD, AUD/USD, GBP/JPY dan lainnya.

    Fungsi Pasar Valuta Asing :
    1. Mempermudah penukaran valuta asing serta pemindahan dana dari suatu Negara ke Negara lainnya.
    2. Memperlancar terjadinya kegiatan ekspor impor (perdagangan internasional)
    3. Sebagai tempat berspekulasi.

    Muhammad al-Adnani menyatakan bahwa jual beli mata uang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang menurutnya mencakup beberapa hal sebagai berikut:
    1. Pembelian mata uang dengan mata uang yang serupa seperti pertukaran uang kertas dinar baru Irak dengan dinar lama
    2. Pertukaran mata uang dengan mata uang asing seperti pertukaran dolar dengan pound Mesir
    3. Pembelian barang dengan uang tertentu serta pembelian mata uang tersebut dengan mata uang asing seperti membeli pesawat dengan dolar, serta pertukaran dolar dengan dinar Irak dalam suatu kesepakatan.
    4. Penjualan barang dengan mata uang, misalnya dolar Amerika dengan dolar Australia.
    5. Penjulan promis (surat perjanjian untuk membeayar sejumlah uang) dengan mata uang tertentu.
    6. Penjualan saham dalam perseroan tertentu dengan mata uang tertentu.

    Ada beberapa golongan yang aktif melakukan transaksi jual beli valas, yang dapat digolongkan kepada 7 golongan berikut contohnya, yaitu:
    1. Perusahaan.
    Perusahaan menggunakan pasar valuta asing untuk mempermudah pelaksanaan transfer investasi atau komersil. Kelompok ini terdiri dari para importir, investor internasional dan perusahan-perusahaan multinasional. Mereka menggunakan pasar valuta asing untuk tujuan investasi.
    2. Masyarakat atau Perorangan.
    Masyarakat dan perorangan dapat melakukan transaksi valas untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya yaitu, Ayah mengirimkan uang untuk anaknya yang sedang sekolah di Amerika, maka terlebih dahulu Ayah harus membeli dolar atau menukar rupiah dengan dolar Amerika.
    3. Bank Umum dan Non Bank.
    Bank Umum dan non bank beroperasi di kedua pasar antar bank dan nasabah. Mereka melayani nasabah yang ingin bertransaksi valas. Mereka ini memperoleh keuntungan dengan membeli valuta asing pada harga permintaan (bid) dan menjualnya kembali pada harga yang sedikit lebih tinggi dari pada harga penawaran (offer).
    4. Broker atau Perantara.
    Broker atau perantara adalah orang atau persahaan yang tugasnya adalah menjadi perantara aktifitas transaksi valas.
    5. Pemerintah.
    Pemerintah melakukan valas untuk berbagai tujuan antara lain membayar cicilan hutang ke luar negeri, penerimaan hutang dari luar negeri yang harus ditukar ke valuta sendiri.
    6. Bank Sentral.
    Di banyak negara, Bank sentral tidak berada di bawah kendali pemerintah, dia merupakan lembaga independen yang bertugas menstabilkan perekonomian. Bank-bank sentral menggunakan pasar valas ini untuk memperoleh cadangan devisa dan juga mempengaruhi harga di mana mata uangnya diperdagangkan. Bank sentral mungkin melakukan langkah-langkah yang semata-mata dimaksudkan untuk mendukung atau mendongkrak nilai mata uang sendiri. Kebijakan atau strategi seperti ini banyak dilakukan oleh bank-bank sentral.
    7. Spekulator dan arbitrase.
    Mereka ini melakukan transaksi dalam pasar valuta asing untuk memperoleh keuntungan. Arbitrase pada prinsipnya merupakan suatu bentuk spekulasi yang terdapat dalam valuta asing, di mana mereka membeli suatu valuta asing di suatu pusat keuangan kemudian menjualnya kembali di pusat keuangan lain untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan arbitrase ini dimungkinkan mudah dan cepat dilakukan transfer dengan menggunakan alat telegrafik antara pusat keuangan satu dengan pusat keuangan dunia lainnya. Motif mereka ini berbeda dengan dealer, karena spekulator dan arbitrase beroperasi hanya untuk kepentingan mereka sediri tanpa suatu kebutuhan atau kewajiban untuk melayani klien atau untuk memastikan kontinuitas pasar. Sedangkan dealer mencari keuntungan dari spread antara permintaan dan penawaran dan hanya secara insedentil mencari keuntungan dari perubahan-perubahan harga. Sementara spekulator mencari seluruh keuntungan dari perubahan-perubahan harga secara simultan. Spekulasi dan arbitrase dalam jumlah besar biasanya dilakukan oleh trader. Bank-bank dalam hal ini dapat bertindak sebagai dealer, spekulator dan arbitrase.

    Jenis-Jenis Valuta Asing
    1. Transaksi Spot
    Transaksi spot adalah pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Misalnya kontrak jual beli suatu mata uang spot dilakukan atau ditutup pada tanggal 12 juni 2002, penyerahan dan penyelesaian kontrak tersebut dilakukan pada tanggal 14 juni 2002. Apabila tanggal 14 juni 2002 tersebut kebetulan hari libur atau hari sabtu, maka penyelesaiannya adalah pada hari kerja berikutnya. Tanggal penyelesaian transaksi seperti ini disebut value date. Penyerahan dana dalam transaksi spot pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara berikut ini:
    a. Value today, yaitu penyerahan dana dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) diadakannya transaksi (kontrak).
    b. Value tomorrow, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari keja setelah diadakannya kontrak.
    c. Value spot, yaitu penyerahan dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi.
    2. Transaksi Forward
    Transaksi forward disebut juga dengan transaksi berjangka yang pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Kurs ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayaran dan penyerahan baru dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo. Transaksi forward ini biasanya sering digunakan untuk tujuan hedging dan spekulasi. Hedging atau pemagaran resiko yaitu transaksi yang dilakukan semata-mata untuk menghindari resiko kerugian akibat terjadinya perubahan kurs.
    3. Transaksi Swap
    Transaksi swap adalah transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta (penyerahan) yang berbeda. Pembelian dan penjualan mata uang tersebut dilakukan pada bank lain yang sama. Jenis transaksi swap yang umum adalah spot terhadap forward. Dealer membeli suatu mata uang dengan transaksi spot dan secara simultan menjual kembali jumlah yang sama kepada bank lain yang sama dengan kontrak forward. Karena itu dilakukan sebagai suatu transaksi tunggal dengan bank lain yang sama, dealer tidak akan menghadapi resiko valas yang tidak diperkirakan. Seperti dijelaskan di atas bahwa pada prinsipnya transaksi swap merupakan transaksi tukar pakai suatu mata uang untuk jangka waktu tertentu. Transaksi swap berbeda dengan transaksi spot atau forward. Dalam mekanisme swap, terjadi dua transaksi sekaligus dalam waktu yang bersamaan yaitu menjual dan membeli atau menjual dan membeli suatu mata uang yang sama. Sementara pada spot dan forward, transaksi terjadi hanya sekali saja yaitu membeli dan menjual. Penggunaan transaksi swap sebanarnya dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan timbulnya kerugian yang disebabkan oleh perubahan kurs suatu mata uang. Swap dapat dilakukan antara nasabah dengan banknya dan antara bank dengan bank Indonesia (disebut reswap). Pemberian fasilitas reswap tersebut dilakukan atas dasar swap point yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.Transaksi swap antara bank dengan BI:
    a. Swap likuiditas, yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif BI untuk dana yang berasal dari pinjaman luar negeri. Posisi likuiditas ini untuk setiap bank maksimum 20 % dari modal bank tersebut.
    b. Swap investasi, yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif bank berdasarkan swap bank dengan nasabah yang dananya berasal dari pinjaman luar negeri untuk keperluan ivestasi di Indonesia.
    Sebelum disebutkan jenis valuta asing selanjutnya, maka perlu diketahui dulu perbedaan dari ketiga jenis transaksi di atas, yaitu bahwa transaksi swap terjadi dua transaksi pada saat yang sama (double transaction), yaitu jual beli atau beli dan jual. Sedangkan pada spot dan forward hanya terjadi satu kali transaksin saja (one single transaction), yaitu jual saja beli saja.
    4. Transaksi Option
    Transaksi option yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu.

    Perputaran Uang di Pasar Forex
    FOREX Trading bergerak terus selama 24 jam setiap hari kerja mulai dari Senin sampai Jumat dan berputar mulai dari pasar New Zealand dan Australia yang berlangsung kira-kira pukul 04.00 – 14.00 WIB, terus ke pasar Asia yaitu Jepang dan Singapura yang berlangsung kira-kira pukul 07.00 – 16.00 WIB, lalu ke pasar Eropa yaitu Jerman dan Inggris yang berlangsung kira-kira pukul 14.00 – 22.00 WIB, sampai akhirnya ke pasar Amerika yang berlangsung kira-kira pukul 19.30 – 04.00 WIB. Begitu terus berputar lagi selama lima hari kerja.
    Perputaran uang yang terjadi pada pasar forex menurut survey BIS (Bank for International Settlement) pada September 2008 ini sudah mencapai US$ 5 triliun per harinya!!! Tentu jumlah ini jauh lebih besar bila dibandingkan dengan perputaran uang di bursa berjangka lainnya, seperti komoditi ataupun pasar saham di tiap-tiap bursa efek negara maju manapun.
    Dengan volume perdagangan sebesar itu, pasar ini sifatnya sangat cair dan kendali perdagangan tidak dapat dipegang, walaupun mereka dikatakan sebagai pihak yang memiliki modal besar. Pergerakan mata uang ini sepenuhnya bergantung pada pasar.
    Begitu pemain besar atau kecil di forex trading, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mampu mengontrol pergerakan kurs valuta asing. Bahan perekonomian sebuah negara bisa dipusingkan oleh transaksi yang ada di dalam pasar forex ini, karena bisa menghancurkan tiba-tiba bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Krisis keuangan yang pernah terjadi, salah satu sebab utamanya adalah karena transaksi di pasar forex ini.
    Forex trading tidak melibatkan perdagangan secara fisik. Karenanya forex trading juga dapat dijalankan dengan sistem margin atau jaminan (margin trading). Misalnya bila kita mau membeli US$ 30,000, dengan sistem Margin Trading kita hanya akan mengeluarkan dana 1% nya saja atau sebesar US$ 300 sebagai jaminan. Namun keuntungan yang di dapatkan akan sama nilainya dengan US$ 30,000 yang di beli. Di sini investor tidak memegang mata uang yang dibeli atau dijual dan jaminan yang diberikan dapat sangat kecil, yaitu hanya 1% dari jumlah yang hendak dibeli.

    KESIMPULAN
    Valuta Asing (VALAS) adalah suatu mata uang tertentu yang dimiliki oleh negara lain sebagai alat pembayaran yang sah. Sedangkan Nilai tukar valuta asing adalah harga uang asing dalam satuan mata uang domestic.
    Tempat dimana terjadinya penawaran dan pertemuan valuta asing disebut bursa valuta asing. Bursa valuta asing atau Foreign Exchange Market (Forex Market) adalah pasar yang paling likuid dan paling besar di dunia.
    Mata uang dalam valuta asing dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hard currency dan soft currency. Mata uang yang biasanya diprdagangkan dalam Forex Market contohnya dollar Amerika (USD) dan Yen Jepang (JPY).
    Fungsi dari forex market adalah Mempermudah penukaran valuta asing serta pemindahan dana dari suatu Negara ke Negara lainnya, Memperlancar terjadinya kegiatan ekspor impor (perdagangan internasional) dan Sebagai tempat berspekulasi.
    Yang melakukan transaksi valas diantaranya perusahaan, masyarakat/perorangan, Bank Umum dan non Bank, broker atau perantara, pemerintah, bank sentral, speculator dan arbitrase.
    Jenis-Jenis Valuta Asing adalah Transaksi Spot, Transaksi Forward, Transaksi Swap, dan Transaksi Option

  57. Nama : Mutmainah
    NPM : 083404020
    Prody : Perbankan
    Fakultas : Ekonomi

    TUGAS VALUTA ASING

    A. PENGERTIAN VALUTA ASING / VALAS

    1 . Valuta Asing
    Valuta asing atau bisa disebut dengan kata lain valas, foreign exchange, forex atau juga FX adalah mata uang yang di keluarkan oleh suatu negara di luar negeri sebagai alat pembayaran yang sah di negara tersebut.

    2. FOREX
    (Foreign Exchange) atau yang lebih dikenal dengan Valas (Valuta Asing) merupakan suatu jenis perdagangan/transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara terus-menerus.

    3. Trading FOREX
    (Foreign Exchange) atau yang lebih dikenal dengan Valas (Valuta Asing) merupakan suatu jenis transaksi yang memperdagangkan mata uang (currency) suatu negara terhadap mata uang (currency) negara lainnya.

    B. JENIS TRANSAKSI PERDAGANGAN VALUTA ASING

    A. Foregin Ekchange
    Kegiatan Foregin Ekchange adalah kegiatan jual beli antara satu valuta dengan valuta lainnya. Dengan tujuan antara lain untuk memenuhi kebutuhan valuta nasabah sebagai akibat dari timbulnya pembayaran dalam transaksi luar negeri, seperti import dan transfer keluar selain itu tujuan kegiatan ini bagi bank terutama dipergunakan untuk mendapatkan fluktuasi ekchange rate dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Dalam kegiatann foregin ekchange ini dikenal beberapa transaksi, diantaranya :

    1) Transaksi Valuta Hari Ini (Value Today)
    Jenis transaksi ini merupakn transaksi jual beli valuta asing, yakni penyerahan valuta yang dijual dan penerimaan valuta yang dibeli dilaksanakan pada hari/tanggal yang sama dengan hari/tanggal terjadinya transaksi.

    2) Transaksi Valuta Spot (Value Spot )
    Jenis transaksi ini merupakn transaksi jual beli valuta asing, yakni penyerahan valuta yang dijual dan penerimaan valuta yang dibeli dilaksanakan pada dua hari kerja setelah tanggal terjadinya transaksi.

    3) Transaksi “Forward “
    Jenis transaksi ini merupakn transaksi jual beli valuta asing, yaitu penyerahan valuta yang dijual dan penerimaan valuta yang dibeli telah disepakati untuk dilaksanakan pada suatu saat/jangka waktu tertentu dikemudian hari, sehingga pada saat terjadinya transaksi tidak terjadi pembayaran/penerimaan valuta.pada umumnya jangka waktu transaksi forward adalah :
    1. 1 bulan
    2. 2 bulan
    3. 3 bulan
    4. 6 bulan
    Tujuan penutupan transaksi forward bagi nasabah adalah untuk menghindari kemungkinan resiko kenaikan kurs (nilai tukar) dari transaksi perdagangan luar negeri yang telah dilaksanakan , seperti import, pinjaman dalam valuta asing disamping untuk digunakan sebagai dasar perhitungan harga pokok bagi nasabah. Bagi bank dengan transaksi forward ini akan memberikan keuntuangan yang tentunya dengan memperhitungksn resiko-resiko yang mungkin timbul sebagai berikut :

    1. Resiko Fluktuasi Kurs
    Yaitu resiko yang timbul karena adanya fluktuasi kurs untuk setiap valuta tehadap rupiah.

    2. Resiko Liquiditas
    Yaitu resiko yang timbul karena adanya perubahan rate dana valuta asing yang satu terhadap valuta asing lainnya.

    3. Resiko Operasional
    Yaitu resiko yang timbul karena adanya kesalahan dalam pelaksanaan operasi dari adanya transaksi forward tersebut transaksi “swap”.

    4) Transaksi Swap
    Merupakan suatu kombinasi antara transaksi pembelian valuta secara spot dan transaksi penjualan secara forward, atau sebaliknya.jadi dalam transaksi swap ini terjadi kombinasi suatu penjualan dan pembelian dua mata uang secara tunai yang sekaligus diikuti penjualan atau pembelian kembali secara berjangka. Dalam transaksi swap ini terdapat dua tanggal transaksi, yakni tanggal ditutupnya kontrak jual beli yang lajim disebut dengan tanggal “gadai” (first lag of swap) dan juga ada tanggal penebusan kembali dari valuta yang telah di gadaikan tersebut (second leg of swap). Dengan demikian kurs yang digunakan juga ada dua macam : yaitu kurs pada saat kontrak ditutup dan kurs pada saat penebusan gadai.

    5) Transaksi “Hedging”
    Merupakan perluasan dari transaksi swap yang meliputi transaksi jual beli valuta asing yang dilakukasn dengan cara jual beli spot dan forward dalam usaha untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya kerugian dengan cara menutup transakasi yang sama, pada pasar yang berbeda.

    6) Transaksi Abitrage
    Yaitu transaksi membeli valuta asing dipasaran tertentu dan pada hari yang sama menjual kembali valuta asing tersebut dipasar lainya dengan kurs yang berbeda.transaksi abitrage ini melibatkan dua pasar atau lebih dan dua valuta asing atau lebih., abitrage dibagi menjadi 3 jenis :
    a. Time Abitrage
    Yaitu arbitrage yang didasarkan atas perbedaan waktu.
    b. Space Arbitrage
    Yaitu arbitrage yang didasarkan atas perbedaan kurs yang diperoleh pasar valuta dari berbagai pasar valuta pada saat yang sama.
    c. Interest arbitrage
    Arbitrage yang didasarkan atas perbedaan tingkat bunga deposito berjangka berbagai valuta.

    B. Kegiatan “Money Market”
    Kegiatan money market adalah kegiatan penempatan ( Placeman) atau penarikan dana pada pasar uang yang dilakukan oleh bank dengan tujuan antara lain sebagai berikut :
    1. Untuk mengimbangi penempatan atau pencairan deposito oleh nasabah.
    2. untuk mencari sumber dana baik jangka pendeek ataupun jangka panjang dalam rangka liquiditas bank.

    Bagi bank sebenarnya keuntungan yang diperoleh dari kegiatan money market ini tidak terlalu besar, namun mengingat kecilnya resiko dari kegiatan money market dan volume transaksinya yang besar maka keuntungan yang diperoleh oleh bank menjadi besar pula.kegiatan money market meliputi kegiatan placemen dan jual beli surat berharga.

    1) Placement
    Placement adalah kegiatan penempatan deposito nasabah atau dana milik bank sendiri pada bank luar negeri maupun kegiatan pencairan deposito untuk kepentingan nasabah atau kebutuhan bank sendiri.
    Kegiatan placemen dapat terbentuk 3 macan yaitu :
    1. Overnight Deposit
    Ialah deposito valuta asing dalam jangka waktu satu hari kerja. Deposito valuta asing ini biasanya dilaksanskan untuk menjaga liquiditas bank.

    2. Call Deposit
    ialah deposito valas yang penarikannya hanya dilaksanakan dengan pemberitahuan selanjutnya. Transaksi call deposit ini dapat berbentuk sebagai berikut :
    a. Two Days Notice
    ialah deposito yang penarikannya hanya dapat dilakukaan dengan pemberitahuan dua hari sebelumnya.

    b. Seven Day s Notice
    Ialah deposito valas yang penarikannya hanya dilaksanakan dengan pemberitahuan tujuh hari sebelumnya.
    3. Fixced Deposit
    Ialah valuta asing yang diterima atau ditempatkan dalam jangka waktu tertentu.

    1) Jual Beli Surat-Surat Berharga
    Didalam kegiatan placemen, juga dalam money market ,dilaksanakan jual beli surat-surat berharga baik yang berjangka waktu pendek maupun berjangka waktu panjang.

    C. KAPITALISASI DAN LIKUIDITAS PASAR
    Pasar valuta asing adalah suatu pasar yang unik karena:
    * Volume perdagangannya
    * Likuiditas pasar yang teramat besar
    * Banyaknya serta variasi dari pedagang di pasar valuta asing
    * Geografis penyebarannya
    * Jangka waktu perdagangannya yang 24 jam sehari (kecuali akhir pekan)
    * Aneka ragam faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang

    D. KARAKTERISTIK PERDAGANGAN VALUTA ASING

    Tidak ada suatu keseragaman dalam pasar valuta asing. Dengan adanya transaksi diluar bursa perdagangan (over the counter) sebagai pasar tradisional dari perdagangan valuta asing, banyak sekali pasar valuta asing yang saling berhubungan satu sama lainnya dimana mata uang yang berbeda diperdagangkan, sehingga secara tidak langsung artinya bahwa “tidak ada kurs tunggal mata uang dollar melainkan kurs yang berbeda-beda tergantung pada bank mana atau pelaku pasar mana yang bertransaksi”. Namun dalam prakteknya perbedaan tersebut seringkali sangat tipis.

    6 Peringkat Teratas Mata Uang Yang Diperdagangkan Peringkat Mata uang ISO 4217 Kode Simbol :
    1. United States dollar USD $
    2. Eurozone euro EUR €
    3. Japanese yen JPY ¥
    4. British pound sterling GBP £
    5. Swiss franc CHF –
    6. Australian dollar AUD $

    Pusat perdagangan utama adalah di London, New York, Tokyo dan Singapura namun bank-bank diseluruh dunia menjadi pesertanya. Perdagangan valuta asing terjadi sepanjang hari dimana apabila pasar Asia berakhir maka pasar Eropa mulai dibuka dan pada saat pasar Eropa berakhir maka pasar Amerika dimulai dan kembali lagi ke pasar Asia, terkecuali di akhir pekan.

    E. PROSES TRANSAKSI

    Di bursa valas (valuta asing) ini orang dapat membeli ataupun menjual mata uang yang diperdagangkan. Secara obyektif adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari posisi transaksi yang anda lakukan. Di Bursa valas dikenal istilah Lot dan Pip. 1 Lot nilainya adalah $1000 dan 1 pip nilainya adalah $10. Sedangkan nilai dolar di bursa valas berbeda dengan nilai dolar yang kita kenal di bank-bank. Nilai dolar di bursa valas sangat bervariasi, 6000/8000 dan 10.000 rupiah.
    Tp perlu diingat tiap broker memberikan spesifikasi kontrak berbeda-beda,
    Di FXOPEN kta diberikan Spesifikasi Kontrak :

    Akun mikro,
    Minimum volume trade adalah 0.1 micro lot (100 point dari mata uang basis), dan maksimal volume trade adalah 1000 micro lot per posisi. 1 pip pada 1 micro lot kurang lebih senilai 10 cent. Balance pada akun mikro dinominasi dalam cent.

    Akun standard,
    Minimum volume trade adalah 0.1 lot (10000 point dari mata uang basis), dan maksimal volume trade adalah 1000 lot per posisi. 1 pip pada 1 lot kurang lebih senilai 10 USD.

    Transaksi dua arah
    Transaksi di valuta asing dapat dilakukan dengan cara dua arah dalam mengambil keuntungannya. Seseorang dapat membeli dahulu (open buy), lalu ditutup dengan menjual (sell) ataupun sebaliknya, melakukan penjualan dahulu, lalu ditutup dengan membeli.

    F. BEBERAPA TINGKAT VALAS SESUAI DENGAN TINGKAT AKSES :
    Tidak seperti halnya pada bursa saham dimana para anggota bursa memiliki akses yang sama terhadap harga saham, pasar valuta asing terbagi atas beberapa tingkatan akses.
    a. Tingkat Tertinggi
    Pada akses tingkat tertinggi adalah pasar uang antar bank (PUAB) yang terdiri dari perusahaan-perusahaan bank investasi besar.Pada PUAB, selisih antara harga penawaran/harga jual (ask) dan harga permintaan/harga beli (bid) adalah sangat tipis sekali bahkan biasanya tidak ada , dan harga ini hanya berlaku untuk kalangan mereka sendiri yang tidak diketahui oleh pemain valuta asing diluar kelompok mereka.

    b. Tingkat Dibawah
    Pada akses tingkat dibawahnya, rentang selisih antara harga jual dan harga beli menjadi besar tergantung dari volume transaksi.

    Apabila seorang trader dapat menjamin terlaksananya transaksi valuta asing dalam jumlah besar maka mereka dapat meminta agar selisih nilai jual dan beli diperkecil yang disebut better spread ( selisih tipis antara harga jual dan beli).

    Level akses terhadap pasar valuta asing adalah sangat ditentukan oleh ukuran transaksi valuta yang dilakukan.

    Bank-bank peringkat atas menguasai “pasar uang antar bank (PUAB)” hingga 53% dari seluruh nilai transaksi. Dan setelah bank-bank peringkat atas tersebut maka peringkat selanjutnya adalah bank-bank investasi kecil lalu perusahaan-perusahaan multi nasional besar ( yang membutuhkan lindung nilai atas resiko transaksi serta membayar para pegawainya diberbagai negara), hedge fund besar [8], dan juga para pedagang eceran yang menjadi penentu pasar valuta asing.

    Menurut Galati dan Melvin [9] , dana pensiun, perusahaan asuransi, reksadana dan investor institusi adalah merupakan pemain yang memiliki peran besar dalam pasar keuangan secara umum dan khususnya pasar valuta asing sejak dekade 2000an.

    G. PEMAIN VALUTA ASING
    10 Pedagang Valuta Terbesar % dari volume keseluruhan, Mei 2006 Sumber: Survei oleh Euromoney FX [6].
    Peringkat Nama % dari volume :
    1 Deutsche Bank 19.26
    2 UBS AG 11.86
    3 Citigroup 10.39
    4 Barclays Capital 6.61
    5 Royal Bank of Scotland 6.43
    6 Goldman Sachs 5.25
    7 HSBC 5.04
    8 Bank of America 3.97
    9 JPMorgan Chase 3.89
    10 Merrill Lynch 3.68

    1. BANK

    Pasar uang antar bank (PUAB) memenuhi kebutuhan mayoritas dari perputaran uang di dunia usaha serta kebutuhan dari transaksi para spekulan setiap harinya yang dapat mencapai nilai triliunan dollar. Beberapa transaksi dilaksanakan untuk dan atas nama nasabahnya, tetapi sebagian besar adalah untuk kepentingan pemilik bank ataupun untuk kepentingan bank itu sendiri.

    Hingga saat ini, pialang valuta asing adalah merupakan pelaku perputaran valuta dalam jumlah yang besar, memfasilitasi perdagangan PUAB dan mempertemukan penjual dan pembeli untuk “upah”(fee) yang kecil. Namun saat ini banyak bisnis valuta asing ini yang beralih kepada suatu sistem elektronis yang lebih efisien seperti misalnya EBS (sekarang dimiliki oleh ICAP), Reuters Dealing 3000 Matching (D2), the Chicago Mercantile Exchange, Bloomberg dan TradeBook(R)

    2. PERUSAHAAN MANAJEMEN INVESTASI

    Perusahaan manajemen investasi (yang mana biasanya adalah merupakan pengelola banyak sekali akun atas nama nasabahnya seperti misalnya dana pensiun dan dana sumbangan yayasan) yang bertransaksi di pasar valuta asing untuk kebutuhan mata uang asing guna melakukan transaksi pembelian saham di luar negeri. Transaksi valuta asing bagi mereka adalah bukan merupakan tujuan investasi utamanya sehinga transaksi yang dilakukannya bukan dengan tujuan spekulasi ataupun dengan tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

    3. HEDGE FUND

    Hedge funds ( sebuah perusahaan investasi yang menjalankan kegiatan usaha transaksi spekulatif untuk mendapatkan keuntungan ) seperti misalnya George Soros yang reputasinya naik disebabkan oleh kegiatan spekulasi mata uang yang dilakukannya secara agresif sejak tahun 1990. Ia mengelola dana triliunan US dollar dan masih bisa meminjam lagi triliunan US dollar dan oleh karenanya mampu membuat intervensi yang dilakukan oleh bank sentral suatu negara untuk menjaga nilai tukar mata uangnya menjadi tidak berdaya apabila fundamental ekonomi tergantung pada “belas kasihan” hedge funds

    4 . BURSA VALAS
    Bursa valuta asing (Inggris: foreign exchange market, forex) atau disingkat bursa valas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan.

    RESUME :
    Valuta Asing
    Valuta Asing adalah alat tukar atau alat pembayaran yang digunakan oleh Negara lain yang dapat dibentuk : coin (uang logam ), banknotes (uang kertas) , dan saldo rekening pada bank devisa. Dan merupakan jenis perdagangan/transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara terus-menerus.

    Jenis Transaksi Perdagangan Valuta Asing :
    1. Foregin Ekchange
    A. Transaksi Valuta Hari Ini (Value Today)
    B. Transaksi Valuta Spot (Value Spot )
    C. Transaksi “Forward “
    • Resiko Fluktuasi Kurs
    • Resiko Liquiditas
    • Resiko Operasional
    D. Transaksi Swap
    E. Transaksi “Hedging”
    F. Transaksi Abitrage :
    • Time Abitrage
    • Space Arbitrage
    • Interest arbitrage

    2. Kegiatan “Money Market”
    A. Placement
    a) Overnight Deposit
    b) Call Deposit :
    • Two Days Notice
    • Seven Day s Notice
    c) Fixced Deposit
    B. Jual Beli Surat-Surat Berharga

    KAPITALISASI DAN LIKUIDITAS PASAR
    Pasar valuta asing adalah suatu pasar yang unik karena:
    * Volume perdagangannya
    * Likuiditas pasar yang teramat besar
    * Banyaknya serta variasi dari pedagang di pasar valuta asing
    * Geografis penyebarannya
    * Jangka waktu perdagangannya yang 24 jam sehari (kecuali akhir pekan)
    * Aneka ragam faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang

    KARAKTERISTIK PERDAGANGAN VALUTA ASING
    Tidak ada suatu keseragaman dalam pasar valuta asing, sehingga secara tidak langsung artinya bahwa “tidak ada kurs tunggal mata uang dollar melainkan kurs yang berbeda-beda tergantung pada bank mana atau pelaku pasar mana yang bertransaksi”.

    PROSES TRANSAKSI
    a. Transaksi dua arah
    b. Akun mikro,
    c. Akun standard,

    PEMAIN VALUTA ASING
    A. Bank
    B. Perusahaan Manajemen Investasi
    C. Hedge Fund
    D. Bursa Valas

  58. Nama : Eka Febriani
    NPM : 083404005
    Prodi : Perbankan
    Fakultas : Ekonomi

    PASAR VALUTA ASING

    A. Pengertian Pasar
    Definisi Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi. Transaksi perdagangan valas umumnya dilakukan dengan transaksi penyerahan fisik maupun tanpa penyerahan fisik.
    B. Pengertian Forex ( Valas )
    Foreign Exchange (FOREX) atau dalam pengertian Bahasa Indonesia boleh juga disebut sebagai Valuta Asing (VALAS) adalah suatu mata uang tertentu yang dimiliki oleh negara lain sebagai alat pembayaran yang sah. Valuta asing akan mempunyai suatu arti apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Tempat bertemunya penawaran dan permintaan valuta asing disebut dengan Bursa Valuta Asing atau Foreign Exchange Market
    Forex (Foreign Exchange) atau Valuta Asing adalah pasar mata uang yang merupakan pasar derifatif terbesar di dunia. Perdagangan ini diawali pada tahun 1971 berdasarkan perjanjian Bretton Woods yang menetapkan perubahan nilai mata uang suatu negara dari kurs tetap menjadi kurs mengambang yang nilainya ditentukan oleh pasar.
    Definisi sederhana dari forex adalah perubahan nilai dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Besarnya transaksi pasar valuta asing berdasarkan survey yang dilakukan oleh Bank of International Settlements (BIS) adalah US$ 80 juta per hari pada tahun 1980 dan saat ini meningkat menjadi US$ 1.5 triliun per hari, dimana lebih dari 50% dari jumlah tersebut ditransaksikan di pasar London.

    C. Perbedaan Forex Modern (Online ) & Forex Tradisional
    Untuk pasar forex (valas) traditional leverage yang dipakai adalah 1:1, atau berarti untuk bertrading senilai $5000 anda memerlukan uang $5000 pula, atau berarti di pasar forex traditional memerlukan modal yang besar, dan umumnya perdagangan forex traditional dilakukan secara offline (biasanya di money changer atau di bank).
    Sedangkan pasar forex modern dalam perdagangannya menggunakan leverage (daya ungkit / contract size) yang umumnya 100:1 , perdagangannya pun menggunakan media online. Jadi di forex modern anda hanya perlu mengeluarkan modal $50 saja untuk bisa bertrading di jumlah $5000 .

    D. Pelaku Pasar Valuta Asing / Forex
    1. Bank Sentral setiap Negara
    2. Bank Komersial
    3. Bank Devisa
    4. Lembaga Investasi
    5. Institusi Keuangan Non Bank
    6. Eksportir dan Importir

    E. Mata Uang Yang Di Perdagangkan
    Semua mata uang dunia yang umum dan memiliki daya jual tinggi. Contoh : USDollar, Yen, Euro, Franc, Poundsterling. (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF). dan lain-lain.

    F. Sistem Kurs Valuta Asing
    Pada setiap negara terdapat suatu sistem kurs valuta asing yang ditentukan oleh kebijakan yang dianut oleh pemerintah masing-masing negara tersebut.
    Menurut Floyd A. Beam : “… consider exchange rate behavior under three different kinds of exchange systems: floating, fixed, and controlled.” (Floyd A. Beam 2003:390-391)
    Pendapat di atas menyatakan bahwa terdapat tiga sistem kurs valuta asing yang dipakai suatu negara, yaitu:
    a. Sistem kurs bebas, dalam sistem ini tidak ada campur tangan pemerintah untuk menstabilkan nilai kurs. Nilai tukar kurs ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap valuta asing.
    b. Sistem kurs tetap, dalam sistem ini pemerintah atau bank sentral negara yang bersangkutan turut campur secara aktif dalam pasar valuta asing dengan membeli atau menjual valuta asing jika nilainya menyimpang dari standar yang telah ditentukan.
    c. Sistem kurs terkontrol/terkendali, dalam sistem ini pemerintah atau bank sentral negara yang bersangkutan mempunyai kekuasaan eksklusif dalam menentukan alokasi dari penggunaan valuta asing yang tersedia. Warga negara tidak bebas untuk campur tangan dalam transaksi valuta asing. Capital inflows dan ekspor barang-barang menyebabkan tersedianya valuta asing.

    G. Jenis Perubahan Nilai Kurs Valuta Asing
    Perubahan nilai kurs valuta asing umumnya berupa:
    1. Apresiasi atau depresiasi
    Naik atau turunnya nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang asing yang sepenuhnya tergantung pada kekuatan pasar (permintaan dan penawaran valuta asing) baik dalam negeri maupun luar negeri.
    2. Devaluasi atau revaluasi
    Naik atau turunnya nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang asing dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah.
    Turunnya nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang asing yang terjadi harian (depresiasi) sebenarnya mempunyai pengertian sebagaimana devaluasi, tetapi karena perubahan tersebut sangat kecil, maka tidak dirasakan sebagai devaluasi. Yang dianggap sebagai devaluasi adalah penurunan nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang asing yang dinyatakan secara resmi oleh pemerintah, dilakukan secara mendadak, dan ada perbedaan selisih kurs yang besar antara sebelum dan sesudah devaluasi. Hal ini berlaku juga untuk apresiasi dan revaluasi.

    H. Transaksi Dalam Valuta Asing
    Menurut SAK (1999:10.2), suatu transaksi dalam mata uang asing adalah: “Suatu transaksi yang didenominasi atau membutuhkan penyelesaian dalam suatu mata uang asing.”
    Sedangkan menurut Frederick, foreign currency transactions (transaksi mata uang asing) yaitu: “Transactions whose terms are stated in a currency other than the entity’s functional currency.”( Frederick 2002:210)
    Jadi, transaksi dalam mata uang asing merupakan transaksi yang terjadi dalam mata uang yang berbeda, dan memerlukan penyelesaian juga dalam mata uang yang berbeda pula. Standar Akuntansi Keuangan menggolongkan transaksi yang termasuk dalam
    transaksi mata uang asing. Menurut Standar Akuntansi Keuangan: “Transaksi mata uang asing termasuk transaksi yang timbul ketika suatu badan usaha:
    a. Membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasikan dalam suatu mata uang asing.
    b. Meminjam (utang) atau meminjamkan (piutang) dana yang didenominasi dalam suatu mata uang asing.
    c. Menjadi suatu pihak untuk suatu perjanjian dalam valuta asing yang belum terlaksana, atau
    d. Memperoleh atau melepas aktiva, menimbulkan atau melunasi kewajiban, yang didenominasi dalam suatu mata uang asing.” (Standar Akuntansi Keuangan 1999:10.2)

    I. Dasar Pemakaian Kurs Dalam Penjabaran Transaksi Valuta Asing
    Pengertian selisih kurs menurut Standar Akuntansi Keuangan (1999:10.1) adalah: “Selisih yang dihasilkan dari pelaporan jumlah unit mata uang asing yang sama dalam mata uang pelaporan pada kurs yang berbeda.”
    Jadi, selisih kurs yang terjadi akibat transaksi valuta asing (foreign exchange contract) harus dilaporkan dalam nilai mata uang rupiah.
    Pengakuan selisih kurs menurut Standar Akuntansi Keuangan ditentukan sebagai berikut:
    “… apabila terdapat perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian (settlement date) pos moneter yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing. Bila timbulnya dan penyelesaian suatu transaksi berada dalam periode akuntansi yang sama, maka selisih kurs diakui pada periode tersebut. Namun, jika timbulnya dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.” (Standar Akuntansi Keuangan 1999:10.3)
    Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian dalam suatu transaksi mata uang asing harus dilakukan dalam periode akuntansi yang bersangkutan dan juga harus memperhitungkan adanya selisih kurs yang terjadi dari transaksi tersebut. Transaksi valuta asing dibukukan berdasarkan kurs pada tanggal transaksi dan pada tanggal neraca, saldo aktiva dan kewajiban dalam valuta asing harus dijabarkan dengan kurs pada tanggal neraca, dan selisih kurs yang timbul ditampung dalam perhitungan laba rugi periode usaha yang bersangkutan. Sedangkan selisih kurs yang terjadi pada saat transaksi sebagai akibat dari devaluasi atau revaluasi dapat dibebankan atau dikreditkan baik langsung pada periode berjalan atau ditangguhkan dan diamortisasi selama beberapa periode.

    Kesimpulan :
    Valuta Asing (VALAS) adalah suatu mata uang tertentu yang dimiliki oleh negara lain sebagai alat pembayaran yang sah. Untuk transaksi dengan penyerahan fisik biasanya dilakukan dengan mendatangi Money Changer dan menukarkan mata uang yang kita miliki dengan mata uang asing lainnya( Forex Tradisioanl ). Sedangkan transaksi tanpa penyerahan fisik dilakukan dengan memanfaatkan pasar valas secara Online ( Forex Modern ).
    Pelaku pasar valas lebih menyukai transaksi secara online, karena memberikan keuntungan yang cukup cepat dan cukup berarti. Para pelaku pasar valuta asing diantaranya bank Sentral setiap Negara, Bank Komersial, Bank Devisa, Lembaga Investasi, Institusi Keuangan Non Bank, Eksportir dan Importir
    Mata uang yang diperdagangkan dalam valuta asing adalah Semua mata uang dunia yang umum dan memiliki daya jual tinggi. Contoh : USDollar, Yen, Euro, Franc, Poundsterling. (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF), dan lain-lain.
    Sistem kurs valuta asing setiap Negara berbeda karena ditentukan oleh kebijakan yang dianut oleh pemerintah masing-masing negara tersebut. Sistem kurs valuta asing yang dipakai suatu negara, yaitu sistem kurs bebas, sistem kurs tetap, dan sistem kurs terkontrol/terkendali. Perubahan nilai kurs valuta asing umumnya berupa apresiasi atau depresiasi & devaluasi atau revaluasi. Proses transaksi dalam bursa valuta asing, di bursa valas (forex) ini anda dapat membeli ataupun menjual mata uang yang diperdagangkan. Secara obyektif adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari posisi transaksi yang anda lakukan.
    Bahwa penyelesaian dalam suatu transaksi mata uang asing harus dilakukan dalam periode akuntansi yang bersangkutan dan juga harus memperhitungkan adanya selisih kurs yang terjadi dari transaksi tersebut.

  59. Nama : Restiana NPM : 083404014 Prodi :Perbankan Fakultas Ekonomi Tugas :Bisnis Internasional
    PEMBAHASAN
    A. Pengertian Valuta Asing Menurut Istilah Arab.
    Valuta asing dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan money changer atau foreign exchange, sedangkan dalam istilah Arab disebut al-sharf. Dalam kamus al-Munjid fi al-Lughah disebutkan bahwa al-sharf berarti menjual uang dengan uang lainnya. Al-Sharf yang secara harfiyah berarti penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Dengan demikian al-Sharf adalah perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya. Valas atau al-sharf secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain.
    Muhammad al-Adnani mendefinisikan al-sharf dengan tukar menukar uang. Taqiyyudin an-Nabhani mendefinisikan al-sharf dengan pemerolehan harta dengan harta lain, dalam bentuk emas dan perak, yang sejenis dengan saling menyamakan antara emas yang satu dengan emas yang lain, atau antara perak yang satu dengan perak yang lain atau berbeda jenisnya semisal emas dengan perak, dengan menyamakan atau melebihkan antara jenis yang satu dengan jenis yang lain. Beliau juga menyatakan bahwa jual beli mata uang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang menurutnya mencakup beberapa hal sebagai berikut:

    1. Pembelian mata uang dengan mata uang yang serupa seperti pertukaran uang kertas dinar baru Irak dengan dinar lama.
    2. Pertukaran mata uang dengan mata uang asing seperti pertukaran dolar dengan pound Mesir
    3. Pembelian barang dengan uang tertentu serta pembelian mata uang tersebut dengan mata uang asing seperti membeli pesawat dengan dolar, serta pertukaran dolar dengan dinar Irak dalam suatu kesepakatan.
    4. Penjualan barang dengan mata uang, misalnya dolar Amerika dengan dolar Australia.
    5. Penjulan promis (surat perjanjian untuk membeayar sejumlah uang) dengan mata uang tertentu.
    6. Penjualan saham dalam perseroan tertentu dengan mata uang tertentu.

    Masing-masing dari ke-enam bentuk kegiatan di atas dapat diklasifikasi menjadi dua macam kegiatan, yaitu jual beli dan pertukaran. Sehingga untuk masing-masing kegiatan tersebut dapat diberlakukan hukum jual beli dan pertukaran. Penjualan mata uang dengan mata uang yang serupa atau penjualan mata uang dengan mata uang asing dalam Islam inilah yang kemudian disebut sebagai al-sharf.

    B. Pengertian Forex (VALAS) Secara Umum.

    Foreign Exchange (FOREX) atau dalam pengertian Bahasa Indonesia boleh juga disebut sebagai Valuta Asing (VALAS) adalah suatu mata uang tertentu yang dimiliki oleh negara lain sebagai alat pembayaran yang sah. Valuta asing akan mempunyai suatu arti apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Tempat bertemunya penawaran dan permintaan valuta asing disebut dengan Bursa Valuta Asing atau Foreign Exchange Market.

    Forex (Foreign Exchange) atau Valuta Asing adalah pasar mata uang yang merupakan pasar derifatif terbesar di dunia. Perdagangan ini diawali pada tahun 1971 berdasarkan perjanjian Bretton Woods yang menetapkan perubahan nilai mata uang suatu negara dari kurs tetap menjadi kurs mengambang yang nilainya ditentukan oleh pasar.

    Definisi sederhana dari forex adalah perubahan nilai dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Besarnya transaksi pasar valuta asing berdasarkan survey yang dilakukan oleh Bank of International Settlements (BIS) adalah US$ 80 juta per hari pada tahun 1980 dan saat ini meningkat menjadi US$ 1.5 triliun per hari, dimana lebih dari 50% dari jumlah tersebut ditransaksikan di pasar London.

    C. Pengertian VALAS Menurut The Fei Ming.

    The Fei Ming (2001: 36-37) mengatakan efisiensi pasar valas didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana harga yang diperdagangkan mencerminkan suatu keadaan dimana harga yang diperdagangkan mencerminkan keseluruhan informasi yang relevan. Oleh karena harga sekarang telah mencerminkan data informasi dimasa lampau, maka perubahan harga tidak akan membentuk pola-pola tertentu tetapi mengikuti pola random walk. Pola random walk adalah perubahan nilai yang bersifat independent, dimana perubahan harga di masa lalu tidak dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan harga di masa depan.

    Apa yang diperdagangkan dalam penjualan valuta asing? Jawabannya tentu saja uang, mata uang diperdagangkan secara berpasangan melalui broker atau dealer. Valas bersifat interbank karena waktu perdagangannya yang secara kontinyu mengikuti waktu perdagangan masing-masing negara dan bisa diasumsikan bahwa pasar valas buka 24 jam.

    D. Pelaku Transaksi Jual Beli VALAS.

    Pelaku atau subjek dari kegiatan yang aktif melakukan transaksi jual beli valas, yang dapat digolongkan kepada 7 golongan berikut contohnya, yaitu:

    1. Perusahaan. Perusahaan menggunakan pasar valuta asing untuk mempermudah pelaksanaan transfer investasi atau komersil. Kelompok ini terdiri dari para importir, investor internasional dan perusahan-perusahaan multinasional. Mereka menggunakan pasar valuta asing untuk tujuan investasi.
    2. Masyarakat atau Perorangan. Masyarakat dan perorangan dapat melakukan transaksi valas untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya yaitu, Ayah mengirimkan uang untuk anaknya yang sedang sekolah di Amerika, maka terlebih dahulu Ayah harus membeli dolar atau menukar rupiah dengan dolar Amerika.
    3. Bank Umum dan Non Bank. Bank Umum dan non bank beroperasi di kedua pasar antar bank dan nasabah. Mereka melayani nasabah yang ingin bertransaksi valas. Mereka ini memperoleh keuntungan dengan membeli valuta asing pada harga permintaan (bid) dan menjualnya kembali pada harga yang sedikit lebih tinggi dari pada harga penawaran (offer).
    4. Broker atau Perantara. Broker atau perantara adalah orang atau persahaan yang tugasnya adalah menjadi perantara aktifitas transaksi valas.
    5. Pemerintah. Pemerintah melakukan valas untuk berbagai tujuan antara lain membayar cicilan hutang ke luar negeri, penerimaan hutang dari luar negeri yang harus ditukar ke valuta sendiri.
    6. Bank Sentral. Di banyak negara, Bank sentral tidak berada di bawah kendali pemerintah, dia merupakan lembaga independen yang bertugas menstabilkan perekonomian. Bank-bank sentral menggunakan pasar valas ini untuk memperoleh cadangan devisa dan juga mempengaruhi harga di mana mata uangnya diperdagangkan. Bank sentral mungkin melakukan langkah-langkah yang semata-mata dimaksudkan untuk mendukung atau mendongkrak nilai mata uang sendiri. Kebijakan atau strategi seperti ini banyak dilakukan oleh bank-bank sentral.
    7. Spekulator dan arbitrase. Mereka ini melakukan transaksi dalam pasar valuta asing untuk memperoleh keuntungan. Arbitrase pada prinsipnya merupakan suatu bentuk spekulasi yang terdapat dalam valuta asing, di mana mereka membeli suatu valuta asing di suatu pusat keuangan kemudian menjualnya kembali di pusat keuangan lain untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan arbitrase ini dimungkinkan mudah dan cepat dilakukan transfer dengan menggunakan alat telegrafik antara pusat keuangan satu dengan pusat keuangan dunia lainnya. Motif mereka ini berbeda dengan dealer, karena spekulator dan arbitrase beroperasi hanya untuk kepentingan mereka sediri tanpa suatu kebutuhan atau kewajiban untuk melayani klien atau untuk memastikan kontinuitas pasar. Sedangkan dealer mencari keuntungan dari spread antara permintaan dan penawaran dan hanya secara insedentil mencari keuntungan dari perubahan-perubahan harga. Sementara spekulator mencari seluruh keuntungan dari perubahan-perubahan harga secara simultan. Spekulasi dan arbitrase dalam jumlah besar biasanya dilakukan oleh trader. Bank-bank dalam hal ini dapat bertindak sebagai dealer, spekulator dan arbitrase.

    E. Jenis-Jenis Valuta Asing

    1. Transaksi Spot
    Transaksi spot adalah pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Misalnya kontrak jual beli suatu mata uang spot dilakukan atau ditutup pada tanggal 12 juni 2002, penyerahan dan penyelesaian kontrak tersebut dilakukan pada tanggal 14 juni 2002. Apabila tanggal 14 juni 2002 tersebut kebetulan hari libur atau hari sabtu, maka penyelesaiannya adalah pada hari kerja berikutnya. Tanggal penyelesaian transaksi seperti ini disebut value date. Penyerahan dana dalam transaksi spot pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara berikut ini:
    a) Value today, yaitu penyerahan dana dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) diadakannya transaksi (kontrak).
    b) Value tomorrow, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari keja setelah diadakannya kontrak.
    c) Value spot, yaitu penyerahan dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi.
    2. Transaksi Forward
    Transaksi forward disebut juga dengan transaksi berjangka yang pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Kurs ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayaran dan penyerahan baru dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo. Transaksi forward ini biasanya sering digunakan untuk tujuan hedging dan spekulasi. Hedging atau pemagaran resiko yaitu transaksi yang dilakukan semata-mata untuk menghindari resiko kerugian akibat terjadinya perubahan kurs.
    3. Transaksi Swap
    Transaksi swap adalah transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta (penyerahan) yang berbeda. Pembelian dan penjualan mata uang tersebut dilakukan pada bank lain yang sama. Jenis transaksi swap yang umum adalah spot terhadap forward. Dealer membeli suatu mata uang dengan transaksi spot dan secara simultan menjual kembali jumlah yang sama kepada bank lain yang sama dengan kontrak forward. Karena itu dilakukan sebagai suatu transaksi tunggal dengan bank lain yang sama, dealer tidak akan menghadapi resiko valas yang tidak diperkirakan. Seperti dijelaskan di atas bahwa pada prinsipnya transaksi swap merupakan transaksi tukar pakai suatu mata uang untuk jangka waktu tertentu. Transaksi swap berbeda dengan transaksi spot atau forward. Dalam mekanisme swap, terjadi dua transaksi sekaligus dalam waktu yang bersamaan yaitu menjual dan membeli atau menjual dan membeli suatu mata uang yang sama. Sementara pada spot dan forward, transaksi terjadi hanya sekali saja yaitu membeli dan menjual. Penggunaan transaksi swap sebanarnya dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan timbulnya kerugian yang disebabkan oleh perubahan kurs suatu mata uang. Swap dapat dilakukan antara nasabah dengan banknya dan antara bank dengan bank Indonesia (disebut reswap). Pemberian fasilitas reswap tersebut dilakukan atas dasar swap point yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.Transaksi swap antara bank dengan BI:

    a. Swap likuiditas, yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif BI untuk dana yang berasal dari pinjaman luar negeri. Posisi likuiditas ini untuk setiap bank maksimum 20 % dari modal bank tersebut.
    b. Swap investasi, yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif bank berdasarkan swap bank dengan nasabah yang dananya berasal dari pinjaman luar negeri untuk keperluan ivestasi di Indonesia.
    Sebelum disebutkan jenis valuta asing selanjutnya, maka perlu diketahui dulu perbedaan dari ketiga jenis transaksi di atas, yaitu bahwa transaksi swap terjadi dua transaksi pada saat yang sama (double transaction), yaitu jual beli atau beli dan jual. Sedangkan pada spot dan forward hanya terjadi satu kali transaksin saja (one single transaction), yaitu jual saja beli saja.

    4. Transaksi Option
    Transaksi option yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu.
    Dari beberapa macam jenis dari valuta asing di atas, tidak semua dipandang sesuai dengan syari’at Islam, dalam arti ada jenis yang dihukumi haram, dan ada pula yang hukumnya sah menurut Islam. Adapun hukum-hukumnya bisa dilihat dalam fatwa yang dikeluarkan fatwa Dewan Syari’ah yang dituliskan dalam pembahasan terakhir.

    F. Jenis Efisiensi Pasar Valas.
    Fama (1965) menjelaskan bahwa ada tiga jenis efisiensi pasar secara umum :

    a. Bentuk Lemah (Weakly Efficient Market)
    Bentuk Lemah (Weakly Efficient Market) dimana harga saat ini telah memasukkan semua informasi perdagangan dan harga di masa lalu. Artinya kurs spot saat ini merupakan alat prediksi terbaik bagi kurs spot di masa mendatang.
    b. Bentuk semi kuat (semi-Strong Efficient Market)
    Bentuk semi kuat (semi-Strong Efficient Market) dimana informasi yang tercermin dalam kurs valas spot lebih dari sekedar sejarah kurs, namun juga mencerminkan semua informasi yang tersedia secara umum
    c. Bentuk kuat (Strongly Efficient Market)
    Bentuk kuat (Strongly Efficient Market) dimana harga mencerminkan semua informasi yang kemungkinan semua dapat diketahui. Oleh karena itu, bagi analis investasi dan insiders lain mungkin saja memperoleh keuntungan rata-rata secara konsisten. Kendati demikian, bentuk kuat dari hipotesis efisiensi pasar tidak mungkin dipertahankan karena intervensi dari bank sentral dalam pasar valas.

    Kesimpulan:

    I. Pengertian Valas.

    a. Pengertian Valas Menurut Bahasa Arab.
    Dalam kamus al-Munjid fi al-Lughah disebutkan bahwa Valas (al-sharf) berarti menjual uang dengan uang lainnya. Al-Sharf yang secara harfiyah berarti penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Dengan demikian al-Sharf adalah perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya. Valas atau al-sharf secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain.

    b. Pengertian Valas Secara Umum.
    Foreign Exchange (FOREX) atau dalam pengertian Bahasa Indonesia boleh juga disebut sebagai Valuta Asing (VALAS) adalah suatu mata uang tertentu yang dimiliki oleh negara lain sebagai alat pembayaran yang sah.

    c. Pengertian Valas Menurut The Fei Ming (2001: 36-37).
    Suatu keadaan dimana harga yang diperdagangkan mencerminkan suatu keadaan dimana harga yang diperdagangkan mencerminkan keseluruhan informasi yang relevan.

    II. Pelaku Transaksi Jual Beli VALAS.

    1. Perusahaan
    2. Masyarakat atau Perorangan
    3. Bank Umum dan Non Bank
    4. Broker atau Perantara
    5. Pemerintah
    6. Bank Sentral
    7. Spekulator dan arbitrase

    III. Jenis-Jenis Valuta Asing
    1. Transaksi Spot : Transaksi spot adalah pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari.
    2. Transaksi forward (transaksi berjangka): transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang.
    3. Transaksi swap : transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta (penyerahan) yang berbeda. Dibagi menjadi:
    a. Swap likuiditas
    b. Swap investasi
    4. Transaksi option: kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu.

    IV. Tiga Jenis Efisiensi Pasar Secara Umum Menurut Fama (1965):
    a. Bentuk Lemah (Weakly Efficient Market)
    b. Bentuk semi kuat (semi-Strong Efficient Market)
    c. Bentuk kuat (Strongly Efficient Market)

  60. Nama : Resti diputri
    Npm : 083404001
    Prodi : manajemen keuangan dan perbankan
    Fakultas : ekonomi
    Tugas bisnis internasional

    PASAR VALUTA ASING
    Bursa valuta asing (Inggris: foreign exchange market, forex) atau disingkat bursa valas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan.
    Pergerakan pasar valuta asing berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung pukul 05.00–14.00 WIB, terus ke pasar Asia yaitu Jepang, Singapura, dan Hongkong yang berlangsung pukul 07.00–16.00 WIB, ke pasar Eropa yaitu Jerman dan Inggris yang berlangsung pukul 13.00–22.00 WIB, sampai ke pasar Amerika Serikat yang berlangsung pukul 20.30–10.30 WIB. Dalam perkembangan sejarahnya, bank sentral milik negara-negara dengan cadangan mata uang asing yang terbesar sekalipun dapat dikalahkan oleh kekuatan pasar valuta asing yang bebas.
    Menurut survei BIS (Bank International for Settlement, bank sentral dunia), yang dilakukan pada akhir tahun 2004, nilai transaksi pasar valuta asing mencapai lebih dari USD$1,4 triliun per harinya.
    Mengingat tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga yang tinggi tersebut, valuta asing juga telah menjadi alternatif yang paling populer karena ROI (return on investment atau tingkat pengembalian investasi) serta laba yang akan didapat bisa melebihi rata-rata perdagangan pada umumnya. Akibat pergerakan yang cepat tersebut, maka pasar valuta asing juga memiliki risiko yang tinggi.

    Pasar valuta asing adalah suatu pasar yang unik karena:
    • volume perdagangannya
    • likuiditas pasar yang teramat besar
    • banyaknya serta variasi dari pedagang di pasar valuta asing
    • geografis penyebarannya
    • jangka waktu perdagangannya yang 24 jam sehari (kecuali akhir pekan)
    • aneka ragam faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang

    Menurut BIS, rata-rata perputaran pasar valuta asing dunia per hari diestimasikan bernilai $3,21 trilliun, yang terbagi atas:
    • $1005 milliar di transaksi spot
    • $362 milliar di pasar kontrak serah(forward contract)
    • $1714 milliar di pasar swap
    • $129 milliar diestimasikan sebagai selisih pelaporan
    Sebagi tambahan di luar perputaran “tradisional” ini, sebesar $2,1 trilliun diperdagangkan di pasar derivatif.
    Kontrak berjangka valuta asing yang diperkenalkan pada tahun 1972 pada Chicago Mercantile Exchange tumbuh secara cepat dalam beberapa tahun belakangan ini tetapi volumenya masih hanya sebesar 7% dari total volume perdagangan pasar valuta asing.[1]
    Menurut data International Financial Services,London (IFSL), secara keseluruhan perputaran harian pasar tradisional valuta asing rata-rata mencapai total nilai 2,7 billiun US dollar pada April 2006. Estimasi tersebut berdasarkan data tengah tahun dari Komite Bursa Valuta Asing (Foreign Exchange Committee) di London, New York, Tokyo and Singapura [2]
    Pada perdagangan valuta asing secara langsung (OTC, pialang dan pedagang melakukan negosiasi secara langsung tanpa melalui bursa atau kliring. Pusat perdagangan terbesar secara geografis berada di London, Inggris, dimana menurut data IFSL diperkirakan telah meningkat kontribusinya dari 31,3% pada April 2004 menjadi 32,4% pada April 2006
    [sunting] Karakteristik perdagangan valuta asing
    Tidak ada suatu keseragaman dalam pasar valuta asing. Dengan adanya transaksi diluar bursa perdagangan (over the counter)[3] sebagai pasar tradisional dari perdagangan valuta asing, banyak sekali pasar valuta asing yang saling berhubungan satu sama lainnya dimana mata uang yang berbeda diperdagangkan, sehingga secara tidak langsung artinya bahwa “tidak ada kurs tunggal mata uang dollar melainkan kurs yang berbeda-beda tergantung pada bank mana atau pelaku pasar mana yang bertransaksi”. Namun dalam prakteknya perbedaan tersebut seringkali sangat tipis.
    6 Peringkat Teratas Mata Uang Yang Diperdagangkan
    Peringkat Mata uang ISO 4217 Kode
    Simbol
    1 United States dollar
    USD
    $
    2 Eurozone euro
    EUR

    3 Japanese yen
    JPY
    ¥
    4 British pound sterling
    GBP
    £
    5 Swiss franc
    CHF

    6 Australian dollar
    AUD
    $
    Pusat perdagangan utama adalah di London, New York, Tokyo dan Singapura namun bank-bank diseluruh dunia menjadi pesertanya. Perdagangan valuta asing terjadi sepanjang hari. Apabila pasar Asia berakhir maka pasar Eropa mulai dibuka dan pada saat pasar Eropa berakhir maka pasar Amerika dimulai dan kembali lagi ke pasar Asia, terkecuali di akhir pekan.
    Sangat sedikit atau bahkan tidak ada “perdagangan orang dalam” atau informasi “orang dalam” (Insider trading) [4] yang terjadi dalam pasar valuta asing. Fluktuasi kurs nilai tukar mata uang biasanya disebabkan oleh gejolak aktual moneter sebagaimana juga halnya dengan ekspektasi pasar terhadap gejolak moneter yang disebabkan oleh perubahan dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB/GDP), inflasi, suku bunga, rancangan anggaran dan defisit perdagangan atau surplus perdagangan, pengabungan dan akuisisi dan kondisi makro ekonomi lainnya. Berita utama selalu dipublikasikan untuk umum, sehingga banyak orang dapat mengakses berita tersebut pada saat yang bersamaan. Namun bank yang besar memiliki nilai lebih yang penting yaitu mereka dapat melihat arus pergerakan “pesanan” mata uang dari nasabahnya.
    Mata uang diperdagangkan satu sama lainnya dan setiap pasangan mata uang merupakan suatu produk tersendiri seperti misalnya EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD dan lain-lain. Faktor pada salah satu mata uang misalnya USD akan mempengaruhi nilai pasar pada USD/JPY dan GBP/USD, ini adalah merupakan korelasi antara USD/JPY dan GBP/USD.
    Pada pasar spot, menurut penelitian yang dilakukan oleh Bank for Internasional Settlement (BIS)[5] , produk yang paling sering diperdagangkan adalah
    • EUR/USD – 28 %
    • USD/JPY – 18 %
    • GBP/USD (also called sterling or cable) – 14 %
    dan mata uang US dollar “terlibat” dalam 89% dari transaksi yang dilakukan, kemudian diikuti oleh mata uang Euro (37%), Yen (20%) dan Pound Sterling (17%).
    Walaupun perdagangan dalam mata uang Euro meningkat secara cepat sejak mata uang tersebut diterbitkan pada January 1999 1999, US dollar masih mendominasi pasar valuta asing. Sebagai contoh misalnya dalam perdagangan antara Euro dan mata uang non Eropa (XXX), biasanya selalu melibatkan dua jenis perdagangan yaitu EUR/USD dan USD/XXX, pengecualiannya hanya pada perdagangan EUR/JPY yang merupakan pasangan mata uang yang secara tetap diperdagangkan di pasar spot antar bank.
    [sunting] Proses transaksi
    Di bursa valas (valuta asing) ini orang dapat membeli ataupun menjual mata uang yang diperdagangkan. Secara obyektif adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari posisi transaksi yang anda lakukan. Di Bursa valas dikenal istilah Lot dan Pip. 1 Lot nilainya adalah $1000 dan 1 pip nilainya adalah $10. Sedangkan nilai dolar di bursa valas berbeda dengan nilai dolar yang kita kenal di bank-bank. Nilai dolar di bursa valas sangat bervariasi, 6000/8000 dan 10.000 rupiah.
    [sunting] Transaksi dua arah
    Transaksi di valuta asing dapat dilakukan dengan cara dua arah dalam mengambil keuntungannya. Seseorang dapat membeli dahulu (open buy), lalu ditutup dengan menjual (sell) ataupun sebaliknya, melakukan penjualan dahulu, lalu ditutup dengan membeli.
    Pada akses tingkat tertinggi adalah pasar uang antar bank (PUAB) yang terdiri dari perusahaan-perusahaan bank investasi besar.Pada PUAB, selisih antara harga penawaran/harga jual (ask) dan harga permintaan/harga beli (bid) adalah sangat tipis sekali bahkan biasanya tidak ada , dan harga ini hanya berlaku untuk kalangan mereka sendiri yang tidak diketahui oleh pemain valuta asing diluar kelompok mereka.
    Pada akses tingkat dibawahnya, rentang selisih antara harga jual dan harga beli menjadi besar tergantung dari volume transaksi.
    Apabila seorang trader[7] dapat menjamin terlaksananya transaksi valuta asing dalam jumlah besar maka mereka dapat meminta agar selisih nilai jual dan beli diperkecil yang disebut better spread ( selisih tipis antara harga jual dan beli).
    Level akses terhadap pasar valuta asing adalah sangat ditentukan oleh ukuran transaksi valuta yang dilakukan.
    Bank-bank peringkat atas menguasai “pasar uang antar bank (PUAB)” hingga 53% dari seluruh nilai transaksi. Dan setelah bank-bank peringkat atas tersebut maka peringkat selanjutnya adalah bank-bank investasi kecil lalu perusahaan-perusahaan multi nasional besar ( yang membutuhkan lindung nilai atas risiko transaksi serta membayar para pegawainya diberbagai negara), hedge fund besar [8], dan juga para pedagang eceran yang menjadi penentu pasar valuta asing.
    Menurut Galati dan Melvin [9] , dana pensiun, perusahaan asuransi, reksadana dan investor institusi adalah merupakan pemain yang memiliki peran besar dalam pasar keuangan secara umum dan khususnya pasar valuta asing sejak dekade 2000an.
    [sunting] Bank
    Pasar uang antar bank (PUAB) memenuhi kebutuhan mayoritas dari perputaran uang di dunia usaha serta kebutuhan dari transaksi para spekulan setiap harinya yang dapat mencapai nilai triliunan dollar. Beberapa transaksi dilaksanakan untuk dan atas nama nasabahnya, tetapi sebagian besar adalah untuk kepentingan pemilik bank ataupun untuk kepentingan bank itu sendiri.
    Hingga saat ini, pialang valuta asing adalah merupakan pelaku perputaran valuta dalam jumlah yang besar, memfasilitasi perdagangan PUAB dan mempertemukan penjual dan pembeli untuk “upah”(fee) yang kecil. Namun saat ini banyak bisnis valuta asing ini yang beralih kepada suatu sistem elektronis yang lebih efisien seperti misalnya EBS (sekarang dimiliki oleh ICAP), Reuters Dealing 3000 Matching (D2), the Chicago Mercantile Exchange, Bloomberg dan TradeBook(R)
    [sunting] Dunia usaha
    Salah satu pemeran pasar valuta asing ini adalah adanya kebutuhan dari aktivitas perusahaan dalam melakukan pembayaran harga barang ataupun jasa dalam mata valuta asing. Kebutuhan mata valuta asing dari suatu perusahaan seringkali hanya kecil nilainya dibandingkan dengan kebutuhan dari bank dan spekulan dan perdagangan valuta asing yang dilakukannya seringkali hanya membawa dampak yang kecil sekali bagi nilai pasaran kurs mata uang. Meskipun demikian arus perdagangan valuta asing dari perusahaan-perusahaan ini dalam jangka panjangnya merupakan faktor yang penting bagi arah nilai tukar suatu mata uang. Transaksi beberapa perusahaan multinasional dapat membawa akibat yang tidak terduga sewaktu mereka menutup posisi (posisi jual ataupun beli) yang amat besar sekali dimana transaksi ini tidak diketahui secara luas oleh para pemain pasar.
    [sunting] Bank sentral
    Bank sentral suatu negara memegang peran yang amat penting dalam pasar valuta asing. Bank sentral ini senantiasa berupaya untuk mengendalikan suplai uang, inflasi, dan ataupun suku bunga bahkan seringkali mereka memiliki suatu target baik resmi maupun tidak resmi terhadap nilai tukar mata uang negaranya. Seringkali bank sentral ini menggunakan cadangan devisanya untuk menstabilkan pasar.
    Dengan ekspektasi pasar ataupun isu tentang intervensi yang dilakukan oleh bank sentral belaka telah cukup untuk menstabilkan mata kurs uang setempat, tetapi intervensi yang agresif dilakukan beberapa kali dalam setiap tahunnya pada suatu negara yang kurs mata uangnya bergejolak.
    Berbagai sumber dana yang ada di pasaran valuta asing apabila disatukan dapat dengan mudah “mempermainkan” bank sentral (menarik atau menjual mata uang dalam jumlah yang sangat besar sekali sehingga bank sentral tidak mampu lagi melakukan intervensi) dimana skenario ini nampak pada tahun 1992-1993 dimana mekanisme nilai tukar Eropa ( European Exchange Rate Mechanism – ERM[10])mengalami kejatuhan serta beberapa kali jatuhnya nilai tukar mata uang di Asia Tenggara.
    [sunting] Perusahaan manajemen investasi
    Perusahaan manajemen investasi (yang mana biasanya adalah merupakan pengelola banyak sekali akun atas nama nasabahnya seperti misalnya dana pensiun dan dana sumbangan yayasan) yang bertransaksi di pasar valuta asing untuk kebutuhan mata uang asing guna melakukan transaksi pembelian saham di luar negeri. Transaksi valuta asing bagi mereka adalah bukan merupakan tujuan investasi utamanya sehingga transaksi yang dilakukannya bukan dengan tujuan spekulasi ataupun dengan tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.
    [sunting] Hedge funds
    Hedge funds [11] [12] ( sebuah perusahaan investasi yang menjalankan kegiatan usaha transaksi spekulatif untuk mendapatkan keuntungan ) seperti misalnya George Soros[13] yang reputasinya naik disebabkan oleh kegiatan spekulasi mata uang yang dilakukannya secara agresif sejak tahun 1990. Ia mengelola dana triliunan US dollar dan masih bisa meminjam lagi triliunan US dollar dan oleh karenanya mampu membuat intervensi yang dilakukan oleh bank sentral suatu negara untuk menjaga nilai tukar mata uangnya menjadi tidak berdaya apabila fundamental ekonomi tergantung pada “belas kasihan” hedge funds.
    [sunting] Pialang valuta asing
    Pialang valuta asing adalah adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang dengan memperoleh imbalan atas jasanya.[14] Menurut CNN, sebuah pialang valuta asing memiliki volume transaksi antara 25 hingga 50 triliun US dollar perharinya atau sekitar 2% dari keseluruhan nilai transaksi pasar valuta asing dan sebagaimana dilaporkan oleh situs Komisi Perdagangan Berjangka (Commodity Futures Trading Commission – CFTC) [15] bahwa investor pemula dengan mudah dapat menjadi sasaran penipuan dalam perdagangan valuta asing.

    KESIMPULAN :

    Bursa valuta asing (Inggris: foreign exchange market, forex) atau disingkat bursa valas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan.
    Pasar valuta asing adalah suatu pasar yang unik karena:
    • volume perdagangannya
    • likuiditas pasar yang teramat besar
    • banyaknya serta variasi dari pedagang di pasar valuta asing
    • geografis penyebarannya
    • jangka waktu perdagangannya yang 24 jam sehari (kecuali akhir pekan)
    • aneka ragam faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang
    Menurut data International Financial Services,London (IFSL), secara keseluruhan perputaran harian pasar tradisional valuta asing rata-rata mencapai total nilai 2,7 billiun US dollar pada April 2006. Estimasi tersebut berdasarkan data tengah tahun dari Komite Bursa Valuta Asing (Foreign Exchange Committee) di London, New York, Tokyo and Singapura [2]
    Transaksi di valuta asing dapat dilakukan dengan cara dua arah dalam mengambil keuntungannya. Seseorang dapat membeli dahulu (open buy), lalu ditutup dengan menjual (sell) ataupun sebaliknya, melakukan penjualan dahulu, lalu ditutup dengan membeli.
    Hingga saat ini, pialang valuta asing adalah merupakan pelaku perputaran valuta dalam jumlah yang besar, memfasilitasi perdagangan PUAB dan mempertemukan penjual dan pembeli untuk “upah”(fee) yang kecil. Namun saat ini banyak bisnis valuta asing ini yang beralih kepada suatu sistem elektronis yang lebih efisien seperti misalnya EBS (sekarang dimiliki oleh ICAP), Reuters Dealing 3000 Matching (D2), the Chicago Mercantile Exchange, Bloomberg dan TradeBook(R)

  61. NAMA : LILIS LISMAWATI
    NPM :083404039
    JURUSAN : MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN
    TUGAS : BISNIS INTERNASIONAL

    PENGERTIAN VALUTA ASING (FOREIGN EXCHANGE)

    Forex (Foreign Exchange) atau Valuta Asing adalah pasar mata uang yang merupakan pasar derifatif terbesar di dunia. Perdagangan ini diawali pada tahun 1971 berdasarkan perjanjian Bretton Woods yang menetapkan perubahan nilai mata uang suatu negara dari kurs tetap menjadi kurs mengambang yang nilainya ditentukan oleh pasar. Definisi sederhana dari forex adalah perubahan nilai dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Besarnya transaksi pasar valuta asing berdasarkan survey yang dilakukan oleh Bank of International Settlements (BIS) adalah US$ 80 juta per hari pada tahun 1980 dan saat ini meningkat menjadi US$ 1.5 triliun per hari, dimana lebih dari 50% dari jumlah tersebut ditransaksikan di pasar London.
    FOREX atau secara umum kerap disingkat FX adalah kependekan dari Foreign Exchange alias pertukaran mata uang asing. Dalam bahasa kita dikenal valas atau Valuta Asing. Forex Trading, dengan demikian, merupakan perdagangan mata uang kedua negara yang nilainya berbeda dari waktu ke waktu. Mata uang yang biasanya diperdagangkan dalam Forex adalah mata uang negara-negara maju seperti Dollar Amerika (USD), Yen Jepang (JPY), Swiss Franc (CHF), Poundsterling Inggris (GBP), Australian Dollar (AUD), dan Euro (EUR). Semua mata uang itu lazimnya dipertukarkan atau diperdagangkan secara berpasang-pasangan atau disebut pair. Misalnya EUR/GBP, CHF, GBP/USD, EUR/USD, AUD/USD, GBP/JPY dan lainnya.
    Perlu diketahui bahwa Forex Market adalah pasar yang paling likuid dan paling besar di dunia. Ada trilyunan dolar uang yang berputar di pasar forex setiap harinya. Jumlahnya sering melebihi BNP (Bruto Nasional Produk) negara-negara maju. Luar biasa. Tidak satu pihak pun dapat mengendalikan harganya di pasar untuk waktu yang panjang kecuali pasar itu sendiri yang menggerakkan. Forex adalah produk investasi yang sifatnya liquid dan bersifat internasional. Perbedaan nilai mata uang sebuah negara yang berubah dari waku ke waktu yang dipengaruhi berbagai macam faktor itulah yang menjadi dasar adanya transaksi keuangan bernama Forex Trading.
    SEJARAH FOREIGN EXCHANGE (FOREX)
    FOREX trading sendiri telah lama ada sejak ditemukannya teknik konversi mata uang sebuah negara ke mata uang negara lainnya. Tetapi secara kelembagaan Forex Trading baru ada setelah didirikannya Badan Arbitrase Kontrak Berjangka atau Futures. Misalnya IMM atau Internasional Money Market yang didirikan pada 1972 sebagai divisi bagian dari CME atau Chicago Mercantile Exchange (perishable commodities). Atau yang lain misalnya LIFFE atau London International Financial Futures Exchange, TIFFE atau Tokyo International Financial Futures Exchange dan lainnya.
    Sejarah Forex sendiri sudah dimulai sangat lama. Transaksi forex bermula dari perdagangan komoditas, seperti emas, beras, dan lain-lain. Perubahan pola pasar Forex sendiri sampai yang dirasakan saat ini setidaknya mengalami empat kali perkembangan. Pertama, Periode Standar Emas pada era 1880-1914, kedua, Periode Masa Perang Dunia I pada era 1919-1939, ketiga Periode Bretton Woods pada era 1946-1971 dan keempat Periode Nilai Tukar Mengambang pada era 1971 sampai kini.
    Perubahan itu dapat diringkas lagi menjadi dua tahap, yaitu tahap Periode Nilai Tukar Tetap dan Periode Nilai Tukar Mengambang. Adapun Periode Standar Emas, Periode Masa Perang Dunia I dan Periode Bretton Woods adalah termasuk tahap Periode Nilai Tukar Tetap.
    Pada era Bretton Woods pasca kegagalan dari Periode Nilai Tukar Tetap dalam mempertahankan kestabilan ekonomi, transaksi forex mulai menjadi bagian terpenting perkembangan dunia sampai kini. Pasalnya karena suatu nilai tukar mata uang antar negara diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Pasar yang akan menentukan apakah seberapa besar nilai tukar mata uang tersebut berkaitan dengan perkembangan perekonomian suatu negara.
    PERPUTARAN UANG DI PASAR FOREX
    FOREX Trading bergerak terus selama 24 jam setiap hari kerja mulai dari Senin sampai Jumat dan berputar mulai dari pasar New Zealand dan Australia yang berlangsung kira-kira pukul 04.00 – 14.00 WIB, terus ke pasar Asia yaitu Jepang dan Singapura yang berlangsung kira-kira pukul 07.00 – 16.00 WIB, lalu ke pasar Eropa yaitu Jerman dan Inggris yang berlangsung kira-kira pukul 14.00 – 22.00 WIB, sampai akhirnya ke pasar Amerika yang berlangsung kira-kira pukul 19.30 – 04.00 WIB. Begitu terus berputar lagi selama lima hari kerja.
    Perputaran uang yang terjadi pada pasar forex menurut survey BIS (Bank for International Settlement) pada September 2008 ini sudah mencapai US$ 5 triliun per harinya!!! Tentu jumlah ini jauh lebih besar bila dibandingkan dengan perputaran uang di bursa berjangka lainnya, seperti komoditi ataupun pasar saham di tiap-tiap bursa efek negara maju manapun. Apalagi dibandingkan dengan pasar tradisional he he.
    Dengan volume perdagangan sebesar itu, pasar ini sifatnya sangat cair dan kendali perdagangan tidak dapat dipegang, walaupun mereka dikatakan sebagai pihak yang memiliki modal besar. Pergerakan mata uang ini sepenuhnya bergantung pada pasar.
    Begitu pemain besar atau kecil di forex trading, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mampu mengontrol pergerakan kurs valuta asing. Bahan perekonomian sebuah negara bisa dipusingkan oleh transaksi yang ada di dalam pasar forex ini, karena bisa menghancurkan tiba-tiba bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ingat berbagai krisis keuangan yang pernah terjadi, salah satu sebab utamanya karena transaksi di pasar forex ini.
    Forex trading tidak melibatkan perdagangan secara fisik. Karenanya forex trading juga dapat dijalankan dengan sistem margin atau jaminan (margin trading). Misalnya bila kita mau membeli US$ 30,000, dengan sistem Margin Trading kita hanya akan mengeluarkan dana 1% nya saja atau sebesar US$ 300 sebagai jaminan. Namun keuntungan yang saya dapatkan akan sama nilainya dengan US$ 30,000 yang saya beli. Di sini investor tidak memegang mata uang yang dibeli atau dijual dan jaminan yang diberikan dapat sangat kecil, yaitu hanya 1% dari jumlah yang hendak dibeli.

    PELAKU PASAR VALUTA ASING / FOREX
    1. Bank Sentral setiap Negara
    2. Bank Komersial
    3. Bank Devisa
    4. Lembaga Investasi
    5. Institusi Keuangan Non Bank
    6. Eksportir dan Importir

    PEMERINTAH DAN BANK SENTRAL
    Beberapa pelaku forex yg paling berpengaruh adalah bank sentral dan pemerintah. Di banyak negara, bank sentral merupakan kepanjangan tangan pemerintah dan menjalankan kebijakannya bersama2 dg pemerintah. Tapi, beberapa pemerintah merasa semakin independen sebuah bank sentral semakin efektif dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan perekonomian. Terlepas dari seberapa indipendennya sebuah bank sentral, perwakilan pemerintah biasanya secara teratur berkonsultasi dengan perwakilan bank sentral untuk mendiskusikan kebijakan moneter. Jadi, pemerintah dan bank sentral biasanya sudah satu paket dalam hal kebijakan moneter. Bank sentral ini seringkali mengintervensi pasar demi tujuan ekonomi tertentu negaranya.
    BANK DAN INSTITUSI KEUANGAN LAIN
    Selain bank sentral dan pemerintah, salah satu pelaku terbesar dalam transaksi forex adalah bank. Interbank market adalah pasar di mana bank2 besar bertransaksi di antara mereka dan menentukan harga mata uang menjadi seperti yg terlihat oleh trader individual seperti kita di layar komputer.
    Bank, pada umumnya, bertindak sebagai dealer yang buy/sell mata uang pada harga bid/ask-nya. Salah satu cara bank2 ini mendapat uang adalah menjual mata uang dg harga lebih tinggi daripada yang dia beli kpd nasabahnya. Karena pasar forex tidak terpusat alias decentralized, maka hal yg wajar melihat bank satu dengan bank lainnya punya sedikit perbedaan dalam nilai tukarnya.

    HEDGERS
    Salah satu klien terbesar bank2 ini adalah para pelaku bisnis yang terlibat dalam transaksi internasional. Baik pelaku bisnis ini menjual barang ke klien internasional atau membeli barang dari supplier internasional, mereka harus berhadapan dengan volatilitas fluktuasi mata uang. Ketidakpastian menjadi hal yg dibenci oleh manajemen maupun pemilik bisnis. Berhadapan dengan risiko foreign exchange adalah masalah besar bagi perusahaan multinasional. Sebagai contoh: sebuah perusahaan di Jerman memesan peralatan dari pabrik di Jepang yang harus dibayar dalam Yen 1 tahun dari sekarang. Karena nilai tukar dapat berfluktuasi dg liar sepanjang tahun itu, maka perusahaan Jerman ini ga akan tau apakah nantinya akan ngeluarin Euro lebih banyak atau tidak pada saat pengiriman nanti. Salah satu cara bagi pebisnis untuk mengurangi ketidakpastian krn risiko foreign exchange ini adalah pergi ke spot market dan bertransaksi langsung untuk mata uang asing yg mereka butuhkan. Tapi, sayangnya, pebisnis mungkin ga punya cukup uang di tangan untuk membuat transaksi spot atau tidak ingin memegang jumlah mata uang asing yg sangat banyak untukwaktu yg lama. Karenanya pebisnis seringkali menerapkan hedging strategy untuk me-lock mata uang tertentu pada posisi harga tertentu untuk keperluan di masa mendatang.

    SPEKULATOR
    Kelas lain dari pelaku pasar dalam forex adalah spekulator. Bukannya men-hedging supaya nggak kena pergerakan harga untuk alasan transaksi internasional, spekulator berusaha mendapatkan uang dg mengambil keuntungan dari fluktuasi harga. Salah satu spekulator yg paling terkenal mungkin George Soros. Milioner yang sgt dikenal untuk spekulasi pada penurunan British pound yg menghasilkan uang 1.2 milliar dollar kurang dari sebulan! Beberapa pengkritik mengatakan bahwa orang2 seperti ini bertanggung jawab atas krisis keuangan asia akhir 90-an.

    FAKTOR PENGGERAK PASAR VALUTA ASING
    Faktor utama yang mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara adalah neraca perdagangan, kondisi ekonomi, faktor politik dan implikasi yang disebabkan oleh hasil analisa secara grafik maupun psikologis pasar. Pasang surut aliran modal antar negara atau yang dikenal dengan Purchasing Power Parity (PPP) adalah faktor utama yang menentukan momentum pasar. Kekuatan ekonomi fundamental seperti tingkat inflasi dan suku bunga adalah contoh dua faktor yang mempengaruhi harga mata uang. Hal ini dilakukan dalam dua cara: kontrol dan invertisi. Kontrol, membatasi warga negaranya untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek negatif terhadap nilai tukar (seperti mengirim uang ke negara lain). Intervensi dengan merubah tingkat suku bunga untuk menjadikannya kurang menarik bagi orang asing, atau membeli/ menjual mata uangnya untuk menaikkan/ menurunkan nilai pasarnya.
    Jika kondisi ekonomi tersebut berubah maka akan menyebabkan perubahan yang dramatis terhadap nilai mata uang suatu negara. Hal ini menunjukkan bahwa konsep dasar dari pergerakan mata uang adalah untuk mengantisipasi suatu kondisi ekonomi. Pergerakan nilai mata uang juga dipengaruhi oleh hasil analisa teknikal/ grafik yang dilakukan oleh para manager keuangan/ manager investasi. Dalam hal ini prilaku pasar menjadi lebih bersifat teknikal dan reaksi dari para manager seringkali serupa dan mudah ditebak.
    KONDISI & PERSYARATAN TRADING VALUTA ASING
    1. Trading Hours : Senin 06.30 – Sabtu dinihari 04.30 (winter) dan 03.30
    (summer)
    2. Month of Contract : SPOT
    3. Final Trading day : No Limit
    4. Contract Retail : US$ 100,000
    5. Warranty Fund/ Lot : US$ 1,000
    6. Commission/ Lot : US$ 50
    7. Minimum Spread : 8 point
    8. Maximum Lot/ DQ : 30 Lot
    9. Rate IDR : IDR 6000, 8000, 10.000 dan kurs mengambang
    (Floating Rate)

    PROFIT & LOSS CALCULATION VALUTA ASING
    (Harga Jual – Harga Beli) x ∑ Lot x Nilai – (komisi x ∑ Lot)
    Keterangan:
    • Lot : Besarnya volume transaksi
    • Nilai : Besarnya nilai per poin yang berbeda dari setiap mata uang
    • EURO = $10/ Lot
    • GBP = $10/ Lot
    • AUD = $10/ Lot
    • JPY = $9.5/ Lot (Indirect Currency)
    • CHF = $8.5/ Lot (Indirect Currency)

    ILUSTRASI PROFIT
    Contoh transaksi perdagangan mata uang EURO.
    Pada tanggal 3 Jan 2005, FOMC (Federal Open Market Committee) mengumumkan bahwa tingkat suku bunga di Amerika Serikat akan dinaikkan dari 2.25% menjadi 3.5% pada tahun 2005. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat inflasi yang disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat. Pada tanggal 3 Jan 2005 tersebut, nilai Euro sebesar 1.3580 terhadap US$. Artinya untuk membeli satu Euro diperlukan 1.3580 US$. Setelah FOMC mengumumkan akan menaikkan tingkat suku bunganya menjadi 3.5%, pasar memberikan respon yang positif terhadap berita tersebut sehingga terjadi penguatan US$ terhadap Euro. Berita ini menyebabkan nilai Euro bergerak turun dari 1.3580 menjadi 1.3380 (Euro melemah 200 poin).

    Bagaimana melakukan transaksi atas informasi diatas?
    Berdasarkan informasi diatas dan didukung oleh analisa teknikal maka diputuskan untuk masuk pasar dengan mengambil posisi JUAL (Open Sell) Euro sebanyak 1 lot pada harga 1.3530 pada jam 14.00 wib. Hari itu juga Euro terus mengalami pelemahan sampai 1.3450 pada jam 17.00 wib, maka diputuskan untuk melikuidasi/ menutup posisi (keluar pasar) dengan mengambil posisi BELI (Buy Liquid) sebanyak 1 lot pada harga 1.3480. Berapa keuntungan yang diperoleh?

    Rumus Perhitungan Laba/Rugi
    (Sell-Buy) x Nilai/ poin x Jumlah Lot – (Komisi x Jumlah Lot)
    = (1.3530-1.3480) x $10 x 1 lot – ( $50 x 1 lot)
    = 50 poin x $10 x 1 lot – $50
    = $450

    Kurs Rupiah terhadap US$ (IDR) = Rp. 9.300,-
    Keuntungan transaksi pada tanggal 3 Jan 2005 adalah $450 atau setara dengan Rp. 4.185.000,-

    ILUSTRASI LOSS

    Bagaimana cara menghitung Loss?

    Apabila terjadi kesalahan dalam melakukan analisa dari contoh diatas, dimana diputuskan oleh investor dan trader untuk masuk pasar dengan mengambil posisi awal BELI (OPEN BUY) Euro sebanyak 1 lot pada harga 1.3530 pada jam 14.00 wib dengan rencana transaksi adalah: target profit pada harga 1.3580 dan target loss pada harga 1.3500.

    Dan ternyata Euro terus melemah sampai dengan level 1.3480. Sesuai dengan rencana transaksi, maka dilakukan aksi keluar dari pasar dan menghentikan transaksi, dengan mengambil posisi tutup Jual (SELL LIQUID) Euro sebanyak 1 lot pada harga 1.3500. Berapa Kerugian/ Loss yang terjadi?

    Rumus Perhitungan Laba/ Rugi
    (Sell-Buy) x Nilai/poin x Jumlah Lot – (Komisi x Jumlah Lot)
    = (1.3530-1.3530) x $10 x 1 lot – ( $50 x 1 lot)
    = -30 poin x $10 x 1 lot – $50
    = -$350

    Kurs Rupiah terhadap US$ (IDR) = Rp. 9.300,-
    Kerugian transaksi pada tanggal 2 Jan 2005 adalah $350 atau setara dengan Rp. 3.255.000,-

    KEUNTUNGAN TRANSAKSI FOREX
    1. Waktu perdagangan 24 jam sehari.
    2. Two-Way Opportunity, dapat mengambil posisi beli (open Buy) pada saat harga naik dan posisi jual (open Sell) pada saat harga turun.
    3.Fluktuatif, transaksi dapat dilakukan beberapa kali dalam sehari karena besarnya fluktuasi pasar.
    4. Likuid, posisi yang diambil di pasar dapat di tutup (dilikuidasi) kapan saja sesuai dengan keinginan investor.
    5. Margin Trading, modal awal yang disetorkan tidak besar bila dibandingkan dengan bisnis lain.
    6. Resiko dapat diperkecil dengan menggunakan risk management.

    RANGKUMAN

    Forex (Foreign Exchange) atau Valuta Asing adalah pasar mata uang yang merupakan pasar derifatif terbesar di dunia. Perdagangan ini diawali pada tahun 1971 berdasarkan perjanjian Bretton Woods yang menetapkan perubahan nilai mata uang suatu negara dari kurs tetap menjadi kurs mengambang yang nilainya ditentukan oleh pasar. Definisi sederhana dari forex adalah perubahan nilai dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Besarnya transaksi pasar valuta asing berdasarkan survey yang dilakukan oleh Bank of International Settlements (BIS) adalah US$ 80 juta per hari pada tahun 1980 dan saat ini meningkat menjadi US$ 1.5 triliun per hari, dimana lebih dari 50% dari jumlah tersebut ditransaksikan di pasar London.
    FOREX atau secara umum kerap disingkat FX adalah kependekan dari Foreign Exchange alias pertukaran mata uang asing. Dalam bahasa kita dikenal valas atau Valuta Asing. Forex Trading, dengan demikian, merupakan perdagangan mata uang kedua negara yang nilainya berbeda dari waktu ke waktu. Mata uang yang biasanya diperdagangkan dalam Forex adalah mata uang negara-negara maju seperti Dollar Amerika (USD), Yen Jepang (JPY), Swiss Franc (CHF), Poundsterling Inggris (GBP), Australian Dollar (AUD), dan Euro (EUR). Semua mata uang itu lazimnya dipertukarkan atau diperdagangkan secara berpasang-pasangan atau disebut pair. Misalnya EUR/GBP, CHF, GBP/USD, EUR/USD, AUD/USD, GBP/JPY dan lainnya.
    PELAKU PASAR VALUTA ASING / FOREX
    1. Bank Sentral setiap Negara
    2. Bank Komersial
    3. Bank Devisa
    4. Lembaga Investasi
    5. Institusi Keuangan Non Bank
    6. Eksportir dan Importir
    Faktor utama yang mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara adalah neraca perdagangan, kondisi ekonomi, faktor politik dan implikasi yang disebabkan oleh hasil analisa secara grafik maupun psikologis pasar. Pasang surut aliran modal antar negara atau yang dikenal dengan Purchasing Power Parity (PPP) adalah faktor utama yang menentukan momentum pasar. Kekuatan ekonomi fundamental seperti tingkat inflasi dan suku bunga adalah contoh dua faktor yang mempengaruhi harga mata uang. Hal ini dilakukan dalam dua cara: kontrol dan invertisi. Kontrol, membatasi warga negaranya untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek negatif terhadap nilai tukar (seperti mengirim uang ke negara lain). Intervensi dengan merubah tingkat suku bunga untuk menjadikannya kurang menarik bagi orang asing, atau membeli/ menjual mata uangnya untuk menaikkan/ menurunkan nilai pasarnya.
    Jika kondisi ekonomi tersebut berubah maka akan menyebabkan perubahan yang dramatis terhadap nilai mata uang suatu negara. Hal ini menunjukkan bahwa konsep dasar dari pergerakan mata uang adalah untuk mengantisipasi suatu kondisi ekonomi. Pergerakan nilai mata uang juga dipengaruhi oleh hasil analisa teknikal/ grafik yang dilakukan oleh para manager keuangan/ manager investasi. Dalam hal ini prilaku pasar menjadi lebih bersifat teknikal dan reaksi dari para manager seringkali serupa dan mudah ditebak.
    KEUNTUNGAN TRANSAKSI FOREX
    1. Waktu perdagangan 24 jam sehari.
    2. Two-Way Opportunity, dapat mengambil posisi beli (open Buy) pada saat harga naik dan posisi jual (open Sell) pada saat harga turun.
    3.Fluktuatif, transaksi dapat dilakukan beberapa kali dalam sehari karena besarnya fluktuasi pasar.
    4. Likuid, posisi yang diambil di pasar dapat di tutup (dilikuidasi) kapan saja sesuai dengan keinginan investor.
    5. Margin Trading, modal awal yang disetorkan tidak besar bila dibandingkan dengan bisnis lain.
    6. Resiko dapat diperkecil dengan menggunakan risk management.

  62. Nama :Risa Risdianty
    NPM : 083404023
    Jurusan : Perbankan
    Tugas : Bisnis Internasional

    PENGGERAK UTAMA PASAR VALUTA ASING
    TAHUN 2007

    Pasar valuta asing adalah pasar yang sangat dinamis dan berskala raksasa dengan perputarannya yang mencapai sekitar 2 triliun dolar sehari, sehingga layak disebut sebagai pasar keuangan terbesar di dunia, bahkan layak juga berpredikat sebagai pasar terbesar di atas planet bumi ini. Penulis pernah memuat tulisan sejenis dalam web online ini maupun dalam artikel media massa yang menyorot tentang factor-faktor penggerak pasar valas yang utama.
    Dalam dunia forex, dolar Amerika adalah penggerak pasar yang utama mengingat Amerika merupakan negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Karenanya, data perekonomian Amerika penting untuk disimak sebab itu dapat mempengaruhi tren pasar mata uang.
    Sejumlah research pasar kerap dilakukan untuk mengamati aktivitas dan perilaku pasar sehubungan dengan rilis data ekonomi. Beberapa data ekonomi yang pengaruhnya relatif lebih significant terhadap pasar di antaranya adalah: Non Farm Payroll, suku bunga, inflasi, dan ISM Manufacturing. Setidaknya selama dua atau tiga tahun terakhir –sampai periode akhir 2006– data ekonomi tadi telah berpengaruh besar terhadap pasar. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan periode tahun 2007 ini. Masih tetap samakah atau terdapat pergeseran-pergeseran?
    Dengan berjalannya periode waktu, tingkat kepentingan dari rilis data ekonomi secara relatif juga bergerak. Misalnya, data neraca perdagangan bisa jadi merupakan data dominan pada saat suatu negara sedangan mengalami masalah deficit yang kronis. Sementara itu, pada saat negara mengalami masalah dalam hal lapangan kerja, data pengangguran akan menjadi data yang relatif lebih penting di mata para pelaku pasar.
    Melalui analisis pasar, kelihatannya data laporan non-farm payrolls masih merupakan penggerak pasar yang paling dominant bagi US dollar, walau sempat digeser sebentar oleh data survey dari Institute of Supply Manager (ISM) untuk sector industri (ISM – Manufacturing). Dominasi laporan tenaga kerja ini dapat diartikan bahwa sector konsumen masih merupakan focus perhatian besar bagi pasar, terlebih dengan adanya tekanan risiko perekonomian negara Paman Sam belakangan ini.

    Review pasar juga menunjukkan bahwa laporan dari bank sentral Amerika, the Fed melalui Komite Pasar Terbuka – FOMC (Federal Open Market Committee) masih terus diperhatikan pasar, sekalipun selama periode setahun praktis tidak ada perubahan suku bunga diputuskan the Fed, kecuali menaikkan suku bunga diskonto pada pertengahan Agustus lalu. Apapun, mengetahui sejarah data pergerakan pasar karena sangat penting untuk Anda mengetahui kapan harus terjun ke pasar dan kapan menahan diri.
    Membandingkan akan data tahun lalu dan sepanjang tahun 2007 ini beberapa hal menarik dapat diungkapkan disini. Pertama dominasi pada beberapa rilis data ekonomi penting kelihatannya masih tetap eksis sampai periode setahun terakhir. Namun demikian, sebagai temuan berikutnya, tingkat kepentingan relatif satu indicator dengan yang lainnya dapat bergeser atau berubah urutan peringkat.
    Data penjualan eceran (retail sales) terpantau memegang peranan semakin penting di mata investor. Hal ini nampaknya berkaitan dengan dua topic utama yang menjadi perhatian the Fed, yaitu antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang moderat. Kedua focus tersebut dicerna pasar dapat tercermin pada indicator di level konsumen ini yaitu retail sales.
    Indicator penting lainnya seperti tingkat inflasi yang ditunjukkan oleh data Consumer Price Index (CPI) serta Producer Price Index (PPI) masih mendapat porsi utama. Sementara, data pembelian pihak asing atas surat berharga AS — the Foreign Purchases of US Treasuries (TICS) serta Personal Consumption terlihat agak tergeser oleh tingkat pesanan barang tahan lama (Durable Goods Orders) serta laporan penjualan rumah existing atau Existing Home Sales. Data penjualan rumah ini dapat dimengerti mendapatkan porsi penting karena sehubungan dengan gejolak yang menyerang pasar perumahan AS dan ganjalan kemacetan di sector KPR kelompok subprime.
    Sebagai ringkasan, berikut ini dapat terlihat beberapa indicator pasar yang utama selama tahun 2007 ini, bila dilihat dampaknya terhadap pergerakan pasar forex dalam tempo sekitar 60 menit dimulai dari detik rilis data ekonomi dimaksud, yaitu:
    1. Non-Farm Payrolls
    2. Suku bunga dari FOMC
    3. Retail Sales
    4. ISM Manufacturing
    5. Tingkat Inflasi (berdasarkan CPI)
    6. Producer Price Index (PPI)
    7. Neraca Perdagangan
    8. Penjualan Rumah Bekas (Existing Home Sales)
    9. Foreign Purchases of US Treasuries

    Laporan non-farm payrolls masih dominant karena ini merupakan data tenaga kerja AS yang diperkirakan mencakup 80% dari angkatan kerja yang memproduksi seluruh GDP Amerika. Dalam situasi yang sedang dihadapi perekonomian AS saat ini data NFP dapat dipandang unik juga karena merupakan data langsung di tingkat konsumen yang menggambarkan dampak pertumbuhan ekonomi Amerika.

    Suku bunga, serta indikator yang terkait langsung yaitu tingkat inflasi, juga tetap memegang porsi utama karena dampaknya yang luas terhadap pergerakan bisnis serta tentunya arus modal di tengah pasar financial yang tidak mengenal batas negara. Dengan mudah dapat kita lihat terakhir ini, bahwa dengan semakin kuatnya isyu pemangkassan bunga oleh the Fed, dollar pun diperdagangkan melemah secara global di pasar valuta asing.

    Kesimpulan :
    Pasar valuta asing adalah pasar yang sangat dinamis dan berskala raksasa dengan perputarannya yang mencapai sekitar 2 triliun dolar sehari, sehingga layak disebut sebagai pasar keuangan terbesar di dunia, bahkan layak juga berpredikat sebagai pasar terbesar di atas planet bumi ini. Karena Pasar Valuta Asing ini mempunyai beberapa indicator yang utama terhadap pasar. Pasar Valuta Asing ini juga dapat mempengaruhi terhadap kenaikan harga barang di Indonesia yaitu disebut Inflasi atau dapat juga mempengaruhi perekonomian Negara.

  63. Nama :Risa Risdianty
    NPM : 083404023
    Jurusan : Perbankan
    Tugas : Bisnis Internasional

    PENGGERAK UTAMA PASAR VALUTA ASING
    TAHUN 2007

    Pasar valuta asing adalah pasar yang sangat dinamis dan berskala raksasa dengan perputarannya yang mencapai sekitar 2 triliun dolar sehari, sehingga layak disebut sebagai pasar keuangan terbesar di dunia, bahkan layak juga berpredikat sebagai pasar terbesar di atas planet bumi ini. Penulis pernah memuat tulisan sejenis dalam web online ini maupun dalam artikel media massa yang menyorot tentang factor-faktor penggerak pasar valas yang utama.
    Dalam dunia forex, dolar Amerika adalah penggerak pasar yang utama mengingat Amerika merupakan negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Karenanya, data perekonomian Amerika penting untuk disimak sebab itu dapat mempengaruhi tren pasar mata uang.
    Sejumlah research pasar kerap dilakukan untuk mengamati aktivitas dan perilaku pasar sehubungan dengan rilis data ekonomi. Beberapa data ekonomi yang pengaruhnya relatif lebih significant terhadap pasar di antaranya adalah: Non Farm Payroll, suku bunga, inflasi, dan ISM Manufacturing. Setidaknya selama dua atau tiga tahun terakhir –sampai periode akhir 2006– data ekonomi tadi telah berpengaruh besar terhadap pasar. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan periode tahun 2007 ini. Masih tetap samakah atau terdapat pergeseran-pergeseran?
    Dengan berjalannya periode waktu, tingkat kepentingan dari rilis data ekonomi secara relatif juga bergerak. Misalnya, data neraca perdagangan bisa jadi merupakan data dominan pada saat suatu negara sedangan mengalami masalah deficit yang kronis. Sementara itu, pada saat negara mengalami masalah dalam hal lapangan kerja, data pengangguran akan menjadi data yang relatif lebih penting di mata para pelaku pasar.
    Melalui analisis pasar, kelihatannya data laporan non-farm payrolls masih merupakan penggerak pasar yang paling dominant bagi US dollar, walau sempat digeser sebentar oleh data survey dari Institute of Supply Manager (ISM) untuk sector industri (ISM – Manufacturing). Dominasi laporan tenaga kerja ini dapat diartikan bahwa sector konsumen masih merupakan focus perhatian besar bagi pasar, terlebih dengan adanya tekanan risiko perekonomian negara Paman Sam belakangan ini.

    Review pasar juga menunjukkan bahwa laporan dari bank sentral Amerika, the Fed melalui Komite Pasar Terbuka – FOMC (Federal Open Market Committee) masih terus diperhatikan pasar, sekalipun selama periode setahun praktis tidak ada perubahan suku bunga diputuskan the Fed, kecuali menaikkan suku bunga diskonto pada pertengahan Agustus lalu. Apapun, mengetahui sejarah data pergerakan pasar karena sangat penting untuk Anda mengetahui kapan harus terjun ke pasar dan kapan menahan diri.
    Membandingkan akan data tahun lalu dan sepanjang tahun 2007 ini beberapa hal menarik dapat diungkapkan disini. Pertama dominasi pada beberapa rilis data ekonomi penting kelihatannya masih tetap eksis sampai periode setahun terakhir. Namun demikian, sebagai temuan berikutnya, tingkat kepentingan relatif satu indicator dengan yang lainnya dapat bergeser atau berubah urutan peringkat.
    Data penjualan eceran (retail sales) terpantau memegang peranan semakin penting di mata investor. Hal ini nampaknya berkaitan dengan dua topic utama yang menjadi perhatian the Fed, yaitu antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang moderat. Kedua focus tersebut dicerna pasar dapat tercermin pada indicator di level konsumen ini yaitu retail sales.
    Indicator penting lainnya seperti tingkat inflasi yang ditunjukkan oleh data Consumer Price Index (CPI) serta Producer Price Index (PPI) masih mendapat porsi utama. Sementara, data pembelian pihak asing atas surat berharga AS — the Foreign Purchases of US Treasuries (TICS) serta Personal Consumption terlihat agak tergeser oleh tingkat pesanan barang tahan lama (Durable Goods Orders) serta laporan penjualan rumah existing atau Existing Home Sales. Data penjualan rumah ini dapat dimengerti mendapatkan porsi penting karena sehubungan dengan gejolak yang menyerang pasar perumahan AS dan ganjalan kemacetan di sector KPR kelompok subprime.
    Sebagai ringkasan, berikut ini dapat terlihat beberapa indicator pasar yang utama selama tahun 2007 ini, bila dilihat dampaknya terhadap pergerakan pasar forex dalam tempo sekitar 60 menit dimulai dari detik rilis data ekonomi dimaksud, yaitu:
    1. Non-Farm Payrolls
    2. Suku bunga dari FOMC
    3. Retail Sales
    4. ISM Manufacturing
    5. Tingkat Inflasi (berdasarkan CPI)
    6. Producer Price Index (PPI)
    7. Neraca Perdagangan
    8. Penjualan Rumah Bekas (Existing Home Sales)
    9. Foreign Purchases of US Treasuries

    Laporan non-farm payrolls masih dominant karena ini merupakan data tenaga kerja AS yang diperkirakan mencakup 80% dari angkatan kerja yang memproduksi seluruh GDP Amerika. Dalam situasi yang sedang dihadapi perekonomian AS saat ini data NFP dapat dipandang unik juga karena merupakan data langsung di tingkat konsumen yang menggambarkan dampak pertumbuhan ekonomi Amerika.

    Suku bunga, serta indikator yang terkait langsung yaitu tingkat inflasi, juga tetap memegang porsi utama karena dampaknya yang luas terhadap pergerakan bisnis serta tentunya arus modal di tengah pasar financial yang tidak mengenal batas negara. Dengan mudah dapat kita lihat terakhir ini, bahwa dengan semakin kuatnya isyu pemangkassan bunga oleh the Fed, dollar pun diperdagangkan melemah secara global di pasar valuta asing.

    Kesimpulan :
    Pasar valuta asing adalah pasar yang sangat dinamis dan berskala raksasa dengan perputarannya yang mencapai sekitar 2 triliun dolar sehari, sehingga layak disebut sebagai pasar keuangan terbesar di dunia, bahkan layak juga berpredikat sebagai pasar terbesar di atas planet bumi ini. Karena Pasar Valuta Asing ini mempunyai beberapa indicator yang utama terhadap pasar. Pasar Valuta Asing ini juga dapat mempengaruhi terhadap kenaikan harga barang di Indonesia yaitu disebut Inflasi atau dapat juga mempengaruhi perekonomian Negara.

  64. Nama : Yeni Suryani
    NPM : 073401006
    Jurusan : Ekonomi Pembangunan
    Sistem Kurs Tukar
    Sistem kurs tukar dapat diklasifikasi berdasarkan tingkat sejauh mana kurs tukar dikendalikan oleh pemerintah. Ada empat kategori sistem kurs tukar :
    1. Sistem kurs tetap. Dalam sistem ini, kurs tukar biasanya konstan atau diizinkan berfluktuasi hanya dalam batasan yang sangat sempit. Jika kurs tukar mulai bergerak terlalu besar, maka pemerintah akan melakukan intervensi untuk menjaganya tetap dalam batasan yang diizinkan. Berdasarkan Bretton Woods Agreement, kurs tukar awalnya harus dalam nilai yang pasti. Penyesuaian baru mulai dilakukan ketika Amerika sering mengalami defisit neraca perdagangan, yang mengindikasikan bahwa nilai dolar mungkin terlalu kuat. Smithsonian Agreement kemudian disetujui pada bulan Desember tahun 1971, yang meminta devaluasi dolar sebesar 8 persen dan batasan untuk pergerakan kurs tukar lainnya diperluas menjadi 2,25 persen. Namun ketidakseimbangan pembayaran internasional terus berlanjut sampai pada bulan Maret tahun 1973 kebanyakan pemerintah di negara-negara besar tidak lagi berupaya mempertahankan nilai mata uangnya berada dalam batasan yang ditentukan oleh Smithsonian Agreement.
    2. Sistem kurs mengambang bebas. Dalam sistem ini, nilai kurs tukar ditentukan oleh tekanan pasar tanpa adanya intervensi pemerintah. Keuntungan dari sistem ini adalah masalah dari negara lain (seperti inflasi dan tingkat pengangguran) tidak akan merambat (contagion effect). Selain itu, bank sentral dan pemerintah tidak perlu terus menjaga dan memprtimbangkan kurs tukar dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan. Kerugiannya adalah bagi negara yang mengalami masalah akan mendapat tekanan yang lebih berat.
    3. Sistem kurs mengambang terkendali. Kebanyakan sistem kurs yang digunakan negara-negara saat ini berada diantara sistem kurs tetap dan sistem kurs mengambang bebas, yaitu sistem kurs mengambang terkendali. Komponen sistem kurs mengambang bebas ditunjukkan oleh kurs tukar yang diizinkan berfluktuasi pada basis harian tanpa adanya batasan resmi. Komponen sistem kurs tetap ditunjukkan oleh pemerintah yang dapat dan kadang-kadang melakukan intervensi untuk mencegah mata uangnya bergerak terlalu jauh pada arah tertentu.
    4. Sistem kurs terikat. Beberapa negara menggunakan sistem ini, dimana nilai mata uang mereka diikatkan ke satu atau lebih mata uang asing. Nilai mata uang negara tersebut kemudian menjadi tetap dalam unit mata uang asing yang diikat, namun nilainya akan bergerak sejalan dengan nilai mata uang asing yang diikat terhadap mata uang asing lainnya.
    Posisi penting kurs valuta asing dalam perdagangan internasional mengakibatkan berbagai konsep yang berkaitan dengan kurs valuta asing mengalami perkembangan dalam upaya mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing. Konsep-konsep yang berkaitan dengan penentuan kurs valuta asing mulai mendapat perhatian besar dari ahli ekonomi terutama sejak kelahiran kurs mengambang pada tahun 1973. Sejak saat itu kurs valuta asing dibiarkan berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi variabel-variabel yang mempengaruhinya.

    Konsep penentuan kurs diawali dengan konsep Purchasing Power Parity(PPP), kemudian berkembang konsep dengan pendekatan neraca pembayaran ( balance of payment theory ). Perkembangan konsep penentuan kurs valuta asing selanjutnya adalah pendekatan moneter (monetary approach) . Pendekatan moneter menekankan bahwa kurs valuta asing sebagai harga relatif dari dua jenis mata uang, ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran uang. Pendekatan moneter mempunyai dua anggapan pokok , yaitu berlakunya teori paritas daya beli dan adanya teori permintaan uang yang stabil dari sejumlah variabel ekonomi agregate. Hal tersebut berarti model pendekatan moneter terhadap kurs valuta asing dapat ditentukan dengan mengembangkan model permintaan uang dan model paritas daya beli.

  65. nama : dudun firmansyah ramdani
    NPM ; 083404030
    jurusan : perbankan
    tugas : bi
    SELISIH KURS VALUTA ASING
    MACAM-MACAM KURS
    Terdapat berbagai jenis kurs valuta asing yang sering digunakan, meliputi :
    1. Kurs Menteri Keuangan
    Kurs Menteri Keuangan adalah kurs yang ditetapkan oleh menteri keuangan. Mulai 1 Oktober 1997 kurs Menteri Keuangan ditetapkan tiap minggu.
    2. Kurs Realisasi
    Kurs realisasi yaitu kurs yang sebenarnya terjadi pada waktu perusahaan merupiahkan valas atau pada waktu perusahaan membeli valas.
    3. Kurs Bank Indonesia (Kurs BI)
    Kurs BI digunakan untuk mencatat hutang piutang serta transaksi dalam valuta asing. Kurs BI terdiri dari kurs beli Bank dan kurs jula Bank. Kurs BI yang digunakan sebagai dasar pembukuan yaitu kurs tengahnya yang merupakan rata-rata antara kurs jual dan kurs beli BI.
    PENGGUNAAN KURS
    A. Kurs Menteri Keuangan
    Pajak – pajak yang terutang dalam valuta asing harus terlebih dahulu diniulai ke dalam mata uang rupiah. Untuk kepentingan tersebut, perlu ditetapkan keputusan tentang nilia kurs sebagai dasar pelunasan. Oleh karena perlu ditetapan keputusan tentang nilai kurs sebagai dasar pelunasan. Oleh karena itu, Kurs Menteri Keuangan digunakan untuk :
    a. Perhitungan pelunasan Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN-Impor, PPh pasal 22 sesuai tanggal PIB.
    b. Perhitungan PPN dan PPn BM sesuai tanggal Faktur Pajak, apabila pembayaran, Harga Jual atau Nilai Penggantian dilakukan dengan mata uanga asing (Pasal 31 PP No. 143/2000).
    c. Perhitungan PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 apabila penghasilan diterima dalam mata uang asing.
    d. Perhitungan Pajak ekspor.
    e. Perhitungan pajak-pajak final yang dibayarkan dalam valuta asing.
    Contoh :
    Pada tanggal 30 Juni 2004, PT X (PKP) menjual barang secara kredit kepada PT Y (PKP) seharga $10.000 belum termasuk PPN. FP standar dibuat tanggal 31 Juli 2004 dan dilunasi tanggal 13 Agustus 2004. Kurs Menteri Keuangan, periode 25 Juni s.d 30 Juni 2004 Rp10.000, periode 29 Juli s.d 4 Agustus 2004 Rp10.100, periode 11 Agustus s.d 16 Agustus 2004 Rp10.200. Kurs manakah yang digunakan untuk menghitung PPN terutang dan berapakah jumlah PPN terutang?
    Jawab :
    Faktur pajak dibuat pada tanggal 31 Juli 2004. Saat itu Kurs Menteri Keungan adalah Rp10.100 maka PPN dihitung sebesar 10% x $10.000 = Rp10.100.000,-
    B. Kurs Tengah Bank Indonesia
    Kurs Tengah BI digunakan oleh perusahaan yang pembukuannya dengan rupiah untuk membukukan transaksi-transaksi yang nilainya dalam valuta asing. Perbedaan selisih kurs BI yang terjadi pada saat membukukan hutang piutang valas dengan kurs BI pada saat realisasi menimbulkan laba atau rugi selisih kurs.
    Contoh 1:
    Sama seperti contoh sebelumnya, pada tanggal 30 Juni 2004 PT X (PKP) menjual barang kepada PT Y (PKP) seharga $10.000 belum termasuk PPN. Penjulaan tersebut dilunasi tanggal 13 Agustus 2004. Kurs Tengah BI 3o Juni 2004R.10.200 dan kurs realisasi tanggal 13 Agustus 2004 Rp10.300. Berapakah laba rugi selisih kurs, kurs manakah yang digunakan dan bagaiman jurnalnya?
    Jawab :
    Penjualan PT X = $10.000 x Rp10.200 (kurs BI 30 Juni) Rp102.000.000,-
    Jumlah yang dibayar PT Y Rp103.000.000,-
    Selisih kurs = $10.000 x (Rp10.300-Rp10.200) Rp 1.000.000,-
    Tanggal Jurnal PT X Jurnal PT Y
    30/6 Piutang Dagang 102.000.000
    Penjualan 102.000.000 Pembelian 102.000.000
    Utang Dagang 102.000.000
    13/8 Kas/Bank 103.000.000
    Piutang Dagang 102.000.000
    Laba selisih kurs 1.000.000 Utang dagang 102.000.000
    Rugi selisih kurs 1.000.000
    Kas/Bank 103.000.000

    Contoh 2
    Pada tanggal 30 April 2004, PT A mendepositokan uangnya $10.000 dengan kurs jual BI Rp12.457 atau dikeluarkan uang Rp124.570.000 dalam jangka waktu 6 bulan, jatuh tempo 31 Oktober 2004, pada saat pencairan kurs beli bank misalnya Rp13.200. Hitung keuntungan selisih kurs!
    Jawab :
    Rupiah yang dikeluarkan ($10.000 x Rp12.457) = Rp124.570.000,-
    Rupiah diterima ($10.000 x Rp13.200) = Rp132.000.000,-
    Keuntungan selisih kurs $10.000 x (Rp13.200-Rp12.457) = Rp 7.430.000,-
    SELISIH KURS AKHIR TAHUN
    PSAK mensyaratkan hutang piutang dalam valutan asing pada akhir tahun harus dinyatakan dalam kurs per tanggal 31 Dsember. Pajak memberikan pilihan bagi wajib pajak baik untuk menyesuaikan nilai hutang piutang valas pada akhir tahun (selisih kurs BI) maupun tidak, asalkan dilaksanakan secara taat asas/konsisten. Apabila WP tidak menyesuaikan nilai hutang piutang valas sesuai kurs pada akhir tahun berarti WP menggunakan sistem kurs tetap.
    Contoh :
    Pada tanggal 15 November 2004, PT KLM mendapat pinjaman USD1.000.000 dalam jangka waktu 2 tahun atau jatuh tempo 14 November 2006.
    Kurs tengah BI 15-11-2004 Rp12.000,00
    2004. Rp11.000,00
    2005. Rp13.000,00
    2006. Rp12.000,00
    Jawab :
    a. Pembukuan berdasarkan Kurs Tetap.
    Pembebanan selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya pembayaran utang valas, tiap-tiap akhir tahun (31 Desember) tidak mengakui adanya selisih kurs.
    15-11-2004 Pembukuan utang valas Rp12.000.000.000,00
    14-11-2006 Pembayaran Rp12.000.000.000,00
    b. Pembukuan berdasarkan Kurs Tengah BI
    Pada tiap-tiap akhir tahun dapat mengakui rugi selisih kurs.
    15-11-2004 Pembukuan utang valas Rp12.000.000.000,00
    31-12-2004 Utang valas menjadi Rp11.000.000.000,00
    Laba selisih kurs Rp 1.000.000.000,00
    31-12-2004 Utang valas Rp11.000.000.000,00
    31-12-2005 Utang valas menjadi Rp13.000.000.000,00
    Rugi selisih kurs Rp 2.000.000.000,00
    31-12-2006 Utang valas Rp13.000.000.000,00
    14-11-2006 Utang valas Rp12.000.000.000,00
    14-11-2006 Laba selisih kurs Rp 1.000.000.000,00
    Perhatikan bahwa sebenarnya pembukuan berdasarkan kurs tetap maupun kurs tengah BI pada akhirnya menghasilkan jumlah laba atau rugi selisih kurs yang sama. Laba dan rugi selisih kurs yang terjadi akibat menggunakan kurs tengah BI pada contoh di atas bila dijumlahkan adalah nihil. Hasil nihil tersebut sama dengan hasil bula menggunakan kurs tetap. Tetapi mengungat PSAK mengharuskan penyesuaian kurs valas pada akhir tahun maka disarankan WP menggunakan sistem kurs tengah BI agar pembukuan komersil dan pembukuan fiskal tidak jauh berbeda.

    Rangkuman
    Macam macam kurs ada 3
    1. kurs menteri keuangan
    2. kurs realisi
    3. kurs BI
    pengunaan kurs ada 2
    1. kurs menteri keuangan
    2. kurs tengah bank indonesia

    untuk mengetahui kurs akhir tahun ada 2 cara
    1. pembukuan berdasarkan kurs tetap
    2. pembukuan berdasarkan kurs tengah BI

  66. nama : kamil pahmi
    NPM : 083404035
    jurusan perbankan
    tugas : bi
    Dalam konteks ekonomi, saat ini rasanya tidak ada Negara yang dapat mandiri, yaitu memenuhi sendiri semua kebutuhannya tanpa perlu melakukan perdagangan dengan Negara lain. Itulah yang disebut dengan globalisasi. Ketika melakukan perdagangan dengan orang dari Negara lain maka hambatan pertama yang dihadapi adalah perbedaan mata uang.
    Perdagangan internasional harus dilakukan dengan salah satu mata uang yang disepakati. Itu berarti salah satu pihak harus mau mengalah untuk menggunakan mata uang asing (valuta asing disingkat valas). Berarti akan terjadi jual beli mata uang (al sharf). Masalahnya, bolehkan jual beli mata uang?
    Jual beli valas pada prinsipnya boleh dengan syarat: (1) tidak untuk spekulasi, (2) ada kebutuhan transaksi atau berjaga-jaga (simpanan), (3) bila transaksi terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan dilakukan secara tunai, (4) bila mata uangnya berbeda maka dilaksanakan berdasarkan nilai tukar (kurs) yang berlaku dan dilakukan secara tunai.
    Sedangkan jenis transaksi (jual beli) valas ada 4 macam, yaitu: Pertama, spot, yaitu jual beli valas secara tunai berdasarkan kurs yang berlaku, walau penyerahannya tidak harus hari yang sama (paling lama dua hari). Dewan Syariah Nasional (DSN) menghalalkan transaksi ini. Dengan demikian tidak akan ada spekulasi. Ketika akan melaksanakan haji atau umrah maka dibutuhkan uang riyal (Arab Saudi) sehingga harus melakukan jual beli mata uang (al sharf).
    Kedua, forward, yaitu jual beli valas yang disepakati berdasarkan kurs hari ini untuk waktu yang akan datang. DSN melarang transaksi ini. Bagaimana bila kita butuh valas untuk waktu yang akan datng, bolehkan kita memastikan untuk ketersediannya. Dalam hal ini dapat dilakukan forward agreement, yaitu perjanjian untuk menyediakan valas dimasa depan, tapi dengan kurs yang berlaku pada saat itu. Artinya, transaksinya dilakukan secara spot.
    Ketiga, swap, yaitu jual beli valas secara spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. DSN melarang transaksi ini karena mengandung unsur maisir (spekulasi). Keempat, option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak alam rangka membeli atau hak menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valas pada harga dan jangka waktu atau tanggal ahir tertentu. DSN melarang transaksi ini karena menganung unsur maisir (spekulasi).
    Prinsip syariah dalam jual beli mata uang ini ternyata mampu menstabilkan nilai mata uang karena melarang jual beli mata uang kecuali untuk membiayai transaksi. Justru saat ini akibat globalisasi maka nilai mata uang mengalami ketidakstabilan, yang telah menyebabkan banyak Negara mengakami krisis ekonomi (termasuk Indonesia). Ketidakstabilan nilai mata uang adalah sumber keuntungan dalam jual beli mata uang, karena itu, harus dijaga volatilitas (turun naiknya) nilai mata uang. Eropa misalnya memilih penyatuan mata uang (euro) sehingga tidak memungkinkan terjadi jual beli mata uang. Dengan demikian, nilai mata uang akan stabil. Ternyata syariah punya perspektif jangka panjang dan melindungi manusia dari situasi yang sulit-kacau.

    Rangkuman:
    Dalam segi ekonomi rasanya Negara tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri tanpa melakukan bisnis internasional dengan Negara lain karena itlah yang di sebut globalisasi
    Leh karena itu Bisnis internasional harus mengunakan salah satu mata uang yang sepakati contoh dolar
    Jual beli valas pada prinsipnya boleh dengan syarat: (1) tidak untuk spekulasi, (2) ada kebutuhan transaksi atau berjaga-jaga (simpanan), (3) bila transaksi terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan dilakukan secara tunai, (4) bila mata uangnya berbeda maka dilaksanakan berdasarkan nilai tukar (kurs) yang berlaku dan dilakukan secara tunai.
    Sedangkan jenis transaksi valas ada 4 macam
    1.spot
    2.forward
    3.swap
    4.prinsip syariah

  67. OLEH: SILMI KAFFATAN
    NPM: 083404034

    JURUSAN : MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN
    SEMESTER : TIGA
    TUGAS : VALUTA ASING

    PASAR VALUTA ASING (FOREX MARKET)
    Apa itu Pasar Valuta Asing ?
    adalah pasar mata uang dimana perdagangan berlangsung. Transaksi Valas biasanya melibatkan satu pihak membeli sejumlah mata uang di satu pertukaran mata uang untuk membayar pihak lain. Saat ini pasar FX adalah salah satu pasar keuangan yang terbesar dan paling likuid di dunia, dan mencakup perdagangan antara bank besar, bank sentral, spekulator mata uang, perusahaan, pemerintah dan lembaga lainnya.
    Tujuan FX pasar adalah untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi. Kebutuhan untuk pasar valuta asing timbul karena adanya bermacam-macam mata uang internasional seperti US Dollar, Pound Sterling, dll, dan kebutuhan untuk perdagangan dalam mata uang tersebut.

    1. Mata Uang
    Yang diperdagangkan di Pasar Valuta Asing / Forex Market adalah uang yang diperdagangkan secara berpasangan melalui broker atau dealer; misalnya Euro Vs Dollar ( EUR/USD) atau Pundsterling Vs Yen ( GBP / JPY ).Pasar Valuta Asing tidak memiliki kantor pusat perdagangan, dipertimbangkan sebagai pasar yang bersifat “interbank” atau OTC “Over-The-Counter” karena waktu perdagangannya yang secara kontinu mengikuti waktu perdagangan masing – masing negara dan bisa diasumsikan bahwa pasar valuta asing buka selama 24 jam.
    2. Keunggulan Forex Trading
    Berikut beberapa keunggulan yang disediakan oleh pasar valuta asing, baik untuk berinvestasi maupun untuk berspekulasi:
    1.Liquidity ( Likuditas )
    Pasar valuta asing adalah pasar yang sangat likuid ( cair ) . Likuiditas itulah yang menjadi daya tarik utama pasar forex. Oleh karena sifatnya yang likuid, hasil transaksi dapat dengan segera diambil. Likuiditas juga menunjukkan transparansi pada pergerakan harga.
    Pasar valuta asing sangat menarik bagi pemain – pemain besar dan transaksi pemain besar tersebut akan membawa dampak yang besar juga terhadap pasar valuta asing ( membentuk suatu trend ). Sifat transparansi seperti itulah yang akan menguntunggkan anda karena anda dapat ” membonceng” trend ( trend beli atau trend jual ) yang tercipa oleh transaksi pemain – pemain besar tersebut.

    2. Leverage
    pembuatan Adanya sistem leverage memungkinkan trader dengan margin deposit yang kecil untuk dapat melakukan kontrak transaksi dengna jumlah yang lebih besar. Leverage memberikan kesempatan kepada trader agar trader memperoleh keuntungan berlipat dan meminimalkan risiko kehilangan modal.
    Sebagai contoh broker adalah marketiva menawarkan 1 : 100 leverage , artinya 100$ anda dapat melakukan transaksi jual beli sebesar $10.000 marketiva juga memberikan bonus real money sebesar 5$ untuk pembuatan account baru. Selain marketiva broker lain ada yang menawarkan laverage 1:500 dengan dua pilihan standar accoung dan mikro account ( trading menggunakan sen) yaitu FxOpen yang juga memberikan bonus 25$ untuk setiap account.
    3. Convenience (Mudah menyesuaikan)

    Pasar valuta asing online berjalan 24 x 5 , 24 jam sehari , dan 5 hari seminggu. Akan tetapi sesungguhnya kegiatan pasar berlangsung selama 7 hari seminggu. Hal tersebut memberi kebebsasan kepada anda untuk bertransaksi pada jam jam tertentu sesuai waktu bebas anda. Khususnya untuk trader yang masih berkerja . Broker biasanya memberikan kemudahan untuk menjalankan transaksi secara otomatis atau ” automated trading system”, mulai dari bentuk yang sederhana seperti Limit Order sampai kepada sistem yang canggih dan terprogram.

    4. Market hours

    Pasar valuta asing dapat dibagi menjadi 3 sesi utama, yaitu sesi asia ( Tokyo ) 6.00 Wib – 3.00 Wib , sesi Eropa ( Londond ) 02.00 WIb – 23.00WIb , dan sesi USA 7.00 – 04.00. jika diperhatikan, pada masing masing sesi ada waktu overlap. misalnya sesi tokyo dan london overlap 1 jam sedangkan sesi london overlap dengan sesi US selama 4 jam. Pada waktu waktu overlap itulah volume transaksi meningkat tajam.

    3.Pelaku Pasar Valuta Asing
    a. Dealer, umumnya berfungsi sebagai pihak yang membuat pasar bergairah di pasar uang. Biasanya yang bertindak sebagai dealer adalah pihak Bank. Meskipun ada juga beberapa dari non Bank. Mereka mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli valuta asing.
    b. Perusahaan atau perorangan, yang termasuk dalam kelompok ini adalah eksportir, importir, investor internasional, perusahaan multinasional, dan sebagainya.
    c. Spekulan dan Arbitrator, bertindak atas kehendak mereka sendiri dan mereka tidak memiliki kewajiban untuk melayani konsumen serta tidak menjamin kelangsungan pasar, berbeda dengan Dealer. Para spekulan mendapat keuntungan dari perubahan atau fluktuasi harga umum (capital gain), sementara itu arbitrator memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan harga di berbagai pasar.
    d. Bank sentral, berfungsi sebagai stabilitator nilai tukar mata uang local. Bank Sentral memanfaatkan pasar valuta asing untuk membelanjakan cadangan valuta asingnya agar dapat mempengaruhi stabilitas nilai tukar mata uang, sehingga berdampak positif bagi perekonomian nasional.
    e. Pialang, bertindak sebagai perantara yang mempertemukan penawaran dan permintaan terhadap mata uang tertentu. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, perusahaan pialang memiliki akses langsung dengan dealer dan bank di seluruh dunia.
    INTISARI:
    Bursa valas tidak seperti bursa saham, dimana perdagangan saham dilakukan harian di lokasi yang tertentu. Bursa valas lebih kepada aktifitas dari bank-bank internasional yang cukup besar yang melakukan perdagangan mata uang asing. Bank –bank ini bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli mata uang asing, seperti pemerintah, pelaku bisnis, dan perorangan. Bank menerima deposito dalam mata uang asing yang setiap saat dapat ditukarkan ke dalam mata uang domestic sesuai permintaan nasabah. Nilai tukar akan ditentukan sendiri oleh masing-masing bank akan tetapi dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran di pasar. Bank akan mendapatkan keuntungan berupa fee atas jasa transaksi tersebut. Ada dua kelompok penting dalam bursa valas yaitu eksportir&importir dan investor. Kelompok pertama membutuhkan mata uang asing untuk pembayaran sedangkan kelompok kedua merupakan perusahaan investasi.

  68. Nama : Ganjar Prabowo
    NPM : 083404033
    Jurusan : Manajemen keuangan dan Perbankan
    Tugas : Bisnis Internasional

    Valuta Asing adalah pasar mata uang yang merupakan pasar derifatif terbesar di dunia. Perdagangan ini diawali pada tahun 1971 berdasarkan perjanjian Bretton Woods yang menetapkan perubahan nilai mata uang suatu negara dari kurs tetap menjadi kurs mengambang yang nilainya ditentukan oleh pasar.

    Definisi sederhana dari forex adalah perubahan nilai dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Besarnya transaksi pasar valuta asing berdasarkan survey yang dilakukan oleh Bank of International Settlements (BIS) adalah US$ 80 juta per hari pada tahun 1980 dan saat ini meningkat menjadi US$ 1.5 triliun per hari, dimana lebih dari 50% dari jumlah tersebut ditransaksikan di pasar London.

    PELAKU PASAR VALUTA ASING / FOREX

    1. Bank Sentral setiap Negara
    2. Bank Komersial
    3. Bank Devisa
    4. Lembaga Investasi
    5. Institusi Keuangan Non Bank
    6. Eksportir dan Importir

    FAKTOR PENGGERAK PASAR VALUTA ASING
    Faktor utama yang mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara adalah neraca perdagangan, kondisi ekonomi, faktor politik dan implikasi yang disebabkan oleh hasil analisa secara grafik maupun psikologis pasar. Pasang surut aliran modal antar negara atau yang dikenal dengan Purchasing Power Parity (PPP) adalah faktor utama yang menentukan momentum pasar. Kekuatan ekonomi fundamental seperti tingkat inflasi dan suku bunga adalah contoh dua faktor yang mempengaruhi harga mata uang. Hal ini dilakukan dalam dua cara: kontrol dan intervensi.

    Kontrol, membatasi warga negaranya untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek negatif terhadap nilai tukar (seperti mengirim uang ke negara lain). Intervensi dengan merubah tingkat suku bunga untuk menjadikannya kurang menarik bagi orang asing, atau membeli/ menjual mata uangnya untuk menaikkan/ menurunkan nilai pasarnya.

    Jika kondisi ekonomi tersebut berubah maka akan menyebabkan perubahan yang dramatis terhadap nilai mata uang suatu negara. Hal ini menunjukkan bahwa konsep dasar dari pergerakan mata uang adalah untuk mengantisipasi suatu kondisi ekonomi.

    Pergerakan nilai mata uang juga dipengaruhi oleh hasil analisa teknikal/ grafik yang dilakukan oleh para manager keuangan/ manager investasi. Dalam hal ini prilaku pasar menjadi lebih bersifat teknikal dan reaksi dari para manager seringkali serupa dan mudah ditebak.

  69. Nama : Suhud Gumelar
    NPM : 083404042
    Jurusan : Keu. & Perbankan
    Tugas rangkuman “Bisnis Internasional”

    Kapitalisasi dan Likuiditas Pasar
    Pasar valuta asing adalah suatu pasar yang unik karena:
    • volume perdagangannya
    • likuiditas pasar yang teramat besar
    • banyaknya serta variasi dari pedagang di pasar valuta asing
    • geografis penyebarannya
    • jangka waktu perdagangannya yang 24 jam sehari (kecuali akhir pekan)
    • aneka ragam faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang

    Menurut BIS, rata-rata perputaran pasar valuta asing dunia per hari diestimasikan bernilai $3,21 trilliun, yang terbagi atas:
    • $1005 milliar di transaksi spot
    • $362 milliar di pasar kontrak serah(forward contract)
    • $1714 milliar di pasar swap
    • $129 milliar diestimasikan sebagai selisih pelaporan
    Sebagi tambahan di luar perputaran “tradisional” ini, sebesar $2,1 trilliun diperdagangkan di pasar derivatif.
    Kontrak berjangka valuta asing yang diperkenalkan pada tahun 1972 pada Chicago Mercantile Exchange tumbuh secara cepat dalam beberapa tahun belakangan ini tetapi volumenya masih hanya sebesar 7% dari total volume perdagangan pasar valuta asing.[1]
    Menurut data International Financial Services,London (IFSL), secara keseluruhan perputaran harian pasar tradisional valuta asing rata-rata mencapai total nilai 2,7 billiun US dollar pada April 2006. Estimasi tersebut berdasarkan data tengah tahun dari Komite Bursa Valuta Asing (Foreign Exchange Committee) di London, New York, Tokyo and Singapura [2]
    Pada perdagangan valuta asing secara langsung (OTC, pialang dan pedagang melakukan negosiasi secara langsung tanpa melalui bursa atau kliring. Pusat perdagangan terbesar secara geografis berada di London, Inggris, dimana menurut data IFSL diperkirakan telah meningkat kontribusinya dari 31,3% pada April 2004 menjadi 32,4% pada April 2006
    Karakteristik Perdagangan Valuta Asing
    6 Peringkat Teratas Mata Uang Yang Diperdagangkan
    Peringkat Mata uang ISO 4217 Kode
    Simbol
    1 United States dollar
    USD
    $
    2 Eurozone euro
    EUR

    3 Japanese yen
    JPY
    ¥
    4 British pound sterling
    GBP
    £
    5 Swiss franc
    CHF

    6 Australian dollar
    AUD
    $
    Tidak ada suatu keseragaman dalam pasar valuta asing. Dengan adanya transaksi diluar bursa perdagangan (over the counter)[3] sebagai pasar tradisional dari perdagangan valuta asing, banyak sekali pasar valuta asing yang saling berhubungan satu sama lainnya dimana mata uang yang berbeda diperdagangkan, sehingga secara tidak langsung artinya bahwa “tidak ada kurs tunggal mata uang dollar melainkan kurs yang berbeda-beda tergantung pada bank mana atau pelaku pasar mana yang bertransaksi”. Namun dalam prakteknya perbedaan tersebut seringkali sangat tipis.
    Pusat perdagangan utama adalah di London, New York, Tokyo dan Singapura namun bank-bank diseluruh dunia menjadi pesertanya. Perdagangan valuta asing terjadi sepanjang hari. Apabila pasar Asia berakhir maka pasar Eropa mulai dibuka dan pada saat pasar Eropa berakhir maka pasar Amerika dimulai dan kembali lagi ke pasar Asia, terkecuali di akhir pekan.
    Sangat sedikit atau bahkan tidak ada “perdagangan orang dalam” atau informasi “orang dalam” (Insider trading) [4] yang terjadi dalam pasar valuta asing. Fluktuasi kurs nilai tukar mata uang biasanya disebabkan oleh gejolak aktual moneter sebagaimana juga halnya dengan ekspektasi pasar terhadap gejolak moneter yang disebabkan oleh perubahan dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB/GDP), inflasi, suku bunga, rancangan anggaran dan defisit perdagangan atau surplus perdagangan, pengabungan dan akuisisi dan kondisi makro ekonomi lainnya. Berita utama selalu dipublikasikan untuk umum, sehingga banyak orang dapat mengakses berita tersebut pada saat yang bersamaan. Namun bank yang besar memiliki nilai lebih yang penting yaitu mereka dapat melihat arus pergerakan “pesanan” mata uang dari nasabahnya.
    Pada pasar spot, menurut penelitian yang dilakukan oleh Bank for Internasional Settlement (BIS)[5] , produk yang paling sering diperdagangkan adalah:
    • EUR/USD – 28 %
    • USD/JPY – 18 %
    • GBP/USD (also called sterling or cable) – 14 %
    dan mata uang US dollar “terlibat” dalam 89% dari transaksi yang dilakukan, kemudian diikuti oleh mata uang Euro (37%), Yen (20%) dan Pound Sterling (17%).Walaupun perdagangan dalam mata uang Euro meningkat secara cepat sejak mata uang tersebut diterbitkan pada January 1999 1999, US dollar masih mendominasi pasar valuta asing. Sebagai contoh misalnya dalam perdagangan antara Euro dan mata uang non Eropa (XXX), biasanya selalu melibatkan dua jenis perdagangan yaitu EUR/USD dan USD/XXX, pengecualiannya hanya pada perdagangan EUR/JPY yang merupakan pasangan mata uang yang secara tetap diperdagangkan di pasar spot antar bank.
    Pialang Valuta Asing
    Pialang valuta asing adalah adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang dengan memperoleh imbalan atas jasanya.[14] Menurut CNN, sebuah pialang valuta asing memiliki volume transaksi antara 25 hingga 50 triliun US dollar perharinya atau sekitar 2% dari keseluruhan nilai transaksi pasar valuta asing dan sebagaimana dilaporkan oleh situs Komisi Perdagangan Berjangka (Commodity Futures Trading Commission – CFTC) [15] bahwa investor pemula dengan mudah dapat menjadi sasaran penipuan dalam perdagangan valuta asing..
    Transaksi Dua Arah
    Transaksi di valuta asing dapat dilakukan dengan cara dua arah dalam mengambil keuntungannya. Seseorang dapat membeli dahulu (open buy), lalu ditutup dengan menjual (sell) ataupun sebaliknya, melakukan penjualan dahulu, lalu ditutup dengan membeli.
    Pada akses tingkat tertinggi adalah pasar uang antar bank (PUAB) yang terdiri dari perusahaan-perusahaan bank investasi besar.Pada PUAB, selisih antara harga penawaran/harga jual (ask) dan harga permintaan/harga beli (bid) adalah sangat tipis sekali bahkan biasanya tidak ada , dan harga ini hanya berlaku untuk kalangan mereka sendiri yang tidak diketahui oleh pemain valuta asing diluar kelompok mereka.
    Apabila seorang trader[7] dapat menjamin terlaksananya transaksi valuta asing dalam jumlah besar maka mereka dapat meminta agar selisih nilai jual dan beli diperkecil yang disebut better spread ( selisih tipis antara harga jual dan beli).
    Bank-bank peringkat atas menguasai “pasar uang antar bank (PUAB)” hingga 53% dari seluruh nilai transaksi. Dan setelah bank-bank peringkat atas tersebut maka peringkat selanjutnya adalah bank-bank investasi kecil lalu perusahaan-perusahaan multi nasional besar ( yang membutuhkan lindung nilai atas risiko transaksi serta membayar para pegawainya diberbagai negara), hedge fund besar [8], dan juga para pedagang eceran yang menjadi penentu pasar valuta asing.Menurut Galati dan Melvin [9] , dana pensiun, perusahaan asuransi, reksadana dan investor institusi adalah merupakan pemain yang memiliki peran besar dalam pasar keuangan secara umum dan khususnya pasar valuta asing sejak dekade 2000an.
    Bank Sentral
    Bank sentral suatu negara memegang peran yang amat penting dalam pasar valuta asing. Bank sentral ini senantiasa berupaya untuk mengendalikan suplai uang, inflasi, dan ataupun suku bunga bahkan seringkali mereka memiliki suatu target baik resmi maupun tidak resmi terhadap nilai tukar mata uang negaranya. Seringkali bank sentral ini menggunakan cadangan devisanya untuk menstabilkan pasar.
    Berbagai sumber dana yang ada di pasaran valuta asing apabila disatukan dapat dengan mudah “mempermainkan” bank sentral (menarik atau menjual mata uang dalam jumlah yang sangat besar sekali sehingga bank sentral tidak mampu lagi melakukan intervensi) dimana skenario ini nampak pada tahun 1992-1993 dimana mekanisme nilai tukar Eropa ( European Exchange Rate Mechanism – ERM[10])mengalami kejatuhan serta beberapa kali jatuhnya nilai tukar mata uang di Asia Tenggara.
    Bank
    Pasar uang antar bank (PUAB) memenuhi kebutuhan mayoritas dari perputaran uang di dunia usaha serta kebutuhan dari transaksi para spekulan setiap harinya yang dapat mencapai nilai triliunan dollar. Beberapa transaksi dilaksanakan untuk dan atas nama nasabahnya, tetapi sebagian besar adalah untuk kepentingan pemilik bank ataupun untuk kepentingan bank itu sendiri.
    Hingga saat ini, pialang valuta asing adalah merupakan pelaku perputaran valuta dalam jumlah yang besar, memfasilitasi perdagangan PUAB dan mempertemukan penjual dan pembeli untuk “upah”(fee) yang kecil. Namun saat ini banyak bisnis valuta asing ini yang beralih kepada suatu sistem elektronis yang lebih efisien seperti misalnya EBS (sekarang dimiliki oleh ICAP), Reuters Dealing 3000 Matching (D2), the Chicago Mercantile Exchange, Bloomberg dan TradeBook(R)
    Perusahaan manajemen investasi
    Perusahaan manajemen investasi (yang mana biasanya adalah merupakan pengelola banyak sekali akun atas nama nasabahnya seperti misalnya dana pensiun dan dana sumbangan yayasan) yang bertransaksi di pasar valuta asing untuk kebutuhan mata uang asing guna melakukan transaksi pembelian saham di luar negeri. Transaksi valuta asing bagi mereka adalah bukan merupakan tujuan investasi utamanya sehingga transaksi yang dilakukannya bukan dengan tujuan spekulasi ataupun dengan tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

    KESIMPULAN
    Menurut BIS, rata-rata perputaran pasar valuta asing dunia per hari diestimasikan bernilai $3,21 trilliun, Antara lain:
    • $1005 milliar di transaksi spot
    • $362 milliar di pasar kontrak serah(forward contract)
    • $1714 milliar di pasar swap
    • $129 milliar diestimasikan sebagai selisih pelaporan
    Pada pasar spot, menurut penelitian yang dilakukan oleh Bank for Internasional Settlement (BIS)[5] , produk yang paling sering diperdagangkan adalah:
    • EUR/USD – 28 %
    • USD/JPY – 18 %
    • GBP/USD (also called sterling or cable) – 14 %
    mata uang US dollar “terlibat” dalam 89% dari transaksi yang dilakukan, kemudian diikuti oleh mata uang Euro (37%), Yen (20%) dan Pound Sterling (17%).
    Bank sentral suatu negara memegang peran yang amat penting dalam pasar valuta asing. Bank sentral ini senantiasa berupaya untuk mengendalikan suplai uang, inflasi, dan ataupun suku bunga bahkan seringkali mereka memiliki suatu target baik resmi maupun tidak resmi terhadap nilai tukar mata uang negaranya.
    Bank-bank inilah yang menguasai “pasar uang antar bank (PUAB)” hingga 53% dari seluruh nilai transaksi.
    Pialang valuta asing adalah adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang dengan memperoleh imbalan atas jasanya.[14]

    KOMENTAR
    Sebaiknya Bank kecil (cabang) tidak terpaku pada Valuta asing, khusus untuk bank sentral. karena banyak Bank-bank yang gulung tikar akibat terpaku pada pengedalian Valuta asing.

  70. TUGAS MAHASISWA
    DESITA PRAMESWARI
    083404011
    PERBANKAN
    Pasar valuta asing
    Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
    Pasar valuta asing (Inggris: foreign exchange market, forex) atau disingkat pasar valas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Pergerakan pasar valuta asing berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung pukul 05.00–14.00 WIB, terus ke pasar Asia yaitu Jepang, Singapura, dan Hongkong yang berlangsung pukul 07.00–16.00 WIB, ke pasar Eropa yaitu Jerman dan Inggris yang berlangsung pukul 13.00–22.00 WIB, sampai ke pasar Amerika Serikat yang berlangsung pukul 20.30–10.30 WIB. Dalam perkembangan sejarahnya, bank sentral milik negara-negara dengan cadangan mata uang asing yang terbesar sekalipun dapat dikalahkan oleh kekuatan pasar valuta asing yang bebas. Menurut survei BIS (Bank International for Settlement, bank sentral dunia), yang dilakukan pada akhir tahun 2004, nilai transaksi pasar valuta asing mencapai lebih dari USD$1,4 triliun per harinya. Mengingat tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga yang tinggi tersebut, valuta asing juga telah menjadi alternatif yang paling populer karena ROI (return on investment atau tingkat pengembalian investasi) serta laba yang akan didapat bisa melebihi rata-rata perdagangan pada umumnya. Akibat pergerakan yang cepat tersebut, maka pasar valuta asing juga memiliki risiko yang tinggi.
    Kapitalisasi dan likuiditas pasar
    Pasar valuta asing adalah suatu pasar yang unik karena
    • volume perdagangannya
    • likuiditas pasar yang teramat besar
    • banyaknya serta variasi dari pedagang di pasar valuta asing
    • geografis penyebarannya
    • jangka waktu perdagangannya yang 24 jam sehari (kecuali akhir pekan)
    • aneka ragam faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang

    Menurut BIS, rata-rata perputaran pasar valuta asing dunia per hari diestimasikan bernilai $3,21 trilliun, yang terbagi atas:
    • $1005 milliar di transaksi spot
    • $362 milliar di pasar kontrak serah(forward contract)
    • $1714 milliar di pasar swap
    • $129 milliar diestimasikan sebagai selisih pelaporan
    Sebagi tambahan di luar perputaran “tradisional” ini, sebesar $2,1 trilliun diperdagangkan di pasar derivatif. Kontrak berjangka valuta asing yang diperkenalkan pada tahun 1972 pada Chicago Mercantile Exchange tumbuh secara cepat dalam beberapa tahun belakangan ini tetapi volumenya masih hanya sebesar 7% dari total volume perdagangan pasar valuta asing.[1] Menurut data International Financial Services,London (IFSL), secara keseluruhan perputaran harian pasar tradisional valuta asing rata-rata mencapai total nilai 2,7 billiun US dollar pada April 2006. Estimasi tersebut berdasarkan data tengah tahun dari Komite Bursa Valuta Asing (Foreign Exchange Committee) di London, New York, Tokyo and Singapura [2] Pada perdagangan valuta asing secara langsung (OTC, pialang dan pedagang melakukan negosiasi secara langsung tanpa melalui bursa atau kliring. Pusat perdagangan terbesar secara geografis berada di London, Inggris, dimana menurut data IFSL diperkirakan telah meningkat kontribusinya dari 31,3% pada April 2004 menjadi 32,4% pada April 2006
    Karakteristik perdagangan valuta asing
    Tidak ada suatu keseragaman dalam pasar valuta asing. Dengan adanya transaksi diluar bursa perdagangan (over the counter)[3] sebagai pasar tradisional dari perdagangan valuta asing, banyak sekali pasar valuta asing yang saling berhubungan satu sama lainnya dimana mata uang yang berbeda diperdagangkan, sehingga secara tidak langsung artinya bahwa “tidak ada kurs tunggal mata uang dollar melainkan kurs yang berbeda-beda tergantung pada bank mana atau pelaku pasar mana yang bertransaksi”. Namun dalam prakteknya perbedaan tersebut seringkali sangat tipis.
    6 Peringkat Teratas Mata Uang Yang Diperdagangkan
    Peringkat Mata uang ISO 4217 Kode
    Simbol
    1 United States dollar
    USD
    $
    2 Eurozone euro
    EUR

    3 Japanese yen
    JPY
    ¥
    4 British pound sterling
    GBP
    £
    5 Swiss franc
    CHF

    6 Australian dollar
    AUD
    $
    Pusat perdagangan utama adalah di London, New York, Tokyo dan Singapura namun bank-bank diseluruh dunia menjadi pesertanya. Perdagangan valuta asing terjadi sepanjang hari. Apabila pasar Asia berakhir maka pasar Eropa mulai dibuka dan pada saat pasar Eropa berakhir maka pasar Amerika dimulai dan kembali lagi ke pasar Asia, terkecuali di akhir pekan.
    Sangat sedikit atau bahkan tidak ada “perdagangan orang dalam” atau informasi “orang dalam” (Insider trading) [4] yang terjadi dalam pasar valuta asing. Fluktuasi kurs nilai tukar mata uang biasanya disebabkan oleh gejolak aktual moneter sebagaimana juga halnya dengan ekspektasi pasar terhadap gejolak moneter yang disebabkan oleh perubahan dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB/GDP), inflasi, suku bunga, rancangan anggaran dan defisit perdagangan atau surplus perdagangan, pengabungan dan akuisisi dan kondisi makro ekonomi lainnya. Berita utama selalu dipublikasikan untuk umum, sehingga banyak orang dapat mengakses berita tersebut pada saat yang bersamaan. Namun bank yang besar memiliki nilai lebih yang penting yaitu mereka dapat melihat arus pergerakan “pesanan” mata uang dari nasabahnya. Mata uang diperdagangkan satu sama lainnya dan setiap pasangan mata uang merupakan suatu produk tersendiri seperti misalnya EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD dan lain-lain. Faktor pada salah satu mata uang misalnya USD akan mempengaruhi nilai pasar pada USD/JPY dan GBP/USD, ini adalah merupakan korelasi antara USD/JPY dan GBP/USD. Pada pasar spot, menurut penelitian yang dilakukan oleh Bank for Internasional Settlement (BIS)[5] , produk yang paling sering diperdagangkan adalah
    • EUR/USD – 28 %
    • USD/JPY – 18 %
    • GBP/USD (also called sterling or cable) – 14 %
    dan mata uang US dollar “terlibat” dalam 89% dari transaksi yang dilakukan, kemudian diikuti oleh mata uang Euro (37%), Yen (20%) dan Pound Sterling (17%). Walaupun perdagangan dalam mata uang Euro meningkat secara cepat sejak mata uang tersebut diterbitkan pada January 1999 1999, US dollar masih mendominasi pasar valuta asing. Sebagai contoh misalnya dalam perdagangan antara Euro dan mata uang non Eropa (XXX), biasanya selalu melibatkan dua jenis perdagangan yaitu EUR/USD dan USD/XXX, pengecualiannya hanya pada perdagangan EUR/JPY yang merupakan pasangan mata uang yang secara tetap diperdagangkan di pasar spot antar bank.
    Proses transaksi
    Di bursa valas (valuta asing) ini orang dapat membeli ataupun menjual mata uang yang diperdagangkan. Secara obyektif adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari posisi transaksi yang anda lakukan. Di Bursa valas dikenal istilah Lot dan Pip. 1 Lot nilainya adalah $1000 dan 1 pip nilainya adalah $10. Sedangkan nilai dolar di bursa valas berbeda dengan nilai dolar yang kita kenal di bank-bank. Nilai dolar di bursa valas sangat bervariasi, 6000/8000 dan 10.000 rupiah.
    Transaksi dua arah
    Transaksi di valuta asing dapat dilakukan dengan cara dua arah dalam mengambil keuntungannya. Seseorang dapat membeli dahulu (open buy), lalu ditutup dengan menjual (sell) ataupun sebaliknya, melakukan penjualan dahulu, lalu ditutup dengan membeli.
    Pemain pasar valuta asing
    Sumber: Survei oleh Euromoney FX [6]

    10 Pedagang Valuta Terbesar
    % dari volume keseluruhan, Mei 2006
    Peringkat Nama % dari volume
    1 Deutsche Bank
    19.26
    2 UBS AG
    11.86
    3 Citigroup
    10.39
    4 Barclays Capital
    6.61
    5 Royal Bank of Scotland
    6.43
    6 Goldman Sachs
    5.25
    7 HSBC
    5.04
    8 Bank of America
    3.97
    9 JPMorgan Chase
    3.89
    10 Merrill Lynch
    3.68
    Tidak seperti halnya pada bursa saham dimana para anggota bursa memiliki akses yang sama terhadap harga saham, pasar valuta asing terbagi atas beberapa tingkatan akses.
    Pada akses tingkat tertinggi adalah pasar uang antar bank (PUAB) yang terdiri dari perusahaan-perusahaan bank investasi besar.Pada PUAB, selisih antara harga penawaran/harga jual (ask) dan harga permintaan/harga beli (bid) adalah sangat tipis sekali bahkan biasanya tidak ada , dan harga ini hanya berlaku untuk kalangan mereka sendiri yang tidak diketahui oleh pemain valuta asing diluar kelompok mereka.
    Pada akses tingkat dibawahnya, rentang selisih antara harga jual dan harga beli menjadi besar tergantung dari volume transaksi.
    Apabila seorang trader[7] dapat menjamin terlaksananya transaksi valuta asing dalam jumlah besar maka mereka dapat meminta agar selisih nilai jual dan beli diperkecil yang disebut better spread ( selisih tipis antara harga jual dan beli).
    Level akses terhadap pasar valuta asing adalah sangat ditentukan oleh ukuran transaksi valuta yang dilakukan.
    Bank-bank peringkat atas menguasai “pasar uang antar bank (PUAB)” hingga 53% dari seluruh nilai transaksi. Dan setelah bank-bank peringkat atas tersebut maka peringkat selanjutnya adalah bank-bank investasi kecil lalu perusahaan-perusahaan multi nasional besar ( yang membutuhkan lindung nilai atas risiko transaksi serta membayar para pegawainya diberbagai negara), hedge fund besar [8], dan juga para pedagang eceran yang menjadi penentu pasar valuta asing. Menurut Galati dan Melvin [9] , dana pensiun, perusahaan asuransi, reksadana dan investor institusi adalah merupakan pemain yang memiliki peran besar dalam pasar keuangan secara umum dan khususnya pasar valuta asing sejak dekade 2000an.
    Bank
    Pasar uang antar bank (PUAB) memenuhi kebutuhan mayoritas dari perputaran uang di dunia usaha serta kebutuhan dari transaksi para spekulan setiap harinya yang dapat mencapai nilai triliunan dollar. Beberapa transaksi dilaksanakan untuk dan atas nama nasabahnya, tetapi sebagian besar adalah untuk kepentingan pemilik bank ataupun untuk kepentingan bank itu sendiri. Hingga saat ini, pialang valuta asing adalah merupakan pelaku perputaran valuta dalam jumlah yang besar, memfasilitasi perdagangan PUAB dan mempertemukan penjual dan pembeli untuk “upah”(fee) yang kecil. Namun saat ini banyak bisnis valuta asing ini yang beralih kepada suatu sistem elektronis yang lebih efisien seperti misalnya EBS (sekarang dimiliki oleh ICAP), Reuters Dealing 3000 Matching (D2), the Chicago Mercantile Exchange, Bloomberg dan TradeBook(R)
    Dunia usaha
    Salah satu pemeran pasar valuta asing ini adalah adanya kebutuhan dari aktivitas perusahaan dalam melakukan pembayaran harga barang ataupun jasa dalam mata valuta asing. Kebutuhan mata valuta asing dari suatu perusahaan seringkali hanya kecil nilainya dibandingkan dengan kebutuhan dari bank dan spekulan dan perdagangan valuta asing yang dilakukannya seringkali hanya membawa dampak yang kecil sekali bagi nilai pasaran kurs mata uang. Meskipun demikian arus perdagangan valuta asing dari perusahaan-perusahaan ini dalam jangka panjangnya merupakan faktor yang penting bagi arah nilai tukar suatu mata uang. Transaksi beberapa perusahaan multinasional dapat membawa akibat yang tidak terduga sewaktu mereka menutup posisi (posisi jual ataupun beli) yang amat besar sekali dimana transaksi ini tidak diketahui secara luas oleh para pemain pasar.
    Bank sentral
    Bank sentral suatu negara memegang peran yang amat penting dalam pasar valuta asing. Bank sentral ini senantiasa berupaya untuk mengendalikan suplai uang, inflasi, dan ataupun suku bunga bahkan seringkali mereka memiliki suatu target baik resmi maupun tidak resmi terhadap nilai tukar mata uang negaranya. Seringkali bank sentral ini menggunakan cadangan devisanya untuk menstabilkan pasar. Dengan ekspektasi pasar ataupun isu tentang intervensi yang dilakukan oleh bank sentral belaka telah cukup untuk menstabilkan mata kurs uang setempat, tetapi intervensi yang agresif dilakukan beberapa kali dalam setiap tahunnya pada suatu negara yang kurs mata uangnya bergejolak. Berbagai sumber dana yang ada di pasaran valuta asing apabila disatukan dapat dengan mudah “mempermainkan” bank sentral (menarik atau menjual mata uang dalam jumlah yang sangat besar sekali sehingga bank sentral tidak mampu lagi melakukan intervensi) dimana skenario ini nampak pada tahun 1992-1993 dimana mekanisme nilai tukar Eropa ( European Exchange Rate Mechanism – ERM[10])mengalami kejatuhan serta beberapa kali jatuhnya nilai tukar mata uang di Asia Tenggara.

    Perusahaan manajemen investasi
    Perusahaan manajemen investasi (yang mana biasanya adalah merupakan pengelola banyak sekali akun atas nama nasabahnya seperti misalnya dana pensiun dan dana sumbangan yayasan) yang bertransaksi di pasar valuta asing untuk kebutuhan mata uang asing guna melakukan transaksi pembelian saham di luar negeri. Transaksi valuta asing bagi mereka adalah bukan merupakan tujuan investasi utamanya sehingga transaksi yang dilakukannya bukan dengan tujuan spekulasi ataupun dengan tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.
    Hedge funds
    Hedge funds [11] [12] ( sebuah perusahaan investasi yang menjalankan kegiatan usaha transaksi spekulatif untuk mendapatkan keuntungan ) seperti misalnya George Soros[13] yang reputasinya naik disebabkan oleh kegiatan spekulasi mata uang yang dilakukannya secara agresif sejak tahun 1990. Ia mengelola dana triliunan US dollar dan masih bisa meminjam lagi triliunan US dollar dan oleh karenanya mampu membuat intervensi yang dilakukan oleh bank sentral suatu negara untuk menjaga nilai tukar mata uangnya menjadi tidak berdaya apabila fundamental ekonomi tergantung pada “belas kasihan” hedge funds.
    Pialang valuta asing
    Pialang valuta asing adalah adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang dengan memperoleh imbalan atas jasanya.[14] Menurut CNN, sebuah pialang valuta asing memiliki volume transaksi antara 25 hingga 50 triliun US dollar perharinya atau sekitar 2% dari keseluruhan nilai transaksi pasar valuta asing dan sebagaimana dilaporkan oleh situs Komisi Perdagangan Berjangka (Commodity Futures Trading Commission – CFTC) [15] bahwa investor pemula dengan mudah dapat menjadi sasaran penipuan dalam perdagangan valuta asing.

    RESUME :
    PASAR VALUTA ASING

    Pasar valuta asing dalam bahasa inggris (foreign exchange forex) merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainya (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia dan berlangsung 24 jam dalam satu hari secara berkesinambungan dan Juga pasar valuta asing adalah pasar yang unik karena mempunyai :
    • Volume perdagangan
    • Likuidasi pasar yang teramat besar
    • Banyaknya serta variasi dari perdagangan di pasar valuta asing
    • Geografis penyebaranya
    • Jangka waktu perdagangan 24 jam sehari (kecuali akhir pekan) dan
    • Aneka ragam factor yang mempengaruhi)

    Pasar valuta asing juga memiliki karakteristik perdagangan yang berbeda dari perdagangan yang lainya,yaitu tidak adanya suatu keseragaman dalam pasar valuta asing dan tidak ada kurs tunggal melainkan kurs yang berbeda-beda tergantung pada bank mana atau pelaku pasar mana yang bertransaksi namun dalam prakteknya perbedaan tersebut sering kali tipis,dan
    Cara/proses transaksi pasarvaluta asing yaitu orang dapat membeli ataupun menjual mata uang yang di perdagangkan secara objektip adalah untuk mendapat profit atau keuntungan dari posisi transaksi yang anda lakukan,selain hal tersebut pasar valuta asing juga dapat dilakukan dengan cara transaksi dua arah dalam mengambil keuntungan ,seseorang dapat membeli dahulu(open buy)lalu di tutup dengan penjualan(sell)ataupun sebaliknya.dan
    Adapun pelaku pasar valuta asing yaitu :
    • Akses tertinggi/atas di mainkan atau pelakunya adalah bank-bank yang mempunyai investasi besar dimana silisih penjualan dan penawaran sangat tipis bahkan tidak ada dan harga ini hanya berlaku bagi para pelaku besar tersebut.
    • Akses rendah/bawah dimainkan oleh bank-bank kecil atau perusahaan multi nasional besar (yang membutuhkan nilai atas resiko transaksi serta membayar para pegawainya di berbagai negara) dan juga para pedagang eceran yang menjadi penentu pasar valuta asing.

  71. Nama : Yoan herawati
    Jurusan : Ekonomi pembangunan

    Bank Indonesia (Bank Sentral)
    Menurut UU Republik Indonesia No. 3 tahun 2004,
    Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, dengan tujuan mencapai dan
    memelihara kestabilan nilai rupiah, yang akan dicapai melalui pelaksanaan kebijakan
    moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan
    kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.”
    Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dalam UU di atas, Bank Indonesia
    berwenang:
    1. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi;
    2. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan caracara yang termasuk
    tetapi tidak terbatas pada:
     operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
     penetapan tingkat diskonto;
     penetapan cadangan wajib minimum;
     pengaturan kredit atau pembiayaan
    Operasi Pasar Terbuka
    Dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dengan memperdagangkan surat berharga milik Bank
    Indonesia (SBI). Bila ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka BI akan menjual
    surat berharganya, agar uang yang beredar dapat diserap. Begitu pula sebaliknya, bila ingin
    menambah jumlah uang yang beredar, maka BI akan membeli surat berharganya sehingga
    uang yang beredar akan bertambah.
    Penetapan Bunga Diskonto
    Dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dengan merubah bunga pinjaman Bank bila akan
    meminjam dana ke BI. Bila ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka BI akan
    manaikkan suku bunga pinjaman tersebut, sehingga mengurangi minat Bank umum untuk
    meminjam, sehingga uang yang beredar dapat ditekan. Begitu pula sebaliknya, bila ingin
    menambah jumlah uang yang beredar, maka BI akan menurunkan bunga pinjaman
    sehingga mendorong Bank umum meminjam dana dan menyalurkannya ke masyarakat,
    sehingga uang yang beredar akan bertambah.
    Penetapan Cadangan Wajib Minimum
    Dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dengan merubah cadangan wajib minimum yang harus
    ada di Bank umum. Bila ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka BI akan
    manaikkan cadangan wajib minimum Bank umum, sehingga mengurangi kemampuan Bank
    umum dalam menyalurkan dananya ke masayarakat, sehingga uang yang beredar akan
    dapat ditekan. Begitu pula sebaliknya, bila ingin menambah jumlah uang yang beredar,
    maka BI akan menurunkan cadangan wajim minimum Bank umum, sehingga akan
    meningkatkan penyaluran dana oleh Bank umum ke masyarakat, sehingga uang yang
    beredar akan bertambah.
    STATUS DAN KEDUDUKAN BANK INDONESIA
    Sebagai Lembaga Negara yang Independen
    Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai
    ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia,
    dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan
    kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan
    Pemerintah ataupun pihak lainnya.
    Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai
    otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya
    sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut.Pihak luar tidak dibenarkan
    mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban
    untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.
    Sebagai Lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar
    dengan Lembaga Tinggi Negara. Disamping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak
    sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar Pemerintah.
    Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat
    melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan
    efisien.
    Bahan
    Sebagai Badan Hukum
    Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata
    ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia
    berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari
    undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan
    wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan
    atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.
    DEWAN GUBERNUR
    Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Gubernur
    Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan
    Gubernur. Dewan ini terdiri atas :
     seorang Gubernur sebagai pemimpin,
     dibantu oleh seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil, dan
     sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputi Gubernur.
    Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur selama-lamanya lima tahun, dan mereka
    hanya dapat dipilih untuk sebanyak-banyaknya dua kali masa tugas. Gubernur dan Deputi
    Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
    Sementara Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan
    persetujuan DPR. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh
    Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau melakukan tindak pidana
    kejahatan.
    Pengambilan Keputusan
    Sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi, Rapat Dewan Gubernur
    diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan
    umum di bidang moneter, serta sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk
    melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain
    yang bersifat prinsipil dan strategis. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Dewan
    Gubernur, atas dasar prinsip musyawarah demi mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai,
    Gubernur menetapkan keputusan akhir.
    MISI BANK INDONESIA
    Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter
    dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka
    panjang yang berkesinambungan.
    VISI BANK INDONESIA
    Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya(kredibel) secara nasional maupun
    internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi
    yang rendah dan stabil.
    NILAI NILAI STRATEGIS
    Kompetensi – Integritas – Transparansi – Akuntabilitas – Kebersamaan (KITA – Kompak)
    SASARAN STRATEGIS BANK INDONESIA
    Untuk mewujudkan Misi, Visi dan Nilai-nilai Strategis tersebut, Bank Indonesia menetapkan
    sasaran strategis jangka menengah panjang, yaitu :
    1. Memelihara Kestabilan Moneter;
    2. Memelihara Kondisi Keuangan Bank Indonesia yang Sehat dan Akuntabel;
    3. Meningkatkan Efektivitas Manajemen Moneter;
    4. Meningkatkan Sistem Perbankan yang Sehat dan Efektif serta Sistem Keuangan
    yang Stabil;
    5. Memelihara Keamanan, Kehandalan, dan Efisiensi Sistem Pembayaran;
    6. Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Good Governance;
    7. Memperkuat Institusi Bank Indonesia melalui Penciptaan Sinergi antara SDM,
    Informasi Pengetahuan, dan Rancangan Organisasi dengan Strategi Bank
    Indonesia.
    8. Mengarahkan dan Memantau Efektivitas Perubahan Strategis Bank Indonesia
    TUJUAN DAN TUGAS BANK INDONESIA
    Tujuan Tunggal
    Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal,
    yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini
    mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta
    kestabilan terhadap mata uang negara lain.
    Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin
    pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan
    tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia
    serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank
    Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.
    Bahan
    Tiga Pilar Utama
    Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan
    tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah :
     menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,
     mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta
     mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia.
    Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah
    dapat dicapai secara efektif dan efisien.
    PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK
    Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia :
     menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau
    kegiatan usaha tertentu dari bank,
     melaksanakan pengawasan atas bank, dan
     mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
    yang berlaku.
    Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan
    perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.
    Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin
    usaha bank, Bank Indonesia juga dapat memberikan :
     izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank,
     memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta
     memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
    Di bidang pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung maupun tidak
    langsung.
    Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun
    sewaktu-waktu bila diperlukan.
    Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap
    laporan yang disampaikan oleh bank.
    ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA
    Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan
    Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri
    perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan
    pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi
    oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan
    kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi
    nasional.
    Berpijak dari adanya kebutuhan blue print perbankan nasional dan sebagai kelanjutan dari
    program restrukturisasi perbankan yang sudah berjalan sejak tahun 1998, maka Bank
    Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 telah meluncurkan API sebagai suatu kerangka
    menyeluruh arah kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia ke depan.
    Peluncuran API tersebut tidak terlepas pula dari upaya Pemerintah dan Bank Indonesia
    untuk membangun kembali perekonomian Indonesia melalui penerbitan buku putih
    Pemerintah sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2003, dimana API menjadi salah satu
    program utama dalam buku putih tersebut.
    Bertitik tolak dari keinginan untuk memiliki fundamental perbankan yang lebih kuat dan
    dengan memperhatikan masukan-masukan yang diperoleh dalam mengimplementasikan
    API selama dua tahun terakhir, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menyempurnakan
    program-program kegiatan yang tercantum dalam API.
    Penyempurnaan program-program kegiatan API tersebut tidak terlepas pula dari
    perkembangan-perkembangan yang terjadi pada perekonomian nasional maupun
    internasional.
    Penyempurnaan terhadap program-program API tersebut antara lain mencakup
    strategi-strategi yang lebih spesifik mengenai pengembangan perbankan syariah,
    BPR, dan UMKM ke depan sehingga API diharapkan memiliki program kegiatan yang lebih
    lengkap dan komprehensif yang mencakup sistem perbankan secara menyeluruh terkait
    Bank umum dan BPR, baik konvensional maupun syariah, serta pengembangan UMKM.

  72. Nama : Euis Martini
    NPM : 07340100
    Jurusan : Ekonomi PEmbangunan

    SISTEM KURS

    Sistem kurs dapat diklasifikasi berdasarkan tingkat sejauh mana kurs tukar dikendalikan oleh pemerintah. Ada empat kategori sistem kurs tukar :
    1. Sistem kurs tetap. Dalam sistem ini, kurs tukar biasanya konstan atau diizinkan berfluktuasi hanya dalam batasan yang sangat sempit. Jika kurs tukar mulai bergerak terlalu besar, maka pemerintah akan melakukan intervensi untuk menjaganya tetap dalam batasan yang diizinkan. Berdasarkan Bretton Woods Agreement, kurs tukar awalnya harus dalam nilai yang pasti. Penyesuaian baru mulai dilakukan ketika Amerika sering mengalami defisit neraca perdagangan, yang mengindikasikan bahwa nilai dolar mungkin terlalu kuat. Smithsonian Agreement kemudian disetujui pada bulan Desember tahun 1971, yang meminta devaluasi dolar sebesar 8 persen dan batasan untuk pergerakan kurs tukar lainnya diperluas menjadi 2,25 persen. Namun ketidakseimbangan pembayaran internasional terus berlanjut sampai pada bulan Maret tahun 1973 kebanyakan pemerintah di negara-negara besar tidak lagi berupaya mempertahankan nilai mata uangnya berada dalam batasan yang ditentukan oleh Smithsonian Agreement.
    2. Sistem kurs mengambang bebas. Dalam sistem ini, nilai kurs tukar ditentukan oleh tekanan pasar tanpa adanya intervensi pemerintah. Keuntungan dari sistem ini adalah masalah dari negara lain (seperti inflasi dan tingkat pengangguran) tidak akan merambat (contagion effect). Selain itu, bank sentral dan pemerintah tidak perlu terus menjaga dan memprtimbangkan kurs tukar dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan. Kerugiannya adalah bagi negara yang mengalami masalah akan mendapat tekanan yang lebih berat.
    3. Sistem kurs mengambang terkendali. Kebanyakan sistem kurs yang digunakan negara-negara saat ini berada diantara sistem kurs tetap dan sistem kurs mengambang bebas, yaitu sistem kurs mengambang terkendali. Komponen sistem kurs mengambang bebas ditunjukkan oleh kurs tukar yang diizinkan berfluktuasi pada basis harian tanpa adanya batasan resmi. Komponen sistem kurs tetap ditunjukkan oleh pemerintah yang dapat dan kadang-kadang melakukan intervensi untuk mencegah mata uangnya bergerak terlalu jauh pada arah tertentu.
    4. Sistem kurs terikat. Beberapa negara menggunakan sistem ini, dimana nilai mata uang mereka diikatkan ke satu atau lebih mata uang asing. Nilai mata uang negara tersebut kemudian menjadi tetap dalam unit mata uang asing yang diikat, namun nilainya akan bergerak sejalan dengan nilai mata uang asing yang diikat terhadap mata uang asing lainnya.

    Posisi penting kurs valuta asing dalam perdagangan internasional mengakibatkan berbagai konsep yang berkaitan dengan kurs valuta asing mengalami perkembangan dalam upaya mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing. Konsep-konsep yang berkaitan dengan penentuan kurs valuta asing mulai mendapat perhatian besar dari ahli ekonomi terutama sejak kelahiran kurs mengambang pada tahun 1973. Sejak saat itu kurs valuta asing dibiarkan berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi variabel-variabel yang mempengaruhinya.

    Konsep penentuan kurs diawali dengan konsep Purchasing Power Parity(PPP), kemudian berkembang konsep dengan pendekatan neraca pembayaran ( balance of payment theory ). Perkembangan konsep penentuan kurs valuta asing selanjutnya adalah pendekatan moneter (monetary approach) .
    Pendekatan moneter menekankan bahwa kurs valuta asing sebagai harga relatif dari dua jenis mata uang, ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran uang. Pendekatan moneter mempunyai dua anggapan pokok , yaitu berlakunya teori paritas daya beli dan adanya teori permintaan uang yang stabil dari sejumlah variabel ekonomi agregate. Hal tersebut berarti model pendekatan moneter terhadap kurs valuta asing dapat ditentukan dengan mengembangkan model permintaan uang dan model paritas daya beli.

  73. Nama : Pangestika Windi Mujiarti
    Jurusan
    Kelas : Manajemen E
    NPM : 093402188
    Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Ekonomi Makro
    FUNGSI PAJAK DAN SUBSIDI

    Definisi Pajak
    Pajak dalam istilah asing disebut: tax (Inggris); import contribution, taxe, droit (Perancis); Steuer, Abgabe, Gebuhr (Jerman); impuesto contribution, tributo, gravamen, tasa (Spannyol) dan belasting (Belanda). Dalam literatur Amerika selain istilah tax dikenal pula istilah tariff.
    Prof. Dr. P.J.A. Andriani merumuskan Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
    Sedangkan Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH, merumuskan pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
    Di dalam literatur Ilmu Keuangan Negara terdapat dua pendekatan yang merupakan dasar bagi fiskus untuk memungut pajak yakni benefit principle dan abiltiy to pay principle. Secara sederhana kedua prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Benefit principle pada intinya menjelaskan, bahwa fiskus berwenang memungut pajak karena penduduk menerima manfaat dari adanya negara, antara seperti dikatakan Otto Eckstein…The benefit principle calls for a distribution of taxes in accordance with the benefits received from the expenditures on which the taxes are spent.
    Terutangnya suatu pajak sekurang-kurangnya harus memenuhi unsur-unsur rumus pajak, yakni adanya tax base atau dasar pengenaan pajak, tax rate atau tarif pajak dan adanya tax payer atau Wajib Pajak. Tarif pajak dikalikan dasar pengenaan pajak akan menghasilkan utang pajak atau tax liability, yang dapat juga disajikan dan persamaan :
    Pajak = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak
    (Tax = Rate x Base)

    Fungsi Budgetair
    Kata fungsi bermakna jabatan, faal, besaran dan kegunaan. Namun pengertian yang paling tepat yang sering dipakai pada fungsi perpajakan ialah kata kegunaan. Jadi makna fungsi pajak bila dilihat dari kata kegunaan itu lebih cenderung kepada kegunaan pokok atau manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Manfaat pokok itu tergambar pada fungsi budgetair pajak yang merupakan fungsi utama pajak, disamping fungsi pendukung yaitu fungsi regulerend. Fungsi budgetair pajak yaitu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke Kas Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan memungut pajak dari penduduknya.
    Optimalisasi pemasukan dan ke Kas Negara tidak hanya tergantung kepada fiskus saja atau kepada Wajib Pajak saja, akan tetapi kepada kedua-duanya berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Di samping itu ada beberapa faktor lain yang ikut menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pajak, antara lain falsafah negara, Kejelasan Undang-undang dan peraturan perpajakan, Tingkat pendidikan penduduk/wajib pajak, kualitas dan kuantitas petugas pajak dan strategi yang diterapkan organisasi yang mengadministrasikan pajak

    Fungsi Regulerend
    Fungsi regulerend atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yakni fungsi budgetair.
    Fasilitas perpajakan sebagai perwujudan dari fungsi pajak regulerend yang terdapat dalam UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing juncto UU No. 11 tahun 1970 adalah Bea Meterai Modal, Bea Masuk dan Pajak Penjualan, Bea Balik Nama, Pajak Perseroan seperti kompensasi kerugian seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Ordonansi Pajak Perseroan 1925.
    Fasilitas perpajakan sebagai perwujudan dari fungsi pajak regulerend yang terdapat pada pasal 16 UU No. 11 tahun 1970 ditujukan kepada badan-badan baru yang menanam modalnya di bidang produksi yang mendapat prioritas dari Pemerintah, Menteri Keuangan berwenang memberikan pembebasan pajak perseroan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun (masa bebas pajak) terhitung dari saat perusahaan tersebut mulai berproduksi.
    Fungsi Regulerend dalam tax reform 1983 dapat ditemukan dalam memberikan kesempatan kepada koperasi supaya berkembang. Ditentukan bahwa penghasilan Koperasi dari dan untuk anggota tidak dianggap sebagai penghasilan. Juga kepada Wajib Pajak yang menanamkan modalnya di daerah terpencil dapat memperoleh kemudahan dalam penyusutan harta yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan.
    Demikian pula unsur regulerend pada UU PPN 1984 dapat ditemukan tarif 0% untuk barang-barang esensial dan tarif 10% dan 35% untuk barang mewah. Dalam UU PPB 1985 dapat ditemukan ketentuan tentang pengurangan pajak karena sebab-sebab tertentu.
    Selanjutnya dalam tax reform tahun 1994, dapat ditemukan dalam Pasal 31 A. Disebutkan bahwa “Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, dapat diberikan fasilitas perpajakan yang diatur dengan peraturan pemerintah”. Pasal ini memberi wewenang yang sangat luas kepada pemerintah, karena fasilitas perpajakan yang disebutkan dalam pasal ini tidak secara limitatif atau spesifik diuraikan. Dalam perkembangannya, atas kuasa pasal 31A ini, Pemerintah dengan Peraturan Pemeritah memberikan fasilitas berupa “Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah” kepada perusahaan-perusahaan tertentu. Walaupun tidak secara eksplisit fasilitas tersebut disebut sebagai tax holiday, akan tetapi pada dasarnya karena Wajib Pajak yang bersangkutan tidak akan membayar Pajak Penghasilan karena Pajak Penghasilannya ditanggung Pemerintah, maka pada hakikatnya fasilitas tersebut adalah tax holiday. Hal ini menimbulkan berbagai distorsi dan ketidakadilan dalam perpajakan. Dalam reformasi pajak tahun 2000, ketentuan yang memberikan wewenang begitu luas kepada Pemerintah berupa pemberian fasilitas pajak yang ditanggung pemerintah telah dicabut. Jenis fasilitas dirumuskan dengan jelas batasannya, spesifik dan limitatif seperti akan diuraikan di bawah ini.
    Fungsi regulerend dalam tax reform 2000 diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yaitu; “kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk: (a) pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen dari jumlah penanaman yang dilakukan; (b). penyusutan dan amortisasi yang dipercepat; (c). kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan (d). pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.
    Subsidi, terminologi ini terdengar popular dan menyenangkan hati khususnya bagi kelompok orang-orang yang miskin, terlebih-lebih ketika saat ini, ketika harga-harga bahan kebutuhan pokok melonjak tajam, menjadi angin segar ketika mendengar pemerintah akan memberi subsidi harga minyak goreng untuk rumahtangga miskin.
    Dalam pandangan ekonomi kesejahteraan, subsidi adalah suatu keniscayaan, semua ekonom baik di Negara yang menganut pasar secara liberal seperti Amerika Serikat maupun di Negara yang menganut sosialisme seperti Kuba, tidak ada yang berbeda pendapat tentang diperkenankannya Negara menolong kelompok marjinal melalui subsidi. Artinya subsidi bukan melulu diniscayakan oleh kalangan sosialis tetapi juga dipraktekkan oleh para penganut liberalis, tentu saja dengan kadar dan kualitas yang berbeda-beda.
    Tidak mungkin suatu negara mengingkari kebijakan subsidi, karena kebijakan ini adalah wujud implementasi dua fungsi negara dalam perekonomian yakni fungsi alokatif, dan distributif.
    Fungsi alokatif, yakni fungsi negara mengalokasikan anggarannya dengan tujuan menyediakan secara memadai barang-barang publik kepada masyarakat, barang-barang publik ini diserahkan kepada negara penyediaannya, menimbang bahwa barang-barang ini sangat dibutuhkan publik (antara lain; infrastruktur, pendidikan, fasilitas kesehatan, keamanan), yang jika diserahkan kepada swasta melalui mekanisme pasar akan terjadi dua hal yakni; pertama, jumlahnya tidak tersedia secara memadai karena sifat suatu barang publik yang umumnya sulit memberikan harga atasnya karena sulitnya memisahkan atau mentransfer hak pemilikan dari mereka yang bersedia membayar dengan mereka yang tidak mau membayar barang tersebut (contoh barang yang sedemikian adalah jalan raya). Kedua, kalaupun sektor privat mau menyediakannya, pastilah dengan jumlah yang terbatas karena investasi untuk meyediakan barang publik ini adalah sangat besar, akibatnya harga barang-barang ini akan menjadi mahal jika penyediannya diserahkan pada pihak swasta (contohnya pendidikan).
    Adapun fungsi distributif adalah fungsi negara dalam menolong kelompok-kelompok masyarakat yang terpaksa terpinggirkan dan termaginalisasikan dalam interaksi ekonomi melalui mekanisme pasar. Negara melalui kebijakan fiskalnya memungut pajak dari pihak-pihak kaya dan unggul secara ekonomi, untuk selanjutnya mentransfer pungutan tersebut melalui kebijakan fiskalnya dalam berbagai bentuk subsidi yang ditujukan ke kelompok yang marjinal tersebut,
    Begitu juga diranah politik, tidak ada satu partai dan entitas politik yang berani begitu saja mengabaikan kebijakan subsidi karena bisa berkonsekuensi ditinggalkan oleh konstituennya. Kebijakan subsidi adalah ”jualan” standar para politikus dan partai politik untuk mendapatkan suara publik khususnya dari kalangan masyarakat menengah ke bawah. Ambil contoh yang teranyar bagaimana Partai Demokrat berhasil mengalahkan Partai yang berkuasa (LDP/ Partai Demokrat Liberal) pada pemilihan majelis tinggi Jepang yang disinyalir oleh para pakar di sana karena berubah-haluannya para petani kecil dari dahulunya mendukung LDP (6 tahun lalu) menjadi mendukung Partai Demokrat. Kemenangan partai Demokrat ini tidak lepas dari ”tawaran”nya dalam bentuk subsidi kepada petani kecil.
    Partai Demokrat berhasil menarik hati petani dengan menyatakan keberpihakan kepada para petani dimana mereka mensosialisasikan sebuah bentuk subsidi kepada petani dalam wujud program penutupan kerugian petani jika harga jual hasil pertanian jatuh di bawah biaya produksi. Sebaliknya LDP lebih berpihak kepada petani kaya (lahan luas) LDP bermaksud mendukung pertanian skala besar yang dapat bersaing di pasar dunia. LDP mengkritik program Partai Demokrat sebagai praktek melawan arus globalisasi pertanian. Sikap LDP ini membuat para petani kecil merasa disisihkan dan berakibat mereka mengalihkan dukungannya dari LDP.
    Walaupun demikian dalam konteks kekinian kita, ada pertanyaan klasik yang selalu layak untuk dimunculkan tentang kebijakan subsidi di negara kita yakni apakah subsidi itu telah mencapai targetnya. Target yang kita maksud adalah target ”orang” maupun target philosofisnya. Target ”orang” adalah subsidi memang dinikmati oleh masyarakat marjinal yang membutuhkannya, sedangkan target philosofi, subsidi berhasil membantu masyarakat marjinal dan miskin tersebut keluar dari kemiskinan dan kemarjinalannya.
    Ketika kita bicara tentang target subsidi dari sisi target ”orang” dan philosofi ini, tampaknya kita masih harus menarik nafas dalam tanda keprihatinan. Entah telah berapa puluh triliunan uang negara mengucur atas nama subsidi, tetapi dampaknya tidak siknifikan dalam mengatasi turunnya angka kemiskinan, yang berarti target philosofi dari subsidi tidak tercapai, yang berarti juga mengindikasikan target ”orang” dari kebijakan ini juga tidak tercapai, mungkin karena fenomena yang sedemikian itulah yang menyebabkan sebagian ekonom menjadi antipati dengan kebijakan subsidi.
    Apa penyebab kebijakan subsidi ini tidak efektif di dalam implementasi lapangan? Jawaban singkatnya karena terjadi goverment failure, suatu terminologi yang merujuk bahwa gagalnya intervensi pemerintah dalam mencapai target kebijakan yang ditetapkannya karena masalah-masalah yang inheren ada dalam tubuh pemerintah itu sendiri. Kalau kita melihat dari kacamata ekonomi kelembagaan maka fenomena asimetris informasi yang tidak mendapat solusi yang tepat berkontribusi besar atas terjadi goverment failure tersebut. Asimetris informasi merupakan keniscayaan dalam suatu organisasi apalagi dalam birokrasi negara yang merupakan organisasi raksasa yang sangat kompleks. Asimetris informasi terjadi ketika pemegang/pemilik (principal) perusahaan dalam konteks bisnis atau pemegang kekuasaan (dalam konteks negara) gagal mentrasmisikan keinginan atau motivasinya kepada para agennya (pelaksana tugasnya). Sebagai puncak pimpinan birokrasi, presiden-wapres dan menteri terkait kita asumsikan punya political will dengan mengambil keputusan untuk memberikan subsidi bagi masyarakat miskin, tetapi permasalahannya adalah bagaimana dengan pejabat eselon 1 sampai eselon terbawah, kepala-kepala daerah bersama aparaturnya bersikap sama terhadap political will presiden tersebut sehingga menghasilkan aksi yang masif dari semua elemen sehingga political will presiden tentang subsidi itu bisa eksis sesuai targetnya.
    Kita tidak boleh menganalogkan political will pemerintah di era reformasi akan berdampak sama dengan political will pemerintah orde baru. Pada saat orde baru political will presiden dapat dengan mudah ditransmisikan keseluruh jajaran birokrasi pusat dan daerah hanya dengan seruan dan himbauan saja karena sistem kelembagaan yang otoriter saat itu memang sangat efisien mentransmisikan keinginan puncak pimpinan ke seluruh jajaran birokrasi horizontal dan vertikal di bawahnya sehingga mampu menghasilkan aksi yang satu dan masif .
    Di era reformasi tentulah tidak bisa terjadi yang sedemikian itu. Artinya ketika presiden, wapres, menteri atau kepala daerah memutuskan suatu political will dalam bentuk pemberian subsidi kepada masyarakatnya, political will pemerintah tersebut tidak cukup hanya dicanangkan, dideklarasikan atau bahkan ditulis dalam perundang-undangan, tetapi harus dikawal dengan ketat di lapangan, dimonitoring dan dievaluasi sendiri oleh pejabat yang mengeluarkannya dari hari ke hari implementasinya.
    Kalau kita mencermati daerah-daerah yang berhasil menjalankan kebijakan subsidi di era reformasi ini (seperti memberi pendidikan gratis dan lain-lain), kita akan mendapatkan kepala daerah yang punya political will tersebut bukan lah tipe pemimpin yang menunggu di belakang meja dan menunggu laporan dari bawahannya tetapi turun langsung ke bawah memahami kondisi detail realitas lapangan sekaligus mengambil keputusan cepat terhadap semua kendala lapangan day by day.

  74. NAMA :DEDEN WENDI.F
    NPM : 093402204
    MATA KULIAH : PENGANTAR ILMU EKONOMI MAKRO

    PENDAHULUAN

    Latar Belakang

    Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pajak dan subsidi,maka dengan dasar ini penulis ingin menyampaikan beberapa hal mengenai pajak dan subsidi yang mana sekiranya bisa memberikan sedikit pemahaman lebih terhadap pajak dan subsidi
    Rumusan Masalah
    Supaya penulisan makalah ini tersusun secara sistematis,maka penulis melakukan beberapa langakah sebagai berikut:
    1Pengertian pajak
    2.Jenis pajak
    3.Cara pemungutan pajak
    4.Pengertian subsidi
    5.Dampak yang akan timbul apabila subsidi dihapusakan

    Tujuan
    1. untuk mengetahui pengertian pajak
    2. untuk mengetahui jenis pajak
    3. untuk mengetahui cara pemungutan pajak
    4. untuk mengetahui pengertian subsidi
    5. untuk mengetahui dampak-dampak yang akan timbul apabila subsidi dihapuskan

    PAJAK DAN SUBSIDI

    PAJAK
    Pengertian pajak
    Pajak adalah iyuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.
    Pengetian pajak menurut bebetapa ahli :
    1.Prof Dr Adriani
    pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajibpajak membayarnya menurut peraturan derngan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.
    2. Prof. DR. Rachmat Sumitro,SH
    pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sector pemerintah berdasarkan undang-undang)
    (dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi)yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
    Lima unsur pokok dalam defenisi pajak
    • Iuran / pungutan
    • Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
    • Pajak dapat dipaksakan
    • Tidak menerima kontra prestasi
    • Untuk membiayai pengeluaran umun pemerintah
    Karakteristik pokok dari pajak adalah: pemunngutanya harus berdasarkan undang-undang. diperlukan perumusan macam pajak dan berat ringannya tariff pajak itu, untuk itulah masyarakat ikut didalam menetapkan rumusannya.
    Ketentuan mengenai penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
    1. untuk wajib pajak pertahun PTKP adalah Rp. 2.880.000;
    2. untuk istri dan suami Rp. 1.440.000;
    3. tambahan untu8k seorang istri Rp. 2.880.000; diberikan sapabila ada penghasilan istri yang digabungkan dengan penghasilan suami dalam hal istri.
    4. Rp. 1.440.000;tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah ,misalnya (ayah,ibu atau anak kandung atau semenda) dalam garis keturunan lurus sertaanak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang untuk ssetiap keluarga.
    Enam undang-undang hasil tax reform tahun 2000
    1. UU RI NO 16 tentang prubahan kedua atas uu no. 6 thn 1983 yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
    2. UU RI NO 17 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas uu no 7 thn 1983 tentang pajak penghasilan
    3. UU RI NO 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas uu no 8 thn 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
    4. UU RI NO 19 tahun 2000 tentang perubahan atas uu no 19 thn 1997 tentang penghasilan pajak dengan surat paksa
    5. UU RI NO 20 tahun 2000 tentang perubahan uu no 21 thn 1997 tentang peralihan hak atas tanah dan bangunan . kelima uu ini diundangkan pada tanggal 2 agustus 2000 dan berlaku sejak 1 januari 2001
    6. UU RI NO 34 tahun 2000 tentangperubahan atas undang-undang no 18 thn 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-undng ini diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000 dan berlaku saat diundangkan.
    Satu undang-undang hasil tax reform tahun 1985
    7. UU RI NO 17tahun 1985 tentang bea dan material
    Satu undang undang hasil tax reform tahun 1994
    8. UU RI NO 17 thun 1994 tentang perubahan atas uu no 12 thn 1985 tentang pajak bumi dan bangunan
    Satu undang-undang hasil tax reform thn 2002
    9. UU RI NO 14 tahun 2002 tentang pengadiloan pajak sebagai penhganti uu no 17 thn 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak .
    Pasal 79 mencantumkan sunber pendapatan daerah terdiri dari
    a. PAD (pendapatan asli daerah )
    • Hasil pajak daerah
    • Hasil retribusi daerah
    • Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
    • Dan lain-lain penghasilan daerah yang sah
    b. dana perimbangan
    c. pinjaman daerah
    pasal 80 ayat 1
    dana perimbangan sebagaimana dimaksut dalam pasal 79 terdiri atas
    • bagian daerah dari penerimaan PBB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan atas sda
    • dana alokasi umum
    • dana alokasi khusus
    ayat 2
    bagian dari PBB sector pedesaan perkotaan serta perkebunan serta biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima langsung oleh daeerah penghasil.
    Ayat3
    Bagian daerah dari sector pertambangan dan kehutanan dan penerimaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima oleh daerah penghasil dan daerah linnya untuk pemerataan sesuai dengan undang-undang
    Ayat 4
    Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksu pada ayat 1,2 dan 3 ditetapkan undang undang.
    Berdasarkan UU NO 34 THN 2000 tentang perubahan atas uu no 18b thn 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka jenis pajak untuk profinsi kabupaten, kota adalah sebagai berikut:
    a. jenis pajak propinsi terdiri dari
    • pajak kendraan bermotor dengan kendraan atas air, bbn kendraan bermotor dan atas air
    • pajak bahan bakar kendraan bermotor
    • pajak pengeambilan dan pemanfaatan air bawh tanah dan permukaan
    b. jenis pajak kabupaten kota
    • pajak hotel, restoran, hiburan , pajak reklame, pajak penerangan jalan , pajak pengambilan bahan galian golongan c , pajak parkir
    untuk lebih mendalami mata kuliah perpajakan secara garis besar kita harus mengetahui :
    1. siapa yang dikenakan pajak( subjek pajak)
    2. apa yang dikenakan pajak ( objek pajak)
    3. berapa pajaknya (tariff pajak)
    4. bagaimana melaksanakan hukum pajak
    * pajak dapat dipaksakan
    Undang-undang memberikan wewenang kepada fiskus untuk memaksa wp untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Sebab undang undang menurut sanksi-sanksi pidana fiscal (pajak) sanksi administrative yang kususnya diatur oleh undang-undang no 19 tahun 2000 termasuk wewenang dari perpajakan untuk mengadsakan penyitaan terhadap harta bergerak/ tetap wajib pajak.
    Dalam hokum pajak Indonesia dikenal lembaga sandera atau girling yaitu wajib pajak yang pada dasarnya mampu membayar pajak namun selalu menghindari pembayaran pajak dengan berbagai dalih, maka fiskus dapat menyandera wp dengan memasukkannya kedalam penjara.
    * Pajak tidak menerima kontra prestasi
    Ciri kas pajak dibandiong dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib pajak (tax payer ) tidak menerima jasa timbal yang dapat ditunjuk secara langsung dari pemerintah namun perlu dipahami bahwa sebenarnya subjek pajak ada menerima jasa timbal tetapi diterima secara kolektif bersama dengan masyarakat lainnya.
    * Untuk membiayai biaya umum pemerintah
    Pajak yang dipungut tidak pernah ditujukan untuk biaya khusus . dipandang dari segi hokum maka pajak akan terutang apabila memenuhi syarat subjektif dan syaratobjektif .
    Syarat objektif : ,yang berhubungan dengan objek pajak misalnmya adanya penghasilan atau penyeerahan barang kena pajak . syarat subjektif adlah syarat yang berhubungan dengan subjek pajak , apakah orang pribadi atau badan.
    Struktur pajak di Indonesia berdasarkan urian diatas adalah sebagai berikut:
    1. pajak penghasilan (PPh)
    2. pajak pertambahan nilaio barang dan jasa dan penjualan atas baeang mewah
    3. pajak bumi dan bangunan
    4. pajak daerah dan retribbusi daerah
    5. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
    6. bea materai
    untuk mewujudkan pajak-pajak tersebut menjadi kenyataan, terdapat hokum pajak formal yaitu UU RI NO 16 thn 2000 tentang perubahan kedua dari uu no 6 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
    Bagi wajib pajak yang menghindari pajak uu no 19 thn 2000 tentang p[enagihan pajak dan surat paksa.
    Bagi wajib pajak yang banding berdasarkan uu no 17 thn 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak BPSP tyelah disebutkan diatas telah diubah dan diganti dengan uu no 14 thn 2002 tentang penaagihan pajak
    Fungsi pajak
    Fungsi budgetair
    Fungsi budgeteir merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiscal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perepajakan yang berlaku “segala pajak untuk keperkuan negara berdasarkan undang-undang.
    Yang dimaksud dengan memasukkan kas secara optimal adalah sebagi berikut:
    • jangan sampai ada wajib pajak/subjek pajak yang tidak membayar kewajiban pajaknya.
    • Jangan sampai wajib pajak tidak melaporkan objek pajak kepada fiskus
    • Jangan sampai ada objek pajak dai pengamatan dan perhitungan fiskkus yang terlepas
    Dengan demikian maka optimalisasi pemasukan dana ke kas negara tercipta atas usaha wajib pajak dan fiskus.
    System pemungutan pajak suatu negara menganut dua system :
    1. Self assessment system; menghitung pajak sendiri
    2. official assessment system ;menghitung pajak adalah pihak fiscus
    factor yang turut mempengaruhi optimalisasi pemasukan dana kekas negara adlah
    1. filsafat negara
    negara yang berideologi yang berorientasi kepada kesejahtraan rakyat banyak akan mendapat dukungan dari rakyatnya dalam hal pembayaran pajak. Untuk itu rakyat diikut sertakan dalam menentukanberat rinngannya pajak melalui penetapan undang-undang perpajakan oleh DPR sebaliknya dinegara yang berorientasi kepada kepenmtingan penguasa sangat sulit untuk mengharapkan partisipasi masyarakat untuk kewajiban pajaknya.
    2. kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan
    yang jelas mudah dan sederhana serta pasti akan menimbulkan penafsiran yang baik dipihak fiscus maupun dipihak wajib pajak
    3. tingkat pendidikan penduduk / wajib pajak
    secara umum dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendidikan wajib pajak maka makin mudah bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan termasuk memahami sanksi administrasi dan sanksi pidana fiscal.
    4. kualitas dan kuantitas petugas pajak setempat
    ssangat menentukan efektifitas uu dan peraturan perpajakan . fiscus yang professional akan akan berusaha secara konsisten untuk menggali objek pajak yang menurut ketentuan pajak harus dikenakan pajak.
    5. strategi yang diterapkan organisasi yang mengadministrasikan pajak di Indonesia
    unit-unit untuk ini adalah
    • kantor pelayanan pajak
    • kantor pemeriksaan dan penyelidikan pajak yanmg dilakukan dirjen pajak
    perwujudan fungsi budgetair dalam kehidupan kenegaraan dapat terlihat dalam APBN yang setiap tyahun disahkan dengan undang-undang. Penerimaan negara selalu meningkat dari tahun ketahun khususnya setelah reformasi uu perpajakan thn 1983/1984.
    Fungsi regulerend
    Atau fungsi mengatur dan sebagainya juga fungsi pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu , dan sebagainya sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijakan, mis : pajak atas minuman keras ditinggikan untuk mengurangi konsumsi fasilitas perpajakan sehingga perwujudan dari pajak regulerend yang terdapat dalam UU No I tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Contoh:
    1) bea materai modal
    2) bea masuk dan pajak penjualan
    3) bea balik nama
    4) pajak perseroan
    5) pajak devident
    YUSDIFIKASI PAJAK DAN PRINSIP PEMUNGUTAN PAJAK
    Dalam hal ini akan dikemukakan asas-asas pemungutan pajak dan alas an-alasan yang menjdi dasar pembenaran pemungutan pajak oleh fiskus negara, sehingga fiskus negara merasa punya wewenang untuk memungut pajak dari penduduknya.
    Teori asas pemungutan pajak :
    1) Teori ansuransi
    Negara berhak memungut pajak dari penduduk karena menurut teori ini negara melindungi semua rakyat dan rakyat membayar premi pada negara.
    2) Teori kepentingan
    Bahwa negara berhak memungut pajak karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan pada negara, makin besar kepentingan penduduk kepada negara maka makin besar pula pajak yang harus dibayarnya kepada negara.
    3) Teori bakti
    Mengajarkan bahwa pwnduduk adalah bagian dari suatu negara oleh karena itu penduduk terikat pada negara dan wajib membayar pajak pada negara dalam arti berbakti pada negara.
    4) Teori gaya pikul
    Teori ini megusulkan supaya didalam hal pemungutan pajak pemerintah memperhatikan gaya pikul wajib pajak.
    5) Teori gaya beli
    Menurut teori ini yustifikasi pemungutan pajak terletak pada akibat pemungutan pajak. Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk mrmbiayai pengeluaran umum negara, karena akibat baik dari perhatian negara pada masyarakat maka pemuingutan pajak adalah juga baik.
    6) Teori pembangunan
    Untuk Indonesia yustifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur
    Disamping itu terdapat juga asas-asas pemungutan pejak seperti:
    • Asas yuridis yang mengemukakan supaya pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang
    • Asas ekonomis yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat
    • Asas finansial menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran untuk memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut.
    Prisip-prinsip pemungutan pajak:
    Menurut Era Saligman ada empat Prisip pemungutan pajak:
    • Prisip fiscal
    • Prinsip Administrative
    • Prinsip ekonomi
    • Prinsip Etika
    HUKUM PAJAK
    Adalah: Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerinth untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.
    Hukum pajak dibedakan atas:
    1. Hukum pajak material
    Yaitu: memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa yang dikenakan pajak dan siapa-siapa yang dikecualikan dengan pajak dan berapa harus dibayar.
    2. Hukum pajak formal
    Yaitu: memuat ketentuan-ketentuan bagaiman mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan.
    SUBSIDI

    Pengertian dan Fakta Subsidi

    Subsidi adalah suatu bentuk bantuan keuangan (financial assistance; Arab: i’anah maliyah), yang biasanya dibayar oleh pemerintah, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga-harga, atau untuk mempertahankan eksistensi kegiatan bisnis, atau untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi pada umumnya. Istilah subsidi dapat juga digunakan untuk bantuan yang dibayar oleh non-pemerintah, seperti individu atau institusi non-pemerintah. Namun, ini lebih sering disebut derma atau sumbangan (charity). (http://en.wikipedia.org). Subsidi dapat juga berbentuk kebijakan proteksionisme atau hambatan perdagangan (trade barrier) dengan cara menjadikan barang dan jasa domestik bersifat kompetitif terhadap barang dan jasa impor (ibid.)

    Dalam sistem Kapitalisme, subsidi merupakan salah satu instrumen pengendalian tidak langsung. Grossman dalam Sistem-Sistem Ekonomi (1995) menerangkan bahwa dalam sistem Kapitalisme terdapat dua macam pengendalian ekonomi oleh pemerintah, yaitu pengendalian langsung dan tidak langsung. Pengendalian langsung adalah kebijakan yang bekerja dengan mengabaikan mekanisme pasar, contohnya embargo perdagangan dan penetapan harga tertinggi suatu barang. Adapun pengendalian tidak langsung adalah kebijakan yang bekerja melalui mekanisme pasar, misalnya penetapan tarif serta segala macam pajak dan subsidi. (Grossman, 1995).

    Subsidi dapat dikategorikan dengan berbagai macam cara, bergantung pada alasan di balik subsidi, pihak penerima, dan sumber pembiayaan subsidi (bisa dari pemerintah, konsumen, penerimaan pajak, dll). (http://en.wikipedia.org).

    Dalam RAPBN-P 2008, secara garis besar ada dua subsidi, yaitu subsidi energi dan subsidi non-energi. Subsidi energi meliputi subsidi BBM dan listrik. Subsidi non-energi meliputi delapan jenis subsidi, yaitu subsidi pangan (beras untuk orang miskin), subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi public service obligation (untuk PT Kereta Api Indonesia, PT Pelni, dan PT Pos Indonesia), subsidi bunga kredit program (bunga dibayar pemerintah), subsidi bahan baku kedelai, subsidi minyak goreng (operasi pasar), dan subsidi pajak (pajak ditanggung pemerintah). (Nota Keuangan & RAPBN-P 2008, III-4)

    Subsidi dalam Kapitalisme

    Subsidi terkait dengan persoalan peran negara dalam ekonomi, terutama dalam pelayanan publik (public service). Karenanya, sikap Kapitalisme terhadap subsidi berbeda-beda, bergantung pada konsep peran negara menurut aliran Kapitalisme yang dianut. Secara sederhana dapat dikatakan pandangan Keynesian yang pro-subsidi berbeda dengan pandangan aliran neo-liberal yang anti-subsidi.

    Sejak pertengahan hingga akhir abad ke-19, di Barat diterapkan Kapitalisme klasik/liberal (Ebenstein & Fogelman, 1994). Slogannya adalah laissez faire, yang didukung Adam Smith dalam bukunya, The Wealth of Nations (1776). Slogan berbahasa Prancis itu Inggrisnya adalah leave us alone. Artinya, “Biarkan kami (pengusaha) sendiri, tanpa intervensi pemerintah.” Walhasil, peran negara sangat terbatas, karena semuanya diserahkan pada mekanisme pasar. Kapitalisme liberal ini terbukti gagal, ketika tahun 1929-1939 terjadi Depresi Besar (Great Depression) di Amerika Serikat akibat keruntuhan pasar modal di Wall Street tahun 1929. (Adams, 2004).

    Sejak 1930-an, Kapitalisme berganti aliran. Kapitalisme liberal yang anti intervensi pemerintah kemudian berganti menjadi Kapitalisme Keynesian, dengan momentun program The New Deal oleh Presiden Franklin D. Roosevelt tahun 1933. Disebut Kapitalisme Keynesian karena mengikuti ide John Maynard Keynes (1883-1946) yang mendorong intervensi pemerintah dalam bukunya, The General Theory of Employment (1936).

    Antara 1930-an hingga 1970-an, Kapitalisme Keynesian ini menjadi basis dari welfare state (negara kesejahteraan) yang memberikan porsi besar pada intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi (termasuk subsidi dari pemerintah). Karena itu, Kapitalisme Keynesian dapat dikatakan bersikap pro-subsidi.

    Namun, tahun 1973 ketika harga minyak dunia naik, timbul persoalan ekonomi di Barat yang tidak dapat diatasi oleh Kapitalisme Keynesian, yaitu stagflasi. Ini kombinasi antara pengangguran (stagnasi) dengan kenaikan harga (inflasi). Menurut doktrin Keynesian, kedua problem ini tidak mungkin terjadi bersamaan. Masyarakat dapat mengalami salah satunya, tetapi tidak kedua-duanya. Kekecewaan terhadap Keynesian inilah yang mendorong upaya pencarian solusi baru.

    Lahirlah Kapitalisme aliran neo-liberal (neoliberalisme/neokonservatisme), dengan penggagas utamanya, Friedrich Hayek dan Milton Friedman.

    Neoliberalisme adalah versi liberalisme klasik yang dimodernisasi, dengan tema-tema utamanya adalah: pasar bebas, peran negara yang terbatas dan individualisme. Karena peran negara terbatas, maka neoliberalisme memandang intervensi pemerintah sebagai “ancaman yang paling serius” bagi mekanisme pasar. (Adams, 2004).

    Dari sinilah kita dapat memahami, mengapa pencabutan subsidi sangat dianjurkan dalam neoliberalisme, sebab subsidi dianggap sebagai bentuk intervensi pemerintah. Ringkasnya, sikap neoliberalisme pada dasarnya adalah anti-subsidi. Ini karena menurut neoliberalisme, pelayanan publik harus mengikuti mekanisme pasar, yaitu negara harus menggunakan prinsip untung-rugi dalam penyelenggaraan bisnis publik. Pelayanan publik murni seperti dalam bentuk subsidi dianggap pemborosan dan inefisiensi. (http://id.wikipedia.org).

    Dalam skala internasional, neoliberalisme ini kemudian menjadi hegemoni global melalui tiga aktor utamanya: WTO, IMF dan Bank Dunia. Bank Dunia dan IMF terkenal dengan program SAP (Structural Adjustment Program) yang berbahaya, yang salah satunya adalah penghapusan subsidi. (Wibowo & Wahono, 2003; The International Forum on Globalization, 2004).

    Hegemoni neoliberalisme inilah alasan prinsipil yang dapat menjelaskan mengapa Pemerintah kita sering mencabut subsidi berbagai barang kebutuhan masyarakat, seperti subsidi BBM dan listrik. Alasan ideologis inilah yang akhirnya melahirkan alasan-alasan lainnya yang bersifat teknis-ekonomis, misalnya alasan bahwa subsidi membebani negara, subsidi membuat rakyat tidak mandiri, subsidi mematikan persaingan ekonomi dan sebagainya. Ini semua bukan alasan prinsipil. Alasan prinsipilnya adalah karena Pemerintah tunduk pada hegemoni neoliberalisme, atau telah mengadopsi neoliberalisme, yang berpandangan bahwa subsidi adalah bentuk intervensi pemerintah yang hanya akan mendistorsi mekanisme pasar.

    Subsidi dalam Islam

    Islam berbeda dengan Kapitalisme. Jika Kapitalisme memandang subsidi dari perspekstif intervensi pemerintah atau mekanisme pasar, Islam memandang subsidi dari perspektif syariah, yaitu kapan subsidi boleh dan kapan subsidi wajib dilakukan oleh negara.

    Jika subsidi diartikan sebagai bantuan keuangan yang dibayar oleh negara maka Islam mengakui adanya subsidi dalam pengertian ini. Subsidi dapat dianggap salah satu cara (uslub) yang boleh dilakukan negara (Khilafah), karena termasuk pemberian harta milik negara kepada individu rakyat (i’tha’u ad-dawlah min amwaliha li ar-ra’iyah) yang menjadi hak Khalifah. Khalifah Umar bin al-Khaththab pernah memberikan harta dari Baitul Mal (Kas Negara) kepada para petani di Irak agar mereka dapat mengolah lahan petanian mereka. (An-Nabhani, 2004: 119).

    Atas dasar itu, boleh negara memberikan subsidi kepada individu rakyat yang bertindak sebagai produsen, seperti subsidi pupuk dan benih bagi petani, atau subsidi bahan baku kedelai bagi perajin tahu dan tempe, dan sebagainya. Boleh juga negara memberikan subsidi kepada individu rakyat yang bertindak sebagai konsumen, seperti subsidi pangan (sembako murah), atau subsidi minyak goreng, dan sebagainya.

    Subsidi boleh juga diberikan negara untuk sektor pelayanan publik (al-marafiq al-’ammah) yang dilaksanakan oleh negara, misalnya: (1) jasa telekomunikasi (al-khidmat al-baridiyah) seperti telepon, pos, fax, internet; (2) jasa perbankan syariah (al-khidmat al-mashrifiyah) seperti transfer, simpanan, dan penukaran valuta asing; dan (3) jasa transportasi umum (al-muwashalat al-’ammah) seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. (Zallum, 2004: 104)

    Subsidi untuk sektor energi (seperti BBM dan listrik) dapat juga diberikan negara kepada rakyat. Namun perlu dicatat, bahwa BBM dan listrik dalam Islam termasuk barang milik umum (milkiyah ‘ammah). Dalam distribusinya kepada rakyat, Khalifah tidak terikat dengan satu cara tertentu. Khalifah dapat memberikannya secara gratis, atau menjual kepada rakyat dengan harga sesuai ongkos produksi, atau sesuai harga pasar, atau memberikan kepada rakyat dalam bentuk uang tunai sebagai keuntungan penjualannya, dan sebagainya. Di sinilah subsidi dapat juga diberikan agar BBM dan listrik yang didistribusikan itu harganya semakin murah dan bahkan gratis jika memungkinkan. (Zallum, 2004: 83).

    Semua subsidi yang dicontohkan di atas hukum asalnya boleh, karena hukum asal negara memberikan hartanya kepada individu rakyat adalah boleh. Pemberian ini merupakan hak Khalifah dalam mengelola harta milik negara (milkiyah al-dawlah). Khalifah boleh memberikan harta kepada satu golongan dan tidak kepada yang lain; boleh pula Khalifah mengkhususkan pemberian untuk satu sektor (misal pertanian), dan tidak untuk sektor lainnya. Semua ini adalah hak Khalifah berdasarkan pertimbangan syariah sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya demi kemaslahatan rakyat. (An-Nabhani, 2004: 224).

    Namun, dalam kondisi terjadinya ketimpangan ekonomi, pemberian subsidi yang asalnya boleh ini menjadi wajib hukumnya, karena mengikuti kewajiban syariah untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi (at-tawazun al-iqtishadi) (Thabib, 2004:318; Syauman, t.t.: 73). Hal ini karena Islam telah mewajibkan beredarnya harta di antara seluruh individu dan mencegah beredarnya harta hanya pada golongan tertentu:

    كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اْلأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

    Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. (QS al-Hasyr [59] : 7).

    Nabi saw. telah membagikan fai‘ Bani Nadhir (harta milik negara) hanya kepada kaum Muhajirin, tidak kepada kaum Anshar, karena Nabi saw. melihat ketimpangan ekonomi antara Muhajirin dan Anshar. (An-Nabhani, 2004: 249). Karenanya, di tengah naiknya harga minyak mentah dunia sekarang, subsidi BBM tidak sekadar boleh, tetapi sudah wajib hukumnya, agar ketimpangan di masyarakat antara kaya dan miskin tidak semakin lebar.

    Khusus untuk sektor pendidikan, keamanan dan kesehatan, Islam telah mewajibkan negara menyelenggarakan pelayanan ketiga sektor tersebut secara cuma-cuma bagi rakyat (Abdul Ghani, 2004). Karena itu, jika pembiayaan negara untuk ketiga sektor tersebut dapat disebut subsidi maka subsidi menyeluruh untuk ketiga sektor itu adalah wajib hukumnya secara syar’i. Wallahu a’lam. [KH Shiddiq al-Jawie]

    Kesimpulan

    Pajak dan subsidi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah sistem perekonomian di suatu negara. Pajak adalah iyuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung,sedangkan Subsidi adalah suatu bentuk bantuan keuangan (financial assistance; Arab: i’anah maliyah), yang biasanya dibayar oleh pemerintah, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga-harga, atau untuk mempertahankan eksistensi kegiatan bisnis, atau untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi pada umumnya.yang mana pajak hasil dari pemungutan pajak ini pemerintah gunakan untuk perbaikan dan penambahan sarana umum yang pada dasarnya untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri,akan tetapi pada hal ini banyak juga masyarakat yang kurang memahami pentingnya membayar pajak.kita bisa melihat disekitar kita,banyak sekali orang-orang yang sudah punya pekerjaan tetap,istilahnya mungkin lebih tepat dengan kata mapan tidak mempunyai NPWP(nomor pokok wajib pajak).akan tetapi kita juga harus mengawasi penggunaan dana pajak itu sendiri,jangan sampai dana yang sudah dipungut pemerintah disalah gunakan oleh oknum-oknum pemerintah yang tidak bertanggung jawab.
    Kedua mengenai subsidi dan permasalahan timbul apabila subsdi dihapusakan. Tampilnya sejumlah persoalan sebagai akibat dari pricing policy BBM yang dianut oleh Indonesia saat ini, menggugah kesadaran akan perlunya perubahan pricing policy BBM di Indonesia. Perubahan dalam kerangka long term pricing policy harus dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan existing condition pada setiap dimensi waktu. Hasil studi ini merekomendasikan empat tahap perubahan pricing policy BBM dalam jangka panjang, yaitu;
    Tahap I: Subsidi zed Price. Merupakan tahap dimana subsidi BBM diturunkan hingga 20%, yang dilaksanakan tahun 2000 atau selambat-lambatnya pada kuartal pertama tahun 2001.
    Tahap II: Zero Subsidy. Pada tahap ini harga jual BBM merefleksikan biaya produksinya, yang berarti tidak ada lagi subsidi dari pemerintah. Dengan mempertimbangkan; (i) penyusunan anggaran pemerintah dan dunia usaha yang dilakukan secara tahunan, (ii) kegiatan sosialisasi rencana kebijakan zero subsidy, serta (iii) krisis multi dimesi yang masih dihadapi Indonesia, maka pelaksanaan tahap ini diperkirakan memerlukan waktu 2-3 tahun terhitung sejak tahap pertama diselesaikan.
    Tahap III: Economic Price. Harga BBM yang dihasilkan kilang di Indonesia relatif tidak berbeda dengan harga BBM di kilang yang menjadi benchmark perdagangan BBM di dunia, seperti kilang di Singapura atau Belanda, ditambah dengan biaya lain (misalnya biaya distribusi). Mempertimbangkan kebutuhan waktu bagi industri perminyakan di Indonesia dalam menemukan teknologi yang memungkinkan berlangsungnya diversifikasi atau fleksibilitas dari kegiatan pengilangan minyak mentah menjadi BBM, maka perkiraan pelaksanaan tahap ini sekitar 2-3 tahun sejak tahap II selesai.
    Tahap IV: Economic Price and Tax. Tahap dimana harga BBM di mulut kilang menyamai harga pasar internasional dan ditambah dengan pajak BBM. Penggunaan instrumen pajak sangat tergantung pada proses legislasi. Dengan pertimbangan tersebut maka pelaksanaan tahap ini diperkirakan sekitar 2-3 tahun.

    Permasalahan
    Beban subsidi BBM yang semakin berat menggelayuti keuangan negara, memicu pemikiran untuk mengurangi atau menghapuskan jenis subsidi tersebut. Sejalan dengan pemikiran itu muncul beberapa pertanyaan berikut;
     Seberapa besar dampak penghapusan subsidi terhadap; (i) masyarakat pengguna BBM menurut kelompok pendapatan, kelompok tempat tinggal, maupun kelompok usaha, (ii) perilaku struktural sektor ekonomi, dalam arti multiplier effect dari perubahan penggunaan jenis BBM oleh sektor ekonomi tertentu terhadap sektor ekonomi lainnya, (iii) keuangan negara (penerimaan negara versus pengeluaran negara), dan (iv) daya saing dan peluang usaha bagi Pertamina?
     Apakah subsidi BBM sebaiknya dicabut seluruhnya atau dicabut sebagian (dikurangi), dan apakah subsidi BBM dicabut sekaligus atau secara bertahap?
     Jika subsidi dikurangi, jenis-jenis BBM mana saja yang akan dihapus subsidinya? Jika subsidi dihapus secara bertahap, pentahapan seperti apa yang sebaiknya ditempuh pemerintah? Bagaimana dampaknya terhadap perekonomian dan efisiensi serta peluang usaha Pertamina?
     Bagaimana setting pricing policy yang sebaiknya ditempuh pemerintah dalam rangka mencapai kondisi optimal untuk perekonomian maupun dalam rangka peningkatan daya saing dan peluang usaha Pertamina?

    Tujuan
    Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka studi ini bertujuan untuk ;
     Mengukur dampak penghapusan subsidi BBM terhadap kelompok masyarakat pengguna, perilaku struktural sektor ekonomi, dan beban keuangan negara, dengan skenario penghapusan subsidi BBM seluruhnya vs sebagian, atau penghapusan subsidi BBM sekaligus vs bertahap;
     Mengidentifikasi dampak penghapusan subsidi BBM terhadap daya saing dan peluang usaha bagi Pertamina; dan
     Merumuskan setting pricing policy yang sebaiknya ditempuh pemerintah dalam rangka mencapai kondisi optimal untuk perekonomian maupun dalam rangka peningkatan daya saing dan peluang usaha Pertamina.

    Metodologi
     Pengukuran dampak penghapusan subsidi BBM terhadap terhadap kelompok masyarakat pengguna, perilaku struktural sektor ekonomi, dan keuangan negara, menggunakan pendekatan Computable General Equilibrium (CGE) INDORANI Model.
     Pengaruh penghapusan subsidi BBM terhadap efisiensi kegiatan produksi BBM oleh Pertamina, dianalisis dengan melakukan studi perbandingan terhadap struktur biaya produksi BBM perusahaan sejenis Pertamina
     Perkiraan peluang bisnis Pertamina, dianalisis dengan melakukan kajian pasar terhadap produk-produk substitusi Pertamina terhadap jenis produk BBM yang subsidinya akan dikurangi/dihapus.

    Temuan
     Pricing policy BBM yang ditempuh pemerintah saat ini, menimbulkan paling tidak 5 bentuk dampak negatif, yaitu; (i) terjadi target error dalam pemberian subsidi BBM, sebesar 25%, 40%, 35,2%, 92% dan 93% masing-masing untuk jenis premium, solar, minyak tanah, minyak bakar dan minyak diesel; (ii) terjadi inefisiensi dalam penggunaan dan penyelundupan BBM; (iii) beban APBN semakin berat; (iv) terjadi distorsi harga pada barang dan jasa yang menggunakan BBM sebagai input produksi; (v) Pertamina terhambat untuk melakukan ekspansi usaha.
     Secara umum, penurunan subsidi BBM masih memiliki dampak positif hingga tingkat penurunan 20%. Lebih dari itu, kenaikan harga BBM sebagai implikasi dari penurunan subsidi akan menimbulkan berbagai dampak negatif yang cukup besar terhadap makroekonomi, kesejahteraan rumah tangga maupun aktifitas produksi dalam perekonomian sektoral. Namun demikian, penyesuaian yang dilakukan konsumen dengan adanya penurunan subdisi BBM ini akan menghasilkan dampak yang lebih positif dibandingkan jika tidak dilakukan penyesuaian.
     Berikut ini gambaran berbagai dampak dari penurunan subsidi BBM sebesar 20% hasil simulasi model CGE INDORANI dengan mengasumsikan adanya penyesuaian yang dilakukan oleh para pengguna BBM;
     Pada aspek makroekonomi, terjadi; (i) kenaikan inflasi sebesar 0,944%, (ii) peningkatan PDB riil sebesar 0,029%, (iii) peningkatan investasi sebesar 0,198%, (iv) peningkatan kesempatan kerja sebesar 0,115%, (v) peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga riil sebesar 0,183%, (vi) peningkatan penerimaan pemerintah sebesar 4,572%, (vii) peningkatan tabungan pemerintah sebesar 3,578%, (viii) penurunan daya saing sebesar 1,104%, (ix) penurunan ekspor sebesar 0,556%, dan (x) peningkatan impor sebesar 0,993%.
     Pada kelompok rumah tangga, kenaikan harga BBM hanya berpengaruh negatif pada kelompok rumah tangga petani menengah dan kaya (pemilik lahan >2 Ha) dengan menurunnya tingkat konsumsi riil masing-masing sebesar 0,055% dan 0,127%. Hal ini dipengaruhi oleh tempat tinggal kelompok tersebut yang umumnya terletak di desa-kecamatan, yangmana relatif sulit untuk melakukan substitusi bahan bakar.
     Pada perekonomian sektoral, aktivitas produksi mengalami penurunan tetapi pada tingkat yang tidak terlalu signifikan atau kurang dari 1% di hampir seluruh sektor produksi. Hal ini dipengaruhi oleh proporsi komponen BBM terhadap total biaya produksi di sektor-sektor ekonomi yang berkisar di bawah 1%.
     Pada aspek peluang usaha bagi Pertamina, akan terjadi peluang peningkatan konsumsi gas yang merupakan produk substitusi bagi Industrial Diesel Oil (IDO), Automotive Diesel Oil (ADO) dan premium yang selama ini memperoleh subsidi. Dengan memperhitungkan hasil simulasi pada sektor produksi dan memperhatikan peluang pergeseran perilaku konsumen (antara 20% – 100%), utamanya pada sektor kelistrikan dan transportasi sebagai konsumen terbesar, maka dalam jangka pendek konsumsi gas akan meningkat sebesar 1.614,7 juta MMBTU (jika 100% konsumen beralih ke gas) atau 968,8 juta MMBTU (jika 40% konsumen beralih ke gas). Dalam jangka panjang peningkatan konsumsi gas sebesar 5.923,2 juta MMBTU (jika 100% konsumen beralih ke gas) atau 3.553,9 juta MMBTU (jika 40% konsumen beralih ke gas). Implikasinya, penerimaan Pertamina juga akan meningkat dalam jangka pendek sebesar Rp 793,5 milyar (jika 100% konsumen beralih ke gas) atau Rp 317,4 milyar (jika 40% konsumen beralih ke gas), dan dalam jangka panjang sebesar Rp 2,98 trilyun (jika 100% konsumen beralih ke gas) atau Rp 1,19 trilyun (jika 40% konsumen beralih ke gas).

    Daftar Pustaka

    Abdul Ghani, Muhammad Ahmad, Al-’Adalah al-Ijtima’iyah fi Dhaw‘ al-Fikr al-Islami al-Mu’ashir, http://www.saaid.net, 2004.

    Adams, Ian, Ideologi Politik Mutakhir (Political Ideology Today), Penerjemah Ali Noerzaman, (Yogyakarta: Penerbit Qalam), 2004.

    An-Nabhani, Taqiyuddin, An-Nizham Al-Iqtishadi fi al-Islam, Cetakan VI, (Beirut: Darul Ummah), 2004.

    Ebenstein, William & Fogelman, Edwin, Isme-Isme Dewasa Ini (Today’s Isms), Penerjemah Alex Jemadu, (Jakarta: Penerbit Erlangga), 1994.

    Grossman, Gregory, Sistem-Sistem Ekonomi (Economics Systems), Penerjemah Anas Sidik, (Jakarta: Bumi Aksara), 1995.

    Neoliberalisme, http://id.wikipedia.org/wiki/Neoliberalisme.

    Nota Keuangan dan RAPBN-P 2008.

    Subsidy, http://en.wikipedia.org/wiki/Subsidy.

    Syauman, Naimah, Al-Islam bayna Kaynaz wa Marks wa Huquq al-Insan fi al-Islam, (t.tp : t.p), t.t.

    Thabib, Hamad Fahmiy, Hatmiyah Inhidam Ar-Ra‘sumaliyah al-Gharbiyah, (t.tp: t.p), 2004.

    The International Forum on Globalization, Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan (Does Globalization Help the Poor?), Penerjemah A. Widyamartaya & AB Widyanta, (Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas), 2004.

    Wibowo, I. & Wahono, Francis (Ed.), Neoliberalisme, (Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas), 2003.

    Zallum, Abdul Qadim, Al-Amwal fi Dawlah al-Khilafah, Cetakan III, (Beirut: Darul Ummah), 2004

  75. Nama : Endang Tirtana
    NPM : 073401016
    Mata Kuliah : Perdagangan Internasional
    Sistem Kurs Tukar
    Sitem kurs tukar dapat diklasifikasi berdasarkan tingkat sejauh mana kurs tukar dikendalikan oleh pemerintah. Ada 4 kategori system kurs tukar :
    1. System kurs tetap » dalam system ini, kurs tukar biasnya konstan atau diizinkan brfluktuasi hanya dalam batasan yang sangat sempit. Jika kurs tukar mulai bergerak terlalu besar, maka pemerintah akan melakukan intervensi untuk menjaganya agar tetap dalam batasan yang diizinkan. Berdasarkan Bretton Woods Agreement, kurs tukar awalnya harus dalam nilai yang pasti. Penyesuaian baru mulai dilakukan ketika Amerika sering mengalami deficit neraca perdagangan, mengindikasikan bahwa nilai dollar mungkin terlalu kuat. Smithsonian Agreement kemudian disetujui pada bulan desember tahun 1871, yang meminta devaluasi dollar sebesar 8 persen dan batasan untuk pergerakan kurs tukar lainya diperluas menjadi 2,25 persen. Namun ketidakseimbangan pembayaran internasional terus berlanjutsampai bulan maret tahun 1973. Kebanyakan pemerintah di Negara-negara besar tidak lagi berupaya mempertahankan nilai mata uangnya berada dalam batasan yang ditentuan oleh Smithsonian Agreement.
    2. System kurs mengambang » dalam system ini kurs tukar ditentukan oleh tekanan pasar tanpa adanya intervensi pemerintah. Keuntungan dari system ini adalah masalah dari Negara lain tidak akan merambat. Selain itu, bank sentral dan pemerintah tidak perlu terus menjaga dan mempertimbangka kurs tukar dalam meninplementasikan berbagai kebijakan. Kerugianya adalah bagi Negara yang mengalami masalah akan mendapat tekanan yang lebih berat.
    3. System kurs mengambang terkendali » kebanyakan system kurs yang dipergunakan Negara-negara saat ini berada diantara system kurs tetap dan system kurs mengambang bebas, yaitu system kurs mengambang terkendali. Komponen sistem kurs mengambang bebas ditunjukan oleh kurs tukar yang diizinkan berfluktuasi pada basis harian tanpa adanya batasan resmi. Komponen kurs tetap ditunjukan oleh pemerintah yang dapat dan kadang-kadang melakukan intervensi untuk mencegah mata uangnya bergerak terlalu jauh pada arah tertentu.
    4. sistem kurs terikat » bebrapa Negara menggunaka system ini, dimana nilai mata uang mereka diikatkan kesatu atau lebih mata uang asing. Nilai mata uang Negara tersebut kemudian menjadi tetap dalam unit mata uang asing yang diikat, namun nilainya akan bergerak sejalan dengan nilai mata uang asing yang diikat terhadap mata uang asing lainya.

    Penentuan Sistem Kurs
    Posisi penting kurs valuta asing dalam perdagangan internasional mengakibatkan berbagai konsep yang berkaitan dengan kurs valuta asing mengalami perkembangan dalam upaya mengetahui factor-faktor yamg mempengaruhi kurs valuta asing. Konsep-konsep yang berkaitan dengan penentuan kurs valuta asing mulai mendapat perhatian besar dari ahli ekonomi terutama sejak ke;lahiran kurs mengambangpada tahun 1973. Sejak itu kurs valuta asing dibiarkan berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi variable-variabel yang mempengaruhinya.

    Konsep penentuan kurs diawali dengan konsep Purchasing Power Parity, kemudian berkembang konsep dengan pendekatan neraca pembayaran. Pekembangan konsep penentuan kurs valuta asing selanjutnya adalah pendekatan moneter. Pendekatan moneter menekankan bahwa kurs valuta asing sebagai harga relative dari dua jenis mata uang, ditentuksn oleh keseimbangan permintaan dan penawaran uang. Pendekatan moneter mempunyai dua anggapan pokok, yaitu berlakunya teori paritas daya beli dan adany teori permintan uang yang stabil dari sejumlah variable ekonomi aggregate. Hal tersebut berarti model pendekatan moneter terhadap kurs valuta asing dapat ditentukan dengan mengembangkan model permintaan uang dan model paritas daya beli.

  76. NAMA : ARI NURULZAMAN
    NPM : 093402208
    JURUSAN : EKONOMI MANAJEMEN
    KELAS : E

    BAB I

    PENDAHULUAN

    Menurut Alfred Marshal dalam buku Principles of Economies “Ilmu Ekonomi adalah suatu bidang ekonomi tentang umat manusia dalam kehidupan sehari – hari”. Secara lebih mendetail, ilmu ekonomi diartikan sebagai studi tentang bagaimana masyarakat baik individu atau secara bersama – sama mengelola sumber daya yang terbatas atau langka sementara kebutuhan tidak terbatas. Sehingga sebenarnya elmu ekonomi akan mempelajari bagaimana individu – individu membuat keputusan, mulai dari seberapa banyak harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, apa saja yang harus dibeli berdasarkan scala preferensi yang dimilikinya, bagaimana mereka menabung dan seberapa banyak yang harus disisihkan untuk menabung. Secara integral ilmu ekonomi juga melihat pergerakan pertumbuhan ekonomi yang terjadi akibat adanya usaha – usaha yang dilakukan oleh individu – individu pelaku ekonomi, bagaimana kebijakan yang seharusnya diterapkan agar kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan lancar, adil dan mengacu pada win – win solution.

    Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, maka terdapat beberapa alasan mengepa kita perlu mempelajari ilmu ekonomi. Yaitu

    1.

    Ilmu ekonomi akan membantu memahami dunia nyata. Ada beberapa pertanyaan mengenai perekonomian yang mungkin membangkitkan rasa keingintahuan misalnya tempat kost sulit di cari di Solo pada periode tertentu ?, Mengapa biaya penerbangan berkurang untuk pembelian tiket terusan ( pulang-pergi ) ?, Mengapa Marcela Yalianti dibayar begitu mahal untuk iklan yang dia bintangi ?, Mengapa biaya hidup di Jakarta lebih tinggi dibandingkan di Jogjakarta ? dan sebagainya
    2.

    Ilmu ekonomi akan membantu seseorang menjadi pelaku ekonomi yang lihai dalam perekonomian. Karena dalam kehidupan kita akan banyak membuat keputusan ekonomi. Mahasiswa memilih jurusan dan program studi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti biaya hidup , akan bekerja di bidang apa? Berapa banyak biaya untuk dikonsumsi, berapa banyak yang ditabung, diwujudkan dalam bentuk apa investasi yang akan ditanam ? Kalau seseorang memutuskan untuk mempunyai usaha sendiri, bagaimana cara mengelola usaha tersebut ? Sampai dengan bagaimana seseorang menjadi begitu kaya sementara yang lain tidak ?
    3.

    Ilmu ekonomi akan membantu pemahaman mengenai keterbatasan kebijakan ekonomi, potensi dan akibat yang akan terjadi dengan adanya kebijakan tersebut Bagaimana perpajakan dan defisit anggaran pemerintah mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Bagaimana kebijakan perekonomian akan menentukan masyarakat suatu negara memilih seorang presiden ? Misalnya Kasus di Amerika Serikat pada pemilihan presiden. Dalam kondisi Surplus anggaran pendapatan, Bush memilih kebijakan pemotongan pajak yang kemudian populer di kalangan pengusaha, Sementara Al Gore memilih kebijakan subsidi dan pemberian tunjangan sehingga populer di kalangan kaum miskin.

    Setelah kita mengetahui alasan mempelajari ilmu ekonomi, maka terlihat jelas bahwa setiap kegiatan ekonomis membutuhkan pembuatan keputusan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Terdapat 10 prinsip dalam pembuatan keputusan dan perekonomian yaitu :

    1.

    Terdapat Trade Off ( Pilihan ). Yang mendasari adalah skala prioritas yang dipilih, masing – masing pilihan akan membawa opportunity cost, pilihan antara bekerja dan sekolah, pilihan antara membeli sepatu dengan baju dan sebagainya. Trade off yang terbesar dalam ekonomi secara global adalah pilihan antara Effisiensi dan Equity. Efisiensi adalah kondisi ideal ketika sebuah masyarakat dapat memperoleh hasil atau manfaat yang maksimal dari penggunaan sumber daya yang dimilikinya Sementara Equity adalah kondisi ideal ketika kesejahteraan ekonomi terbagi atau terdistribusikan secara adil di antara segenap anggota masyarakat.
    2.

    Biaya adalah apa yang anda korbankan untuk memperoleh sesuatu. Biaya ini mengikuti pilihan yang diambil dan sering disebut sebagai Biaya Opportunity apa saja yang harus dikorbankan atau dikeluarkan untuk memperoleh sesuatu.
    3.

    Orang rasional berpikir secara bertahap. Dalam pelaksanaan keputusan sering dilakukan penyesuaian – penyesuaian atau perubahan – perubahan marginal. Keputusan managerial yang dilakukan oleh perusahaan juga menggunakan prinsip ini di mana evaluasi selama masa pelaksanaan rencana – rencana ekonomi selalu dilakukan seiring pencapaian tujuan yang diinginkan. Misalnya dalam kasus yang dialami oleh Sunsilk sebagai Leader Market industri shampo akhirnya merubah strategi pemasaran karena dikalahkan oleh Biuti, Dengan perubahan pola pemasatan maka Sunsilk bisa kembali menjadi Leader Market. kemudian kasus pasta gigi Prodent yang akhirnya lenyap dari pasaran karena kesalahan dalam evaluasi pemasaran.

    Tujuan yang diinginkan

    Identifikasi masalah yang ada

    Alternatif keputusan

    Faktor internal Faktor Eksternal

    Pengambilan keputusan

    Pelaksanaan

    Evaluasi

    Di sini setiap pelaku ekonomi baik perseorangan maupun secara kelompok (perusahaan ) harus memahami skema pengambilan keputusan sebagai berikut

    4.

    Setiap orang bereaksi terhadap Insentif. Insentif mendorong seseorang untuk bekerja secara lebih giat. Pemilihan antara leisure ( liburan ) dengan Kerja sangat terpengaruh oleh adanya insentif.
    5.

    Perdagangan Dapat Menguntungkan Semua Pihak. Perdagangan didasari oleh Absolut Advantage, Comperatif Advantage dan Competitif Advantage. Melalui perdagangan diharapkan harga suatu barang akan lebih murah bila dibandingkan dengan biaya untuk memproduksi barang sendiri.
    6.

    Pasar adalah Wahana untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Dalam perekonomian pasar ( market economy ), keputusan ditentukan oleh tarik menarik atau bargaining power antara permintaan dan penawaran. Namun faktor pemerintah juga mempengaruhi sebagai invisible hand dengan berbagai kebijakan yang ditetapkan. Misalnya kebijakan di bidang Fiskal dan Moneter, pemberian subsidi atau pengenaan pajak.
    7.

    Pemerintah Ada kalanya Dapat memperbaiki Hasil – Hasil mekanisme Pasar. Kegagalan pasar ( Market Failure ) adalah situasi di mana pasar gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien. Salah satu penyebab kegagalan pasar adalah Externalitas yaitu dampak suatu tindakan suatu pihak kepada pihak yang lain. Misalnya eksternalitas kaitannya dengan polusi, pembangunan jalan atau perumahan yang merusak ekosistem dan sosial budaya masyarakat. Hal ini kemudian menyebabkan munculnya ISO 14000 bagi perusahaan . Eksternatilitas bisa bersifat positif maupun negatif. Misalnya pembangunan Waduk Kedung Ombo. Sebab lain kegagalan pasar adalah Kuasa Pasar (Market Power) Hal ini merujuk pada kemampuan seseorang atau sekelompok orang/ usaha untuk mempengaruhi perekonomian dan harga. Misal kasus Boycoot pada awal tahun 1900an. Kuasa Pasar ini sering didominasi oleh pemerintah sebagai invisible hand dengan berbagai keputusan yang ditetapkan.
    8.

    Standart Hidup Suatu Negara Tergantung pada kemampuannya Memproduksi Barang dan Jasa. Hal ini berkaitan erat dengan Productivitas. Semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan akan menyebabkan semakin tinggi perputaran mata uang yang terjadi sehingga harga akan meningkat. Pada posisi harga yang meningkat maka biaya hidup akan bertambah. Misalnya Perbandingan antara Jakarta & Jogjakarta, perputaran mata uang atau velocitynya lebih tinggi.
    9.

    Harga – Harga Meningkat Jika pemerintah Mencetak Uang. Hal ini disebut dengan Inflasi yaitu suatu kondisi di mana harga-harga meningkat secara keseluruhan dalam sebuah perekonomian. Inflasi sering diikuti oleh rendahnya pertumbuhan ekonomi. Namun Inflasi juga dibutuhkan dalam Perekonomian yaitu inflasi yang rendah dan terkendali.
    10.

    Masyarakat menghadapi trade off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Kebijakan dalam menghadapi inflasi dan pengangguran merupakan pilihan yang sulit. Ketika pemerintah menekan laju inflasi, pada saat yang sama pengangguran akan bertambah. Trade off ini biasanya disebut dengan Kurva Philips, mengambil nama ekonom yang pertama menelaah trade off antara inflasi dan pengangguran.

    Dalam pembuatan Keputusan, dihadapkan dengan Analisis Positif vs Normatif. Analisis Positif adalah manakala pernyataan mencoba untuk menjelaskan dunia sebagaimana adanya sementara Analisis Normatif mencoba menunjukkan bagaimana dunia ini seharusnya. Dengan adanya pertentangan tersebut maka selalu dicoba untuk mengusahakan adanya Win-Win Solution.

    Ekonomi mulai dianggap sebagai suatu disiplin ilmu setelah terbitnya buku “The Wealth of Nations”, pada tahun 1776 oleh Adam Smith. Selama berabad – abad Ilmu Ekonomi mengalami banyak sekali kemajuan sampai kemudian munculnya buku “ The General Theory Of Employment, Interest And Money “ yang ditulis oleh John Maynard Keynes pada tahun 1936.

    Ilmu ekonomi merupakan gabungan antara ilmu dan seni, dipelajari dengan berbagai alasan, yaitu untuk memahami berbagai permasalahan yang dihapadi oleh masyarakat dan rumah tangga; untuk membantu pemerintah negara berkembang maupun negara maju dalam menunjang pertumbuhan dan meningkatkan kualitas hidup, serta menghindari timbulnya depresi dan inflasi; untuk menganalisis dan mengubah ketidakmerataan distribusi pembangunan dan hasil – hasilnya serta pemerataan berbagai kesempatan berusaha.
    Definisi

    Terdapat banyak pengertian dan definisi mengenai ilmu ekonomi yang mudah untuk dimengerti, antara lain :

    1.

    Studi tentang kegiatan produksi dan pertukaran atau transaksi antar anggota masyarakat
    2.

    Analisis perilaku variabel – variabel ekonomi seperti harga, output, produksi, kesempatan kerja yang nantinya akan diperlukan pemerintah dalam perumusan kebijakan.
    3.

    Bagaimana masyarakat memilih menggunakan sumber – sumber produktif yang terbatas untuk memproduksi berbagai macam komoditi sesuai kebutuhan.
    4.

    Studi tentang uang, bunga dan modal

    Dari beberapa definisi tersebut di atas, secara umum ilmu ekonomi adalah Bagaimana masyarakat menggunakan sumber – sumber langka yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa sebanyak mungkin agar mencapai kepusan maksimum. Atau Efisiensi dalam menggunakan sumber – sumber dengan cara yang sebaik – baiknya. Di mana efisiensi diukur dengan membandingkan antara input dan output yang dihasilkan.

    Ilmu Ekonomi saling berkaitan dan berkesinambungan dengan berbagai ilmu sosial yang lain seperti psikologi, politik, hukum, sosial budaya, sosiologi ,sejarah, termasuk pertahanan dan keamanan.

    Tujuan yang hendak dicapai dalam perekonomian

    Secara indivudial atau perilaku pelaku – pelaku ekonomi, tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan kegiatan ekonomi adalah terpenuhinya setiap kebutuhan hidup dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Sementara apabila dibahas tujuan perekonomian secara luas maka tujuan yang hendak dicapai adalah

    1.

    Tercapainya Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan dinamis
    2.

    Tercapainya kesempatan kerja penuh atau Full Employment
    3.

    Tercapainya Stabilitas harga
    4.

    Tercapainya Kebebasan berusaha dan berekonomi
    5.

    Tercapainya Distribusi pendapatan yang merata
    6.

    Terjaminnya keamanan atau jaminan ekonomis

    Dari tujuan – tujuan tersebut maka ilmu ekonomi dibedakan menjadi 2 cabang yaitu ekonomi Mikro dan Makro.

    *

    Analisis Mikro adalah pembahasan ekonomi yang ditujukan pada subyek ekonomi secara individual ( rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen / perusahaan secara individu) dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar.
    *

    Analisis Makro mempelajari subyek ekonomi secara agregatif ( keseluruhan ) meliputi keterkaitan antara masing – masing pelaku ekonomi seperti konsumen, produsen, negara/ pemerintah dan luar negeri. Dalam makro perilaku subyek secara individu diabaikan. Termasuk di dalamnya mengkaji fenomena perekonomian termasuk inflasi, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi.

    Perbedaan antara ekonomi makro dan mikro bukan hal yang mendasar karena perekonomian secara agregat sebenarnya adalah kumpulan bagian – bagian pasar dalam perekonomian itu. Perbedaannya adalah pada penekanan dan pembahasan.

    Ruang lingkup perekonomian bisa dibentuk dalam skema sebagai berikut :

    Gb 1.1 Skema ruang lingkup perekonomian

    Ekonomi Mikro bisa didefinisikan sebagai hubungan antara produsen dengan konsumen atau antara pemilik modal dengan pemilik faktor produksi. Hubungan itu bisa digambarkan sebagai berikut :

    Pasar Barang dan Jasa

    Rumah tangga Rumah tangga

    Perusahaan Konsumen

    Pasar faktor produksi

    Gb.1.2 Hubungan produsen dan konsumen

    Proses interaksi yang terjadi di pasar mengakibatkan perputaran uang antar konsumen dan produsen berjalan dengan lancar. Rumah tangga konsumen memperoleh uang pada pasar faktor produksi, sementara rumah tangga produsen memperoleh uang melalui penjualan barang dan jasa. Kondisi ini disebut sebagai simbiosis mutualisme antara sektor rumah tangga perusahaan dan rumah tangga konsumen.Alfred Marshal menyebut bahwa permintaan akan faktor produksi merupakan turunan ( derived demand ) dari permintaan akan barang dan jasa yang timbul karena kebutuhan manusia.

    Besarnya pendapatan baik produsen maupun konsumen tergantung pada :

    1.

    Kuantitas faktor produksi yang digunakan oleh perusahaan
    2.

    Jumlah barang dan jasa yang berhasil diciptakan dengan adanya proses produksi.
    3.

    Tingkat harga penggunaan yang berlaku, karena faktor produksi juga mempunyai harga yang akan menjadi biaya produksi bagi perusahaan

    Permintaan akan barang timbul karena individu pada sektor rumah tangga :

    1.

    Memerlukan barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
    2.

    Memiliki daya beli ( pendapatan berupa uang ) yang diperoleh dari penjualan atas faktor – faktor produksi yang dimilikinya ke sektor rumah tangga perusahaan

    BAB II

    TEORI PERILAKU KONSUMEN

    Dalam melakukan kegiatan konsumsinya, perilaku konsumen dituntun oleh tujuannya untuk memperoleh kepuasan. Terdapat beberapa pendekatan permintaan individu yaitu :

    Ada 2 cara pendekatan yaitu :

    1.

    Pendekatan Cardinal
    2.

    Pendekatan Ordinal

    1. Pendekatan kardinal , asumsi dasarnya:

    1.

    Kepuasan konsumsi dapat diukur dengan satuan ukur, util
    2.

    Makin banyak barang dikonsumsi makin besar kepuasan
    3.

    Terjadi hukum The law of deminishing Marginal Utility pada tambahan kepuasan setiap satu satuan. Setiap tambahan kepuasan yang diperoleh dari setiap unit tambahan konsumsi semakin kecil. ( Mula – mula kepuasan akan naik sampai dengan titik tertentu atau saturation point tambahan kepuasan akan semakin turun ). Hukum ini menyebabkan terjadinya Downward sloping MU curva. Tingkat kepuasan yang semakin menurun ini dikenal dengan hukum Gossen.
    4.

    Tambahan kepuasan untuk tambahan konsumsi 1 unit barang bisa dihargai dengan uang, sehingga makin besar kepuasan makin mahal harganya. Jika konsumen memperoleh tingkat kepuasan yang besar maka dia akan mau membayar mahal, sebaliknya jika kepuasan yang dirasakan konsumen redah maka dia hanya akan mau membayar dengan harga murah.

    Pendekatan kardinal biasa disebut sebagai Daya guna marginal

    Asumsi seorang konsumen

    1.

    Konsumen harus rasional yaitu menginginkan kepuasan maksimal.
    2.

    Konsumen punya preferensi jelas akan barang dan jasa
    3.

    Terdapat kendala anggaran

    Cara untuk maksimisasi daya guna total konsumen adalah :

    MUa = MUb = MUx

    Pa Pb Px

    Dan menggunakan kendala anggaran

    I = APa + BPb + ……+ XPx

    Contoh kasus 1

    Konsumen A akan mengkonsumsi 2 buah barang X & Y dengan jumlah anggaran sebesar Rp 10. Harga masing – masing barang Px = Rp 1 dan Py = Rp 1. Apabila rangkaian utility adalah sebagai berikut : Berapa banyak barang X dan Y yang dibeli oleh konsumen tersebut ?

    Tabel 2.1 Nilai guna terhadap konsumsi 2 macam barang

    Konsumsi ke

    Nilai Guna Barang Y

    Nilai Guna Barang X

    1

    16

    12

    2

    15

    11

    3

    14

    10

    4

    13

    9

    5

    12

    8

    6

    11

    7

    7

    10

    6

    8

    9

    5

    9

    8

    4

    10

    7

    3

    Total

    115

    75

    Dengan asumsi konsumen rasional maka Tn A akan mengkonsumsi barang X sebanyak 3 dan barang Y sebanyak 7 ( Cetak tebal ).

    I = Ypy + XPx = 7 ( 1 ) + 3 ( 1 ) = 10

    Total Utility = 124 nilai guna.

    2. Pendekatan Ordinal

    Mendasarkan pada asumsi bahwa kepuasan tidak bisa dikuantitatifkan dan antara satu konsumen dengan konsumen yang lain akan mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda dalam mengkonsumsi barang dalam jumlah dan jenis yang sama. Oleh karena itu kemudian muncul pendekatan ordinary yang menunjukkan tingkat kepuasan mengkonsumsi barang dalam model kurva indifferent. Pendekatan ordinal berdasarkan pembandingan sesuatu barang dengan barang yang lain, lalu memberikan urutan dari hasil pembandingan tersebut. Contoh penggunaan metode ordinal antara lain dalam suatu lomba atau kejuaraan, pengukuran indeks prestasi dan pengukuran yang sifatnya kualitatatif misalnya bagus, sangat bagus, paling bagus.

    Dalam teori perilaku konsumen dengan pendekatan ordinal asumsi dasar seorang konsumen adalah :

    1.

    Konsumen rasional, mempunyai skala preferensi dan mampu merangking kebutuhan yang dimilikinya
    2.

    Kepuasan konsumen dapat diurutkan, ordering
    3.

    Konsumen lebih menyukai yang lebih banyak dibandingkan lebih sedikit, artinya semakin banyak barang yang dikonsumsi menunjukkan semakin tingginya tingkat kepuasan yang dimilikinya.

    Pendekatan ordinal membutuhkan tolok ukur pembanding yang disebut dengan indeferent kurve. Kurva Indeferent adalah Kurva yang menghubungkan titik – titik kombinasi 2 macam barang yang ingin dikonsumsi oleh seorang individu pada tingkat kepuasan yang sama.

    Ciri – ciri kurva Indiferent

    1.

    Berlereng/ slope negatif. Hal ini menunjukkan apabila dia ingin mengkonsumsi barang X lebih banyak maka harus mengorbankan konsumsi terhadap barang Y
    2.

    Cembung ke titik Origin ( Convex ) . Derajat penggantian antar barang konsumsi semakin menurun. Hal ini masih berkaitan dengan hukum Gossen, di mana apabila pada titik tertentu semakin banyak mengkonsumsi barang X akan mengakibatkan kehilangan atas barang X tidak begitu berarti dan sebaliknya atas barang Y
    3.

    Tidak saling berpotongan. Ini berakitan dengan asumsi bahwa masing – masing kurva indiferent menunjukkan tingkat kepuasan yang sama. Dengan pengertian apabila A = B dan A = C maka otomatis C = B padahal yang terjadi tidak demikian.
    4.

    Semakin ke kanan menunjukkan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Ketika kurva bergeser ke kanan akan menunjukkan kombinasi barang X dan Y yang bisa dikonsumsi oleh seseorang semakin banyak. Hal inilah yang menyebabkan semakin bertambahnya kepuasan dengan pergeseran kurva ke kanan.

    Y

    0 X

    Gb. 2.1 Kurva Indeferent

    3. Fungsi Belanja

    Untuk memenuhi kebutuhannya, konsumen membeli barang / jasa X dan Y yang akan dikonsumsinya. Pola belanja yang kita gunakan di sini adalah menggunakan habis seluruh uangnya untuk belanja barang / jasa ( asumsi full employment dari pandangan Klasik ). Fungsi belanja bisa dituliskan sebagai berikut :

    I = X Px + Y Py

    Dimana I = Uang anggaran yang dimiliki konsumen

    X,Y = Kuantitas barang X dan Y yang dibeli

    Px,Py = Harga barang X dan Y

    Secara grafis, fungsi belanja bisa digambarkan dalam Budget Line atau kendala anggaran. Budget Line adalah garis yang menghubungkan titik – titik kombinasi barang X dan Y yang mampu dibeli oleh konsumen pada tingkat pendapatan tertentu.

    Karakteristik Budget Line adalah sebagai berikut :

    1.

    Budget Line berslope negatif. Hal ini disebabkan adanya efek substitusi antara barang X dan barang Y
    2.

    Satu Budget Line untuk satu jumlah anggaran tertentu. Semakin besar jumlah uang yang dialokasikan untuk membeli barang X dan Y ditunjukkan oleh garis yang semakin menjauhi titik 0.
    3.

    Panjang penggal vertikal menunjukkan apabila keseluruhan dana digunakan untuk membeli barang Y, sebaliknya penggal horisontal menunjukkan apabila seluruh dana digunakan untuk membeli barang X.

    Contoh kasus 2 :

    Tn A mempunyai pendapatan sebesar Rp 125.000 yang akan digunakan untuk membeli 2 macam barang X dan Y apabila harga X (Px) Rp 1200 dan harga Y (Py) Rp 1000 bagaimana bentuk kurvanya ?

    Y

    0 X

    Gb 2.2. Kurva Budget Line

    Dalam melakukan optimasi terhadap kepuasannya, konsumen dipandu

    Y

    Y1 E IC

    0 BL X

    X1

    Gb.2.3 kepuasan maksimum pada pendekatan ordinal

    Berkaitan dengan kepuasan ( keseimbangan BL dan IC ) ini maka konsumen dihadapkan pada Efek Substitusi dan Efek Pendapatan.
    Efek Substitusi adalah perubahan keseimbangan konsumsi barang X dan Y karena terdapat perubahan dalam harga salah satu barang sehingga konsumen terpaksa mengubah keseimbangannya untuk mencapai kepuasan maksimum yang baru.

    Y

    PCC = Price Consumption Curve

    IC3

    IC1

    IC1

    BL2 BL1 BL3

    0.

    X

    Gb 2.4. Efek Substitusi

    Mula – mula keseimbangan berada pada titik A tetapi kemudian terjadi perubahan dalam harga X sehingga BL berubah dan mengakibatkan timbulnya keseimbangan antara BL dan IC yang baru menjadi titik B. Garis yang menghubungkan titik A dan B ini disebut dengan efek substitusi.

    PCC atau Price Consumption Curve adalah kurva yang menghubungkan titik – titik keseimbangan X dan Y yang berubah disebabkan karena adanya efek substitusi (perubahan salah satu atau kedua macam barang )
    Efek pendapatan adalah perubahan keseimbangan BL dan IC karena adanya perubahan dalam pendapatan secara riil.

    Y

    ICC

    IC3

    IC1

    IC 2

    BL2 BL1 BL3

    0.

    X

    Gb. 2.5. Efek pendapatan

    Mula – mula keseimbangan berada pada titik E tetapi kemudian terjadi perubahan dalam pendapatan riil, BL berubah dan mengakibatkan timbulnya keseimbangan antara BL dan IC yang baru menjadi titik F. Garis yang menghubungkan titik A dan B ini disebut dengan efek pendapatan.

    ICC = Income Consumption Curve adalah kurva yang menghubungkan titik – titik perubahan keseimbangan barang dan jasa yang akan dikonsumsi oleh konsumen pada tingkat income yang berubah

    Pengaruh jenis barang terhadap permintaan konsumen.

    1.

    Barang normal, barang – barang pada umumnya , Pendapatan naik maka akan mengakibatkan permintaan terhadap barang tersebut bertambah dan sebaliknya . Harga turun menyebabkan permintaan naik dan sebaliknya
    2.

    Barang inferior, barang kurang disukai/ lebih rendah dibandingkan barang normal. Misal jagung terhadap beras. Pendapatan bertambah mengakibatkan permintaan akan barang tersebut justru berkurang dan sebaliknya .
    3.

    Barang superior, barang mewah , Pendapatan bertambah mengakibatkan permintaan bertambah dan sebaliknya. Harga naik menyebabkan permintaan turun dan sebaliknya . Seperti kasus pada barang normal.

    BAB III
    TEORI PERILAKU PRODUSEN

    Permasalahan seorang produsen adalah bagaimana dengan modal yang terbatas bisa menciptakan barang dengan kualitas dan kuantitas yang cukup. Peran penting seorang produsen adalah sebagai berikut :

    1.

    Produsen menjadi manajer yang mengkoordinasikan faktor – faktor produksi baik tenaga kerja/ L , tanah/ sumber daya alam, N, capital/ modal, bahan baku dan enterpreneur / keahlian yang ada dalam masyarakat.
    2.

    Mempunyai insiatif dan daya kreatif untuk inovasi – inovasi baru termasuk dalam IPTEK.
    3.

    Mengambil keputusan kebijakan bisnis
    4.

    Mampu menganalisis kondisi ekonomi secara makro yang sedang berlangsung dalam negara tersebut.
    5.

    Kemampuan untuk memilih WHAT (Brg apa yang dibuat ), HOW ( Bgmn cara paling efisien untuk membuatnya ), WHO ( siapa yang terjun langsung dan tidak langsung dalam proses produksi ), WHOM ( Untuk siapa barang tersebut dibuat ). Di sini diharapkan seorang produsen mempunyai kepekaan untuk melihat pasar yang paling menguntungkan.

    FUNGSI PRODUKSI

    Untuk memproduksi suatu barang atau jasa, perusahaan memerlukan sumber atau faktor produksi. Yaitu input – input yang dibutuhkan untuk menciptakan out put Produk. Hubungan antara input dan output digambarkan sebagai berikut :

    Q = f ( K, L , T , N )

    Di mana Q = Out put atau Produk

    K = Kapital/ modal

    L = Labour / tenaga Kerja

    T = Tehnologi

    N = Nature/ Tanah/ Sumber Daya Alam

    S = Skill/ Entepreneur
    Dari fungsi hubungan antara input dengan output diperoleh biaya produksi untuk masing – masing tingkat out put.

    TEORI BIAYA

    Dalam berproduksi kita tidak akan lepas dari biaya. Terdapat banyak pembedaan jenis biaya :

    1.

    a. Biaya langsung Yaitu biaya yang langsung masuk dalam proses produksi suatu barang, bahan baku, tenaga kerja dll.

    b. Biaya tidak langsung Yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi misalnya biaya telepon, listrik, iklan dll.

    2.

    a. Biaya eksplisit Yaitu biaya yang muncul atau kelihatan dalam proses produksi.

    b. Biaya implisit Yaitu biaya yang tidak kelihatan dalam proses produksi namun sebenarnya ada dan dikeluarkan.

    3.

    a. Biaya Tetap ( Fixed Cost = FC ) Yaitu biaya yang tidak bertambah seiring dengan pertambahan produksi. Biasanya hanya muncul pada saat pertama akan berproduksi, gedung, mesin berat, dll

    b. Biaya Variabel ( Variabel Cost = VC ) Yaitu biaya yang bertambah seiring dengan bertambahnya unit barang yang diproduksi.

    Dari beberapa jenis biaya tersebut yang akan banyak kita gunakan adalah jenis yang ketiga.

    Total biaya ( Total Cost = TC ) adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi sampai terciptanya barang. TC = TFC + TVC

    Biaya Perunit ( Average Cost = AC ) Biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 1 unit barang jadi. AC = TC / Q

    Biaya Marginal ( Marginal Cost = MC ) Tambahan biaya karena menambah 1 unit barang yang diproduksi.

    Secara Grafis, hubungan macam – macam biaya tersebut bisa dilihat sebagai berikut :

    TC

    Rp

    VC

    FC

    AFC
    1Q

    Gb. 3.1. Hubungan macam – macam biaya produksi

    Seperti pada perilaku konsumen, Dalam berperilaku seorang produsen juga dibatasi dengan Besar biaya yang harus dikeluarkan dan juga besarnya produk yang bisa dibuat. Hal ini disebut dengan Isocost dan Isoproduct.

    Isoproduct adalah kurva yang menghubungkan kombinasi antara faktor produksi ( L & K ) yang mampu memproduksi sejumlah barang tertentu. Sifat Isoproduct sama dengan Kurva Indiferent.

    Isocost adalah garis yang menghubungkan kombinasi faktor – faktor produksi ( K & L ) pada tingkat pengeluaran biaya tertentu.Seperti dalam budget line. Isocost mempunyai daerah yang feasible.

    K

    0 L

    Gb. 3.2. Kurva Isocost dan Isoproduct

    Suatu perusahaan berada pada kondisi produksi optimum apabila terjadi persinggungan antara Isocost dan Isoproduct. Apabila masing – masing keseimbangan dihubungkan akan terbentuk jalur perluasan produksi dalam jangka panjang.

    Fungsi Produksi dibedakan menjadi :

    1.

    Jangka Pendek : Jika terdapat fixed dan variable cost.
    2.

    Jangka Panjang : Jika semua fixed cost sudah menjadi variable cost.

    Dalam jangka pendek berlaku hukum The Law of Deminishing Return ( Hukum kenaikan yang semakin menurun ). Yaitu Jika dalam proses produksi terdapat input tetap / Fixed Cost ( artinya produksi masih dalam jangka pendek ) , Apabila semakin banyak input variabel yang digunakan, maka output akan bertambah dengan pola pertambahan yang menunjukkan:

    1.

    MP naik, maksimum lalu turun sampai nol dan akhirnya negatif The law of Deminishing Marginal Return
    2.

    AP mula-mula naik, maksimum lalu turun tapi tidak menjadi negatif disebut The Law of Deminishing Average Return.

    Elastisitas Input Yaitu Seberapa besar perubahan output akibat perubahan input. Mempunyai 2 kemungkinan :

    1.

    Negatif yaitu pertambahan input akan mengurangi output
    2.

    Positif yaitu pertambahan input justru menambah output

    Dalam kenaikan produksi terdapat 2

    1.

    Economies of Scale yaitu apabila biaya per unit menurun dengan semakin bertambahnya produksi atau disebut Decreasing Cost. Kondisi ini yang diharapkan oleh setiap perusahaan yang berproduksi/ efisiensi produksi.
    2.

    Diseconomies of Scale yaitu dengan peningkatan produksi justru menyebabkan kenaikan biaya per unit. Kondisi ini harus segera dicari penyebabnya di mana munculnya inefisiensi.

    Untuk mengatasi agar tidak terjadi Diseconomies of Scale yang mengakibatkan banyak kerugian pada Perusahaan, maka jangka panjang diperlukan beberapa faktor berikut ini :

    1.

    Spesialisasi Tenaga Kerja, Dengan jumlah tenaga kerja yang relatif banyak dan dilakukan pembagian maka masing – masing tenaga kerja akan mampu berkonsentrasi pada pekerjaan . Selain itu spesialisasi akan menghasilkan keahlian khusus dan cekatan bagi seorang tenaga kerja.
    2.

    Spesialisasi Manajemen, Spesialisasi ini menyebabkan fokus dari seorang manajer atas pekerjaan tertentu misalnya manajer pemasaran, manajer produksi, HRD dan sebagainya. Yang akan mendorong suatu perusahaan untuk cepat berkembang.
    3.

    Pemanfaatan Peralatan Kapital secara maksimal.
    4.

    Produk sampingan. Hal ini dilakukan untuk memperkecil limbah yang harus dibuang dan juga memanfaatkan daur ulang dari produk tersebut. Misalnya Pabrik gula memanfaatkan produk sampingan berupa spirtus.

    PENDAPATAN / REVENUE

    Selain biaya produksi, hal yang tidak boleh ditinggalkan adalah berapa jumlah pendapatan yang akan diperoleh dengan memproduksi barang tersebut.

    Total Revenue (TR) Yaitu total pendapatan yang akan diperoleh seorang produsen apabila memproduksi sejumlah unit barang tertentu.

    Kuantitas Barang ( Q ) yaitu total jumlah barang yang diproduksi oleh seorang produsen

    Average Revenue ( AR ) yaitu harga rata – rata unit barang AR = TR /Q

    Seorang produsen yang rasional pasti mengharapkan pendapatan yang dia peroleh harus lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkannya.

    Dimana

     = TR – TC

    TR = TC Perusahaan BEP ( Break Event Point)

    TR > TC Perusahaan laba

    TR 1 elastis

    0 <  AVC

    Y

    0 X

    Gb. 6.2 . Keuntungan maksimum pada pasar persaingan sempurna

    Produsen yang rasional tidak akan mau berproduksi setelah berada di bawah AVC.

    Kerugian minimum akan terjadi apabila MR = P = AC. Apabila keseimbangan sudah di bawah AC artinya mulai menderita rugi.

    KURVA PENAWARAN

    Dalam jangka pendek untuk pasar persaingan sempurna, MC = Penawaran. MC merupakan volume produksi yang akan dipilih oleh seorang produsen.

    Kurva penawaran untuk seluruh produsen (pasar) adalah penjumlahan secara horisontal seluruh kurva supply produksi.

    Arah pencapaian equilibrium pada pasar persaingan di mulai saat tercapainya equilibrium pasar, yang menentukan harga produsen akan menyesuaikan tingkat output dengan harga pasar yang berlaku.

    Eq Pasar ( Supply + Demand )

    Harga Demand Produk Ouput eq Produsen

    Equlibrium Perusahaan

    Gb. 6.3 Arah pencapaian equilibrium pada pasar persaingan sempurna
    Keseimbangan Jangka Panjang

    Dalam jangka Panjang keseimbangan sudah termasuk dalam penciutan dan perluasan kapasitas produksi akibat keluar masuknya produsen baru di pasar.

    Posisi apabila terdapat penambahan volume produksi

    Y

    0.

    X

    Gb 6.4. Posisi apabila terdapat penambahan volume produksi

    Mula – mula Price pasar ditentukan oleh keseimbangan jangka pendek yaitu antara D dengan S1, sehingga menghasilkan P1. Kemudian karena adanya profit akan mendorong pengusaha lain ikut masuk hal ini mengakibatkan perubahan S ke S2. Harga menjadi turun. Apabila produsen masih memperoleh keuntungan maka volume akan terus bertambah dan harga akan semakin turun sampai batas tertentu produsen yang mampu bertahan.

    Ad.2 Pasar Monopoli
    Ciri – ciri pasar monopoli

    1.

    Produsen sebagai ‘Price Maker’
    2.

    Permintaan pasar merupakan bentuk dari permintaan perusahaan
    3.

    Marginal Revenue lebih rendah daripada averagenya
    4.

    MR berslope negatif

    Sebab – sebab terjadinya monopoli

    1.

    Penguasaan bahan mentah strategis = Absolut advantage
    2.

    Adanya hak paten = Competitive Advantage
    3.

    Terbatasnya pasar
    4.

    Pemberian hak monopoli oleh pemerintah

    Apabila dalam jangka panjang ada keuntungan maka perusahaan akan menciptakan Barier to Entry atau hambatan bagi produsen lain untuk ikut masuk pada pasar.

    Macam – macam Barier to Entry

    1. Natural Barier, yaitu hambatannya tercipta secara alami

    1.

    Minimum Efficiency to Scale, perusahaan tersebut secara alami karena lokasi, Sumber Daya, tehnologi memungkinkan dia untuk berporduksi dengan biaya lebih murah. Mengacu pada comparative advantage
    2.

    Set Up Cost. Perusahaan yang bersangkutan merupakan satu-satunya yang mampu membiayai seluruh kegiatan produksi yang tinggi

    2.Created Barier. Hambatan yang diciptakan

    1.

    Hak Paten
    2.

    Forcement, Threatment, Sabotage.

    Dalam jangka panjang, created barier bisa dihilangkan.

    Keseimbangan Jangka Pendek akan terjadi apabila

    1.

    MR = MC pada saat MR positif
    2.

    Perusahaan akan berhenti apabila harga minimal= TVC
    3.

    Tidak ada jaminan bahwa dalam jangka pendek perusahaan bisa memperoleh keuntungan

    Perbandingan antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli bisa ditunjukkan oleh grafik ini

    Gb. 6.5. Perbandingan antara Pasar persaingan sempurna dan Monopoli

    Pada ATC2 perusahaan boleh memutuskan untuk keluar atau tidak dari pasar. (Posisi BEP ).

    DISKRIMINASI HARGA

    Produsen menetapkan harga yang berbeda untuk produk yang sama. Misalnya harga untuk umum dan mahasiswa.

    P1 P1

    P2

    Q1 Q1 Q2

    Gb. 6.6. Diskriminasi harga

    Konsekwensinya

    *

    Untuk perusahaan diterimanya revenue lebih besar
    *

    Untuk masyarakat adanya barang yang lebih banyak sehingga punya efek positif Distribusi Income.

    Dumping dibedakan menjadi 2 jenis yaitu :

    1.

    Dumping predatory
    2.

    Dumping sporadis ( over produksi/ supply )

    CARTEL

    Yaitu kesepakatan dari beberapa produsen dalam industri yang sama untuk membatasi produknya sehingga diperoleh profit maksimum bersama. Terdapat Quota Produksi.

    Atau secara bersama – sama bertindak sebagai monopolis.

    Masalahnya adalah :

    1.

    Bagaimana supaya perusahaan mentaati kuota produksi yang telah disepakati.
    2.

    Bagaimana supaya profit yang diharapkan tidak berkurang dengan masuknya perusahaan lain.

    Gb. 6.7. Apabila terdapat pelanggaran dalam Cartel

    *

    Kartel akan bekerjasama untuk menciptakan quota sebesar Oq1
    *

    Namun terjadi konflik dimana ada produsen yang kurang puas dengan berproduksi sebesar Oq1 dan melanggar menambah produksi sebesar Oq1 – Oq2 untuk menambah Profit.

    Bila hal ini benar – benar terjadi maka Ouput akan naik dan harga menjadi turun. Produsen secara keseluruhan mengalami kerugian

    Monopoli Dan Kesejahteraan Masyarakat

    1.

    Dalam distribusi pendapatan terjadi ketidakadilan
    2.

    Volume produksi lebih kecil dari output optimum. Karena bisa terjadi inefisiensi dimana produsen tidak memanfaatkan economic of Scale
    3.

    Eksploitasi oleh Produsen terhadap Konsumen dan terhadap Pemilik Faktor Produksi.

    Cara menghilangkan efek negatif dari Monopoli

    1.

    Mencegah timbulnya monopoli
    2.

    Pemerintah mendirikan perusahaan tandingan
    3.

    Import barang
    4.

    Dibuat peraturan khusus / Undang – Undang.

    Ad.3. Persaingan Monopolistik

    Pada pasar persaingan monopolistik terdapat adanya unsur kompetisi yang didasarkan kenyataan bahwa terdapat banyak perusahaan / produsen dimana tindakan satu produsen akan mempengaruhi produsen yang lain. Tetapi juga terdapat unsur monopoli di mana perusahaan memproduksi barang yang homogen tapi masing-masing mempunyai perbedaan yang signifikan sehingga konsumen punya pilihan.

    Ciri – ciri Persaingan Monopolistik

    1.

    Terdapat banyak perusahaan dalam industri tersebut
    2.

    Tindakan / keputusan yang diambil oleh suatu perusahaan akan mempengaruhi perusahaan yang lain.
    3.

    Kurva permintaan perusahaan pesaing adalah berslope negatif dan cukup elastis
    4.

    Meski jenis produknya sama tapi tidak homogen, terdapat perbedaan yang menyebabkan konsumen mempunyai pilihan
    5.

    Persaingan yang dilakukan bukan dalam bentuk harga
    6.

    Tidak terdapat rintangan untuk keluar masuk pasar

    Tabel 6.1 Perbedaan Pasar Persaingan Sempurna & Pasar Persaingan Monopolistik

    Persaingan Sempurna

    Persaingan Monopolistik

    *

    Produknya homogen

    *

    Jumlah produsen sangat banyak dan pengaruh terhadap harga tidak ada
    *

    Tidak perlu bersaing karena produsen tidak bisa mempengaruhi harga

    *

    Produknya sama tapi dibedakan dengan merk, kemasan
    *

    Hanya sedikit produsen dan masing-masing berpengaruh atas segmen
    *

    Persaingan yang terjadi bukan bersifat harga, tapi cenderung iklan

    Unsur terpenting dalam Pasar Persaingan Monopolistik adalah:

    1.

    Produsen jumlahnya cukup banyak, dengan barang yang homogen tapi mempunyai diferensiasi produk. Diferensiasi ini yang akan diunggulkan oleh perusahaan untuk menarik pangsa pasar. Misalnya lokasi, fasilitas pembayaran , periklanan dll, yang sifatnya bukan harga.
    2.

    Rintangan masuk dalam pasar adalah karena faktor finansial.
    3.

    Kecenderungan pasar persaingan monopolistik yang produsennya banyak menyebabkan tingkat kapasitas produksinya rendah / tidak bekerja dengan optimal sehingga untuk meraih keuntungan dengan menetapkan harga yang relatif tinggi. (Misalnya banyaknya apotik pada satu kota tertentu).

    Karena itu maka perusahaan yang ada dalam pasar persaingan monopolistik banyak yang melakukan diferensiasi produk agar mampu bertahan dan memperoleh keuntungan dalam jangka panjang. Misalnya dengan penciptaan barang yang sama tapi dengan type, style, merk dan harga yang berbeda untuk menjangkau hampir semua pangsa pasar yang ada. (Mis. Pasar Sabun ( Lux, Giv, Lifebouy ) , Pasar Shampo (Clear, Sunsilk, Pantene) dll )

    Advertensi merupakan hal yang paling pokok dalam pasar persaingan monopolistik.

    Advertensi dan promosi penjualan mencoba membujuk konsumen dengan mencocokkan permintaan dengan produk yang ditawarkan penjual sementara Diferensiasi Produk berusaha menohok selera yang dimilikinya dengan penganekaragaman jenis barang.

    Tujuan Iklan adalah :

    1.

    Membedakan produk perusahaan dengan perusahaan lain untuk jenis barang yang sama dan menimbulkan kefanatikkan atau kesetiaan terhadap merk tertentu.
    2.

    Membuat kurva menjadi kurang elastis ( in elastis ) atau semakin curam yang artinya perubahan terhadap harga tidak akan memberikan pengaruh yang terlalu besar terhadap permintaan akan barang.

    Tabel 6.2. Kebaikan dan Keburukan Iklan Bagi Masyarakat

    Kebaikan Iklan

    Keburukan Iklan

    *

    Memberikan informasi yang membantu konsumen membuat pilihan yang rasional, juga informasi ttg produk baru dan perbaikan atas produk yang telah ada.
    *

    Mendukung komunikasi, dimana sarana seperti radio, surat kabar, TV baru bisa hidup dan berinovasi dengan adanya pemasukan dari biaya iklan.

    *

    Bila berhasil maka akan tercapai skala ekonomi, Pengeluaran konsumen secara agregat meningkat, kesempatan kerja naik dan pendapatan scr nas akan naik .
    *

    Mendorong perusahaan untuk selalu berinovasi agar tidak kalah dengan perusahaan pesaing.

    *

    Tujuan yang terjadi justru masy terbujuk mengikuti pola hidup konsumtif dan bersaing. Dan kadang membeli dengan harga lbh mahal
    *

    Cenderung merupakan kegiatan yang tidak produktif bahkan terjadi alokasi sumber yang tidak pada tempatnya, misalnya pengeluaran untuk iklan lebih besar dibanding ongkos prod.
    *

    Punya biaya eksternal yang tinggi misalnya menimbulkan kegaduhan untuk mobil reklame, pemandangan yg kotor untuk spanduk dll
    *

    Menaikkan biaya secara signifikan pd perusahaan dan akan menimbulkan monopoli karena perusahaan yang beriklan banyak (mempunyai dana yg besar) akan menjadi pemenang.

    Ad.4. Pasar Oligopoli

    Pasar Oligopoli menunjukkan adanya produsen yang jumlahnya terbatas/ sedikit dan jumlah konsumen yang sangat banyak. Terdapat 2 macam oligopoli yaitu

    1.

    Produknya homogen ( baja, semen, pupuk dll )
    2.

    Terdapat diferensiasi Produk ( Otomotif, Rokok dll )

    Tindakan yang dilakukan oleh seorang produsen akan langsung ditanggapi oleh produsen yang lain.

    Ciri – ciri pasar Oligopoli

    1.

    Terdapat beberapa orang produsen dengan konsumen yang relatif banyak. Tiap produsen mempunyai pengaruh atas harga.
    2.

    Terdapat barier to entry bagi produsen lain sehingga jumlah perusahaan akan cenderung konstan.
    3.

    Penguasaan pangsa pasar ditunjukkan dengan nisbah konsentrasi penjualan yang dihitung berdasarkan jumlah atau persentase aktiva perusahaan terhadap total aktiva pasar.
    4.

    Perang harga merupakan unsur yang sangat dihindari karena akan menimbulkan kerusakan secara masal dalam pasar oligopoli. Untuk menghindarinya maka dilakukan kolusi antar perusahaan. Sehingga cenderung akan menciptakan kartel.
    5.

    Perusahaan yang tidak mampu bersaing akan cenderung melakukan merger dengan perush yang kuat.
    6.

    Inovasi dan penguasaan terhadap tehnologi merupakan unsur yang penting dalam kemajuan perusahaan.

    *

    Perbaikan kualitas produk akan memperluas pangsa dan menurunkan biaya produksi yang tidak akan bisa ditiru dengan cepat oleh pesaingnya.
    *

    Banyaknya pesaing yang kuat akan memaksa perusahaan melakukan efisiensi dalam segi biaya secara maksimum. ( Economic of scale ) dg comparative advantage.

  77. NAMA :WIDA WAHIDA.T
    NPM : 093402224
    MATA KULIAH : PENGANTAR ILMU EKONOMI MAKRO

    PENDAHULUAN

    Latar Belakang

    Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pajak dan subsidi,maka dengan dasar ini penulis ingin menyampaikan beberapa hal mengenai pajak dan subsidi yang mana sekiranya bisa diharapkan memberikan sedikit pemahaman lebih mengenai pajak dan subsidi
    Rumusan Masalah
    Supaya penulisan makalah ini tersusun secara sistematis,maka penulis melakukan beberapa langakah sebagai berikut:
    1Pengertian pajak
    2.Jenis pajak
    3.Cara pemungutan pajak
    4.Pengertian subsidi
    5.Dampak yang akan timbul apabila subsidi dihapusakan

    Tujuan
    1. untuk mengetahui pengertian pajak
    2. untuk mengetahui jenis pajak
    3. untuk mengetahui cara pemungutan pajak
    4. untuk mengetahui pengertian subsidi
    5. untuk mengetahui dampak-dampak yang akan timbul apabila subsidi dihapuskan

    PAJAK DAN SUBSIDI

    PAJAK
    Pengertian pajak
    Pajak adalah iyuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.
    Pengetian pajak menurut bebetapa ahli :
    1.Prof Dr Adriani
    pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajibpajak membayarnya menurut peraturan derngan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.
    2. Prof. DR. Rachmat Sumitro,SH
    pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sector pemerintah berdasarkan undang-undang)
    (dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi)yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
    Lima unsur pokok dalam defenisi pajak
    • Iuran / pungutan
    • Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
    • Pajak dapat dipaksakan
    • Tidak menerima kontra prestasi
    • Untuk membiayai pengeluaran umun pemerintah
    Karakteristik pokok dari pajak adalah: pemunngutanya harus berdasarkan undang-undang. diperlukan perumusan macam pajak dan berat ringannya tariff pajak itu, untuk itulah masyarakat ikut didalam menetapkan rumusannya.
    Ketentuan mengenai penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
    1. untuk wajib pajak pertahun PTKP adalah Rp. 2.880.000;
    2. untuk istri dan suami Rp. 1.440.000;
    3. tambahan untu8k seorang istri Rp. 2.880.000; diberikan sapabila ada penghasilan istri yang digabungkan dengan penghasilan suami dalam hal istri.
    4. Rp. 1.440.000;tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah ,misalnya (ayah,ibu atau anak kandung atau semenda) dalam garis keturunan lurus sertaanak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang untuk ssetiap keluarga.
    Enam undang-undang hasil tax reform tahun 2000
    1. UU RI NO 16 tentang prubahan kedua atas uu no. 6 thn 1983 yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
    2. UU RI NO 17 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas uu no 7 thn 1983 tentang pajak penghasilan
    3. UU RI NO 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas uu no 8 thn 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
    4. UU RI NO 19 tahun 2000 tentang perubahan atas uu no 19 thn 1997 tentang penghasilan pajak dengan surat paksa
    5. UU RI NO 20 tahun 2000 tentang perubahan uu no 21 thn 1997 tentang peralihan hak atas tanah dan bangunan . kelima uu ini diundangkan pada tanggal 2 agustus 2000 dan berlaku sejak 1 januari 2001
    6. UU RI NO 34 tahun 2000 tentangperubahan atas undang-undang no 18 thn 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-undng ini diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000 dan berlaku saat diundangkan.
    Satu undang-undang hasil tax reform tahun 1985
    7. UU RI NO 17tahun 1985 tentang bea dan material
    Satu undang undang hasil tax reform tahun 1994
    8. UU RI NO 17 thun 1994 tentang perubahan atas uu no 12 thn 1985 tentang pajak bumi dan bangunan
    Satu undang-undang hasil tax reform thn 2002
    9. UU RI NO 14 tahun 2002 tentang pengadiloan pajak sebagai penhganti uu no 17 thn 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak .
    Pasal 79 mencantumkan sunber pendapatan daerah terdiri dari
    a. PAD (pendapatan asli daerah )
    • Hasil pajak daerah
    • Hasil retribusi daerah
    • Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
    • Dan lain-lain penghasilan daerah yang sah
    b. dana perimbangan
    c. pinjaman daerah
    pasal 80 ayat 1
    dana perimbangan sebagaimana dimaksut dalam pasal 79 terdiri atas
    • bagian daerah dari penerimaan PBB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan atas sda
    • dana alokasi umum
    • dana alokasi khusus
    ayat 2
    bagian dari PBB sector pedesaan perkotaan serta perkebunan serta biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima langsung oleh daeerah penghasil.
    Ayat3
    Bagian daerah dari sector pertambangan dan kehutanan dan penerimaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima oleh daerah penghasil dan daerah linnya untuk pemerataan sesuai dengan undang-undang
    Ayat 4
    Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksu pada ayat 1,2 dan 3 ditetapkan undang undang.
    Berdasarkan UU NO 34 THN 2000 tentang perubahan atas uu no 18b thn 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka jenis pajak untuk profinsi kabupaten, kota adalah sebagai berikut:
    a. jenis pajak propinsi terdiri dari
    • pajak kendraan bermotor dengan kendraan atas air, bbn kendraan bermotor dan atas air
    • pajak bahan bakar kendraan bermotor
    • pajak pengeambilan dan pemanfaatan air bawh tanah dan permukaan
    b. jenis pajak kabupaten kota
    • pajak hotel, restoran, hiburan , pajak reklame, pajak penerangan jalan , pajak pengambilan bahan galian golongan c , pajak parkir
    untuk lebih mendalami mata kuliah perpajakan secara garis besar kita harus mengetahui :
    1. siapa yang dikenakan pajak( subjek pajak)
    2. apa yang dikenakan pajak ( objek pajak)
    3. berapa pajaknya (tariff pajak)
    4. bagaimana melaksanakan hukum pajak
    * pajak dapat dipaksakan
    Undang-undang memberikan wewenang kepada fiskus untuk memaksa wp untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Sebab undang undang menurut sanksi-sanksi pidana fiscal (pajak) sanksi administrative yang kususnya diatur oleh undang-undang no 19 tahun 2000 termasuk wewenang dari perpajakan untuk mengadsakan penyitaan terhadap harta bergerak/ tetap wajib pajak.
    Dalam hokum pajak Indonesia dikenal lembaga sandera atau girling yaitu wajib pajak yang pada dasarnya mampu membayar pajak namun selalu menghindari pembayaran pajak dengan berbagai dalih, maka fiskus dapat menyandera wp dengan memasukkannya kedalam penjara.
    * Pajak tidak menerima kontra prestasi
    Ciri kas pajak dibandiong dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib pajak (tax payer ) tidak menerima jasa timbal yang dapat ditunjuk secara langsung dari pemerintah namun perlu dipahami bahwa sebenarnya subjek pajak ada menerima jasa timbal tetapi diterima secara kolektif bersama dengan masyarakat lainnya.
    * Untuk membiayai biaya umum pemerintah
    Pajak yang dipungut tidak pernah ditujukan untuk biaya khusus . dipandang dari segi hokum maka pajak akan terutang apabila memenuhi syarat subjektif dan syaratobjektif .
    Syarat objektif : ,yang berhubungan dengan objek pajak misalnmya adanya penghasilan atau penyeerahan barang kena pajak . syarat subjektif adlah syarat yang berhubungan dengan subjek pajak , apakah orang pribadi atau badan.
    Struktur pajak di Indonesia berdasarkan urian diatas adalah sebagai berikut:
    1. pajak penghasilan (PPh)
    2. pajak pertambahan nilaio barang dan jasa dan penjualan atas baeang mewah
    3. pajak bumi dan bangunan
    4. pajak daerah dan retribbusi daerah
    5. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
    6. bea materai
    untuk mewujudkan pajak-pajak tersebut menjadi kenyataan, terdapat hokum pajak formal yaitu UU RI NO 16 thn 2000 tentang perubahan kedua dari uu no 6 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
    Bagi wajib pajak yang menghindari pajak uu no 19 thn 2000 tentang p[enagihan pajak dan surat paksa.
    Bagi wajib pajak yang banding berdasarkan uu no 17 thn 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak BPSP tyelah disebutkan diatas telah diubah dan diganti dengan uu no 14 thn 2002 tentang penaagihan pajak
    Fungsi pajak
    Fungsi budgetair
    Fungsi budgeteir merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiscal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perepajakan yang berlaku “segala pajak untuk keperkuan negara berdasarkan undang-undang.
    Yang dimaksud dengan memasukkan kas secara optimal adalah sebagi berikut:
    • jangan sampai ada wajib pajak/subjek pajak yang tidak membayar kewajiban pajaknya.
    • Jangan sampai wajib pajak tidak melaporkan objek pajak kepada fiskus
    • Jangan sampai ada objek pajak dai pengamatan dan perhitungan fiskkus yang terlepas
    Dengan demikian maka optimalisasi pemasukan dana ke kas negara tercipta atas usaha wajib pajak dan fiskus.
    System pemungutan pajak suatu negara menganut dua system :
    1. Self assessment system; menghitung pajak sendiri
    2. official assessment system ;menghitung pajak adalah pihak fiscus
    factor yang turut mempengaruhi optimalisasi pemasukan dana kekas negara adlah
    1. filsafat negara
    negara yang berideologi yang berorientasi kepada kesejahtraan rakyat banyak akan mendapat dukungan dari rakyatnya dalam hal pembayaran pajak. Untuk itu rakyat diikut sertakan dalam menentukanberat rinngannya pajak melalui penetapan undang-undang perpajakan oleh DPR sebaliknya dinegara yang berorientasi kepada kepenmtingan penguasa sangat sulit untuk mengharapkan partisipasi masyarakat untuk kewajiban pajaknya.
    2. kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan
    yang jelas mudah dan sederhana serta pasti akan menimbulkan penafsiran yang baik dipihak fiscus maupun dipihak wajib pajak
    3. tingkat pendidikan penduduk / wajib pajak
    secara umum dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendidikan wajib pajak maka makin mudah bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan termasuk memahami sanksi administrasi dan sanksi pidana fiscal.
    4. kualitas dan kuantitas petugas pajak setempat
    ssangat menentukan efektifitas uu dan peraturan perpajakan . fiscus yang professional akan akan berusaha secara konsisten untuk menggali objek pajak yang menurut ketentuan pajak harus dikenakan pajak.
    5. strategi yang diterapkan organisasi yang mengadministrasikan pajak di Indonesia
    unit-unit untuk ini adalah
    • kantor pelayanan pajak
    • kantor pemeriksaan dan penyelidikan pajak yanmg dilakukan dirjen pajak
    perwujudan fungsi budgetair dalam kehidupan kenegaraan dapat terlihat dalam APBN yang setiap tyahun disahkan dengan undang-undang. Penerimaan negara selalu meningkat dari tahun ketahun khususnya setelah reformasi uu perpajakan thn 1983/1984.
    Fungsi regulerend
    Atau fungsi mengatur dan sebagainya juga fungsi pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu , dan sebagainya sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijakan, mis : pajak atas minuman keras ditinggikan untuk mengurangi konsumsi fasilitas perpajakan sehingga perwujudan dari pajak regulerend yang terdapat dalam UU No I tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Contoh:
    1) bea materai modal
    2) bea masuk dan pajak penjualan
    3) bea balik nama
    4) pajak perseroan
    5) pajak devident
    YUSDIFIKASI PAJAK DAN PRINSIP PEMUNGUTAN PAJAK
    Dalam hal ini akan dikemukakan asas-asas pemungutan pajak dan alas an-alasan yang menjdi dasar pembenaran pemungutan pajak oleh fiskus negara, sehingga fiskus negara merasa punya wewenang untuk memungut pajak dari penduduknya.
    Teori asas pemungutan pajak :
    1) Teori ansuransi
    Negara berhak memungut pajak dari penduduk karena menurut teori ini negara melindungi semua rakyat dan rakyat membayar premi pada negara.
    2) Teori kepentingan
    Bahwa negara berhak memungut pajak karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan pada negara, makin besar kepentingan penduduk kepada negara maka makin besar pula pajak yang harus dibayarnya kepada negara.
    3) Teori bakti
    Mengajarkan bahwa pwnduduk adalah bagian dari suatu negara oleh karena itu penduduk terikat pada negara dan wajib membayar pajak pada negara dalam arti berbakti pada negara.
    4) Teori gaya pikul
    Teori ini megusulkan supaya didalam hal pemungutan pajak pemerintah memperhatikan gaya pikul wajib pajak.
    5) Teori gaya beli
    Menurut teori ini yustifikasi pemungutan pajak terletak pada akibat pemungutan pajak. Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk mrmbiayai pengeluaran umum negara, karena akibat baik dari perhatian negara pada masyarakat maka pemuingutan pajak adalah juga baik.
    6) Teori pembangunan
    Untuk Indonesia yustifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur
    Disamping itu terdapat juga asas-asas pemungutan pejak seperti:
    • Asas yuridis yang mengemukakan supaya pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang
    • Asas ekonomis yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat
    • Asas finansial menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran untuk memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut.
    Prisip-prinsip pemungutan pajak:
    Menurut Era Saligman ada empat Prisip pemungutan pajak:
    • Prisip fiscal
    • Prinsip Administrative
    • Prinsip ekonomi
    • Prinsip Etika
    HUKUM PAJAK
    Adalah: Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerinth untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.
    Hukum pajak dibedakan atas:
    1. Hukum pajak material
    Yaitu: memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa yang dikenakan pajak dan siapa-siapa yang dikecualikan dengan pajak dan berapa harus dibayar.
    2. Hukum pajak formal
    Yaitu: memuat ketentuan-ketentuan bagaiman mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan.
    SUBSIDI

    Pengertian dan Fakta Subsidi

    Subsidi adalah suatu bentuk bantuan keuangan (financial assistance; Arab: i’anah maliyah), yang biasanya dibayar oleh pemerintah, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga-harga, atau untuk mempertahankan eksistensi kegiatan bisnis, atau untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi pada umumnya. Istilah subsidi dapat juga digunakan untuk bantuan yang dibayar oleh non-pemerintah, seperti individu atau institusi non-pemerintah. Namun, ini lebih sering disebut derma atau sumbangan (charity). (http://en.wikipedia.org). Subsidi dapat juga berbentuk kebijakan proteksionisme atau hambatan perdagangan (trade barrier) dengan cara menjadikan barang dan jasa domestik bersifat kompetitif terhadap barang dan jasa impor (ibid.)

    Dalam sistem Kapitalisme, subsidi merupakan salah satu instrumen pengendalian tidak langsung. Grossman dalam Sistem-Sistem Ekonomi (1995) menerangkan bahwa dalam sistem Kapitalisme terdapat dua macam pengendalian ekonomi oleh pemerintah, yaitu pengendalian langsung dan tidak langsung. Pengendalian langsung adalah kebijakan yang bekerja dengan mengabaikan mekanisme pasar, contohnya embargo perdagangan dan penetapan harga tertinggi suatu barang. Adapun pengendalian tidak langsung adalah kebijakan yang bekerja melalui mekanisme pasar, misalnya penetapan tarif serta segala macam pajak dan subsidi. (Grossman, 1995).

    Subsidi dapat dikategorikan dengan berbagai macam cara, bergantung pada alasan di balik subsidi, pihak penerima, dan sumber pembiayaan subsidi (bisa dari pemerintah, konsumen, penerimaan pajak, dll). (http://en.wikipedia.org).

    Dalam RAPBN-P 2008, secara garis besar ada dua subsidi, yaitu subsidi energi dan subsidi non-energi. Subsidi energi meliputi subsidi BBM dan listrik. Subsidi non-energi meliputi delapan jenis subsidi, yaitu subsidi pangan (beras untuk orang miskin), subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi public service obligation (untuk PT Kereta Api Indonesia, PT Pelni, dan PT Pos Indonesia), subsidi bunga kredit program (bunga dibayar pemerintah), subsidi bahan baku kedelai, subsidi minyak goreng (operasi pasar), dan subsidi pajak (pajak ditanggung pemerintah). (Nota Keuangan & RAPBN-P 2008, III-4)

    Subsidi dalam Kapitalisme

    Subsidi terkait dengan persoalan peran negara dalam ekonomi, terutama dalam pelayanan publik (public service). Karenanya, sikap Kapitalisme terhadap subsidi berbeda-beda, bergantung pada konsep peran negara menurut aliran Kapitalisme yang dianut. Secara sederhana dapat dikatakan pandangan Keynesian yang pro-subsidi berbeda dengan pandangan aliran neo-liberal yang anti-subsidi.

    Sejak pertengahan hingga akhir abad ke-19, di Barat diterapkan Kapitalisme klasik/liberal (Ebenstein & Fogelman, 1994). Slogannya adalah laissez faire, yang didukung Adam Smith dalam bukunya, The Wealth of Nations (1776). Slogan berbahasa Prancis itu Inggrisnya adalah leave us alone. Artinya, “Biarkan kami (pengusaha) sendiri, tanpa intervensi pemerintah.” Walhasil, peran negara sangat terbatas, karena semuanya diserahkan pada mekanisme pasar. Kapitalisme liberal ini terbukti gagal, ketika tahun 1929-1939 terjadi Depresi Besar (Great Depression) di Amerika Serikat akibat keruntuhan pasar modal di Wall Street tahun 1929. (Adams, 2004).

    Sejak 1930-an, Kapitalisme berganti aliran. Kapitalisme liberal yang anti intervensi pemerintah kemudian berganti menjadi Kapitalisme Keynesian, dengan momentun program The New Deal oleh Presiden Franklin D. Roosevelt tahun 1933. Disebut Kapitalisme Keynesian karena mengikuti ide John Maynard Keynes (1883-1946) yang mendorong intervensi pemerintah dalam bukunya, The General Theory of Employment (1936).

    Antara 1930-an hingga 1970-an, Kapitalisme Keynesian ini menjadi basis dari welfare state (negara kesejahteraan) yang memberikan porsi besar pada intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi (termasuk subsidi dari pemerintah). Karena itu, Kapitalisme Keynesian dapat dikatakan bersikap pro-subsidi.

    Namun, tahun 1973 ketika harga minyak dunia naik, timbul persoalan ekonomi di Barat yang tidak dapat diatasi oleh Kapitalisme Keynesian, yaitu stagflasi. Ini kombinasi antara pengangguran (stagnasi) dengan kenaikan harga (inflasi). Menurut doktrin Keynesian, kedua problem ini tidak mungkin terjadi bersamaan. Masyarakat dapat mengalami salah satunya, tetapi tidak kedua-duanya. Kekecewaan terhadap Keynesian inilah yang mendorong upaya pencarian solusi baru.

    Lahirlah Kapitalisme aliran neo-liberal (neoliberalisme/neokonservatisme), dengan penggagas utamanya, Friedrich Hayek dan Milton Friedman.

    Neoliberalisme adalah versi liberalisme klasik yang dimodernisasi, dengan tema-tema utamanya adalah: pasar bebas, peran negara yang terbatas dan individualisme. Karena peran negara terbatas, maka neoliberalisme memandang intervensi pemerintah sebagai “ancaman yang paling serius” bagi mekanisme pasar. (Adams, 2004).

    Dari sinilah kita dapat memahami, mengapa pencabutan subsidi sangat dianjurkan dalam neoliberalisme, sebab subsidi dianggap sebagai bentuk intervensi pemerintah. Ringkasnya, sikap neoliberalisme pada dasarnya adalah anti-subsidi. Ini karena menurut neoliberalisme, pelayanan publik harus mengikuti mekanisme pasar, yaitu negara harus menggunakan prinsip untung-rugi dalam penyelenggaraan bisnis publik. Pelayanan publik murni seperti dalam bentuk subsidi dianggap pemborosan dan inefisiensi. (http://id.wikipedia.org).

    Dalam skala internasional, neoliberalisme ini kemudian menjadi hegemoni global melalui tiga aktor utamanya: WTO, IMF dan Bank Dunia. Bank Dunia dan IMF terkenal dengan program SAP (Structural Adjustment Program) yang berbahaya, yang salah satunya adalah penghapusan subsidi. (Wibowo & Wahono, 2003; The International Forum on Globalization, 2004).

    Hegemoni neoliberalisme inilah alasan prinsipil yang dapat menjelaskan mengapa Pemerintah kita sering mencabut subsidi berbagai barang kebutuhan masyarakat, seperti subsidi BBM dan listrik. Alasan ideologis inilah yang akhirnya melahirkan alasan-alasan lainnya yang bersifat teknis-ekonomis, misalnya alasan bahwa subsidi membebani negara, subsidi membuat rakyat tidak mandiri, subsidi mematikan persaingan ekonomi dan sebagainya. Ini semua bukan alasan prinsipil. Alasan prinsipilnya adalah karena Pemerintah tunduk pada hegemoni neoliberalisme, atau telah mengadopsi neoliberalisme, yang berpandangan bahwa subsidi adalah bentuk intervensi pemerintah yang hanya akan mendistorsi mekanisme pasar.

    Subsidi dalam Islam

    Islam berbeda dengan Kapitalisme. Jika Kapitalisme memandang subsidi dari perspekstif intervensi pemerintah atau mekanisme pasar, Islam memandang subsidi dari perspektif syariah, yaitu kapan subsidi boleh dan kapan subsidi wajib dilakukan oleh negara.

    Jika subsidi diartikan sebagai bantuan keuangan yang dibayar oleh negara maka Islam mengakui adanya subsidi dalam pengertian ini. Subsidi dapat dianggap salah satu cara (uslub) yang boleh dilakukan negara (Khilafah), karena termasuk pemberian harta milik negara kepada individu rakyat (i’tha’u ad-dawlah min amwaliha li ar-ra’iyah) yang menjadi hak Khalifah. Khalifah Umar bin al-Khaththab pernah memberikan harta dari Baitul Mal (Kas Negara) kepada para petani di Irak agar mereka dapat mengolah lahan petanian mereka. (An-Nabhani, 2004: 119).

    Atas dasar itu, boleh negara memberikan subsidi kepada individu rakyat yang bertindak sebagai produsen, seperti subsidi pupuk dan benih bagi petani, atau subsidi bahan baku kedelai bagi perajin tahu dan tempe, dan sebagainya. Boleh juga negara memberikan subsidi kepada individu rakyat yang bertindak sebagai konsumen, seperti subsidi pangan (sembako murah), atau subsidi minyak goreng, dan sebagainya.

    Subsidi boleh juga diberikan negara untuk sektor pelayanan publik (al-marafiq al-’ammah) yang dilaksanakan oleh negara, misalnya: (1) jasa telekomunikasi (al-khidmat al-baridiyah) seperti telepon, pos, fax, internet; (2) jasa perbankan syariah (al-khidmat al-mashrifiyah) seperti transfer, simpanan, dan penukaran valuta asing; dan (3) jasa transportasi umum (al-muwashalat al-’ammah) seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. (Zallum, 2004: 104)

    Subsidi untuk sektor energi (seperti BBM dan listrik) dapat juga diberikan negara kepada rakyat. Namun perlu dicatat, bahwa BBM dan listrik dalam Islam termasuk barang milik umum (milkiyah ‘ammah). Dalam distribusinya kepada rakyat, Khalifah tidak terikat dengan satu cara tertentu. Khalifah dapat memberikannya secara gratis, atau menjual kepada rakyat dengan harga sesuai ongkos produksi, atau sesuai harga pasar, atau memberikan kepada rakyat dalam bentuk uang tunai sebagai keuntungan penjualannya, dan sebagainya. Di sinilah subsidi dapat juga diberikan agar BBM dan listrik yang didistribusikan itu harganya semakin murah dan bahkan gratis jika memungkinkan. (Zallum, 2004: 83).

    Semua subsidi yang dicontohkan di atas hukum asalnya boleh, karena hukum asal negara memberikan hartanya kepada individu rakyat adalah boleh. Pemberian ini merupakan hak Khalifah dalam mengelola harta milik negara (milkiyah al-dawlah). Khalifah boleh memberikan harta kepada satu golongan dan tidak kepada yang lain; boleh pula Khalifah mengkhususkan pemberian untuk satu sektor (misal pertanian), dan tidak untuk sektor lainnya. Semua ini adalah hak Khalifah berdasarkan pertimbangan syariah sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya demi kemaslahatan rakyat. (An-Nabhani, 2004: 224).

    Namun, dalam kondisi terjadinya ketimpangan ekonomi, pemberian subsidi yang asalnya boleh ini menjadi wajib hukumnya, karena mengikuti kewajiban syariah untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi (at-tawazun al-iqtishadi) (Thabib, 2004:318; Syauman, t.t.: 73). Hal ini karena Islam telah mewajibkan beredarnya harta di antara seluruh individu dan mencegah beredarnya harta hanya pada golongan tertentu:

    كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اْلأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

    Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. (QS al-Hasyr [59] : 7).

    Nabi saw. telah membagikan fai‘ Bani Nadhir (harta milik negara) hanya kepada kaum Muhajirin, tidak kepada kaum Anshar, karena Nabi saw. melihat ketimpangan ekonomi antara Muhajirin dan Anshar. (An-Nabhani, 2004: 249). Karenanya, di tengah naiknya harga minyak mentah dunia sekarang, subsidi BBM tidak sekadar boleh, tetapi sudah wajib hukumnya, agar ketimpangan di masyarakat antara kaya dan miskin tidak semakin lebar.

    Khusus untuk sektor pendidikan, keamanan dan kesehatan, Islam telah mewajibkan negara menyelenggarakan pelayanan ketiga sektor tersebut secara cuma-cuma bagi rakyat (Abdul Ghani, 2004). Karena itu, jika pembiayaan negara untuk ketiga sektor tersebut dapat disebut subsidi maka subsidi menyeluruh untuk ketiga sektor itu adalah wajib hukumnya secara syar’i. Wallahu a’lam. [KH Shiddiq al-Jawie]

    Kesimpulan

    Pajak dan subsidi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah sistem perekonomian di suatu negara. Pajak adalah iyuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung,sedangkan Subsidi adalah suatu bentuk bantuan keuangan (financial assistance; Arab: i’anah maliyah), yang biasanya dibayar oleh pemerintah, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga-harga, atau untuk mempertahankan eksistensi kegiatan bisnis, atau untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi pada umumnya.yang mana pajak hasil dari pemungutan pajak ini pemerintah gunakan untuk perbaikan dan penambahan sarana umum yang pada dasarnya untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri,akan tetapi pada hal ini banyak juga masyarakat yang kurang memahami pentingnya membayar pajak.kita bisa melihat disekitar kita,banyak sekali orang-orang yang sudah punya pekerjaan tetap,istilahnya mungkin lebih tepat dengan kata mapan tidak mempunyai NPWP(nomor pokok wajib pajak).akan tetapi kita juga harus mengawasi penggunaan dana pajak itu sendiri,jangan sampai dana yang sudah dipungut pemerintah disalah gunakan oleh oknum-oknum pemerintah yang tidak bertanggung jawab.
    Kedua mengenai subsidi dan permasalahan timbul apabila subsdi dihapusakan. Tampilnya sejumlah persoalan sebagai akibat dari pricing policy BBM yang dianut oleh Indonesia saat ini, menggugah kesadaran akan perlunya perubahan pricing policy BBM di Indonesia. Perubahan dalam kerangka long term pricing policy harus dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan existing condition pada setiap dimensi waktu. Hasil studi ini merekomendasikan empat tahap perubahan pricing policy BBM dalam jangka panjang, yaitu;
    Tahap I: Subsidi zed Price. Merupakan tahap dimana subsidi BBM diturunkan hingga 20%, yang dilaksanakan tahun 2000 atau selambat-lambatnya pada kuartal pertama tahun 2001.
    Tahap II: Zero Subsidy. Pada tahap ini harga jual BBM merefleksikan biaya produksinya, yang berarti tidak ada lagi subsidi dari pemerintah. Dengan mempertimbangkan; (i) penyusunan anggaran pemerintah dan dunia usaha yang dilakukan secara tahunan, (ii) kegiatan sosialisasi rencana kebijakan zero subsidy, serta (iii) krisis multi dimesi yang masih dihadapi Indonesia, maka pelaksanaan tahap ini diperkirakan memerlukan waktu 2-3 tahun terhitung sejak tahap pertama diselesaikan.
    Tahap III: Economic Price. Harga BBM yang dihasilkan kilang di Indonesia relatif tidak berbeda dengan harga BBM di kilang yang menjadi benchmark perdagangan BBM di dunia, seperti kilang di Singapura atau Belanda, ditambah dengan biaya lain (misalnya biaya distribusi). Mempertimbangkan kebutuhan waktu bagi industri perminyakan di Indonesia dalam menemukan teknologi yang memungkinkan berlangsungnya diversifikasi atau fleksibilitas dari kegiatan pengilangan minyak mentah menjadi BBM, maka perkiraan pelaksanaan tahap ini sekitar 2-3 tahun sejak tahap II selesai.
    Tahap IV: Economic Price and Tax. Tahap dimana harga BBM di mulut kilang menyamai harga pasar internasional dan ditambah dengan pajak BBM. Penggunaan instrumen pajak sangat tergantung pada proses legislasi. Dengan pertimbangan tersebut maka pelaksanaan tahap ini diperkirakan sekitar 2-3 tahun.

    Permasalahan
    Beban subsidi BBM yang semakin berat menggelayuti keuangan negara, memicu pemikiran untuk mengurangi atau menghapuskan jenis subsidi tersebut. Sejalan dengan pemikiran itu muncul beberapa pertanyaan berikut;
     Seberapa besar dampak penghapusan subsidi terhadap; (i) masyarakat pengguna BBM menurut kelompok pendapatan, kelompok tempat tinggal, maupun kelompok usaha, (ii) perilaku struktural sektor ekonomi, dalam arti multiplier effect dari perubahan penggunaan jenis BBM oleh sektor ekonomi tertentu terhadap sektor ekonomi lainnya, (iii) keuangan negara (penerimaan negara versus pengeluaran negara), dan (iv) daya saing dan peluang usaha bagi Pertamina?
     Apakah subsidi BBM sebaiknya dicabut seluruhnya atau dicabut sebagian (dikurangi), dan apakah subsidi BBM dicabut sekaligus atau secara bertahap?
     Jika subsidi dikurangi, jenis-jenis BBM mana saja yang akan dihapus subsidinya? Jika subsidi dihapus secara bertahap, pentahapan seperti apa yang sebaiknya ditempuh pemerintah? Bagaimana dampaknya terhadap perekonomian dan efisiensi serta peluang usaha Pertamina?
     Bagaimana setting pricing policy yang sebaiknya ditempuh pemerintah dalam rangka mencapai kondisi optimal untuk perekonomian maupun dalam rangka peningkatan daya saing dan peluang usaha Pertamina?

    Tujuan
    Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka studi ini bertujuan untuk ;
     Mengukur dampak penghapusan subsidi BBM terhadap kelompok masyarakat pengguna, perilaku struktural sektor ekonomi, dan beban keuangan negara, dengan skenario penghapusan subsidi BBM seluruhnya vs sebagian, atau penghapusan subsidi BBM sekaligus vs bertahap;
     Mengidentifikasi dampak penghapusan subsidi BBM terhadap daya saing dan peluang usaha bagi Pertamina; dan
     Merumuskan setting pricing policy yang sebaiknya ditempuh pemerintah dalam rangka mencapai kondisi optimal untuk perekonomian maupun dalam rangka peningkatan daya saing dan peluang usaha Pertamina.

    Metodologi
     Pengukuran dampak penghapusan subsidi BBM terhadap terhadap kelompok masyarakat pengguna, perilaku struktural sektor ekonomi, dan keuangan negara, menggunakan pendekatan Computable General Equilibrium (CGE) INDORANI Model.
     Pengaruh penghapusan subsidi BBM terhadap efisiensi kegiatan produksi BBM oleh Pertamina, dianalisis dengan melakukan studi perbandingan terhadap struktur biaya produksi BBM perusahaan sejenis Pertamina
     Perkiraan peluang bisnis Pertamina, dianalisis dengan melakukan kajian pasar terhadap produk-produk substitusi Pertamina terhadap jenis produk BBM yang subsidinya akan dikurangi/dihapus.

    Temuan
     Pricing policy BBM yang ditempuh pemerintah saat ini, menimbulkan paling tidak 5 bentuk dampak negatif, yaitu; (i) terjadi target error dalam pemberian subsidi BBM, sebesar 25%, 40%, 35,2%, 92% dan 93% masing-masing untuk jenis premium, solar, minyak tanah, minyak bakar dan minyak diesel; (ii) terjadi inefisiensi dalam penggunaan dan penyelundupan BBM; (iii) beban APBN semakin berat; (iv) terjadi distorsi harga pada barang dan jasa yang menggunakan BBM sebagai input produksi; (v) Pertamina terhambat untuk melakukan ekspansi usaha.
     Secara umum, penurunan subsidi BBM masih memiliki dampak positif hingga tingkat penurunan 20%. Lebih dari itu, kenaikan harga BBM sebagai implikasi dari penurunan subsidi akan menimbulkan berbagai dampak negatif yang cukup besar terhadap makroekonomi, kesejahteraan rumah tangga maupun aktifitas produksi dalam perekonomian sektoral. Namun demikian, penyesuaian yang dilakukan konsumen dengan adanya penurunan subdisi BBM ini akan menghasilkan dampak yang lebih positif dibandingkan jika tidak dilakukan penyesuaian.
     Berikut ini gambaran berbagai dampak dari penurunan subsidi BBM sebesar 20% hasil simulasi model CGE INDORANI dengan mengasumsikan adanya penyesuaian yang dilakukan oleh para pengguna BBM;
     Pada aspek makroekonomi, terjadi; (i) kenaikan inflasi sebesar 0,944%, (ii) peningkatan PDB riil sebesar 0,029%, (iii) peningkatan investasi sebesar 0,198%, (iv) peningkatan kesempatan kerja sebesar 0,115%, (v) peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga riil sebesar 0,183%, (vi) peningkatan penerimaan pemerintah sebesar 4,572%, (vii) peningkatan tabungan pemerintah sebesar 3,578%, (viii) penurunan daya saing sebesar 1,104%, (ix) penurunan ekspor sebesar 0,556%, dan (x) peningkatan impor sebesar 0,993%.
     Pada kelompok rumah tangga, kenaikan harga BBM hanya berpengaruh negatif pada kelompok rumah tangga petani menengah dan kaya (pemilik lahan >2 Ha) dengan menurunnya tingkat konsumsi riil masing-masing sebesar 0,055% dan 0,127%. Hal ini dipengaruhi oleh tempat tinggal kelompok tersebut yang umumnya terletak di desa-kecamatan, yangmana relatif sulit untuk melakukan substitusi bahan bakar.
     Pada perekonomian sektoral, aktivitas produksi mengalami penurunan tetapi pada tingkat yang tidak terlalu signifikan atau kurang dari 1% di hampir seluruh sektor produksi. Hal ini dipengaruhi oleh proporsi komponen BBM terhadap total biaya produksi di sektor-sektor ekonomi yang berkisar di bawah 1%.
     Pada aspek peluang usaha bagi Pertamina, akan terjadi peluang peningkatan konsumsi gas yang merupakan produk substitusi bagi Industrial Diesel Oil (IDO), Automotive Diesel Oil (ADO) dan premium yang selama ini memperoleh subsidi. Dengan memperhitungkan hasil simulasi pada sektor produksi dan memperhatikan peluang pergeseran perilaku konsumen (antara 20% – 100%), utamanya pada sektor kelistrikan dan transportasi sebagai konsumen terbesar, maka dalam jangka pendek konsumsi gas akan meningkat sebesar 1.614,7 juta MMBTU (jika 100% konsumen beralih ke gas) atau 968,8 juta MMBTU (jika 40% konsumen beralih ke gas). Dalam jangka panjang peningkatan konsumsi gas sebesar 5.923,2 juta MMBTU (jika 100% konsumen beralih ke gas) atau 3.553,9 juta MMBTU (jika 40% konsumen beralih ke gas). Implikasinya, penerimaan Pertamina juga akan meningkat dalam jangka pendek sebesar Rp 793,5 milyar (jika 100% konsumen beralih ke gas) atau Rp 317,4 milyar (jika 40% konsumen beralih ke gas), dan dalam jangka panjang sebesar Rp 2,98 trilyun (jika 100% konsumen beralih ke gas) atau Rp 1,19 trilyun (jika 40% konsumen beralih ke gas).

    Daftar Pustaka

    Abdul Ghani, Muhammad Ahmad, Al-’Adalah al-Ijtima’iyah fi Dhaw‘ al-Fikr al-Islami al-Mu’ashir, http://www.saaid.net, 2004.

    Adams, Ian, Ideologi Politik Mutakhir (Political Ideology Today), Penerjemah Ali Noerzaman, (Yogyakarta: Penerbit Qalam), 2004.

    An-Nabhani, Taqiyuddin, An-Nizham Al-Iqtishadi fi al-Islam, Cetakan VI, (Beirut: Darul Ummah), 2004.

    Ebenstein, William & Fogelman, Edwin, Isme-Isme Dewasa Ini (Today’s Isms), Penerjemah Alex Jemadu, (Jakarta: Penerbit Erlangga), 1994.

    Grossman, Gregory, Sistem-Sistem Ekonomi (Economics Systems), Penerjemah Anas Sidik, (Jakarta: Bumi Aksara), 1995.

    Neoliberalisme, http://id.wikipedia.org/wiki/Neoliberalisme.

    Nota Keuangan dan RAPBN-P 2008.

    Subsidy, http://en.wikipedia.org/wiki/Subsidy.

    Syauman, Naimah, Al-Islam bayna Kaynaz wa Marks wa Huquq al-Insan fi al-Islam, (t.tp : t.p), t.t.

    Thabib, Hamad Fahmiy, Hatmiyah Inhidam Ar-Ra‘sumaliyah al-Gharbiyah, (t.tp: t.p), 2004.

    The International Forum on Globalization, Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan (Does Globalization Help the Poor?), Penerjemah A. Widyamartaya & AB Widyanta, (Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas), 2004.

    Wibowo, I. & Wahono, Francis (Ed.), Neoliberalisme, (Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas), 2003.

    Zallum, Abdul Qadim, Al-Amwal fi Dawlah al-Khilafah, Cetakan III, (Beirut: Darul Ummah), 2004

  78. NAMA :RUSWIATI
    NPM : 093402209
    MATA KULIAH : PENGANTAR ILMU EKONOMI MAKRO

    PENDAHULUAN

    Latar Belakang

    Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pajak dan subsidi,maka dengan dasar ini penulis ingin menyampaikan beberapa hal mengenai pajak dan subsidi yang mana sekiranya bisa diharapkan memberikan sedikit pemahaman lebih mengenai pajak dan subsidi
    Rumusan Masalah
    Supaya penulisan makalah ini tersusun secara sistematis,maka penulis melakukan beberapa langakah sebagai berikut:
    1Pengertian pajak
    2.Jenis pajak
    3.Cara pemungutan pajak
    4.Pengertian subsidi
    5.Dampak yang akan timbul apabila subsidi dihapusakan

    Tujuan
    1. untuk mengetahui pengertian pajak
    2. untuk mengetahui jenis pajak
    3. untuk mengetahui cara pemungutan pajak
    4. untuk mengetahui pengertian subsidi
    5. untuk mengetahui dampak-dampak yang akan timbul apabila subsidi dihapuskan

    PAJAK DAN SUBSIDI

    PAJAK
    Pengertian pajak
    Pajak adalah iyuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.
    Pengetian pajak menurut bebetapa ahli :
    1.Prof Dr Adriani
    pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajibpajak membayarnya menurut peraturan derngan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.
    2. Prof. DR. Rachmat Sumitro,SH
    pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sector pemerintah berdasarkan undang-undang)
    (dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi)yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
    Lima unsur pokok dalam defenisi pajak
    • Iuran / pungutan
    • Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
    • Pajak dapat dipaksakan
    • Tidak menerima kontra prestasi
    • Untuk membiayai pengeluaran umun pemerintah
    Karakteristik pokok dari pajak adalah: pemunngutanya harus berdasarkan undang-undang. diperlukan perumusan macam pajak dan berat ringannya tariff pajak itu, untuk itulah masyarakat ikut didalam menetapkan rumusannya.
    Ketentuan mengenai penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
    1. untuk wajib pajak pertahun PTKP adalah Rp. 2.880.000;
    2. untuk istri dan suami Rp. 1.440.000;
    3. tambahan untu8k seorang istri Rp. 2.880.000; diberikan sapabila ada penghasilan istri yang digabungkan dengan penghasilan suami dalam hal istri.
    4. Rp. 1.440.000;tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah ,misalnya (ayah,ibu atau anak kandung atau semenda) dalam garis keturunan lurus sertaanak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang untuk ssetiap keluarga.
    Enam undang-undang hasil tax reform tahun 2000
    1. UU RI NO 16 tentang prubahan kedua atas uu no. 6 thn 1983 yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
    2. UU RI NO 17 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas uu no 7 thn 1983 tentang pajak penghasilan
    3. UU RI NO 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas uu no 8 thn 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
    4. UU RI NO 19 tahun 2000 tentang perubahan atas uu no 19 thn 1997 tentang penghasilan pajak dengan surat paksa
    5. UU RI NO 20 tahun 2000 tentang perubahan uu no 21 thn 1997 tentang peralihan hak atas tanah dan bangunan . kelima uu ini diundangkan pada tanggal 2 agustus 2000 dan berlaku sejak 1 januari 2001
    6. UU RI NO 34 tahun 2000 tentangperubahan atas undang-undang no 18 thn 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-undng ini diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000 dan berlaku saat diundangkan.
    Satu undang-undang hasil tax reform tahun 1985
    7. UU RI NO 17tahun 1985 tentang bea dan material
    Satu undang undang hasil tax reform tahun 1994
    8. UU RI NO 17 thun 1994 tentang perubahan atas uu no 12 thn 1985 tentang pajak bumi dan bangunan
    Satu undang-undang hasil tax reform thn 2002
    9. UU RI NO 14 tahun 2002 tentang pengadiloan pajak sebagai penhganti uu no 17 thn 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak .
    Pasal 79 mencantumkan sunber pendapatan daerah terdiri dari
    a. PAD (pendapatan asli daerah )
    • Hasil pajak daerah
    • Hasil retribusi daerah
    • Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
    • Dan lain-lain penghasilan daerah yang sah
    b. dana perimbangan
    c. pinjaman daerah
    pasal 80 ayat 1
    dana perimbangan sebagaimana dimaksut dalam pasal 79 terdiri atas
    • bagian daerah dari penerimaan PBB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan atas sda
    • dana alokasi umum
    • dana alokasi khusus
    ayat 2
    bagian dari PBB sector pedesaan perkotaan serta perkebunan serta biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima langsung oleh daeerah penghasil.
    Ayat3
    Bagian daerah dari sector pertambangan dan kehutanan dan penerimaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima oleh daerah penghasil dan daerah linnya untuk pemerataan sesuai dengan undang-undang
    Ayat 4
    Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksu pada ayat 1,2 dan 3 ditetapkan undang undang.
    Berdasarkan UU NO 34 THN 2000 tentang perubahan atas uu no 18b thn 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka jenis pajak untuk profinsi kabupaten, kota adalah sebagai berikut:
    a. jenis pajak propinsi terdiri dari
    • pajak kendraan bermotor dengan kendraan atas air, bbn kendraan bermotor dan atas air
    • pajak bahan bakar kendraan bermotor
    • pajak pengeambilan dan pemanfaatan air bawh tanah dan permukaan
    b. jenis pajak kabupaten kota
    • pajak hotel, restoran, hiburan , pajak reklame, pajak penerangan jalan , pajak pengambilan bahan galian golongan c , pajak parkir
    untuk lebih mendalami mata kuliah perpajakan secara garis besar kita harus mengetahui :
    1. siapa yang dikenakan pajak( subjek pajak)
    2. apa yang dikenakan pajak ( objek pajak)
    3. berapa pajaknya (tariff pajak)
    4. bagaimana melaksanakan hukum pajak
    * pajak dapat dipaksakan
    Undang-undang memberikan wewenang kepada fiskus untuk memaksa wp untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Sebab undang undang menurut sanksi-sanksi pidana fiscal (pajak) sanksi administrative yang kususnya diatur oleh undang-undang no 19 tahun 2000 termasuk wewenang dari perpajakan untuk mengadsakan penyitaan terhadap harta bergerak/ tetap wajib pajak.
    Dalam hokum pajak Indonesia dikenal lembaga sandera atau girling yaitu wajib pajak yang pada dasarnya mampu membayar pajak namun selalu menghindari pembayaran pajak dengan berbagai dalih, maka fiskus dapat menyandera wp dengan memasukkannya kedalam penjara.
    * Pajak tidak menerima kontra prestasi
    Ciri kas pajak dibandiong dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib pajak (tax payer ) tidak menerima jasa timbal yang dapat ditunjuk secara langsung dari pemerintah namun perlu dipahami bahwa sebenarnya subjek pajak ada menerima jasa timbal tetapi diterima secara kolektif bersama dengan masyarakat lainnya.
    * Untuk membiayai biaya umum pemerintah
    Pajak yang dipungut tidak pernah ditujukan untuk biaya khusus . dipandang dari segi hokum maka pajak akan terutang apabila memenuhi syarat subjektif dan syaratobjektif .
    Syarat objektif : ,yang berhubungan dengan objek pajak misalnmya adanya penghasilan atau penyeerahan barang kena pajak . syarat subjektif adlah syarat yang berhubungan dengan subjek pajak , apakah orang pribadi atau badan.
    Struktur pajak di Indonesia berdasarkan urian diatas adalah sebagai berikut:
    1. pajak penghasilan (PPh)
    2. pajak pertambahan nilaio barang dan jasa dan penjualan atas baeang mewah
    3. pajak bumi dan bangunan
    4. pajak daerah dan retribbusi daerah
    5. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
    6. bea materai
    untuk mewujudkan pajak-pajak tersebut menjadi kenyataan, terdapat hokum pajak formal yaitu UU RI NO 16 thn 2000 tentang perubahan kedua dari uu no 6 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
    Bagi wajib pajak yang menghindari pajak uu no 19 thn 2000 tentang p[enagihan pajak dan surat paksa.
    Bagi wajib pajak yang banding berdasarkan uu no 17 thn 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak BPSP tyelah disebutkan diatas telah diubah dan diganti dengan uu no 14 thn 2002 tentang penaagihan pajak
    Fungsi pajak
    Fungsi budgetair
    Fungsi budgeteir merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiscal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perepajakan yang berlaku “segala pajak untuk keperkuan negara berdasarkan undang-undang.
    Yang dimaksud dengan memasukkan kas secara optimal adalah sebagi berikut:
    • jangan sampai ada wajib pajak/subjek pajak yang tidak membayar kewajiban pajaknya.
    • Jangan sampai wajib pajak tidak melaporkan objek pajak kepada fiskus
    • Jangan sampai ada objek pajak dai pengamatan dan perhitungan fiskkus yang terlepas
    Dengan demikian maka optimalisasi pemasukan dana ke kas negara tercipta atas usaha wajib pajak dan fiskus.
    System pemungutan pajak suatu negara menganut dua system :
    1. Self assessment system; menghitung pajak sendiri
    2. official assessment system ;menghitung pajak adalah pihak fiscus
    factor yang turut mempengaruhi optimalisasi pemasukan dana kekas negara adlah
    1. filsafat negara
    negara yang berideologi yang berorientasi kepada kesejahtraan rakyat banyak akan mendapat dukungan dari rakyatnya dalam hal pembayaran pajak. Untuk itu rakyat diikut sertakan dalam menentukanberat rinngannya pajak melalui penetapan undang-undang perpajakan oleh DPR sebaliknya dinegara yang berorientasi kepada kepenmtingan penguasa sangat sulit untuk mengharapkan partisipasi masyarakat untuk kewajiban pajaknya.
    2. kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan
    yang jelas mudah dan sederhana serta pasti akan menimbulkan penafsiran yang baik dipihak fiscus maupun dipihak wajib pajak
    3. tingkat pendidikan penduduk / wajib pajak
    secara umum dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendidikan wajib pajak maka makin mudah bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan termasuk memahami sanksi administrasi dan sanksi pidana fiscal.
    4. kualitas dan kuantitas petugas pajak setempat
    ssangat menentukan efektifitas uu dan peraturan perpajakan . fiscus yang professional akan akan berusaha secara konsisten untuk menggali objek pajak yang menurut ketentuan pajak harus dikenakan pajak.
    5. strategi yang diterapkan organisasi yang mengadministrasikan pajak di Indonesia
    unit-unit untuk ini adalah
    • kantor pelayanan pajak
    • kantor pemeriksaan dan penyelidikan pajak yanmg dilakukan dirjen pajak
    perwujudan fungsi budgetair dalam kehidupan kenegaraan dapat terlihat dalam APBN yang setiap tyahun disahkan dengan undang-undang. Penerimaan negara selalu meningkat dari tahun ketahun khususnya setelah reformasi uu perpajakan thn 1983/1984.
    Fungsi regulerend
    Atau fungsi mengatur dan sebagainya juga fungsi pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu , dan sebagainya sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijakan, mis : pajak atas minuman keras ditinggikan untuk mengurangi konsumsi fasilitas perpajakan sehingga perwujudan dari pajak regulerend yang terdapat dalam UU No I tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Contoh:
    1) bea materai modal
    2) bea masuk dan pajak penjualan
    3) bea balik nama
    4) pajak perseroan
    5) pajak devident
    YUSDIFIKASI PAJAK DAN PRINSIP PEMUNGUTAN PAJAK
    Dalam hal ini akan dikemukakan asas-asas pemungutan pajak dan alas an-alasan yang menjdi dasar pembenaran pemungutan pajak oleh fiskus negara, sehingga fiskus negara merasa punya wewenang untuk memungut pajak dari penduduknya.
    Teori asas pemungutan pajak :
    1) Teori ansuransi
    Negara berhak memungut pajak dari penduduk karena menurut teori ini negara melindungi semua rakyat dan rakyat membayar premi pada negara.
    2) Teori kepentingan
    Bahwa negara berhak memungut pajak karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan pada negara, makin besar kepentingan penduduk kepada negara maka makin besar pula pajak yang harus dibayarnya kepada negara.
    3) Teori bakti
    Mengajarkan bahwa pwnduduk adalah bagian dari suatu negara oleh karena itu penduduk terikat pada negara dan wajib membayar pajak pada negara dalam arti berbakti pada negara.
    4) Teori gaya pikul
    Teori ini megusulkan supaya didalam hal pemungutan pajak pemerintah memperhatikan gaya pikul wajib pajak.
    5) Teori gaya beli
    Menurut teori ini yustifikasi pemungutan pajak terletak pada akibat pemungutan pajak. Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk mrmbiayai pengeluaran umum negara, karena akibat baik dari perhatian negara pada masyarakat maka pemuingutan pajak adalah juga baik.
    6) Teori pembangunan
    Untuk Indonesia yustifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur
    Disamping itu terdapat juga asas-asas pemungutan pejak seperti:
    • Asas yuridis yang mengemukakan supaya pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang
    • Asas ekonomis yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat
    • Asas finansial menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran untuk memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut.
    Prisip-prinsip pemungutan pajak:
    Menurut Era Saligman ada empat Prisip pemungutan pajak:
    • Prisip fiscal
    • Prinsip Administrative
    • Prinsip ekonomi
    • Prinsip Etika
    HUKUM PAJAK
    Adalah: Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerinth untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.
    Hukum pajak dibedakan atas:
    1. Hukum pajak material
    Yaitu: memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa yang dikenakan pajak dan siapa-siapa yang dikecualikan dengan pajak dan berapa harus dibayar.
    2. Hukum pajak formal
    Yaitu: memuat ketentuan-ketentuan bagaiman mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan.
    SUBSIDI

    Pengertian dan Fakta Subsidi

    Subsidi adalah suatu bentuk bantuan keuangan (financial assistance; Arab: i’anah maliyah), yang biasanya dibayar oleh pemerintah, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga-harga, atau untuk mempertahankan eksistensi kegiatan bisnis, atau untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi pada umumnya. Istilah subsidi dapat juga digunakan untuk bantuan yang dibayar oleh non-pemerintah, seperti individu atau institusi non-pemerintah. Namun, ini lebih sering disebut derma atau sumbangan (charity). (http://en.wikipedia.org). Subsidi dapat juga berbentuk kebijakan proteksionisme atau hambatan perdagangan (trade barrier) dengan cara menjadikan barang dan jasa domestik bersifat kompetitif terhadap barang dan jasa impor (ibid.)

    Dalam sistem Kapitalisme, subsidi merupakan salah satu instrumen pengendalian tidak langsung. Grossman dalam Sistem-Sistem Ekonomi (1995) menerangkan bahwa dalam sistem Kapitalisme terdapat dua macam pengendalian ekonomi oleh pemerintah, yaitu pengendalian langsung dan tidak langsung. Pengendalian langsung adalah kebijakan yang bekerja dengan mengabaikan mekanisme pasar, contohnya embargo perdagangan dan penetapan harga tertinggi suatu barang. Adapun pengendalian tidak langsung adalah kebijakan yang bekerja melalui mekanisme pasar, misalnya penetapan tarif serta segala macam pajak dan subsidi. (Grossman, 1995).

    Subsidi dapat dikategorikan dengan berbagai macam cara, bergantung pada alasan di balik subsidi, pihak penerima, dan sumber pembiayaan subsidi (bisa dari pemerintah, konsumen, penerimaan pajak, dll). (http://en.wikipedia.org).

    Dalam RAPBN-P 2008, secara garis besar ada dua subsidi, yaitu subsidi energi dan subsidi non-energi. Subsidi energi meliputi subsidi BBM dan listrik. Subsidi non-energi meliputi delapan jenis subsidi, yaitu subsidi pangan (beras untuk orang miskin), subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi public service obligation (untuk PT Kereta Api Indonesia, PT Pelni, dan PT Pos Indonesia), subsidi bunga kredit program (bunga dibayar pemerintah), subsidi bahan baku kedelai, subsidi minyak goreng (operasi pasar), dan subsidi pajak (pajak ditanggung pemerintah). (Nota Keuangan & RAPBN-P 2008, III-4)

    Subsidi dalam Kapitalisme

    Subsidi terkait dengan persoalan peran negara dalam ekonomi, terutama dalam pelayanan publik (public service). Karenanya, sikap Kapitalisme terhadap subsidi berbeda-beda, bergantung pada konsep peran negara menurut aliran Kapitalisme yang dianut. Secara sederhana dapat dikatakan pandangan Keynesian yang pro-subsidi berbeda dengan pandangan aliran neo-liberal yang anti-subsidi.

    Sejak pertengahan hingga akhir abad ke-19, di Barat diterapkan Kapitalisme klasik/liberal (Ebenstein & Fogelman, 1994). Slogannya adalah laissez faire, yang didukung Adam Smith dalam bukunya, The Wealth of Nations (1776). Slogan berbahasa Prancis itu Inggrisnya adalah leave us alone. Artinya, “Biarkan kami (pengusaha) sendiri, tanpa intervensi pemerintah.” Walhasil, peran negara sangat terbatas, karena semuanya diserahkan pada mekanisme pasar. Kapitalisme liberal ini terbukti gagal, ketika tahun 1929-1939 terjadi Depresi Besar (Great Depression) di Amerika Serikat akibat keruntuhan pasar modal di Wall Street tahun 1929. (Adams, 2004).

    Sejak 1930-an, Kapitalisme berganti aliran. Kapitalisme liberal yang anti intervensi pemerintah kemudian berganti menjadi Kapitalisme Keynesian, dengan momentun program The New Deal oleh Presiden Franklin D. Roosevelt tahun 1933. Disebut Kapitalisme Keynesian karena mengikuti ide John Maynard Keynes (1883-1946) yang mendorong intervensi pemerintah dalam bukunya, The General Theory of Employment (1936).

    Antara 1930-an hingga 1970-an, Kapitalisme Keynesian ini menjadi basis dari welfare state (negara kesejahteraan) yang memberikan porsi besar pada intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi (termasuk subsidi dari pemerintah). Karena itu, Kapitalisme Keynesian dapat dikatakan bersikap pro-subsidi.

    Namun, tahun 1973 ketika harga minyak dunia naik, timbul persoalan ekonomi di Barat yang tidak dapat diatasi oleh Kapitalisme Keynesian, yaitu stagflasi. Ini kombinasi antara pengangguran (stagnasi) dengan kenaikan harga (inflasi). Menurut doktrin Keynesian, kedua problem ini tidak mungkin terjadi bersamaan. Masyarakat dapat mengalami salah satunya, tetapi tidak kedua-duanya. Kekecewaan terhadap Keynesian inilah yang mendorong upaya pencarian solusi baru.

    Lahirlah Kapitalisme aliran neo-liberal (neoliberalisme/neokonservatisme), dengan penggagas utamanya, Friedrich Hayek dan Milton Friedman.

    Neoliberalisme adalah versi liberalisme klasik yang dimodernisasi, dengan tema-tema utamanya adalah: pasar bebas, peran negara yang terbatas dan individualisme. Karena peran negara terbatas, maka neoliberalisme memandang intervensi pemerintah sebagai “ancaman yang paling serius” bagi mekanisme pasar. (Adams, 2004).

    Dari sinilah kita dapat memahami, mengapa pencabutan subsidi sangat dianjurkan dalam neoliberalisme, sebab subsidi dianggap sebagai bentuk intervensi pemerintah. Ringkasnya, sikap neoliberalisme pada dasarnya adalah anti-subsidi. Ini karena menurut neoliberalisme, pelayanan publik harus mengikuti mekanisme pasar, yaitu negara harus menggunakan prinsip untung-rugi dalam penyelenggaraan bisnis publik. Pelayanan publik murni seperti dalam bentuk subsidi dianggap pemborosan dan inefisiensi. (http://id.wikipedia.org).

    Dalam skala internasional, neoliberalisme ini kemudian menjadi hegemoni global melalui tiga aktor utamanya: WTO, IMF dan Bank Dunia. Bank Dunia dan IMF terkenal dengan program SAP (Structural Adjustment Program) yang berbahaya, yang salah satunya adalah penghapusan subsidi. (Wibowo & Wahono, 2003; The International Forum on Globalization, 2004).

    Hegemoni neoliberalisme inilah alasan prinsipil yang dapat menjelaskan mengapa Pemerintah kita sering mencabut subsidi berbagai barang kebutuhan masyarakat, seperti subsidi BBM dan listrik. Alasan ideologis inilah yang akhirnya melahirkan alasan-alasan lainnya yang bersifat teknis-ekonomis, misalnya alasan bahwa subsidi membebani negara, subsidi membuat rakyat tidak mandiri, subsidi mematikan persaingan ekonomi dan sebagainya. Ini semua bukan alasan prinsipil. Alasan prinsipilnya adalah karena Pemerintah tunduk pada hegemoni neoliberalisme, atau telah mengadopsi neoliberalisme, yang berpandangan bahwa subsidi adalah bentuk intervensi pemerintah yang hanya akan mendistorsi mekanisme pasar.

    Subsidi dalam Islam

    Islam berbeda dengan Kapitalisme. Jika Kapitalisme memandang subsidi dari perspekstif intervensi pemerintah atau mekanisme pasar, Islam memandang subsidi dari perspektif syariah, yaitu kapan subsidi boleh dan kapan subsidi wajib dilakukan oleh negara.

    Jika subsidi diartikan sebagai bantuan keuangan yang dibayar oleh negara maka Islam mengakui adanya subsidi dalam pengertian ini. Subsidi dapat dianggap salah satu cara (uslub) yang boleh dilakukan negara (Khilafah), karena termasuk pemberian harta milik negara kepada individu rakyat (i’tha’u ad-dawlah min amwaliha li ar-ra’iyah) yang menjadi hak Khalifah. Khalifah Umar bin al-Khaththab pernah memberikan harta dari Baitul Mal (Kas Negara) kepada para petani di Irak agar mereka dapat mengolah lahan petanian mereka. (An-Nabhani, 2004: 119).

    Atas dasar itu, boleh negara memberikan subsidi kepada individu rakyat yang bertindak sebagai produsen, seperti subsidi pupuk dan benih bagi petani, atau subsidi bahan baku kedelai bagi perajin tahu dan tempe, dan sebagainya. Boleh juga negara memberikan subsidi kepada individu rakyat yang bertindak sebagai konsumen, seperti subsidi pangan (sembako murah), atau subsidi minyak goreng, dan sebagainya.

    Subsidi boleh juga diberikan negara untuk sektor pelayanan publik (al-marafiq al-’ammah) yang dilaksanakan oleh negara, misalnya: (1) jasa telekomunikasi (al-khidmat al-baridiyah) seperti telepon, pos, fax, internet; (2) jasa perbankan syariah (al-khidmat al-mashrifiyah) seperti transfer, simpanan, dan penukaran valuta asing; dan (3) jasa transportasi umum (al-muwashalat al-’ammah) seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. (Zallum, 2004: 104)

    Subsidi untuk sektor energi (seperti BBM dan listrik) dapat juga diberikan negara kepada rakyat. Namun perlu dicatat, bahwa BBM dan listrik dalam Islam termasuk barang milik umum (milkiyah ‘ammah). Dalam distribusinya kepada rakyat, Khalifah tidak terikat dengan satu cara tertentu. Khalifah dapat memberikannya secara gratis, atau menjual kepada rakyat dengan harga sesuai ongkos produksi, atau sesuai harga pasar, atau memberikan kepada rakyat dalam bentuk uang tunai sebagai keuntungan penjualannya, dan sebagainya. Di sinilah subsidi dapat juga diberikan agar BBM dan listrik yang didistribusikan itu harganya semakin murah dan bahkan gratis jika memungkinkan. (Zallum, 2004: 83).

    Semua subsidi yang dicontohkan di atas hukum asalnya boleh, karena hukum asal negara memberikan hartanya kepada individu rakyat adalah boleh. Pemberian ini merupakan hak Khalifah dalam mengelola harta milik negara (milkiyah al-dawlah). Khalifah boleh memberikan harta kepada satu golongan dan tidak kepada yang lain; boleh pula Khalifah mengkhususkan pemberian untuk satu sektor (misal pertanian), dan tidak untuk sektor lainnya. Semua ini adalah hak Khalifah berdasarkan pertimbangan syariah sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya demi kemaslahatan rakyat. (An-Nabhani, 2004: 224).

    Namun, dalam kondisi terjadinya ketimpangan ekonomi, pemberian subsidi yang asalnya boleh ini menjadi wajib hukumnya, karena mengikuti kewajiban syariah untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi (at-tawazun al-iqtishadi) (Thabib, 2004:318; Syauman, t.t.: 73). Hal ini karena Islam telah mewajibkan beredarnya harta di antara seluruh individu dan mencegah beredarnya harta hanya pada golongan tertentu:

    كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اْلأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

    Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. (QS al-Hasyr [59] : 7).

    Nabi saw. telah membagikan fai‘ Bani Nadhir (harta milik negara) hanya kepada kaum Muhajirin, tidak kepada kaum Anshar, karena Nabi saw. melihat ketimpangan ekonomi antara Muhajirin dan Anshar. (An-Nabhani, 2004: 249). Karenanya, di tengah naiknya harga minyak mentah dunia sekarang, subsidi BBM tidak sekadar boleh, tetapi sudah wajib hukumnya, agar ketimpangan di masyarakat antara kaya dan miskin tidak semakin lebar.

    Khusus untuk sektor pendidikan, keamanan dan kesehatan, Islam telah mewajibkan negara menyelenggarakan pelayanan ketiga sektor tersebut secara cuma-cuma bagi rakyat (Abdul Ghani, 2004). Karena itu, jika pembiayaan negara untuk ketiga sektor tersebut dapat disebut subsidi maka subsidi menyeluruh untuk ketiga sektor itu adalah wajib hukumnya secara syar’i. Wallahu a’lam. [KH Shiddiq al-Jawie]

    Kesimpulan

    Pajak dan subsidi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah sistem perekonomian di suatu negara. Pajak adalah iyuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung,sedangkan Subsidi adalah suatu bentuk bantuan keuangan (financial assistance; Arab: i’anah maliyah), yang biasanya dibayar oleh pemerintah, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga-harga, atau untuk mempertahankan eksistensi kegiatan bisnis, atau untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi pada umumnya.yang mana pajak hasil dari pemungutan pajak ini pemerintah gunakan untuk perbaikan dan penambahan sarana umum yang pada dasarnya untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri,akan tetapi pada hal ini banyak juga masyarakat yang kurang memahami pentingnya membayar pajak.kita bisa melihat disekitar kita,banyak sekali orang-orang yang sudah punya pekerjaan tetap,istilahnya mungkin lebih tepat dengan kata mapan tidak mempunyai NPWP(nomor pokok wajib pajak).akan tetapi kita juga harus mengawasi penggunaan dana pajak itu sendiri,jangan sampai dana yang sudah dipungut pemerintah disalah gunakan oleh oknum-oknum pemerintah yang tidak bertanggung jawab.
    Kedua mengenai subsidi dan permasalahan timbul apabila subsdi dihapusakan. Tampilnya sejumlah persoalan sebagai akibat dari pricing policy BBM yang dianut oleh Indonesia saat ini, menggugah kesadaran akan perlunya perubahan pricing policy BBM di Indonesia. Perubahan dalam kerangka long term pricing policy harus dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan existing condition pada setiap dimensi waktu. Hasil studi ini merekomendasikan empat tahap perubahan pricing policy BBM dalam jangka panjang, yaitu;
    Tahap I: Subsidi zed Price. Merupakan tahap dimana subsidi BBM diturunkan hingga 20%, yang dilaksanakan tahun 2000 atau selambat-lambatnya pada kuartal pertama tahun 2001.
    Tahap II: Zero Subsidy. Pada tahap ini harga jual BBM merefleksikan biaya produksinya, yang berarti tidak ada lagi subsidi dari pemerintah. Dengan mempertimbangkan; (i) penyusunan anggaran pemerintah dan dunia usaha yang dilakukan secara tahunan, (ii) kegiatan sosialisasi rencana kebijakan zero subsidy, serta (iii) krisis multi dimesi yang masih dihadapi Indonesia, maka pelaksanaan tahap ini diperkirakan memerlukan waktu 2-3 tahun terhitung sejak tahap pertama diselesaikan.
    Tahap III: Economic Price. Harga BBM yang dihasilkan kilang di Indonesia relatif tidak berbeda dengan harga BBM di kilang yang menjadi benchmark perdagangan BBM di dunia, seperti kilang di Singapura atau Belanda, ditambah dengan biaya lain (misalnya biaya distribusi). Mempertimbangkan kebutuhan waktu bagi industri perminyakan di Indonesia dalam menemukan teknologi yang memungkinkan berlangsungnya diversifikasi atau fleksibilitas dari kegiatan pengilangan minyak mentah menjadi BBM, maka perkiraan pelaksanaan tahap ini sekitar 2-3 tahun sejak tahap II selesai.
    Tahap IV: Economic Price and Tax. Tahap dimana harga BBM di mulut kilang menyamai harga pasar internasional dan ditambah dengan pajak BBM. Penggunaan instrumen pajak sangat tergantung pada proses legislasi. Dengan pertimbangan tersebut maka pelaksanaan tahap ini diperkirakan sekitar 2-3 tahun.

    Permasalahan
    Beban subsidi BBM yang semakin berat menggelayuti keuangan negara, memicu pemikiran untuk mengurangi atau menghapuskan jenis subsidi tersebut. Sejalan dengan pemikiran itu muncul beberapa pertanyaan berikut;
     Seberapa besar dampak penghapusan subsidi terhadap; (i) masyarakat pengguna BBM menurut kelompok pendapatan, kelompok tempat tinggal, maupun kelompok usaha, (ii) perilaku struktural sektor ekonomi, dalam arti multiplier effect dari perubahan penggunaan jenis BBM oleh sektor ekonomi tertentu terhadap sektor ekonomi lainnya, (iii) keuangan negara (penerimaan negara versus pengeluaran negara), dan (iv) daya saing dan peluang usaha bagi Pertamina?
     Apakah subsidi BBM sebaiknya dicabut seluruhnya atau dicabut sebagian (dikurangi), dan apakah subsidi BBM dicabut sekaligus atau secara bertahap?
     Jika subsidi dikurangi, jenis-jenis BBM mana saja yang akan dihapus subsidinya? Jika subsidi dihapus secara bertahap, pentahapan seperti apa yang sebaiknya ditempuh pemerintah? Bagaimana dampaknya terhadap perekonomian dan efisiensi serta peluang usaha Pertamina?
     Bagaimana setting pricing policy yang sebaiknya ditempuh pemerintah dalam rangka mencapai kondisi optimal untuk perekonomian maupun dalam rangka peningkatan daya saing dan peluang usaha Pertamina?

    Tujuan
    Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka studi ini bertujuan untuk ;
     Mengukur dampak penghapusan subsidi BBM terhadap kelompok masyarakat pengguna, perilaku struktural sektor ekonomi, dan beban keuangan negara, dengan skenario penghapusan subsidi BBM seluruhnya vs sebagian, atau penghapusan subsidi BBM sekaligus vs bertahap;
     Mengidentifikasi dampak penghapusan subsidi BBM terhadap daya saing dan peluang usaha bagi Pertamina; dan
     Merumuskan setting pricing policy yang sebaiknya ditempuh pemerintah dalam rangka mencapai kondisi optimal untuk perekonomian maupun dalam rangka peningkatan daya saing dan peluang usaha Pertamina.

    Metodologi
     Pengukuran dampak penghapusan subsidi BBM terhadap terhadap kelompok masyarakat pengguna, perilaku struktural sektor ekonomi, dan keuangan negara, menggunakan pendekatan Computable General Equilibrium (CGE) INDORANI Model.
     Pengaruh penghapusan subsidi BBM terhadap efisiensi kegiatan produksi BBM oleh Pertamina, dianalisis dengan melakukan studi perbandingan terhadap struktur biaya produksi BBM perusahaan sejenis Pertamina
     Perkiraan peluang bisnis Pertamina, dianalisis dengan melakukan kajian pasar terhadap produk-produk substitusi Pertamina terhadap jenis produk BBM yang subsidinya akan dikurangi/dihapus.

    Temuan
     Pricing policy BBM yang ditempuh pemerintah saat ini, menimbulkan paling tidak 5 bentuk dampak negatif, yaitu; (i) terjadi target error dalam pemberian subsidi BBM, sebesar 25%, 40%, 35,2%, 92% dan 93% masing-masing untuk jenis premium, solar, minyak tanah, minyak bakar dan minyak diesel; (ii) terjadi inefisiensi dalam penggunaan dan penyelundupan BBM; (iii) beban APBN semakin berat; (iv) terjadi distorsi harga pada barang dan jasa yang menggunakan BBM sebagai input produksi; (v) Pertamina terhambat untuk melakukan ekspansi usaha.
     Secara umum, penurunan subsidi BBM masih memiliki dampak positif hingga tingkat penurunan 20%. Lebih dari itu, kenaikan harga BBM sebagai implikasi dari penurunan subsidi akan menimbulkan berbagai dampak negatif yang cukup besar terhadap makroekonomi, kesejahteraan rumah tangga maupun aktifitas produksi dalam perekonomian sektoral. Namun demikian, penyesuaian yang dilakukan konsumen dengan adanya penurunan subdisi BBM ini akan menghasilkan dampak yang lebih positif dibandingkan jika tidak dilakukan penyesuaian.
     Berikut ini gambaran berbagai dampak dari penurunan subsidi BBM sebesar 20% hasil simulasi model CGE INDORANI dengan mengasumsikan adanya penyesuaian yang dilakukan oleh para pengguna BBM;
     Pada aspek makroekonomi, terjadi; (i) kenaikan inflasi sebesar 0,944%, (ii) peningkatan PDB riil sebesar 0,029%, (iii) peningkatan investasi sebesar 0,198%, (iv) peningkatan kesempatan kerja sebesar 0,115%, (v) peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga riil sebesar 0,183%, (vi) peningkatan penerimaan pemerintah sebesar 4,572%, (vii) peningkatan tabungan pemerintah sebesar 3,578%, (viii) penurunan daya saing sebesar 1,104%, (ix) penurunan ekspor sebesar 0,556%, dan (x) peningkatan impor sebesar 0,993%.
     Pada kelompok rumah tangga, kenaikan harga BBM hanya berpengaruh negatif pada kelompok rumah tangga petani menengah dan kaya (pemilik lahan >2 Ha) dengan menurunnya tingkat konsumsi riil masing-masing sebesar 0,055% dan 0,127%. Hal ini dipengaruhi oleh tempat tinggal kelompok tersebut yang umumnya terletak di desa-kecamatan, yangmana relatif sulit untuk melakukan substitusi bahan bakar.
     Pada perekonomian sektoral, aktivitas produksi mengalami penurunan tetapi pada tingkat yang tidak terlalu signifikan atau kurang dari 1% di hampir seluruh sektor produksi. Hal ini dipengaruhi oleh proporsi komponen BBM terhadap total biaya produksi di sektor-sektor ekonomi yang berkisar di bawah 1%.
     Pada aspek peluang usaha bagi Pertamina, akan terjadi peluang peningkatan konsumsi gas yang merupakan produk substitusi bagi Industrial Diesel Oil (IDO), Automotive Diesel Oil (ADO) dan premium yang selama ini memperoleh subsidi. Dengan memperhitungkan hasil simulasi pada sektor produksi dan memperhatikan peluang pergeseran perilaku konsumen (antara 20% – 100%), utamanya pada sektor kelistrikan dan transportasi sebagai konsumen terbesar, maka dalam jangka pendek konsumsi gas akan meningkat sebesar 1.614,7 juta MMBTU (jika 100% konsumen beralih ke gas) atau 968,8 juta MMBTU (jika 40% konsumen beralih ke gas). Dalam jangka panjang peningkatan konsumsi gas sebesar 5.923,2 juta MMBTU (jika 100% konsumen beralih ke gas) atau 3.553,9 juta MMBTU (jika 40% konsumen beralih ke gas). Implikasinya, penerimaan Pertamina juga akan meningkat dalam jangka pendek sebesar Rp 793,5 milyar (jika 100% konsumen beralih ke gas) atau Rp 317,4 milyar (jika 40% konsumen beralih ke gas), dan dalam jangka panjang sebesar Rp 2,98 trilyun (jika 100% konsumen beralih ke gas) atau Rp 1,19 trilyun (jika 40% konsumen beralih ke gas).

    Daftar Pustaka

    Abdul Ghani, Muhammad Ahmad, Al-’Adalah al-Ijtima’iyah fi Dhaw‘ al-Fikr al-Islami al-Mu’ashir, http://www.saaid.net, 2004.

    Adams, Ian, Ideologi Politik Mutakhir (Political Ideology Today), Penerjemah Ali Noerzaman, (Yogyakarta: Penerbit Qalam), 2004.

    An-Nabhani, Taqiyuddin, An-Nizham Al-Iqtishadi fi al-Islam, Cetakan VI, (Beirut: Darul Ummah), 2004.

    Ebenstein, William & Fogelman, Edwin, Isme-Isme Dewasa Ini (Today’s Isms), Penerjemah Alex Jemadu, (Jakarta: Penerbit Erlangga), 1994.

    Grossman, Gregory, Sistem-Sistem Ekonomi (Economics Systems), Penerjemah Anas Sidik, (Jakarta: Bumi Aksara), 1995.

    Neoliberalisme, http://id.wikipedia.org/wiki/Neoliberalisme.

    Nota Keuangan dan RAPBN-P 2008.

    Subsidy, http://en.wikipedia.org/wiki/Subsidy.

    Syauman, Naimah, Al-Islam bayna Kaynaz wa Marks wa Huquq al-Insan fi al-Islam, (t.tp : t.p), t.t.

    Thabib, Hamad Fahmiy, Hatmiyah Inhidam Ar-Ra‘sumaliyah al-Gharbiyah, (t.tp: t.p), 2004.

    The International Forum on Globalization, Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan (Does Globalization Help the Poor?), Penerjemah A. Widyamartaya & AB Widyanta, (Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas), 2004.

    Wibowo, I. & Wahono, Francis (Ed.), Neoliberalisme, (Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas), 2003.

    Zallum, Abdul Qadim, Al-Amwal fi Dawlah al-Khilafah, Cetakan III, (Beirut: Darul Ummah), 2004

  79. Nama: Zamzam Japar Sidik
    NPM : 0934 2220
    Kls : Manajemen E 2009
    Subsidi Dan Pajak Dalam Pandangan Islam Dan Kapitalis
    Pengantar
    Istilah subsidi dan pajak sangat akrab di telinga kita. Namun, meski akrab, kata ini kurang bersahabat. Masalahnya, yang sering kita dengar justru Pemerintah akan mencabut subsidi suatu barang atau jasa dengan macam-macam dalih sehingga harganya naik. Walhasil, rakyat tidak makin sejahtera, tetapi malah makin sengsara. Bagitupun dengan pajak, kita sering mendengar slogan pemerintah orang bijak adalah orang yang memmbayar pajak dan lainnya Mengapa pencabutan subsidi menjadi kebijakan favorit Pemerintah untuk mengurangi beban anggarannya? Dan untuk apa pemerintah memungut pajak? Bagaimana pandangan Islam seputar subsidi dan pajak? Tulisan ini mencoba menjawabnya.
    Pengertian dan Fakta Subsidi
    Subsidi adalah suatu bentuk bantuan keuangan (financial assistance; Arab: i’anah maliyah), yang biasanya dibayar oleh pemerintah, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga-harga, atau untuk mempertahankan eksistensi kegiatan bisnis, atau untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi pada umumnya. Istilah subsidi dapat juga digunakan untuk bantuan yang dibayar oleh non-pemerintah, seperti individu atau institusi non-pemerintah. Namun, ini lebih sering disebut derma atau sumbangan (charity). (http://en.wikipedia.org). Subsidi dapat juga berbentuk kebijakan proteksionisme atau hambatan perdagangan (trade barrier) dengan cara menjadikan barang dan jasa domestik bersifat kompetitif terhadap barang dan jasa impor (ibid.)
    Dalam sistem Kapitalisme, subsidi merupakan salah satu instrumen pengendalian tidak langsung. Grossman dalam Sistem-Sistem Ekonomi (1995) menerangkan bahwa dalam sistem Kapitalisme terdapat dua macam pengendalian ekonomi oleh pemerintah, yaitu pengendalian langsung dan tidak langsung. Pengendalian langsung adalah kebijakan yang bekerja dengan mengabaikan mekanisme pasar, contohnya embargo perdagangan dan penetapan harga tertinggi suatu barang. Adapun pengendalian tidak langsung adalah kebijakan yang bekerja melalui mekanisme pasar, misalnya penetapan tarif serta segala macam pajak dan subsidi. (Grossman, 1995).
    Subsidi dapat dikategorikan dengan berbagai macam cara, bergantung pada alasan di balik subsidi, pihak penerima, dan sumber pembiayaan subsidi (bisa dari pemerintah, konsumen, penerimaan pajak, dll). (http://en.wikipedia.org).
    Dalam RAPBN-P 2008, secara garis besar ada dua subsidi, yaitu subsidi energi dan subsidi non-energi. Subsidi energi meliputi subsidi BBM dan listrik. Subsidi non-energi meliputi delapan jenis subsidi, yaitu subsidi pangan (beras untuk orang miskin), subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi public service obligation (untuk PT Kereta Api Indonesia, PT Pelni, dan PT Pos Indonesia), subsidi bunga kredit program (bunga dibayar pemerintah), subsidi bahan baku kedelai, subsidi minyak goreng (operasi pasar), dan subsidi pajak (pajak ditanggung pemerintah). (Nota Keuangan & RAPBN-P 2008, III-4)
    Subsidi dalam Kapitalisme
    Subsidi terkait dengan persoalan peran negara dalam ekonomi, terutama dalam pelayanan publik (public service). Karenanya, sikap Kapitalisme terhadap subsidi berbeda-beda, bergantung pada konsep peran negara menurut aliran Kapitalisme yang dianut. Secara sederhana dapat dikatakan pandangan Keynesian yang pro-subsidi berbeda dengan pandangan aliran neo-liberal yang anti-subsidi.
    Sejak pertengahan hingga akhir abad ke-19, di Barat diterapkan Kapitalisme klasik/liberal (Ebenstein & Fogelman, 1994). Slogannya adalah laissez faire, yang didukung Adam Smith dalam bukunya, The Wealth of Nations (1776). Slogan berbahasa Prancis itu Inggrisnya adalah leave us alone. Artinya, “Biarkan kami (pengusaha) sendiri, tanpa intervensi pemerintah.” Walhasil, peran negara sangat terbatas, karena semuanya diserahkan pada mekanisme pasar. Kapitalisme liberal ini terbukti gagal, ketika tahun 1929-1939 terjadi Depresi Besar (Great Depression) di Amerika Serikat akibat keruntuhan pasar modal di Wall Street tahun 1929. (Adams, 2004).
    Sejak 1930-an, Kapitalisme berganti aliran. Kapitalisme liberal yang anti intervensi pemerintah kemudian berganti menjadi Kapitalisme Keynesian, dengan momentun program The New Deal oleh Presiden Franklin D. Roosevelt tahun 1933. Disebut Kapitalisme Keynesian karena mengikuti ide John Maynard Keynes (1883-1946) yang mendorong intervensi pemerintah dalam bukunya, The General Theory of Employment (1936).
    Antara 1930-an hingga 1970-an, Kapitalisme Keynesian ini menjadi basis dari welfare state (negara kesejahteraan) yang memberikan porsi besar pada intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi (termasuk subsidi dari pemerintah). Karena itu, Kapitalisme Keynesian dapat dikatakan bersikap pro-subsidi.
    Namun, tahun 1973 ketika harga minyak dunia naik, timbul persoalan ekonomi di Barat yang tidak dapat diatasi oleh Kapitalisme Keynesian, yaitu stagflasi. Ini kombinasi antara pengangguran (stagnasi) dengan kenaikan harga (inflasi). Menurut doktrin Keynesian, kedua problem ini tidak mungkin terjadi bersamaan. Masyarakat dapat mengalami salah satunya, tetapi tidak kedua-duanya. Kekecewaan terhadap Keynesian inilah yang mendorong upaya pencarian solusi baru.
    Lahirlah Kapitalisme aliran neo-liberal (neoliberalisme/neokonservatisme), dengan penggagas utamanya, Friedrich Hayek dan Milton Friedman.
    Neoliberalisme adalah versi liberalisme klasik yang dimodernisasi, dengan tema-tema utamanya adalah: pasar bebas, peran negara yang terbatas dan individualisme. Karena peran negara terbatas, maka neoliberalisme memandang intervensi pemerintah sebagai “ancaman yang paling serius” bagi mekanisme pasar. (Adams, 2004).
    Dari sinilah kita dapat memahami, mengapa pencabutan subsidi sangat dianjurkan dalam neoliberalisme, sebab subsidi dianggap sebagai bentuk intervensi pemerintah. Ringkasnya, sikap neoliberalisme pada dasarnya adalah anti-subsidi. Ini karena menurut neoliberalisme, pelayanan publik harus mengikuti mekanisme pasar, yaitu negara harus menggunakan prinsip untung-rugi dalam penyelenggaraan bisnis publik. Pelayanan publik murni seperti dalam bentuk subsidi dianggap pemborosan dan inefisiensi. (http://id.wikipedia.org).
    Dalam skala internasional, neoliberalisme ini kemudian menjadi hegemoni global melalui tiga aktor utamanya: WTO, IMF dan Bank Dunia. Bank Dunia dan IMF terkenal dengan program SAP (Structural Adjustment Program) yang berbahaya, yang salah satunya adalah penghapusan subsidi. (Wibowo & Wahono, 2003; The International Forum on Globalization, 2004).
    Hegemoni neoliberalisme inilah alasan prinsipil yang dapat menjelaskan mengapa Pemerintah kita sering mencabut subsidi berbagai barang kebutuhan masyarakat, seperti subsidi BBM dan listrik. Alasan ideologis inilah yang akhirnya melahirkan alasan-alasan lainnya yang bersifat teknis-ekonomis, misalnya alasan bahwa subsidi membebani negara, subsidi membuat rakyat tidak mandiri, subsidi mematikan persaingan ekonomi dan sebagainya. Ini semua bukan alasan prinsipil. Alasan prinsipilnya adalah karena Pemerintah tunduk pada hegemoni neoliberalisme, atau telah mengadopsi neoliberalisme, yang berpandangan bahwa subsidi adalah bentuk intervensi pemerintah yang hanya akan mendistorsi mekanisme pasar.
    Subsidi dalam Islam
    Islam berbeda dengan Kapitalisme. Jika Kapitalisme memandang subsidi dari perspekstif intervensi pemerintah atau mekanisme pasar, Islam memandang subsidi dari perspektif syariah, yaitu kapan subsidi boleh dan kapan subsidi wajib dilakukan oleh negara.
    Jika subsidi diartikan sebagai bantuan keuangan yang dibayar oleh negara maka Islam mengakui adanya subsidi dalam pengertian ini. Subsidi dapat dianggap salah satu cara (uslub) yang boleh dilakukan negara (Khilafah), karena termasuk pemberian harta milik negara kepada individu rakyat (i’tha’u ad-dawlah min amwaliha li ar-ra’iyah) yang menjadi hak Khalifah. Khalifah Umar bin al-Khaththab pernah memberikan harta dari Baitul Mal (Kas Negara) kepada para petani di Irak agar mereka dapat mengolah lahan petanian mereka. (An-Nabhani, 2004: 119).
    Atas dasar itu, boleh negara memberikan subsidi kepada individu rakyat yang bertindak sebagai produsen, seperti subsidi pupuk dan benih bagi petani, atau subsidi bahan baku kedelai bagi perajin tahu dan tempe, dan sebagainya. Boleh juga negara memberikan subsidi kepada individu rakyat yang bertindak sebagai konsumen, seperti subsidi pangan (sembako murah), atau subsidi minyak goreng, dan sebagainya.
    Subsidi boleh juga diberikan negara untuk sektor pelayanan publik (al-marafiq al-’ammah) yang dilaksanakan oleh negara, misalnya: (1) jasa telekomunikasi (al-khidmat al-baridiyah) seperti telepon, pos, fax, internet; (2) jasa perbankan syariah (al-khidmat al-mashrifiyah) seperti transfer, simpanan, dan penukaran valuta asing; dan (3) jasa transportasi umum (al-muwashalat al-’ammah) seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. (Zallum, 2004: 104)
    Subsidi untuk sektor energi (seperti BBM dan listrik) dapat juga diberikan negara kepada rakyat. Namun perlu dicatat, bahwa BBM dan listrik dalam Islam termasuk barang milik umum (milkiyah ‘ammah). Dalam distribusinya kepada rakyat, Khalifah tidak terikat dengan satu cara tertentu. Khalifah dapat memberikannya secara gratis, atau menjual kepada rakyat dengan harga sesuai ongkos produksi, atau sesuai harga pasar, atau memberikan kepada rakyat dalam bentuk uang tunai sebagai keuntungan penjualannya, dan sebagainya. Di sinilah subsidi dapat juga diberikan agar BBM dan listrik yang didistribusikan itu harganya semakin murah dan bahkan gratis jika memungkinkan. (Zallum, 2004: 83).
    Semua subsidi yang dicontohkan di atas hukum asalnya boleh, karena hukum asal negara memberikan hartanya kepada individu rakyat adalah boleh. Pemberian ini merupakan hak Khalifah dalam mengelola harta milik negara (milkiyah al-dawlah). Khalifah boleh memberikan harta kepada satu golongan dan tidak kepada yang lain; boleh pula Khalifah mengkhususkan pemberian untuk satu sektor (misal pertanian), dan tidak untuk sektor lainnya. Semua ini adalah hak Khalifah berdasarkan pertimbangan syariah sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya demi kemaslahatan rakyat. (An-Nabhani, 2004: 224).
    Namun, dalam kondisi terjadinya ketimpangan ekonomi, pemberian subsidi yang asalnya boleh ini menjadi wajib hukumnya, karena mengikuti kewajiban syariah untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi (at-tawazun al-iqtishadi) (Thabib, 2004:318; Syauman, t.t.: 73). Hal ini karena Islam telah mewajibkan beredarnya harta di antara seluruh individu dan mencegah beredarnya harta hanya pada golongan tertentu:
    كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اْلأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
    Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. (QS al-Hasyr [59] : 7).
    Nabi saw. telah membagikan fai‘ Bani Nadhir (harta milik negara) hanya kepada kaum Muhajirin, tidak kepada kaum Anshar, karena Nabi saw. melihat ketimpangan ekonomi antara Muhajirin dan Anshar. (An-Nabhani, 2004: 249). Karenanya, di tengah naiknya harga minyak mentah dunia sekarang, subsidi BBM tidak sekadar boleh, tetapi sudah wajib hukumnya, agar ketimpangan di masyarakat antara kaya dan miskin tidak semakin lebar.
    Khusus untuk sektor pendidikan, keamanan dan kesehatan, Islam telah mewajibkan negara menyelenggarakan pelayanan ketiga sektor tersebut secara cuma-cuma bagi rakyat (Abdul Ghani, 2004). Karena itu, jika pembiayaan negara untuk ketiga sektor tersebut dapat disebut subsidi maka subsidi menyeluruh untuk ketiga sektor itu adalah wajib hukumnya secara syar’i. Wallahu a’lam.
    Pengertian dan feran Pajak
    Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang —sehingga dapat dipaksakan— dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.
    Di tinjau dari segi Lembaga Pemungut Pajak dapat di bagi menjadi dua jenis yaitu:
    Pajak Negara
    • Pajak penghasilan
    • Pajak Pertambahan Nilai
    • Pajak Penjualan Barang Mewah
    • Pajak Bumi dan Bangunan
    Pajak Daerah
    • Pajak Kendaraan bermotor
    • Pajak radio
    • Pajak reklame
    Fungsi pajak
    Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:
    • Fungsi anggaran (budgetair)
    Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.
    • Fungsi mengatur (regulerend)
    Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
    • Fungsi stabilitas
    Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
    • Fungsi redistribusi pendapatan
    Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
    Peranan pajak
    Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan(cth : pembayaran pajak reklame, pajak banner, pajak billboard dll) karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

    * Fungsi anggaran (budgetair)

    Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pahak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

    * Fungsi mengatur (regulerend)

    Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

    * Fungsi stabilitas

    Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efesien.

    * Fungsi redistribusi pendapatan

    Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

    Syarat pemungutan pajak
    Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai maswalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

    * Pemungutan pajak harus adil

    Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.
    Contohnya:
    1. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
    2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
    3. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringan-nya pelanggaran

    * Pengaturan pajak harus berdasarkan UU

    Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:
    * Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya
    * Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
    * Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak
    * Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

    * Pemungutan pajak harus efesien

    Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

    * Sistem pemungutan pajak harus sederhana

    Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.
    Contoh:
    * Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif
    * Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
    * Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi)
    Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang “pajak” yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah :
    * Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
    * Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.
    * Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.
    Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.
    Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdsarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.
    Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

    Ciri pajak

    Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:
    1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.”
    2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (konraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
    3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
    4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundag-undangan.
    5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

    Peran Pajak dalam Ekonomi Islami

    Pajak, selama ini, merupakan sumber penerimaan terbesar bagi pemerintahan suatu negara, guna membangun negaranya serta menjalankan pemerintahannya.Namun di Indonesia, kesadaran bahwa fungsi pajak adalah berguna bagi pembangunan Negara masih cukup rendah baik dari sisi pembayar (wajib) pajak maupun oleh petugas pajak sendiri. Bahkan, belakangan ini, malah terjadi tuntut menuntut antara Pejabat Pajak dengan Para Pengamat dalam hal analisa pengamat dan pemberitaan media massa yang menyatakan bahwa banyak kebocoran di instansi perpajakan. Di sisi lain, banyak masyarakat tidak mau membayar pajak karena merasa pajak yang mereka bayarkan tidak kembali kepada kepentingan masyarakat.
    Dalam tulisan ini, kita akan mengkaji apakah pajak itu dikenal dalam ekonomi syariah dan sampai sejauh mana peranannya dalam pembangunan sebuah ekonomi Negara. Sebenarnya, kewajiban sejenis Pajak telah dikenal pada zaman Daulah Khilafah Islamiyah dengan berbagai istilah, antara lain, dhara’ib,wazha’if, kharaj, nawa’ib, dan kilaf as-sulthaniyyah. Pungutan Pajak pada zaman modern, setelah berlalunya zaman pemerintahan Daulah Khilafah Islamiyah, menurut para fuqaha terbagi dalam dua pendapat, ada yang membenarkan dan ada pula yang menentangnya. Alasan kelompok yang menentang, sebagian besar, adalah karena pemerintahan yang ada sekarang bukan dipimpin oleh Pemerintah yang sah secara “Syariat Islam”, dan apabila pemerintahan semacam ini diperbolehkan menarik pajak, maka dikhawatirkan pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan.
    Sedangkan kelompok fuqaha yang membenarkan pungutan pajak, berpendapat bahwa dana zakat pada prinsipnya dipergunakan untuk kesejahteraan kaum fakir & miskin, serta enam ashnab lainnya, padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara effektif. Dasar pembenaran pemungutan “Pajak” oleh para fuqaha adalah hadits Rasulullah SAW yang berbunyi “Pada hartamu ada kewajiban selain zakat”.
    Argumen pendukung pembebanan pemungutan Pajak, menurut Umer Chapra adalah bahwa ”suatu pengorbanan yang lebih kecil dapat direlakan untuk menghindari pengorbanan yang lebih besar”, dan “sesuatu yang apabila suatu kewajiban tidak dapat dilakukan tanpanya, maka sesuatu itu hukumnya wajib”. Abu Yusuf dalam kitab “Kitabul Kharaj” mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan Pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani. Ibnu Taimiyyah dalam kitab “Majmuatul Fatawa” melarang penghindaran pajak, berdasarkan argumen bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain. Al Marghinani dalam buku “al-Hidayah” menyatakan bahwa jika manfaat dari pajak memang dinikmati rakyat, maka kewajiban mereka (masyarakat) membayar ongkosnya.
    Jauh sebelum Adam Smith (1790), yang terkenal dengan hukum pajaknya (kesamaan, kepastian, kemudahan pembayaran, dan ekonomis dalam pengumpulannya), Ibnu Khaldun telah menekankan prinsip-prinsipnya tentang perpajakan dalam buku “Muqaddimah” dengan tegas. Ia mengutip sebuah surat yang ditulis oleh Thahir ibnu al-Husayn, seorang Jenderal dari Khalifah al-Ma’mun yang memberikan nasehat kepada anaknya, yaitu Abdullah ibnu Thahir, seorang Gubernur di ar-Raqqah (Syria) sebagai berikut: ”Distribusi Pajak di antara rakyat membuat rakyat sederajat, tidak mengecualikan seorang karena kekuasaan atau kekayaanya dan bahkan petugas, pegawai tinggi atau anda sendiri. Dan jangan memungut pajak lebih dari kapasitas seseorang.” Dalam hal ini, ia menekankan prinsip kesamarataan dan kenetralan, dan di kesempatan lain ia juga menekankan prinsip-prinsip kemudahan dan produktivitas yang tidak menindas. Faktor terpenting untuk prospek usaha adalah meringankan seringan mungkin beban pajak bagi pengusaha untuk menggairahkan kegiatan bisnis dengan menjamin keuntungan yang lebih besar(setelah pajak), sehingga membuat rakyat memiliki dorongan untuk lebih aktif berbisnis. Di sisi lain, pajak yang rendah akan membawa kepuasan yang lebih besar bagi rakyat dan berdampak kepada penerimaan pajak yang meningkat secara total dari keseluruhan penghitungan pajak.
    Menurut para fuqaha, kewajiban membayar Pajak, mempunyai arti bahwa pembayaran yang mereka lakukan berguna bagi negara agar mampu menjalankan fungsinya secara efektif karena dana dari Pajak tersebut secara langsung atau tidak langsung dipergunakan untuk pelayanan-pelayanan yang diperoleh dari negara, seperti perlindungan keamanan dalam negeri maupun luar negeri,pembangunan jalan, pelabuhan laut, bandar udara, pasokan air bersih,kebersihan jalan raya dan lingkungan, serta perawatan sistem drainase dan lainnya.
    Dengan demikian, sebagian besar fuqaha berpendapat, bahwa Islam menempatkan kewajiban tertentu kepada para pembayar Pajak, namun negara juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi kondisi sebagai berikut: Pertama, penerimaan hasil Pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan Pajak; Kedua, pemerintah harus mendistribusikan beban Pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam memungut pajak adalah dengan menggunakan suatu system yang adil dengan spirit untuk menuju sebuah masyarakat yang sejahtera.
    Sistem perpajakan yang adil akan terwujud apabila memenuhi 3 (tiga) criteria sebagai berikut:
    Pertama, pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan tujuan kesejahteraan masyarakat umum;
    Kedua, beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan kepada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar;
    Ketiga, dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajakdiwajibkan.

    Sistem pajak yang baik tidak saja akan meningkatkan penerimaan pemerintah,tetapi juga meningkatkan pembangunan negara. Sistem pajak yang adil , akan memberikan keadilan kepada para pembayarnya dan perbendaharaan negara. Jadi,jika terlalu banyak menarik pajak akan menyebabkan ketidakadilan terhadap hak-hak rakyat dan jika terlalu sedikit berarti tidak adil terhadap perbendaharaan suatu negara.
    Di samping itu, sistem perpajakan tidak saja harus adil, tetapi juga harus menghasilkan, tanpa berdampak buruk tehadap dorongan untuk bekerja, tingkat tabungan dan investasi masyarakat, serta penerimaan yang memadai sehingga memungkinkan pemerintah melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Para pembayar pajak juga perlu diberi kesadaran bahwa membayar pajak secara langsung ataupun tidak langsung berguna bagi pelayanan-pelayanan yang mereka peroleh dari negara, seperti perlindungan keamanan, pembangunan jalan, terminal, pelabuhan, bandara, pasokan air bersih, kebersihan jalan raya,sistem drainase, dan pelayanan publik lainnya.
    Pajak merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara, dan juga
    merupakan kewajiban bagi negara untuk memenuhi kondisi-kondisi sebagaimana dikemukakan di atas. Dengan demikian, selama para pembayar pajak tidak memiliki jaminan bahwa dana yang mereka sediakan kepada pemerintah akan dipergunakan secara jujur dan efektif untuk mewujudkan kesejahteraan mereka,maka masyarakat tidak akan bersedia sepenuhnya bekerjasama dengan pemerintah dalam usaha pengumpulan pajak dengan mengabaikan berapapun kewajiban moral untuk membayar pajak ditegaskan.
    Sistem pajak yang tidak efisien, tidak adil, dan korup akan mengurangi
    kemampuan pemerintah meningkatkan penerimaan pajak, sehingga akan
    mempengaruhi tingkat perekonomian suatu negara. Ketidakadilan dalam memungut
    pajak serta pendistribusian hasil pajak bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, akan mengurangi keinginan masyarakat untuk menghasilkan dan memperoleh kemakmuran, serta berdampak kepada memburuknya kondisi suatu pasar dan akhirnya kondisi masyarakat secara keseluruhan akan semakin memburuk.
    Perekonomian yang makmur dalam sebuah pemerintahan, akan menghasilkan
    penerimaan pajak yang lebih tinggi dengan tarif pajak yang lebih rendah,sementara perekonomian yang mengalami depresi akan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih rendah dengan tarif pajak yang lebih tinggi.

    Menurut beberapa ahli, penurunan dalam penghasilan pajak disebabkan jugaoleh penurunan belanja pemerintah. Hal ini disebabkan karena negara dapat menghadirkan pasar terbesar bagi dunia usaha. Jika pemerintah menimbun penerimaan pajak atau jika pemerintah tidak bisa membelanjakan penerimaan pajak sebagaimana mestinya, maka pasar akan sepi dan keuntungan pengusaha akan menurun, sehingga berakibat pada penurunan penghasilan pajak. Dengandemikian, kemakmuran cenderung bersirkulasi antara rakyat dan pemerintah, dari pemerintah ke rakyat, dan dari rakyat ke pemerintah. Oleh karenanya, jika pemerintah menjauhkan pajak dari belanja negara, rakyat akan menjadi jauh dari pajak, sehingga akhirnya penghasilan pajak pun tidak bisadiperoleh oleh negara.
    Dengan demikian, dalam membuat sebuah peraturan tentang Pajak, perlu
    diperhatikan bahwa pajak yang dipungut mengunakan suatu sistem perpajakan yang adil dan mudah serta ditujukan semata-mata untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, sehingga warga negara dapat secara sukarela melaksanakan kewajibannya karena mereka dapat merasakan manfaat pembangunan serta penyediaan prasana dari pengeluaran mereka untuk pajak. Ketidakadilan dalam memungut pajak serta ketidakmerataan pendistribusian hasil penerimaan pajak bagi kesejahteraan masyarakat, akan mengurangi kenginan masyarakat untuk menghasilkan dan memperoleh kemakmuran, serta akan berdampak kepada memburuknya kondisi suatu pasar, sehingga akhirnya kondisi masyarakat secara keseluruhan akan semakin memburuk.

    Ikhtisar.
    1. Subsidi adalah suatu bentuk bantuan keuangan (financial assistance; Arab: i’anah maliyah), yang biasanya dibayar oleh pemerintah, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga-harga, atau untuk mempertahankan eksistensi kegiatan bisnis, atau untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi pada umumnya
    2. Dalam RAPBN-P 2008, secara garis besar ada dua subsidi, yaitu subsidi energi dan subsidi non-energi. Subsidi energi meliputi subsidi BBM dan listrik. Subsidi non-energi meliputi delapan jenis subsidi, yaitu subsidi pangan (beras untuk orang miskin), subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi public service obligation (untuk PT Kereta Api Indonesia, PT Pelni, dan PT Pos Indonesia), subsidi bunga kredit program (bunga dibayar pemerintah), subsidi bahan baku kedelai, subsidi minyak goreng (operasi pasar), dan subsidi pajak (pajak ditanggung pemerintah).
    3. Islam berbeda dengan Kapitalisme. Jika Kapitalisme memandang subsidi dari perspekstif intervensi pemerintah atau mekanisme pasar, Islam memandang subsidi dari perspektif syariah, yaitu kapan subsidi boleh dan kapan subsidi wajib dilakukan oleh negara
    4. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang —sehingga dapat dipaksakan— dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.
    5. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:
    1. Fungsi anggaran (budgetair)
    2. Fungsi mengatur (regulerend)
    3. Fungsi stabilitas
    4. Fungsi redistribusi pendapatan

    6. menurut para fuqaha terbagi dalam dua pendapat, ada yang membenarkan dan ada pula yang menentangnya.Alasan kelompok yang menentang, sebagian besar, adalah karena pemerintahan yang ada sekarang bukan dipimpin oleh Pemerintah yang sah secara “Syariat Islam”, dan apabila pemerintahan semacam ini diperbolehkan menarik pajak, maka dikhawatirkan pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan.
    Sedangkan kelompok fuqaha yang membenarkan pungutan pajak, berpendapat bahwa dana zakat pada prinsipnya dipergunakan untuk kesejahteraan kaum fakir & miskin, serta enam ashnab lainnya, padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara effektif. Dasar pembenaran pemungutan “Pajak” oleh para fuqaha adalah hadits Rasulullah SAW yang berbunyi “Pada hartamu ada kewajiban selain zakat”.

  80. Nama: Sheliyani Damayanti
    Kelas : Manajemen’E
    NPM : 093402181

    Tugas “Pajak Dan Subsidi”

    PEMBAHASAN ;

    . Pemerintah berharap adanya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (UU PPN PPnBM) tak bakal mengganggu penerimaan negara.

    Potensi penerimaan pajak yang hilang (potential lost) akibat UU itu bisa mencapai Rp 5 triliun. Jumlah potensi kerugian ini masih lebih rendah ketimbang potential lost akibat penurunan tarif PPh yang mencapai Rp 42 triliun.

    Direktur Kepatuhan, Potensi, dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak Sumihar Petrus Tambunan menegaskan, Pemerintah telah memperhitungkan potensi yang hilang itu dalam penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010. “Kami berharap, hal itu tidak akan mempengaruhi target penerimaan pajak,” katanya, Selasa (29/9).

    Dalam APBN 2010, Pemerintah telah menargetkan penerimaan pajak (migas dan non migas) sebesar Rp 715,5 triliun. Perinciannya, penerimaan pajak non migas sebesar Rp 658,5 triliun dan penerimaan pajak migas Rp 47,02 triliun. Sementara, target penerimaan PPN dan PPnBM sebesar Rp 269,53 triliun, dan target penerimaan PPh sebesar Rp 350,95 triliun.

    Selama paruh pertama September 2009 ini, Ditjen Pajak mencatat tambahan penerimaan pajak sebesar Rp 31 triliun. “Komposisi terbesar penerimaan masih disumbang dari PPh,” ungkap Sumihar.

    Dengan penambahan pada bulan ini, total penerimaan perpajakan hingga 15 September 2009 mencapai Rp 334 triliun. Sekedar informasi, realisasi penerimaan pajak hingga Agustus 2009 mencapai Rp 303 triliun atau 57,62% dari target APBN Perubahan 2009 sebesar Rp 528 triliun.

    Pengamat perpajakan Universitas Indonesia Darussalam mengingatkan, tantangan yang dihadapi tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. “Kondisi krisis ekonomi membutuhkan kerja lebih keras agar Ditjen Pajak bisa mengejar target penerimaan dalam APBN,”.

    Apalagi, tahun ini, pencapaian target tersisa tiga bulan. “Setiap tahun, trennya seperti itu. Di triwulan III (September) penerimaan baru 60% sampai 65%. Saat ini dengan penerimaan Rp 334 triliun, juga sekitar 65%,”.

    Pemerintah dalam anggaran RAPBN 2010 akan memberikan subsidi pajak hingga Rp13,4 triliun terhadap sektor-sektor prioritas, seperti investasi migas.

    Ini dilakukan agar mendorong tumbuhnya industri dan investasi pada sektor-sektor prioritas tersebut. Bentuk subsidi pajak pada 2010, nanti akan berupa Pajak Penghasilan ditanggung pemerintah (PPhDTP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DTP, dan Bea Masuk (BM) DTP.

    Plt. Menko Perekonomian sekaligus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Senin (3/8), menjelaskan, pemerintah menetapkan alokasi anggaran untuk subsidi pada 2010 sebesar Rp144,4 triliun, atau lebih rendah dari anggaran subsidi pada APBNP 2009 senilai Rp157,73 triliun.

    “Nilai subsidi tahun 2010, hanya sebesar 14,3 persen dari total APBN. Jumlah subsidi Rp144,4 triliun itu terdiri dari subsidi energi sebesar Rp99,4 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp44,9 triliun. Subsidi energi terdiri dari subsidi bahan bakar minyak sebesar Rp59 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp40,4 triliun,” jelas Menkeu.

    Ia menambahkan, subsidi nonenergi terdiri dari berbagai jenis subsidi, termasuk subsidi pajak yang mencapai Rp13,4 triliun.

    Selain subsidi pajak, lanjut Menkeu, terdapat pula subsidi pangan sebesar Rp11,8 triliun, subsidi pupuk sebesar Rp11,3 triliun, subsidi benih sebesar Rp1,6 triliun, subsidi bunga kredit program Rp5,3 triliun, dan subsidi public service obligastion (PSO) sebesar Rp1,5 triliun.

    “Jenis bantuan PSO itu meliputi angkutan kereta api ekonomi (PT Kereta Api Indonesia), angkutan kapal laut kelas ekonomi (PT Pelni), kantor pos cabang di luar kota (PT Posindo), dan informasi publik,” tambah Menkeu.

    Menkeu menambahkan, subsidi pangan ditujukan untuk membantu masyarakat miskin membeli beras dengan harga murah. Untuk subsidi ini terdapat 17,5 juta rumah tangga sasaran (RTS), dengan jumlah beras 15 kg untuk masa 12 bulan dan harga jual beras Rp1.600 hingga Rp2.150 per kg.

    Sementara itu, subsidi pupuk ditujukan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional dengan volume 11,75 juta ton di mana besarnya subsidi adalah 20 persen dari harga pembelian pemerintah.

    Saat ini tengah terjadi ”commodity supercycle” atau kenaikan spektakuler harga komoditas global yang pada hakikatnya adalah dampak dari lebih cepatnya pertumbuhan permintaan ketimbang suplai yang terjadi selama dua dasawarsa terakhir. Indonesia, sebagai bagian dari perekonomian global, tak ayal terimbas situasi ini.Sebagai negara yang kaya sumber daya alam, sebenarnya Indonesia berpeluang mengambil keuntungan dari fenomena ini. Sayangnya yang terjadi justru perekonomian Indonesia lebih banyak tertekan karena kegagalan mengantisipasi dan membuat kebijakan yang tepat. Pertanyaannya, mampukah bangsa ini membalikkan keadaan dan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari kenaikan harga energi dan pangan global?

    Harga pangan dan energi global melonjak drastis setidaknya dalam dua tahun terakhir. Bahkan, harga beras di pasar internasional naik lebih dari 200 persen. Situasi serupa juga terjadi pada energi. Minyak bumi, contohnya, telah menyentuh 147 dollar AS per barrel.

    Kenaikan harga komoditas dipicu oleh meningkatnya permintaan akibat pertumbuhan ekonomi dunia yang pesat, terutama di China dan India.

    Namun, permintaan pangan dan energi juga dipicu oleh hal lain yang tidak bersifat fundamental, seperti permintaan tambahan stok akibat meningkatnya ketidakpastian suplai yang dipicu oleh bencana alam dan situasi politik serta dijadikannya komoditas bersangkutan sebagai obyek spekulasi menyusul ambruknya pasar finansial global dalam setahun terakhir.

    ”Dana yang sebelumnya bermain di pasar finansial yang jumlahnya sangat besar mencari obyek investasi atau obyek spekulasi baru,” kata Gubernur Bank Indonesia Boediono saat menjadi pembicara kunci dalam Sidang Pleno XIII dan Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Kamis (17/7) di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

    Akibat kenaikan harga minyak bumi, menurut Dirjen Tanaman Pangan Deptan Sutarto Alimoeso, pangan dan energi berubah menjadi dua komoditas yang saling berkompetisi dalam penyediaannya. Terjadi proses substitusi dari pangan untuk energi, biofuels mengganti fossil fuels. Sebagai contoh, AS menggunakan sekitar 25 juta ton jagung untuk produksi bioenergi.

    Khusus untuk beras, selain memang terjadi kenaikan permintaan, melambungnya harga juga disebabkan adanya kepanikan di negara-negara importir dan eksportir beras.

    Indonesia sendiri mulai terkena imbas perkembangan harga pangan global pada pertengahan 2007, dimulai dengan minyak goreng dan terigu. Minyak goreng terkena imbas langsung dari peningkatan harga minyak kelapa sawit mentah.

    Di sektor energi, kenaikan harga minyak dunia telah membuat pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak dalam negeri untuk menyelamatkan anggaran negara. Di segi moneter, Bank Indonesia harus menaikkan suku bunga untuk menekan lonjakan inflasi.

    Keterpurukan di sektor energi tak terlepas dari dominannya kebutuhan minyak bumi, gas bumi, dan batu bara sebagai sumber energi ketimbang listrik tenaga air, panas bumi, dan energi terbarukan. Kontribusi migas dan batu bara mencapai 95 persen dari total kebutuhan energi. Padahal, produksi minyak bumi cenderung turun sehingga Indonesia terpaksa mengimpor komoditas ini. ”Sejak tahun 1996 gejala penurunan, terutama di minyak bumi, sudah terlihat dan makin drastis terlihat sejak tahun 2000. Pada tahun 2007, lifting hanya sekitar 904.411 barrel per hari,” kata pengamat perminyakan, Kurtubi.

    Meskipun di sisi pangan, produksi beras, gula, dan jagung Indonesia masih relatif baik, kenaikan harga membuat subsidi pangan membengkak.

    Subsidi pangan pada tahun 2008 diperkirakan mencapai Rp 12 triliun, padahal anggaran dalam APBN-P 2008 hanya Rp 8,6 triliun. Subsidi pupuk diperkirakan juga membengkak dari Rp 7,8 triliun pada APBN-P 2008 menjadi Rp 15,2 triliun.

    Situasi lebih parah terjadi pada energi. Sampai Juni 2008, realisasi subsidi BBM dan listrik telah mencapai Rp 87 triliun.

  81. Nama: Sindi Harsulisan
    Kelas: E, Manajemen
    NPM: 093402206
    Tugas PIE Makro

    PENGRTIAN PAJAK DAN SUBSIDI

    PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang Masalah

    Setiap warga negara harus mengetahui tentang pajak dan subsidi.
    Karena kbanyakan warga negara indonesia tidak membayar iuran wajib pajak,sedangkan pajak itu sendiri diperuntukan untuk kasejahteraan warga negara indonesia misalnya untuk fasilitas-fasilitas umum sepeti jalan raya,mesjid,sekolah,taman kota dan masihbanyak fasilitas-fasilitas umum lainnya.
    Sedangkan subsidi sering disalah gunakan oleh para warga,subsidi itu diperuntukan untuk orang-orang yang tidak dan untuk menstabilitaskan harga-harga.

    1.2 Manfaat
    Manfaat dari makalah tentang pajak dan subsidi ini adalah untuk menerangkan dan menjelaskan tentang pajak dan subsidi,dengan itu kita bisa tahu dan mengerti tentang apa yang dimaksud pajak dan subsidi.

    1. Pengertian pajak
    Pajak adalah iyuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.
    Pengetian pajak menurut bebetapa ahli :
    1.Prof Dr Adriani
    pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajibpajak membayarnya menurut peraturan derngan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.
    2. Prof. DR. Rachmat Sumitro,SH
    pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sector pemerintah berdasarkan undang-undang)
    (dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi)yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
    Lima unsur pokok dalam defenisi pajak
    • Iuran / pungutan
    • Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
    • Pajak dapat dipaksakan
    • Tidak menerima kontra prestasi
    • Untuk membiayai pengeluaran umun pemerintah
    Karakteristik pokok dari pajak adalah: pemunngutanya harus berdasarkan undang-undang. diperlukan perumusan macam pajak dan berat ringannya tariff pajak itu, untuk itulah masyarakat ikut didalam menetapkan rumusannya.
    Ketentuan mengenai penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
    1. untuk wajib pajak pertahun PTKP adalah Rp. 2.880.000;
    2. untuk istri dan suami Rp. 1.440.000;
    3. tambahan untu8k seorang istri Rp. 2.880.000; diberikan sapabila ada penghasilan istri yang digabungkan dengan penghasilan suami dalam hal istri.
    4. Rp. 1.440.000;tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah ,misalnya (ayah,ibu atau anak kandung atau semenda) dalam garis keturunan lurus sertaanak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang untuk ssetiap keluarga.
    Enam undang-undang hasil tax reform tahun 2000
    1. UU RI NO 16 tentang prubahan kedua atas uu no. 6 thn 1983 yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
    2. UU RI NO 17 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas uu no 7 thn 1983 tentang pajak penghasilan
    3. UU RI NO 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas uu no 8 thn 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
    4. UU RI NO 19 tahun 2000 tentang perubahan atas uu no 19 thn 1997 tentang penghasilan pajak dengan surat paksa
    5. UU RI NO 20 tahun 2000 tentang perubahan uu no 21 thn 1997 tentang peralihan hak atas tanah dan bangunan . kelima uu ini diundangkan pada tanggal 2 agustus 2000 dan berlaku sejak 1 januari 2001
    6. UU RI NO 34 tahun 2000 tentangperubahan atas undang-undang no 18 thn 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-undng ini diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000 dan berlaku saat diundangkan.
    Satu undang-undang hasil tax reform tahun 1985
    7. UU RI NO 17tahun 1985 tentang bea dan material
    Satu undang undang hasil tax reform tahun 1994
    8. UU RI NO 17 thun 1994 tentang perubahan atas uu no 12 thn 1985 tentang pajak bumi dan bangunan
    Satu undang-undang hasil tax reform thn 2002
    9. UU RI NO 14 tahun 2002 tentang pengadiloan pajak sebagai penhganti uu no 17 thn 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak .
    Pasal 79 mencantumkan sunber pendapatan daerah terdiri dari
    a. PAD (pendapatan asli daerah )
    • Hasil pajak daerah
    • Hasil retribusi daerah
    • Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
    • Dan lain-lain penghasilan daerah yang sah
    b. dana perimbangan
    c. pinjaman daerah
    pasal 80 ayat 1
    dana perimbangan sebagaimana dimaksut dalam pasal 79 terdiri atas
    • bagian daerah dari penerimaan PBB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan atas sda
    • dana alokasi umum
    • dana alokasi khusus
    ayat 2
    bagian dari PBB sector pedesaan perkotaan serta perkebunan serta biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima langsung oleh daeerah penghasil.
    Ayat3
    Bagian daerah dari sector pertambangan dan kehutanan dan penerimaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima oleh daerah penghasil dan daerah linnya untuk pemerataan sesuai dengan undang-undang
    Ayat 4
    Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksu pada ayat 1,2 dan 3 ditetapkan undang undang.
    Berdasarkan UU NO 34 THN 2000 tentang perubahan atas uu no 18b thn 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka jenis pajak untuk profinsi kabupaten, kota adalah sebagai berikut:
    a. jenis pajak propinsi terdiri dari
    • pajak kendraan bermotor dengan kendraan atas air, bbn kendraan bermotor dan atas air
    • pajak bahan bakar kendraan bermotor
    • pajak pengeambilan dan pemanfaatan air bawh tanah dan permukaan
    b. jenis pajak kabupaten kota
    • pajak hotel, restoran, hiburan , pajak reklame, pajak penerangan jalan , pajak pengambilan bahan galian golongan c , pajak parkir
    untuk lebih mendalami mata kuliah perpajakan secara garis besar kita harus mengetahui :
    1. siapa yang dikenakan pajak( subjek pajak)
    2. apa yang dikenakan pajak ( objek pajak)
    3. berapa pajaknya (tariff pajak)
    4. bagaimana melaksanakan hukum pajak
    * pajak dapat dipaksakan
    Undang-undang memberikan wewenang kepada fiskus untuk memaksa wp untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Sebab undang undang menurut sanksi-sanksi pidana fiscal (pajak) sanksi administrative yang kususnya diatur oleh undang-undang no 19 tahun 2000 termasuk wewenang dari perpajakan untuk mengadsakan penyitaan terhadap harta bergerak/ tetap wajib pajak.
    Dalam hokum pajak Indonesia dikenal lembaga sandera atau girling yaitu wajib pajak yang pada dasarnya mampu membayar pajak namun selalu menghindari pembayaran pajak dengan berbagai dalih, maka fiskus dapat menyandera wp dengan memasukkannya kedalam penjara.
    * Pajak tidak menerima kontra prestasi
    Ciri kas pajak dibandiong dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib pajak (tax payer ) tidak menerima jasa timbal yang dapat ditunjuk secara langsung dari pemerintah namun perlu dipahami bahwa sebenarnya subjek pajak ada menerima jasa timbal tetapi diterima secara kolektif bersama dengan masyarakat lainnya.
    * Untuk membiayai biaya umum pemerintah
    Pajak yang dipungut tidak pernah ditujukan untuk biaya khusus . dipandang dari segi hokum maka pajak akan terutang apabila memenuhi syarat subjektif dan syaratobjektif .
    Syarat objektif : ,yang berhubungan dengan objek pajak misalnmya adanya penghasilan atau penyeerahan barang kena pajak . syarat subjektif adlah syarat yang berhubungan dengan subjek pajak , apakah orang pribadi atau badan.
    Struktur pajak di Indonesia berdasarkan urian diatas adalah sebagai berikut:
    1. pajak penghasilan (PPh)
    2. pajak pertambahan nilaio barang dan jasa dan penjualan atas baeang mewah
    3. pajak bumi dan bangunan
    4. pajak daerah dan retribbusi daerah
    5. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
    6. bea materai
    untuk mewujudkan pajak-pajak tersebut menjadi kenyataan, terdapat hokum pajak formal yaitu UU RI NO 16 thn 2000 tentang perubahan kedua dari uu no 6 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
    Bagi wajib pajak yang menghindari pajak uu no 19 thn 2000 tentang p[enagihan pajak dan surat paksa.
    Bagi wajib pajak yang banding berdasarkan uu no 17 thn 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak BPSP tyelah disebutkan diatas telah diubah dan diganti dengan uu no 14 thn 2002 tentang penaagihan pajak

    Fungsi pajak

    Fungsi budgetair
    Fungsi budgeteir merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiscal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perepajakan yang berlaku “segala pajak untuk keperkuan negara berdasarkan undang-undang.
    Yang dimaksud dengan memasukkan kas secara optimal adalah sebagi berikut:
    • jangan sampai ada wajib pajak/subjek pajak yang tidak membayar kewajiban pajaknya.
    • Jangan sampai wajib pajak tidak melaporkan objek pajak kepada fiskus
    • Jangan sampai ada objek pajak dai pengamatan dan perhitungan fiskkus yang terlepas
    Dengan demikian maka optimalisasi pemasukan dana ke kas negara tercipta atas usaha wajib pajak dan fiskus.
    System pemungutan pajak suatu negara menganut dua system :
    1. Self assessment system; menghitung pajak sendiri
    2. official assessment system ;menghitung pajak adalah pihak fiscus
    factor yang turut mempengaruhi optimalisasi pemasukan dana kekas negara adlah
    1. filsafat negara
    negara yang berideologi yang berorientasi kepada kesejahtraan rakyat banyak akan mendapat dukungan dari rakyatnya dalam hal pembayaran pajak. Untuk itu rakyat diikut sertakan dalam menentukanberat rinngannya pajak melalui penetapan undang-undang perpajakan oleh DPR sebaliknya dinegara yang berorientasi kepada kepenmtingan penguasa sangat sulit untuk mengharapkan partisipasi masyarakat untuk kewajiban pajaknya.
    2. kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan
    yang jelas mudah dan sederhana serta pasti akan menimbulkan penafsiran yang baik dipihak fiscus maupun dipihak wajib pajak
    3. tingkat pendidikan penduduk / wajib pajak
    secara umum dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendidikan wajib pajak maka makin mudah bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan termasuk memahami sanksi administrasi dan sanksi pidana fiscal.
    4. kualitas dan kuantitas petugas pajak setempat
    ssangat menentukan efektifitas uu dan peraturan perpajakan . fiscus yang professional akan akan berusaha secara konsisten untuk menggali objek pajak yang menurut ketentuan pajak harus dikenakan pajak.
    5. strategi yang diterapkan organisasi yang mengadministrasikan pajak di Indonesia
    unit-unit untuk ini adalah
    • kantor pelayanan pajak
    • kantor pemeriksaan dan penyelidikan pajak yanmg dilakukan dirjen pajak
    perwujudan fungsi budgetair dalam kehidupan kenegaraan dapat terlihat dalam APBN yang setiap tyahun disahkan dengan undang-undang. Penerimaan negara selalu meningkat dari tahun ketahun khususnya setelah reformasi uu perpajakan thn 1983/1984.
    Fungsi regulerend
    Atau fungsi mengatur dan sebagainya juga fungsi pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu , dan sebagainya sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijakan, mis : pajak atas minuman keras ditinggikan untuk mengurangi konsumsi fasilitas perpajakan sehingga perwujudan dari pajak regulerend yang terdapat dalam UU No I tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Contoh:
    1) bea materai modal
    2) bea masuk dan pajak penjualan
    3) bea balik nama
    4) pajak perseroan
    5) pajak devident

    YUSDIFIKASI PAJAK DAN PRINSIP PEMUNGUTAN PAJAK
    Dalam hal ini akan dikemukakan asas-asas pemungutan pajak dan alas an-alasan yang menjdi dasar pembenaran pemungutan pajak oleh fiskus negara, sehingga fiskus negara merasa punya wewenang untuk memungut pajak dari penduduknya.
    Teori asas pemungutan pajak :
    1) Teori ansuransi
    Negara berhak memungut pajak dari penduduk karena menurut teori ini negara melindungi semua rakyat dan rakyat membayar premi pada negara.
    2) Teori kepentingan
    Bahwa negara berhak memungut pajak karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan pada negara, makin besar kepentingan penduduk kepada negara maka makin besar pula pajak yang harus dibayarnya kepada negara.
    3) Teori bakti
    Mengajarkan bahwa pwnduduk adalah bagian dari suatu negara oleh karena itu penduduk terikat pada negara dan wajib membayar pajak pada negara dalam arti berbakti pada negara.
    4) Teori gaya pikul
    Teori ini megusulkan supaya didalam hal pemungutan pajak pemerintah memperhatikan gaya pikul wajib pajak.
    5) Teori gaya beli
    Menurut teori ini yustifikasi pemungutan pajak terletak pada akibat pemungutan pajak. Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk mrmbiayai pengeluaran umum negara, karena akibat baik dari perhatian negara pada masyarakat maka pemuingutan pajak adalah juga baik.
    6) Teori pembangunan
    Untuk Indonesia yustifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur
    Disamping itu terdapat juga asas-asas pemungutan pejak seperti:
    • Asas yuridis yang mengemukakan supaya pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang
    • Asas ekonomis yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat
    • Asas finansial menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran untuk memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut.
    Prisip-prinsip pemungutan pajak:
    Menurut Era Saligman ada empat Prisip pemungutan pajak:
    • Prisip fiscal
    • Prinsip Administrative
    • Prinsip ekonomi
    • Prinsip Etika

    HUKUM PAJAK
    Adalah: Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerinth untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.
    Hukum pajak dibedakan atas:
    1. Hukum pajak material
    Yaitu: memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa yang dikenakan pajak dan siapa-siapa yang dikecualikan dengan pajak dan berapa harus dibayar.
    2. Hukum pajak formal
    Yaitu: memuat ketentuan-ketentuan bagaiman mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan.

    2.Pengertian Subsidi

    Oleh KH. M. Shiddiq Al-Jawi
    Istilah “subsidi” akrab di telinga kita. Tapi meski “akrab”, kata ini kurang bersahabat. Yang sering kita dengar justru pemerintah akan mencabut subsidi suatu barang atau jasa dengan macam-macam dalih sehingga harganya naik. Walhasil rakyat tidak makin sejahtera, tapi malah makin sengsara.
    Contohnya subsidi BBM. Dengan alasan naiknya harga minyak mentah dunia hingga rata-rata 95 dolar AS/barel, subsidi BBM 2008 naik 113,2 %. Semula Rp 45,8 triliun menjadi Rp 106,2 triliun. Pemerintah mengklaim tidak mencabut subsidi BBM seperti tahun 2005 lalu, tapi hanya “menekan” subsidi BBM, misalnya dengan program konversi minyak tanah ke LPG. Tapi ini tetap menyengsarakan rakyat. Karena harga LPG lebih mahal daripada minyak tanah. Rakyat pun terpaksa antri, karena minyak tanah langka lantaran dikurangi pasokannya oleh pemerintah.
    Mengapa pencabutan subsidi menjadi kebijakan favorit pemerintah untuk mengurangi beban anggarannya? Bagaimana pandangan Islam seputar subsidi? Tulisan ini mencoba menjawabnya.
    Pengertian dan Fakta Subsidi
    Subsidi adalah suatu bentuk bantuan keuangan (financial assistance; Arab : i’aanah maaliyah), yang biasanya dibayar oleh pemerintah, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga-harga, atau untuk mempertahankan eksistensi kegiatan bisnis, atau untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi pada umumnya. Istilah subsidi dapat juga digunakan untuk bantuan yang dibayar oleh non-pemerintah, seperti individu atau institusi non-pemerintah. Namun ini lebih sering disebut derma atau sumbangan (charity). (http://en.wikipedia.org).
    Subsidi dapat juga berbentuk kebijakan proteksionisme atau hambatan perdagangan (trade barrier) dengan cara menjadikan barang dan jasa domestik bersifat kompetitif terhadap barang dan jasa impor (ibid.)
    Dalam sistem kapitalisme, subsidi merupakan salah satu instrumen pengendalian tidak langsung. Grossman dalam Sistem-Sistem Ekonomi (1995) menerangkan bahwa dalam sistem kapitalisme terdapat dua macam pengendalian ekonomi oleh pemerintah, yaitu pengendalian langsung dan tidak langsung. Pengendalian langsung adalah kebijakan yang bekerja dengan mengabaikan mekanisme pasar, contohnya embargo perdagangan dan penetapan harga tertinggi suatu barang. Sedang pengendalian tidak langsung adalah kebijakan yang bekerja melalui mekanisme pasar, misalnya penetapan tarif serta segala macam pajak dan subsidi. (Grossman, 1995).
    Subsidi dapat dikategorikan dengan berbagai macam cara, tergantung alasan di balik subsidi, pihak penerima, dan sumber pembiayaan subsidi (bisa dari pemerintah, konsumen, penerimaan pajak, dll). (http://en.wikipedia.org).
    Dalam RAPBN-P 2008, secara garis besar ada dua subsidi, yaitu subsidi energi dan subsidi non-energi. Subsidi energi meliputi subsidi BBM dan listrik. Sedang subsidi non-energi meliputi delapan jenis subsidi; yaitu subsidi pangan (beras untuk orang miskin), subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi public service obligation (untuk PT. Kereta Api Indonesia, PT. Pelni, dan PT. Pos Indonesia), subsidi bunga kredit program (bunga dibayar pemerintah), subsidi bahan baku kedelai, subsidi minyak goreng (operasi pasar), dan subsidi pajak (pajak ditanggung pemerintah). (Nota Keuangan & RAPBN-P 2008, III-4)
    Subsidi Dalam Kapitalisme
    Subsidi terkait dengan persoalan peran negara dalam ekonomi, terutama dalam pelayanan publik (public service). Karenanya, sikap kapitalisme terhadap subsidi berbeda-beda, bergantung pada konsep peran negara menurut aliran kapitalisme yang dianut. Secara sederhana dapat dikatakan pandangan kapitalisme Keynesian yang pro-subsidi berbeda dengan pandangan kapitalisme aliran neo-liberal yang anti-subsidi.
    Sejak pertengahan hingga akhir abad ke-19, di Barat diterapkan kapitalisme klasik/liberal (Ebenstein & Fogelman, 1994). Slogannya adalah laissez faire, yang didukung Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations (1776). Slogan berbahasa Prancis itu Inggrinya adalah leave us alone. Artinya, biarkan kami (pengusaha) sendiri, tanpa intervensi pemerintah. Walhasil, peran negara sangat terbatas, karena semuanya diserahkan pada mekanisme pasar. Kapitalisme liberal ini terbukti gagal, ketika tahun 1929-1939 terjadi Depresi Besar (Great Depression) di Amerika Serikat akibat keruntuhan pasar modal di Wall Street tahun 1929. (Adams, 2004).
    Sejak 1930-an, kapitalisme berganti aliran. Kapitalisme liberal yang anti intervensi pemerintah kemudian berganti menjadi kapitalisme Keynesian, dengan momentun program The New Deal oleh Presiden Franklin D. Roosevelt tahun 1933. Disebut kapitalisme Keynesian, karena mengikuti ide John Maynard Keynes (1883-1946) yang mendorong intervensi pemerintah. Keynes dalam bukunya The General Theory of Employment (1936) menentang paham ekonomi klasik yang menyatakan bahwa pasar bebas akan selalu dapat memecahkan persoalannya sendiri selama tidak diintervensi pemerintah (Adams, 2004).
    Antara 1930-an hingga 1970-an, kapitalisme Keynesian ini menjadi basis dari welfare state (negara kesejahteraan) yang memberi porsi besar pada intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi (termasuk subsidi dari pemerintah). Karena itu, kapitalisme Keynesian dapat dikatakan bersikap pro-subsidi.
    Namun tahun 1973 ketika harga minyak dunia naik, timbul persoalan ekonomi di Barat yang tidak dapat diatasi oleh kapitalisme Keynesian, yaitu stagflasi. Ini kombinasi antara pengangguran (stagnasi) dengan kenaikan harga (inflasi). Menurut doktrin Keynesian, kedua problem ini tidak mungkin terjadi bersamaan. Masyarakat dapat mengalami salah satunya, tapi tidak kedua-duanya. Kekecawaan terhadap Keynesian inilah yang mendorong upaya pencarian solusi baru.
    Lahirlah kapitalisme aliran neo-liberal (neoliberalisme/neokonservatisme), dengan penggagas utamanya Friedrich Hayek dan Milton Friedman. Naiknya Margaret Thatcher sebagai PM Inggris tahun 1979 dan Ronald Reagan sebagai presiden AS tahun 1981 dianggap momentum lahirnya neoliberalisme yang ternyata terus berlanjut hingga hari ini.
    Neoliberalisme adalah versi liberalisme klasik yang dimodernisasikan, dengan tema-tema utamanya adalah pasar bebas, peran negara yang terbatas, dan individualisme. Karena peran negara terbatas, maka neoliberalisme memandang intervensi pemerintah sebagai “ancaman yang paling serius” bagi mekanisme pasar. (Adams, 2004).
    Dari sinilah kita dapat memahami, mengapa pencabutan subsidi sangat dianjurkan dalam neoliberalisme, sebab subsidi dianggap sebagai bentuk intervensi pemerintah. Ringkasnya, sikap neoliberalisme pada dasarnya– adalah anti-subsidi. Ini karena menurut neoliberalisme, pelayanan publik harus mengikuti mekanisme pasar, yaitu negara harus menggunakan prinsip untung-rugi dalam penyelenggaraan bisnis publik. Pelayanan publik murni seperti dalam bentuk subsidi, dianggap pemborosan dan inefisiensi. (http://id.wikipedia.org).
    Dalam skala internasional, neoliberalisme ini kemudian menjadi hegemoni global melalui tiga aktor utamanya; WTO, IMF, dan Bank Dunia. Bank Dunia dan MF terkenal dengan program SAP (Structural Adjustment Program) yang berbahaya, yang salah satunya adalah penghapusan subsidi. (Wibowo & Wahono, 2003; The International Forum on Globalization, 2004).
    Hegemoni neoliberalisme inilah alasan prinsipil yang dapat menjelaskan mengapa pemerintah sering kali mencabut subsidi berbagai barang kebutuhan masyarakat, seperti subsidi BBM dan listrik. Alasan ideologis inilah yang akhirnya melahirkan alasan-alasan lainnya yang bersifat teknis ekonomis, misalnya alasan bahwa subsisi membebani negara, subsidi membuat rakyat tidak mandiri, subsidi mematikan persaingan ekonomi, dan sebagainya. Ini semua bukan alasan prinsipil. Alasan prinsipilnya adalah karena pemerintah tunduk pada hegemoni neoliberalisme, atau telah mengadopsi neoliberalisme, yang berpandangan bahwa subsidi adalah bentuk intervensi pemerintah yang hanya akan mendistorsi mekanisme pasar.

    Kesimpulan
    Pajak adalah iyuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.
    Lima unsur pokok dalam defenisi pajak
    • Iuran / pungutan
    • Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
    • Pajak dapat dipaksakan
    • Tidak menerima kontra prestasi
    • Untuk membiayai pengeluaran umun pemerintah
    Ketentuan mengenai penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
    1. untuk wajib pajak pertahun PTKP adalah Rp. 2.880.000;
    2. untuk istri dan suami Rp. 1.440.000;
    3. tambahan untu8k seorang istri Rp. 2.880.000; diberikan sapabila ada penghasilan istri yang digabungkan dengan penghasilan suami dalam hal istri.
    4. Rp. 1.440.000;tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah ,misalnya (ayah,ibu atau anak kandung atau semenda) dalam garis keturunan lurus sertaanak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang untuk ssetiap keluarga.
    Prisip-prinsip pemungutan pajak:
    Menurut Era Saligman ada empat Prisip pemungutan pajak:
    • Prisip fiscal
    • Prinsip Administrative
    • Prinsip ekonomi
    • Prinsip Etika

    Subsidi adalah suatu bentuk bantuan keuangan (financial assistance; Arab : i’aanah maaliyah), yang biasanya dibayar oleh pemerintah, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga-harga, atau untuk mempertahankan eksistensi kegiatan bisnis, atau untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi pada umumnya. Istilah subsidi dapat juga digunakan untuk bantuan yang dibayar oleh non-pemerintah, seperti individu atau institusi non-pemerintah. Namun ini lebih sering disebut derma atau sumbangan (charity).
    Subsidi dapat juga berbentuk kebijakan proteksionisme atau hambatan perdagangan (trade barrier) dengan cara menjadikan barang dan jasa domestik bersifat kompetitif terhadap barang dan jasa impor (ibid.)

    DAFTAR PUSTAKA
    Abdul Ghani, Muhammad Ahmad, Al-’Adalah Al-Ijtima’iyah fi Dhau` Al-Fikr Al-Islami Al-Mu’ashir, http://www.saaid.net, 2004
    Adams, Ian, Ideologi Politik Mutakhir (Political Ideology Today), Penerjemah Ali Noerzaman, (Yogyakarta : Penerbit Qalam), 2004
    An-Nabhani, Taqiyuddin, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, Cetakan VI, (Beirut : Darul Ummah), 2004
    Ebenstein, William & Fogelman, Edwin, Isme-Isme Dewasa Ini (Today’s Isms), Penerjemah Alex Jemadu, (Jakarta : Penerbit Erlangga), 1994
    Grossman, Gregory, Sistem-Sistem Ekonomi (Economics Systems), Penerjemah Anas Sidik, (Jakarta : Bumi Aksara), 1995
    Neoliberalisme, http://id.wikipedia.org/wiki/Neoliberalisme
    Nota Keuangan dan RAPBN-P 2008
    Subsidy, http://en.wikipedia.org/wiki/Subsidy
    Syauman, Naimah, Al-Islam Bayna Kaynaz wa Marks wa Huquq Al-Insan fi Al-Islam, (t.tp : t.p), t.t.
    Thabib, Hamad Fahmiy, Hatmiyah Inhidam Ar-Ra`sumaliyah Al-Gharbiyah, (t.tp : t.p), 2004
    The International Forum on Globalization, Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan (Does Globalization Help the Poor?), Penerjemah A. Widyamartaya & AB Widyanta, (Yogyakarta : Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas), 2004
    Wibowo, I. & Wahono, Francis (Ed.), Neoliberalisme, (Yogyakarta : Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas), 2003
    Zallum, Abdul Qadim, Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah, Cetakan III, (Beirut : Darul Ummah), 2004

  82. Nama:Ema Amalia
    NPM:093402201
    Kelas:FE.Manajemen E
    Tugas:”fungsi pajak dan subsidi dalam perekonomian”

    PEMBAHASAN:

    Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif.
    Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang “pajak” yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah :

    Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

    .Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public invesment.

    .Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan.

    Fungsi pajak

    Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

    .Fungsi anggaran (budgetair)
    Sebagai sumber pendapatan negara,pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai,belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan,uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

    .Fungsi mengatur (regulerend)
    Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal,baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

    .Fungsi stabilitas
    Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

    .Fungsi redistribusi pendapatan
    Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

    SUBSIDI

    Pengertian subsidi adalah:setiap bantuan keuangan yang di berikan pemerintah baik secara langsung ataupun secara tidak langsung kepada perusahaan,industri,kelompok industri atau eksportir.antar lain:

    a.Penyerahan dana oleh pemerintah secara langsung (misal hibah,pinjaman,dan penyertaan)kemungkinan pemindahan dana atau kewajiban secara langsung(jaminan hutang)
    b.Pendapatan pemerintah yang seharusnya sudah dibayar menjadi hapus atau tidak di tagih (insentif fiskal seperti keringanan pajak)
    c.pemerintah menyediakan barang dan jasa selain dari infrastruktur umum atau pembelian barang.

    .Subsidi Ekspor

    Subsidi ekspor adalah pembayaran lansung atau pemberian keringanan pajak dan bantuan subsidi pada para eksportir atau calon eksportir nasional, dan atau pemberian pinjaman berbunga rendah kepada para pengimpor asing dalam rangka memacu ekspor suatu negara. Analisis subsidi ekspor disajikan secara grafis pada grafik berikut ini :

    Dalam kondisi perdagangan bebas, harga yang berlaku adalah Px=$3,5. Dalam kondisi tersebut, negara 2 yang merupakan sebuah negara kecil akan memproduksi komoditi X sebanyak 35 unit (A’C’), sebagian di antaranya yakni sebanyak 20 unit akan dikonsumsi sendiri (A’B’), sedangkan sisanya 15 unit akan diekspor (B’C’). namun setelah pemerintah negara 2 memberikan subsidi ekspor sebesar $0,5 untuk setiap unit komoditi X yang diekspor, maka Px meningkat menjadi $4/unit bagi para produsen dan konsumen domestik. Sementara itu harga yang dihadapi oleh produsen dan konsumen luar negeri tetap. Berdasarkan tingkat harga baru Px=$4 tersebut, para produsen di negara 2akan meningkatkan produksi komoditi X hingga (G’J’). sementara itu para konsumen yang menghadapi harga yang lebih mahal akan menurunkan konsumsinya menjadi 10 unit (G’H’), sehingga jumlah komoditi X yang diekspor juga meningkat menjadi 30 unit (H’J’). kondisi ini mengakibatkan kerugian bagi konsumen domestik sebesar $7,5 (luas bidang a’+b’), sedangkan produsen memperoleh keuntungan tambahan sebesar $18,75 (luas bidang a’+b’+c’). selain itu, pemerintahyang memberikan subsidi akan memikul kerugian sebesar $15 (B’+C’+D’). secara keseluruhan kerugian yang dialami negara 2 (negara proteksi) mencapai $3,75 yang setara dengan penjumlahan luas segitiga B’H’N’ = b’ = $2,5 dan C’J’M’ = d’ = $1,25.

    “Subsidi Indonesia sangat kecil dibanding dengan negara maju, yang biasanya memberikan subsidi luar biasa besar. Jadi untuk Indonesia tak usah khawatir karena subsisi pertanian masih ada. Dari sisi APBN, subsidi selalu dibahas sangat detail oleh DPR. Jadi dalam hal kebutuhan untuk melindungi masyarakat, sudah dibahas dengan Dewan.
    Dalam konteks global, subsidi negara-negara maju tersebut membuat pasar ekspor pertanian sulit. Kini di berbagai negara, proteksionisme menjadi respon atas krisis keuangan yang terjadi meski banyak negara menyampaikan mereka menghindarinya.
    Hal ini menjadi tantangan yang berat terhadap pemulihan perekonomian dunia, terutama di sisi perdagangan.Bila negara seperti Indonesia, China, dan India menunjukkan kinerja perekonomian yang baik dan memberikan kepercayaan terhadap pemulihan perekonomian, proteksionisme dapat dirundingkan lebih rasional sehingga tidak menghambat perdagangan.
    Dari tahun 2009 ke 2010 proses ini sifatnya gradual. Kalau ekonomi masing-masing semisal China, India, dan Indonesia menunjukkan hal positif dan secara internasional menunjukkan semacam keyakinan awal, kita tak boleh terlena. Adanya keyakinan ini menggambarkan confidence yang mulai pulih. Ini bisa memberikan ruangan pada pembicaraan kebijakan negara yang lebih rasional.

  83. Nama : yuli yulianti
    Npm : 093402187
    Mata kuliah : pengantar ilmu ekonomi makro

    Pendahuluan

    Latar belakang
    Sedikitnya pemahaman masyarakat mengenai pajak dan subsidi,hal inilah yang menjadi dasar penulis untuk membuat sebuah makalah mengenai pajak dan subsidi,yang diharapkan bisa memberikan pemahaman lebih pada masyarakat mengenai pajak dan subsidi
    Rumusan masalah
    Agar penulisan makalah ini tersusun secara sistematis,maka penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
    i. Apa yang dimaksud dengan pajak?
    ii. Apa jenis-jenis pajak?
    iii. Apa fungsi pajak?
    iv. Bagaimana cara pemungutan pajak?
    v. Apa pengertian subsidi?

    Tujuan
    i. Untuk mengetahui pengertian pajak
    ii. Untuk mengetahui jenis-jenis pajak
    iii. Untuk mengetahui fungsi pajak
    iv. Untuk mengetahui cara pemungutan pajak
    v. Untuk mengetahui pengertian subsidi

    pajak
    Pengertian pajak
    Pajak adalah iyuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.
    Pengetian pajak menurut bebetapa ahli :
    1.Prof Dr Adriani
    pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajibpajak membayarnya menurut peraturan derngan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.
    2. Prof. DR. Rachmat Sumitro,SH
    pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sector pemerintah berdasarkan undang-undang)
    (dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi)yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
    Lima unsur pokok dalam defenisi pajak
    • Iuran / pungutan
    • Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
    • Pajak dapat dipaksakan
    • Tidak menerima kontra prestasi
    • Untuk membiayai pengeluaran umun pemerintah
    Karakteristik pokok dari pajak adalah: pemunngutanya harus berdasarkan undang-undang. diperlukan perumusan macam pajak dan berat ringannya tariff pajak itu, untuk itulah masyarakat ikut didalam menetapkan rumusannya.
    Ketentuan mengenai penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
    1. untuk wajib pajak pertahun PTKP adalah Rp. 2.880.000;
    2. untuk istri dan suami Rp. 1.440.000;
    3. tambahan untu8k seorang istri Rp. 2.880.000; diberikan sapabila ada penghasilan istri yang digabungkan dengan penghasilan suami dalam hal istri.
    4. Rp. 1.440.000;tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah ,misalnya (ayah,ibu atau anak kandung atau semenda) dalam garis keturunan lurus sertaanak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang untuk ssetiap keluarga.
    Enam undang-undang hasil tax reform tahun 2000
    1. UU RI NO 16 tentang prubahan kedua atas uu no. 6 thn 1983 yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
    2. UU RI NO 17 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas uu no 7 thn 1983 tentang pajak penghasilan
    3. UU RI NO 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas uu no 8 thn 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
    4. UU RI NO 19 tahun 2000 tentang perubahan atas uu no 19 thn 1997 tentang penghasilan pajak dengan surat paksa
    5. UU RI NO 20 tahun 2000 tentang perubahan uu no 21 thn 1997 tentang peralihan hak atas tanah dan bangunan . kelima uu ini diundangkan pada tanggal 2 agustus 2000 dan berlaku sejak 1 januari 2001
    6. UU RI NO 34 tahun 2000 tentangperubahan atas undang-undang no 18 thn 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-undng ini diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000 dan berlaku saat diundangkan.
    Satu undang-undang hasil tax reform tahun 1985
    7. UU RI NO 17tahun 1985 tentang bea dan material
    Satu undang undang hasil tax reform tahun 1994
    8. UU RI NO 17 thun 1994 tentang perubahan atas uu no 12 thn 1985 tentang pajak bumi dan bangunan
    Satu undang-undang hasil tax reform thn 2002
    9. UU RI NO 14 tahun 2002 tentang pengadiloan pajak sebagai penhganti uu no 17 thn 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak .
    Pasal 79 mencantumkan sunber pendapatan daerah terdiri dari
    a. PAD (pendapatan asli daerah )
    • Hasil pajak daerah
    • Hasil retribusi daerah
    • Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
    • Dan lain-lain penghasilan daerah yang sah
    b. dana perimbangan
    c. pinjaman daerah
    pasal 80 ayat 1
    dana perimbangan sebagaimana dimaksut dalam pasal 79 terdiri atas
    • bagian daerah dari penerimaan PBB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan atas sda
    • dana alokasi umum
    • dana alokasi khusus
    ayat 2
    bagian dari PBB sector pedesaan perkotaan serta perkebunan serta biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima langsung oleh daeerah penghasil.
    Ayat3
    Bagian daerah dari sector pertambangan dan kehutanan dan penerimaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima oleh daerah penghasil dan daerah linnya untuk pemerataan sesuai dengan undang-undang
    Ayat 4
    Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksu pada ayat 1,2 dan 3 ditetapkan undang undang.
    Berdasarkan UU NO 34 THN 2000 tentang perubahan atas uu no 18b thn 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka jenis pajak untuk profinsi kabupaten, kota adalah sebagai berikut:
    a. jenis pajak propinsi terdiri dari
    • pajak kendraan bermotor dengan kendraan atas air, bbn kendraan bermotor dan atas air
    • pajak bahan bakar kendraan bermotor
    • pajak pengeambilan dan pemanfaatan air bawh tanah dan permukaan
    b. jenis pajak kabupaten kota
    • pajak hotel, restoran, hiburan , pajak reklame, pajak penerangan jalan , pajak pengambilan bahan galian golongan c , pajak parkir
    untuk lebih mendalami mata kuliah perpajakan secara garis besar kita harus mengetahui :
    1. siapa yang dikenakan pajak( subjek pajak)
    2. apa yang dikenakan pajak ( objek pajak)
    3. berapa pajaknya (tariff pajak)
    4. bagaimana melaksanakan hukum pajak
    * pajak dapat dipaksakan
    Undang-undang memberikan wewenang kepada fiskus untuk memaksa wp untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Sebab undang undang menurut sanksi-sanksi pidana fiscal (pajak) sanksi administrative yang kususnya diatur oleh undang-undang no 19 tahun 2000 termasuk wewenang dari perpajakan untuk mengadsakan penyitaan terhadap harta bergerak/ tetap wajib pajak.
    Dalam hokum pajak Indonesia dikenal lembaga sandera atau girling yaitu wajib pajak yang pada dasarnya mampu membayar pajak namun selalu menghindari pembayaran pajak dengan berbagai dalih, maka fiskus dapat menyandera wp dengan memasukkannya kedalam penjara.
    * Pajak tidak menerima kontra prestasi
    Ciri kas pajak dibandiong dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib pajak (tax payer ) tidak menerima jasa timbal yang dapat ditunjuk secara langsung dari pemerintah namun perlu dipahami bahwa sebenarnya subjek pajak ada menerima jasa timbal tetapi diterima secara kolektif bersama dengan masyarakat lainnya.
    * Untuk membiayai biaya umum pemerintah
    Pajak yang dipungut tidak pernah ditujukan untuk biaya khusus . dipandang dari segi hokum maka pajak akan terutang apabila memenuhi syarat subjektif dan syaratobjektif .
    Syarat objektif : ,yang berhubungan dengan objek pajak misalnmya adanya penghasilan atau penyeerahan barang kena pajak . syarat subjektif adlah syarat yang berhubungan dengan subjek pajak , apakah orang pribadi atau badan.
    Struktur pajak di Indonesia berdasarkan urian diatas adalah sebagai berikut:
    1. pajak penghasilan (PPh)
    2. pajak pertambahan nilaio barang dan jasa dan penjualan atas baeang mewah
    3. pajak bumi dan bangunan
    4. pajak daerah dan retribbusi daerah
    5. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
    6. bea materai
    untuk mewujudkan pajak-pajak tersebut menjadi kenyataan, terdapat hokum pajak formal yaitu UU RI NO 16 thn 2000 tentang perubahan kedua dari uu no 6 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
    Bagi wajib pajak yang menghindari pajak uu no 19 thn 2000 tentang p[enagihan pajak dan surat paksa.
    Bagi wajib pajak yang banding berdasarkan uu no 17 thn 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak BPSP tyelah disebutkan diatas telah diubah dan diganti dengan uu no 14 thn 2002 tentang penaagihan pajak
    Fungsi pajak
    Fungsi budgetair
    Fungsi budgeteir merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiscal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perepajakan yang berlaku “segala pajak untuk keperkuan negara berdasarkan undang-undang.
    Yang dimaksud dengan memasukkan kas secara optimal adalah sebagi berikut:
    • jangan sampai ada wajib pajak/subjek pajak yang tidak membayar kewajiban pajaknya.
    • Jangan sampai wajib pajak tidak melaporkan objek pajak kepada fiskus
    • Jangan sampai ada objek pajak dai pengamatan dan perhitungan fiskkus yang terlepas
    Dengan demikian maka optimalisasi pemasukan dana ke kas negara tercipta atas usaha wajib pajak dan fiskus.
    System pemungutan pajak suatu negara menganut dua system :
    1. Self assessment system; menghitung pajak sendiri
    2. official assessment system ;menghitung pajak adalah pihak fiscus
    factor yang turut mempengaruhi optimalisasi pemasukan dana kekas negara adlah
    1. filsafat negara
    negara yang berideologi yang berorientasi kepada kesejahtraan rakyat banyak akan mendapat dukungan dari rakyatnya dalam hal pembayaran pajak. Untuk itu rakyat diikut sertakan dalam menentukanberat rinngannya pajak melalui penetapan undang-undang perpajakan oleh DPR sebaliknya dinegara yang berorientasi kepada kepenmtingan penguasa sangat sulit untuk mengharapkan partisipasi masyarakat untuk kewajiban pajaknya.
    2. kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan
    yang jelas mudah dan sederhana serta pasti akan menimbulkan penafsiran yang baik dipihak fiscus maupun dipihak wajib pajak
    3. tingkat pendidikan penduduk / wajib pajak
    secara umum dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendidikan wajib pajak maka makin mudah bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan termasuk memahami sanksi administrasi dan sanksi pidana fiscal.
    4. kualitas dan kuantitas petugas pajak setempat
    ssangat menentukan efektifitas uu dan peraturan perpajakan . fiscus yang professional akan akan berusaha secara konsisten untuk menggali objek pajak yang menurut ketentuan pajak harus dikenakan pajak.
    5. strategi yang diterapkan organisasi yang mengadministrasikan pajak di Indonesia
    unit-unit untuk ini adalah
    • kantor pelayanan pajak
    • kantor pemeriksaan dan penyelidikan pajak yanmg dilakukan dirjen pajak
    perwujudan fungsi budgetair dalam kehidupan kenegaraan dapat terlihat dalam APBN yang setiap tyahun disahkan dengan undang-undang. Penerimaan negara selalu meningkat dari tahun ketahun khususnya setelah reformasi uu perpajakan thn 1983/1984.
    Fungsi regulerend
    Atau fungsi mengatur dan sebagainya juga fungsi pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu , dan sebagainya sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijakan, mis : pajak atas minuman keras ditinggikan untuk mengurangi konsumsi fasilitas perpajakan sehingga perwujudan dari pajak regulerend yang terdapat dalam UU No I tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Contoh:
    1) bea materai modal
    2) bea masuk dan pajak penjualan
    3) bea balik nama
    4) pajak perseroan
    5) pajak devident
    YUSDIFIKASI PAJAK DAN PRINSIP PEMUNGUTAN PAJAK
    Dalam hal ini akan dikemukakan asas-asas pemungutan pajak dan alas an-alasan yang menjdi dasar pembenaran pemungutan pajak oleh fiskus negara, sehingga fiskus negara merasa punya wewenang untuk memungut pajak dari penduduknya.
    Teori asas pemungutan pajak :
    1) Teori ansuransi
    Negara berhak memungut pajak dari penduduk karena menurut teori ini negara melindungi semua rakyat dan rakyat membayar premi pada negara.
    2) Teori kepentingan
    Bahwa negara berhak memungut pajak karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan pada negara, makin besar kepentingan penduduk kepada negara maka makin besar pula pajak yang harus dibayarnya kepada negara.
    3) Teori bakti
    Mengajarkan bahwa pwnduduk adalah bagian dari suatu negara oleh karena itu penduduk terikat pada negara dan wajib membayar pajak pada negara dalam arti berbakti pada negara.
    4) Teori gaya pikul
    Teori ini megusulkan supaya didalam hal pemungutan pajak pemerintah memperhatikan gaya pikul wajib pajak.
    5) Teori gaya beli
    Menurut teori ini yustifikasi pemungutan pajak terletak pada akibat pemungutan pajak. Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk mrmbiayai pengeluaran umum negara, karena akibat baik dari perhatian negara pada masyarakat maka pemuingutan pajak adalah juga baik.
    6) Teori pembangunan
    Untuk Indonesia yustifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur
    Disamping itu terdapat juga asas-asas pemungutan pejak seperti:
    • Asas yuridis yang mengemukakan supaya pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang
    • Asas ekonomis yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat
    • Asas finansial menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran untuk memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut.
    Prisip-prinsip pemungutan pajak:
    Menurut Era Saligman ada empat Prisip pemungutan pajak:
    • Prisip fiscal
    • Prinsip Administrative
    • Prinsip ekonomi
    • Prinsip Etika
    HUKUM PAJAK
    Adalah: Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerinth untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.
    Hukum pajak dibedakan atas:
    1. Hukum pajak material
    Yaitu: memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa yang dikenakan pajak dan siapa-siapa yang dikecualikan dengan pajak dan berapa harus dibayar.
    2. Hukum pajak formal
    Yaitu: memuat ketentuan-ketentuan bagaiman mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan.

    Subsidi
    Pengertian dan Fakta Subsidi
    Subsidi adalah suatu bentuk bantuan keuangan (financial assistance; Arab: i’anah maliyah), yang biasanya dibayar oleh pemerintah, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga-harga, atau untuk mempertahankan eksistensi kegiatan bisnis, atau untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi pada umumnya. Istilah subsidi dapat juga digunakan untuk bantuan yang dibayar oleh non-pemerintah, seperti individu atau institusi non-pemerintah. Namun, ini lebih sering disebut derma atau sumbangan (charity). (http://en.wikipedia.org). Subsidi dapat juga berbentuk kebijakan proteksionisme atau hambatan perdagangan (trade barrier) dengan cara menjadikan barang dan jasa domestik bersifat kompetitif terhadap barang dan jasa impor (ibid.)
    Dalam sistem Kapitalisme, subsidi merupakan salah satu instrumen pengendalian tidak langsung. Grossman dalam Sistem-Sistem Ekonomi (1995) menerangkan bahwa dalam sistem Kapitalisme terdapat dua macam pengendalian ekonomi oleh pemerintah, yaitu pengendalian langsung dan tidak langsung. Pengendalian langsung adalah kebijakan yang bekerja dengan mengabaikan mekanisme pasar, contohnya embargo perdagangan dan penetapan harga tertinggi suatu barang. Adapun pengendalian tidak langsung adalah kebijakan yang bekerja melalui mekanisme pasar, misalnya penetapan tarif serta segala macam pajak dan subsidi. (Grossman, 1995).
    Subsidi dapat dikategorikan dengan berbagai macam cara, bergantung pada alasan di balik subsidi, pihak penerima, dan sumber pembiayaan subsidi (bisa dari pemerintah, konsumen, penerimaan pajak, dll). (http://en.wikipedia.org).
    Dalam RAPBN-P 2008, secara garis besar ada dua subsidi, yaitu subsidi energi dan subsidi non-energi. Subsidi energi meliputi subsidi BBM dan listrik. Subsidi non-energi meliputi delapan jenis subsidi, yaitu subsidi pangan (beras untuk orang miskin), subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi public service obligation (untuk PT Kereta Api Indonesia, PT Pelni, dan PT Pos Indonesia), subsidi bunga kredit program (bunga dibayar pemerintah), subsidi bahan baku kedelai, subsidi minyak goreng (operasi pasar), dan subsidi pajak (pajak ditanggung pemerintah). (Nota Keuangan & RAPBN-P 2008, III-4)
    Subsidi dalam Kapitalisme
    Subsidi terkait dengan persoalan peran negara dalam ekonomi, terutama dalam pelayanan publik (public service). Karenanya, sikap Kapitalisme terhadap subsidi berbeda-beda, bergantung pada konsep peran negara menurut aliran Kapitalisme yang dianut. Secara sederhana dapat dikatakan pandangan Keynesian yang pro-subsidi berbeda dengan pandangan aliran neo-liberal yang anti-subsidi.
    Sejak pertengahan hingga akhir abad ke-19, di Barat diterapkan Kapitalisme klasik/liberal (Ebenstein & Fogelman, 1994). Slogannya adalah laissez faire, yang didukung Adam Smith dalam bukunya, The Wealth of Nations (1776). Slogan berbahasa Prancis itu Inggrisnya adalah leave us alone. Artinya, “Biarkan kami (pengusaha) sendiri, tanpa intervensi pemerintah.” Walhasil, peran negara sangat terbatas, karena semuanya diserahkan pada mekanisme pasar. Kapitalisme liberal ini terbukti gagal, ketika tahun 1929-1939 terjadi Depresi Besar (Great Depression) di Amerika Serikat akibat keruntuhan pasar modal di Wall Street tahun 1929. (Adams, 2004).
    Sejak 1930-an, Kapitalisme berganti aliran. Kapitalisme liberal yang anti intervensi pemerintah kemudian berganti menjadi Kapitalisme Keynesian, dengan momentun program The New Deal oleh Presiden Franklin D. Roosevelt tahun 1933. Disebut Kapitalisme Keynesian karena mengikuti ide John Maynard Keynes (1883-1946) yang mendorong intervensi pemerintah dalam bukunya, The General Theory of Employment (1936).
    Antara 1930-an hingga 1970-an, Kapitalisme Keynesian ini menjadi basis dari welfare state (negara kesejahteraan) yang memberikan porsi besar pada intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi (termasuk subsidi dari pemerintah). Karena itu, Kapitalisme Keynesian dapat dikatakan bersikap pro-subsidi.
    Namun, tahun 1973 ketika harga minyak dunia naik, timbul persoalan ekonomi di Barat yang tidak dapat diatasi oleh Kapitalisme Keynesian, yaitu stagflasi. Ini kombinasi antara pengangguran (stagnasi) dengan kenaikan harga (inflasi). Menurut doktrin Keynesian, kedua problem ini tidak mungkin terjadi bersamaan. Masyarakat dapat mengalami salah satunya, tetapi tidak kedua-duanya. Kekecewaan terhadap Keynesian inilah yang mendorong upaya pencarian solusi baru.
    Lahirlah Kapitalisme aliran neo-liberal (neoliberalisme/neokonservatisme), dengan penggagas utamanya, Friedrich Hayek dan Milton Friedman.
    Neoliberalisme adalah versi liberalisme klasik yang dimodernisasi, dengan tema-tema utamanya adalah: pasar bebas, peran negara yang terbatas dan individualisme. Karena peran negara terbatas, maka neoliberalisme memandang intervensi pemerintah sebagai “ancaman yang paling serius” bagi mekanisme pasar. (Adams, 2004).
    Dari sinilah kita dapat memahami, mengapa pencabutan subsidi sangat dianjurkan dalam neoliberalisme, sebab subsidi dianggap sebagai bentuk intervensi pemerintah. Ringkasnya, sikap neoliberalisme pada dasarnya adalah anti-subsidi. Ini karena menurut neoliberalisme, pelayanan publik harus mengikuti mekanisme pasar, yaitu negara harus menggunakan prinsip untung-rugi dalam penyelenggaraan bisnis publik. Pelayanan publik murni seperti dalam bentuk subsidi dianggap pemborosan dan inefisiensi. (http://id.wikipedia.org).
    Dalam skala internasional, neoliberalisme ini kemudian menjadi hegemoni global melalui tiga aktor utamanya: WTO, IMF dan Bank Dunia. Bank Dunia dan IMF terkenal dengan program SAP (Structural Adjustment Program) yang berbahaya, yang salah satunya adalah penghapusan subsidi. (Wibowo & Wahono, 2003; The International Forum on Globalization, 2004).
    Hegemoni neoliberalisme inilah alasan prinsipil yang dapat menjelaskan mengapa Pemerintah kita sering mencabut subsidi berbagai barang kebutuhan masyarakat, seperti subsidi BBM dan listrik. Alasan ideologis inilah yang akhirnya melahirkan alasan-alasan lainnya yang bersifat teknis-ekonomis, misalnya alasan bahwa subsidi membebani negara, subsidi membuat rakyat tidak mandiri, subsidi mematikan persaingan ekonomi dan sebagainya. Ini semua bukan alasan prinsipil. Alasan prinsipilnya adalah karena Pemerintah tunduk pada hegemoni neoliberalisme, atau telah mengadopsi neoliberalisme, yang berpandangan bahwa subsidi adalah bentuk intervensi pemerintah yang hanya akan mendistorsi mekanisme pasar.
    Subsidi dalam Islam
    Islam berbeda dengan Kapitalisme. Jika Kapitalisme memandang subsidi dari perspekstif intervensi pemerintah atau mekanisme pasar, Islam memandang subsidi dari perspektif syariah, yaitu kapan subsidi boleh dan kapan subsidi wajib dilakukan oleh negara.
    Jika subsidi diartikan sebagai bantuan keuangan yang dibayar oleh negara maka Islam mengakui adanya subsidi dalam pengertian ini. Subsidi dapat dianggap salah satu cara (uslub) yang boleh dilakukan negara (Khilafah), karena termasuk pemberian harta milik negara kepada individu rakyat (i’tha’u ad-dawlah min amwaliha li ar-ra’iyah) yang menjadi hak Khalifah. Khalifah Umar bin al-Khaththab pernah memberikan harta dari Baitul Mal (Kas Negara) kepada para petani di Irak agar mereka dapat mengolah lahan petanian mereka. (An-Nabhani, 2004: 119).
    Atas dasar itu, boleh negara memberikan subsidi kepada individu rakyat yang bertindak sebagai produsen, seperti subsidi pupuk dan benih bagi petani, atau subsidi bahan baku kedelai bagi perajin tahu dan tempe, dan sebagainya. Boleh juga negara memberikan subsidi kepada individu rakyat yang bertindak sebagai konsumen, seperti subsidi pangan (sembako murah), atau subsidi minyak goreng, dan sebagainya.
    Subsidi boleh juga diberikan negara untuk sektor pelayanan publik (al-marafiq al-’ammah) yang dilaksanakan oleh negara, misalnya: (1) jasa telekomunikasi (al-khidmat al-baridiyah) seperti telepon, pos, fax, internet; (2) jasa perbankan syariah (al-khidmat al-mashrifiyah) seperti transfer, simpanan, dan penukaran valuta asing; dan (3) jasa transportasi umum (al-muwashalat al-’ammah) seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. (Zallum, 2004: 104)
    Subsidi untuk sektor energi (seperti BBM dan listrik) dapat juga diberikan negara kepada rakyat. Namun perlu dicatat, bahwa BBM dan listrik dalam Islam termasuk barang milik umum (milkiyah ‘ammah). Dalam distribusinya kepada rakyat, Khalifah tidak terikat dengan satu cara tertentu. Khalifah dapat memberikannya secara gratis, atau menjual kepada rakyat dengan harga sesuai ongkos produksi, atau sesuai harga pasar, atau memberikan kepada rakyat dalam bentuk uang tunai sebagai keuntungan penjualannya, dan sebagainya. Di sinilah subsidi dapat juga diberikan agar BBM dan listrik yang didistribusikan itu harganya semakin murah dan bahkan gratis jika memungkinkan. (Zallum, 2004: 83).
    Semua subsidi yang dicontohkan di atas hukum asalnya boleh, karena hukum asal negara memberikan hartanya kepada individu rakyat adalah boleh. Pemberian ini merupakan hak Khalifah dalam mengelola harta milik negara (milkiyah al-dawlah). Khalifah boleh memberikan harta kepada satu golongan dan tidak kepada yang lain; boleh pula Khalifah mengkhususkan pemberian untuk satu sektor (misal pertanian), dan tidak untuk sektor lainnya. Semua ini adalah hak Khalifah berdasarkan pertimbangan syariah sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya demi kemaslahatan rakyat. (An-Nabhani, 2004: 224).
    Namun, dalam kondisi terjadinya ketimpangan ekonomi, pemberian subsidi yang asalnya boleh ini menjadi wajib hukumnya, karena mengikuti kewajiban syariah untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi (at-tawazun al-iqtishadi) (Thabib, 2004:318; Syauman, t.t.: 73). Hal ini karena Islam telah mewajibkan beredarnya harta di antara seluruh individu dan mencegah beredarnya harta hanya pada golongan tertentu:
    كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اْلأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
    Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. (QS al-Hasyr [59] : 7).
    Nabi saw. telah membagikan fai‘ Bani Nadhir (harta milik negara) hanya kepada kaum Muhajirin, tidak kepada kaum Anshar, karena Nabi saw. melihat ketimpangan ekonomi antara Muhajirin dan Anshar. (An-Nabhani, 2004: 249). Karenanya, di tengah naiknya harga minyak mentah dunia sekarang, subsidi BBM tidak sekadar boleh, tetapi sudah wajib hukumnya, agar ketimpangan di masyarakat antara kaya dan miskin tidak semakin lebar.
    Khusus untuk sektor pendidikan, keamanan dan kesehatan, Islam telah mewajibkan negara menyelenggarakan pelayanan ketiga sektor tersebut secara cuma-cuma bagi rakyat (Abdul Ghani, 2004). Karena itu, jika pembiayaan negara untuk ketiga sektor tersebut dapat disebut subsidi maka subsidi menyeluruh untuk ketiga sektor itu adalah wajib hukumnya secara syar’i. Wallahu a’lam

    Kesimpulan
    Pajak adalah iyuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung,sedangkan Subsidi adalah suatu bentuk bantuan keuangan (financial assistance; Arab: i’anah maliyah), yang biasanya dibayar oleh pemerintah, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga-harga, atau untuk mempertahankan eksistensi kegiatan bisnis, atau untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi pada umumnya.pajak dibagi kedalam beberapa jenis,yaitu. jenis pajak kabupaten kota. jenis pajak propinsi.

  84. Nama novi silvia
    Npm : 093402199
    Mata kuliah : pengantar ilmu ekonomi makro

    Pendahuluan

    Latar belakang
    Sedikitnya pemahaman masyarakat mengenai pajak dan subsidi,hal inilah yang menjadi dasar penulis untuk membuat sebuah makalah mengenai pajak dan subsidi,yang diharapkan bisa memberikan pemahaman lebih pada masyarakat mengenai pajak dan subsidi
    Rumusan masalah
    Agar penulisan makalah ini tersusun secara sistematis,maka penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
    i. Apa yang dimaksud dengan pajak?
    ii. Apa jenis-jenis pajak?
    iii. Apa fungsi pajak?
    iv. Bagaimana cara pemungutan pajak?
    v. Apa pengertian subsidi?

    Tujuan
    i. Untuk mengetahui pengertian pajak
    ii. Untuk mengetahui jenis-jenis pajak
    iii. Untuk mengetahui fungsi pajak
    iv. Untuk mengetahui cara pemungutan pajak
    v. Untuk mengetahui pengertian subsidi

    pajak
    Pengertian pajak
    Pajak adalah iyuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.
    Pengetian pajak menurut bebetapa ahli :
    1.Prof Dr Adriani
    pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajibpajak membayarnya menurut peraturan derngan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.
    2. Prof. DR. Rachmat Sumitro,SH
    pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sector pemerintah berdasarkan undang-undang)
    (dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi)yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
    Lima unsur pokok dalam defenisi pajak
    • Iuran / pungutan
    • Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
    • Pajak dapat dipaksakan
    • Tidak menerima kontra prestasi
    • Untuk membiayai pengeluaran umun pemerintah
    Karakteristik pokok dari pajak adalah: pemunngutanya harus berdasarkan undang-undang. diperlukan perumusan macam pajak dan berat ringannya tariff pajak itu, untuk itulah masyarakat ikut didalam menetapkan rumusannya.
    Ketentuan mengenai penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
    1. untuk wajib pajak pertahun PTKP adalah Rp. 2.880.000;
    2. untuk istri dan suami Rp. 1.440.000;
    3. tambahan untu8k seorang istri Rp. 2.880.000; diberikan sapabila ada penghasilan istri yang digabungkan dengan penghasilan suami dalam hal istri.
    4. Rp. 1.440.000;tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah ,misalnya (ayah,ibu atau anak kandung atau semenda) dalam garis keturunan lurus sertaanak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang untuk ssetiap keluarga.
    Enam undang-undang hasil tax reform tahun 2000
    1. UU RI NO 16 tentang prubahan kedua atas uu no. 6 thn 1983 yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
    2. UU RI NO 17 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas uu no 7 thn 1983 tentang pajak penghasilan
    3. UU RI NO 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas uu no 8 thn 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
    4. UU RI NO 19 tahun 2000 tentang perubahan atas uu no 19 thn 1997 tentang penghasilan pajak dengan surat paksa
    5. UU RI NO 20 tahun 2000 tentang perubahan uu no 21 thn 1997 tentang peralihan hak atas tanah dan bangunan . kelima uu ini diundangkan pada tanggal 2 agustus 2000 dan berlaku sejak 1 januari 2001
    6. UU RI NO 34 tahun 2000 tentangperubahan atas undang-undang no 18 thn 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-undng ini diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000 dan berlaku saat diundangkan.
    Satu undang-undang hasil tax reform tahun 1985
    7. UU RI NO 17tahun 1985 tentang bea dan material
    Satu undang undang hasil tax reform tahun 1994
    8. UU RI NO 17 thun 1994 tentang perubahan atas uu no 12 thn 1985 tentang pajak bumi dan bangunan
    Satu undang-undang hasil tax reform thn 2002
    9. UU RI NO 14 tahun 2002 tentang pengadiloan pajak sebagai penhganti uu no 17 thn 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak .
    Pasal 79 mencantumkan sunber pendapatan daerah terdiri dari
    a. PAD (pendapatan asli daerah )
    • Hasil pajak daerah
    • Hasil retribusi daerah
    • Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
    • Dan lain-lain penghasilan daerah yang sah
    b. dana perimbangan
    c. pinjaman daerah
    pasal 80 ayat 1
    dana perimbangan sebagaimana dimaksut dalam pasal 79 terdiri atas
    • bagian daerah dari penerimaan PBB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan atas sda
    • dana alokasi umum
    • dana alokasi khusus
    ayat 2
    bagian dari PBB sector pedesaan perkotaan serta perkebunan serta biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima langsung oleh daeerah penghasil.
    Ayat3
    Bagian daerah dari sector pertambangan dan kehutanan dan penerimaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima oleh daerah penghasil dan daerah linnya untuk pemerataan sesuai dengan undang-undang
    Ayat 4
    Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksu pada ayat 1,2 dan 3 ditetapkan undang undang.
    Berdasarkan UU NO 34 THN 2000 tentang perubahan atas uu no 18b thn 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka jenis pajak untuk profinsi kabupaten, kota adalah sebagai berikut:
    a. jenis pajak propinsi terdiri dari
    • pajak kendraan bermotor dengan kendraan atas air, bbn kendraan bermotor dan atas air
    • pajak bahan bakar kendraan bermotor
    • pajak pengeambilan dan pemanfaatan air bawh tanah dan permukaan
    b. jenis pajak kabupaten kota
    • pajak hotel, restoran, hiburan , pajak reklame, pajak penerangan jalan , pajak pengambilan bahan galian golongan c , pajak parkir
    untuk lebih mendalami mata kuliah perpajakan secara garis besar kita harus mengetahui :
    1. siapa yang dikenakan pajak( subjek pajak)
    2. apa yang dikenakan pajak ( objek pajak)
    3. berapa pajaknya (tariff pajak)
    4. bagaimana melaksanakan hukum pajak
    * pajak dapat dipaksakan
    Undang-undang memberikan wewenang kepada fiskus untuk memaksa wp untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Sebab undang undang menurut sanksi-sanksi pidana fiscal (pajak) sanksi administrative yang kususnya diatur oleh undang-undang no 19 tahun 2000 termasuk wewenang dari perpajakan untuk mengadsakan penyitaan terhadap harta bergerak/ tetap wajib pajak.
    Dalam hokum pajak Indonesia dikenal lembaga sandera atau girling yaitu wajib pajak yang pada dasarnya mampu membayar pajak namun selalu menghindari pembayaran pajak dengan berbagai dalih, maka fiskus dapat menyandera wp dengan memasukkannya kedalam penjara.
    * Pajak tidak menerima kontra prestasi
    Ciri kas pajak dibandiong dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib pajak (tax payer ) tidak menerima jasa timbal yang dapat ditunjuk secara langsung dari pemerintah namun perlu dipahami bahwa sebenarnya subjek pajak ada menerima jasa timbal tetapi diterima secara kolektif bersama dengan masyarakat lainnya.
    * Untuk membiayai biaya umum pemerintah
    Pajak yang dipungut tidak pernah ditujukan untuk biaya khusus . dipandang dari segi hokum maka pajak akan terutang apabila memenuhi syarat subjektif dan syaratobjektif .
    Syarat objektif : ,yang berhubungan dengan objek pajak misalnmya adanya penghasilan atau penyeerahan barang kena pajak . syarat subjektif adlah syarat yang berhubungan dengan subjek pajak , apakah orang pribadi atau badan.
    Struktur pajak di Indonesia berdasarkan urian diatas adalah sebagai berikut:
    1. pajak penghasilan (PPh)
    2. pajak pertambahan nilaio barang dan jasa dan penjualan atas baeang mewah
    3. pajak bumi dan bangunan
    4. pajak daerah dan retribbusi daerah
    5. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
    6. bea materai
    untuk mewujudkan pajak-pajak tersebut menjadi kenyataan, terdapat hokum pajak formal yaitu UU RI NO 16 thn 2000 tentang perubahan kedua dari uu no 6 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
    Bagi wajib pajak yang menghindari pajak uu no 19 thn 2000 tentang p[enagihan pajak dan surat paksa.
    Bagi wajib pajak yang banding berdasarkan uu no 17 thn 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak BPSP tyelah disebutkan diatas telah diubah dan diganti dengan uu no 14 thn 2002 tentang penaagihan pajak
    Fungsi pajak
    Fungsi budgetair
    Fungsi budgeteir merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiscal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perepajakan yang berlaku “segala pajak untuk keperkuan negara berdasarkan undang-undang.
    Yang dimaksud dengan memasukkan kas secara optimal adalah sebagi berikut:
    • jangan sampai ada wajib pajak/subjek pajak yang tidak membayar kewajiban pajaknya.
    • Jangan sampai wajib pajak tidak melaporkan objek pajak kepada fiskus
    • Jangan sampai ada objek pajak dai pengamatan dan perhitungan fiskkus yang terlepas
    Dengan demikian maka optimalisasi pemasukan dana ke kas negara tercipta atas usaha wajib pajak dan fiskus.
    System pemungutan pajak suatu negara menganut dua system :
    1. Self assessment system; menghitung pajak sendiri
    2. official assessment system ;menghitung pajak adalah pihak fiscus
    factor yang turut mempengaruhi optimalisasi pemasukan dana kekas negara adlah
    1. filsafat negara
    negara yang berideologi yang berorientasi kepada kesejahtraan rakyat banyak akan mendapat dukungan dari rakyatnya dalam hal pembayaran pajak. Untuk itu rakyat diikut sertakan dalam menentukanberat rinngannya pajak melalui penetapan undang-undang perpajakan oleh DPR sebaliknya dinegara yang berorientasi kepada kepenmtingan penguasa sangat sulit untuk mengharapkan partisipasi masyarakat untuk kewajiban pajaknya.
    2. kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan
    yang jelas mudah dan sederhana serta pasti akan menimbulkan penafsiran yang baik dipihak fiscus maupun dipihak wajib pajak
    3. tingkat pendidikan penduduk / wajib pajak
    secara umum dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendidikan wajib pajak maka makin mudah bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan termasuk memahami sanksi administrasi dan sanksi pidana fiscal.
    4. kualitas dan kuantitas petugas pajak setempat
    ssangat menentukan efektifitas uu dan peraturan perpajakan . fiscus yang professional akan akan berusaha secara konsisten untuk menggali objek pajak yang menurut ketentuan pajak harus dikenakan pajak.
    5. strategi yang diterapkan organisasi yang mengadministrasikan pajak di Indonesia
    unit-unit untuk ini adalah
    • kantor pelayanan pajak
    • kantor pemeriksaan dan penyelidikan pajak yanmg dilakukan dirjen pajak
    perwujudan fungsi budgetair dalam kehidupan kenegaraan dapat terlihat dalam APBN yang setiap tyahun disahkan dengan undang-undang. Penerimaan negara selalu meningkat dari tahun ketahun khususnya setelah reformasi uu perpajakan thn 1983/1984.
    Fungsi regulerend
    Atau fungsi mengatur dan sebagainya juga fungsi pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu , dan sebagainya sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijakan, mis : pajak atas minuman keras ditinggikan untuk mengurangi konsumsi fasilitas perpajakan sehingga perwujudan dari pajak regulerend yang terdapat dalam UU No I tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Contoh:
    1) bea materai modal
    2) bea masuk dan pajak penjualan
    3) bea balik nama
    4) pajak perseroan
    5) pajak devident
    YUSDIFIKASI PAJAK DAN PRINSIP PEMUNGUTAN PAJAK
    Dalam hal ini akan dikemukakan asas-asas pemungutan pajak dan alas an-alasan yang menjdi dasar pembenaran pemungutan pajak oleh fiskus negara, sehingga fiskus negara merasa punya wewenang untuk memungut pajak dari penduduknya.
    Teori asas pemungutan pajak :
    1) Teori ansuransi
    Negara berhak memungut pajak dari penduduk karena menurut teori ini negara melindungi semua rakyat dan rakyat membayar premi pada negara.
    2) Teori kepentingan
    Bahwa negara berhak memungut pajak karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan pada negara, makin besar kepentingan penduduk kepada negara maka makin besar pula pajak yang harus dibayarnya kepada negara.
    3) Teori bakti
    Mengajarkan bahwa pwnduduk adalah bagian dari suatu negara oleh karena itu penduduk terikat pada negara dan wajib membayar pajak pada negara dalam arti berbakti pada negara.
    4) Teori gaya pikul
    Teori ini megusulkan supaya didalam hal pemungutan pajak pemerintah memperhatikan gaya pikul wajib pajak.
    5) Teori gaya beli
    Menurut teori ini yustifikasi pemungutan pajak terletak pada akibat pemungutan pajak. Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk mrmbiayai pengeluaran umum negara, karena akibat baik dari perhatian negara pada masyarakat maka pemuingutan pajak adalah juga baik.
    6) Teori pembangunan
    Untuk Indonesia yustifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur
    Disamping itu terdapat juga asas-asas pemungutan pejak seperti:
    • Asas yuridis yang mengemukakan supaya pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang
    • Asas ekonomis yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat
    • Asas finansial menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran untuk memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut.
    Prisip-prinsip pemungutan pajak:
    Menurut Era Saligman ada empat Prisip pemungutan pajak:
    • Prisip fiscal
    • Prinsip Administrative
    • Prinsip ekonomi
    • Prinsip Etika
    HUKUM PAJAK
    Adalah: Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerinth untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.
    Hukum pajak dibedakan atas:
    1. Hukum pajak material
    Yaitu: memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa yang dikenakan pajak dan siapa-siapa yang dikecualikan dengan pajak dan berapa harus dibayar.
    2. Hukum pajak formal
    Yaitu: memuat ketentuan-ketentuan bagaiman mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan.

    Subsidi
    Pengertian dan Fakta Subsidi
    Subsidi adalah suatu bentuk bantuan keuangan (financial assistance; Arab: i’anah maliyah), yang biasanya dibayar oleh pemerintah, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga-harga, atau untuk mempertahankan eksistensi kegiatan bisnis, atau untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi pada umumnya. Istilah subsidi dapat juga digunakan untuk bantuan yang dibayar oleh non-pemerintah, seperti individu atau institusi non-pemerintah. Namun, ini lebih sering disebut derma atau sumbangan (charity). (http://en.wikipedia.org). Subsidi dapat juga berbentuk kebijakan proteksionisme atau hambatan perdagangan (trade barrier) dengan cara menjadikan barang dan jasa domestik bersifat kompetitif terhadap barang dan jasa impor (ibid.)
    Dalam sistem Kapitalisme, subsidi merupakan salah satu instrumen pengendalian tidak langsung. Grossman dalam Sistem-Sistem Ekonomi (1995) menerangkan bahwa dalam sistem Kapitalisme terdapat dua macam pengendalian ekonomi oleh pemerintah, yaitu pengendalian langsung dan tidak langsung. Pengendalian langsung adalah kebijakan yang bekerja dengan mengabaikan mekanisme pasar, contohnya embargo perdagangan dan penetapan harga tertinggi suatu barang. Adapun pengendalian tidak langsung adalah kebijakan yang bekerja melalui mekanisme pasar, misalnya penetapan tarif serta segala macam pajak dan subsidi. (Grossman, 1995).
    Subsidi dapat dikategorikan dengan berbagai macam cara, bergantung pada alasan di balik subsidi, pihak penerima, dan sumber pembiayaan subsidi (bisa dari pemerintah, konsumen, penerimaan pajak, dll). (http://en.wikipedia.org).
    Dalam RAPBN-P 2008, secara garis besar ada dua subsidi, yaitu subsidi energi dan subsidi non-energi. Subsidi energi meliputi subsidi BBM dan listrik. Subsidi non-energi meliputi delapan jenis subsidi, yaitu subsidi pangan (beras untuk orang miskin), subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi public service obligation (untuk PT Kereta Api Indonesia, PT Pelni, dan PT Pos Indonesia), subsidi bunga kredit program (bunga dibayar pemerintah), subsidi bahan baku kedelai, subsidi minyak goreng (operasi pasar), dan subsidi pajak (pajak ditanggung pemerintah). (Nota Keuangan & RAPBN-P 2008, III-4)
    Subsidi dalam Kapitalisme
    Subsidi terkait dengan persoalan peran negara dalam ekonomi, terutama dalam pelayanan publik (public service). Karenanya, sikap Kapitalisme terhadap subsidi berbeda-beda, bergantung pada konsep peran negara menurut aliran Kapitalisme yang dianut. Secara sederhana dapat dikatakan pandangan Keynesian yang pro-subsidi berbeda dengan pandangan aliran neo-liberal yang anti-subsidi.
    Sejak pertengahan hingga akhir abad ke-19, di Barat diterapkan Kapitalisme klasik/liberal (Ebenstein & Fogelman, 1994). Slogannya adalah laissez faire, yang didukung Adam Smith dalam bukunya, The Wealth of Nations (1776). Slogan berbahasa Prancis itu Inggrisnya adalah leave us alone. Artinya, “Biarkan kami (pengusaha) sendiri, tanpa intervensi pemerintah.” Walhasil, peran negara sangat terbatas, karena semuanya diserahkan pada mekanisme pasar. Kapitalisme liberal ini terbukti gagal, ketika tahun 1929-1939 terjadi Depresi Besar (Great Depression) di Amerika Serikat akibat keruntuhan pasar modal di Wall Street tahun 1929. (Adams, 2004).
    Sejak 1930-an, Kapitalisme berganti aliran. Kapitalisme liberal yang anti intervensi pemerintah kemudian berganti menjadi Kapitalisme Keynesian, dengan momentun program The New Deal oleh Presiden Franklin D. Roosevelt tahun 1933. Disebut Kapitalisme Keynesian karena mengikuti ide John Maynard Keynes (1883-1946) yang mendorong intervensi pemerintah dalam bukunya, The General Theory of Employment (1936).
    Antara 1930-an hingga 1970-an, Kapitalisme Keynesian ini menjadi basis dari welfare state (negara kesejahteraan) yang memberikan porsi besar pada intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi (termasuk subsidi dari pemerintah). Karena itu, Kapitalisme Keynesian dapat dikatakan bersikap pro-subsidi.
    Namun, tahun 1973 ketika harga minyak dunia naik, timbul persoalan ekonomi di Barat yang tidak dapat diatasi oleh Kapitalisme Keynesian, yaitu stagflasi. Ini kombinasi antara pengangguran (stagnasi) dengan kenaikan harga (inflasi). Menurut doktrin Keynesian, kedua problem ini tidak mungkin terjadi bersamaan. Masyarakat dapat mengalami salah satunya, tetapi tidak kedua-duanya. Kekecewaan terhadap Keynesian inilah yang mendorong upaya pencarian solusi baru.
    Lahirlah Kapitalisme aliran neo-liberal (neoliberalisme/neokonservatisme), dengan penggagas utamanya, Friedrich Hayek dan Milton Friedman.
    Neoliberalisme adalah versi liberalisme klasik yang dimodernisasi, dengan tema-tema utamanya adalah: pasar bebas, peran negara yang terbatas dan individualisme. Karena peran negara terbatas, maka neoliberalisme memandang intervensi pemerintah sebagai “ancaman yang paling serius” bagi mekanisme pasar. (Adams, 2004).
    Dari sinilah kita dapat memahami, mengapa pencabutan subsidi sangat dianjurkan dalam neoliberalisme, sebab subsidi dianggap sebagai bentuk intervensi pemerintah. Ringkasnya, sikap neoliberalisme pada dasarnya adalah anti-subsidi. Ini karena menurut neoliberalisme, pelayanan publik harus mengikuti mekanisme pasar, yaitu negara harus menggunakan prinsip untung-rugi dalam penyelenggaraan bisnis publik. Pelayanan publik murni seperti dalam bentuk subsidi dianggap pemborosan dan inefisiensi. (http://id.wikipedia.org).
    Dalam skala internasional, neoliberalisme ini kemudian menjadi hegemoni global melalui tiga aktor utamanya: WTO, IMF dan Bank Dunia. Bank Dunia dan IMF terkenal dengan program SAP (Structural Adjustment Program) yang berbahaya, yang salah satunya adalah penghapusan subsidi. (Wibowo & Wahono, 2003; The International Forum on Globalization, 2004).
    Hegemoni neoliberalisme inilah alasan prinsipil yang dapat menjelaskan mengapa Pemerintah kita sering mencabut subsidi berbagai barang kebutuhan masyarakat, seperti subsidi BBM dan listrik. Alasan ideologis inilah yang akhirnya melahirkan alasan-alasan lainnya yang bersifat teknis-ekonomis, misalnya alasan bahwa subsidi membebani negara, subsidi membuat rakyat tidak mandiri, subsidi mematikan persaingan ekonomi dan sebagainya. Ini semua bukan alasan prinsipil. Alasan prinsipilnya adalah karena Pemerintah tunduk pada hegemoni neoliberalisme, atau telah mengadopsi neoliberalisme, yang berpandangan bahwa subsidi adalah bentuk intervensi pemerintah yang hanya akan mendistorsi mekanisme pasar.
    Subsidi dalam Islam
    Islam berbeda dengan Kapitalisme. Jika Kapitalisme memandang subsidi dari perspekstif intervensi pemerintah atau mekanisme pasar, Islam memandang subsidi dari perspektif syariah, yaitu kapan subsidi boleh dan kapan subsidi wajib dilakukan oleh negara.
    Jika subsidi diartikan sebagai bantuan keuangan yang dibayar oleh negara maka Islam mengakui adanya subsidi dalam pengertian ini. Subsidi dapat dianggap salah satu cara (uslub) yang boleh dilakukan negara (Khilafah), karena termasuk pemberian harta milik negara kepada individu rakyat (i’tha’u ad-dawlah min amwaliha li ar-ra’iyah) yang menjadi hak Khalifah. Khalifah Umar bin al-Khaththab pernah memberikan harta dari Baitul Mal (Kas Negara) kepada para petani di Irak agar mereka dapat mengolah lahan petanian mereka. (An-Nabhani, 2004: 119).
    Atas dasar itu, boleh negara memberikan subsidi kepada individu rakyat yang bertindak sebagai produsen, seperti subsidi pupuk dan benih bagi petani, atau subsidi bahan baku kedelai bagi perajin tahu dan tempe, dan sebagainya. Boleh juga negara memberikan subsidi kepada individu rakyat yang bertindak sebagai konsumen, seperti subsidi pangan (sembako murah), atau subsidi minyak goreng, dan sebagainya.
    Subsidi boleh juga diberikan negara untuk sektor pelayanan publik (al-marafiq al-’ammah) yang dilaksanakan oleh negara, misalnya: (1) jasa telekomunikasi (al-khidmat al-baridiyah) seperti telepon, pos, fax, internet; (2) jasa perbankan syariah (al-khidmat al-mashrifiyah) seperti transfer, simpanan, dan penukaran valuta asing; dan (3) jasa transportasi umum (al-muwashalat al-’ammah) seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. (Zallum, 2004: 104)
    Subsidi untuk sektor energi (seperti BBM dan listrik) dapat juga diberikan negara kepada rakyat. Namun perlu dicatat, bahwa BBM dan listrik dalam Islam termasuk barang milik umum (milkiyah ‘ammah). Dalam distribusinya kepada rakyat, Khalifah tidak terikat dengan satu cara tertentu. Khalifah dapat memberikannya secara gratis, atau menjual kepada rakyat dengan harga sesuai ongkos produksi, atau sesuai harga pasar, atau memberikan kepada rakyat dalam bentuk uang tunai sebagai keuntungan penjualannya, dan sebagainya. Di sinilah subsidi dapat juga diberikan agar BBM dan listrik yang didistribusikan itu harganya semakin murah dan bahkan gratis jika memungkinkan. (Zallum, 2004: 83).
    Semua subsidi yang dicontohkan di atas hukum asalnya boleh, karena hukum asal negara memberikan hartanya kepada individu rakyat adalah boleh. Pemberian ini merupakan hak Khalifah dalam mengelola harta milik negara (milkiyah al-dawlah). Khalifah boleh memberikan harta kepada satu golongan dan tidak kepada yang lain; boleh pula Khalifah mengkhususkan pemberian untuk satu sektor (misal pertanian), dan tidak untuk sektor lainnya. Semua ini adalah hak Khalifah berdasarkan pertimbangan syariah sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya demi kemaslahatan rakyat. (An-Nabhani, 2004: 224).
    Namun, dalam kondisi terjadinya ketimpangan ekonomi, pemberian subsidi yang asalnya boleh ini menjadi wajib hukumnya, karena mengikuti kewajiban syariah untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi (at-tawazun al-iqtishadi) (Thabib, 2004:318; Syauman, t.t.: 73). Hal ini karena Islam telah mewajibkan beredarnya harta di antara seluruh individu dan mencegah beredarnya harta hanya pada golongan tertentu:
    كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اْلأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
    Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. (QS al-Hasyr [59] : 7).
    Nabi saw. telah membagikan fai‘ Bani Nadhir (harta milik negara) hanya kepada kaum Muhajirin, tidak kepada kaum Anshar, karena Nabi saw. melihat ketimpangan ekonomi antara Muhajirin dan Anshar. (An-Nabhani, 2004: 249). Karenanya, di tengah naiknya harga minyak mentah dunia sekarang, subsidi BBM tidak sekadar boleh, tetapi sudah wajib hukumnya, agar ketimpangan di masyarakat antara kaya dan miskin tidak semakin lebar.
    Khusus untuk sektor pendidikan, keamanan dan kesehatan, Islam telah mewajibkan negara menyelenggarakan pelayanan ketiga sektor tersebut secara cuma-cuma bagi rakyat (Abdul Ghani, 2004). Karena itu, jika pembiayaan negara untuk ketiga sektor tersebut dapat disebut subsidi maka subsidi menyeluruh untuk ketiga sektor itu adalah wajib hukumnya secara syar’i. Wallahu a’lam

    Kesimpulan
    Pajak adalah iyuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung,sedangkan Subsidi adalah suatu bentuk bantuan keuangan (financial assistance; Arab: i’anah maliyah), yang biasanya dibayar oleh pemerintah, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga-harga, atau untuk mempertahankan eksistensi kegiatan bisnis, atau untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi pada umumnya.pajak dibagi kedalam beberapa jenis,yaitu. jenis pajak kabupaten kota. jenis pajak propinsi.

  85. Nama : Yuyun Yuliana
    Npm : 093402211
    Mata kuliah : pengantar ilmu ekonomi makro

    Pendahuluan

    Latar belakang
    Sedikitnya pemahaman masyarakat mengenai pajak dan subsidi,hal inilah yang menjadi dasar penulis untuk membuat sebuah makalah mengenai pajak dan subsidi,yang diharapkan bisa memberikan pemahaman lebih pada masyarakat mengenai pajak dan subsidi
    Rumusan masalah
    Agar penulisan makalah ini tersusun secara sistematis,maka penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
    i. Apa yang dimaksud dengan pajak?
    ii. Apa jenis-jenis pajak?
    iii. Apa fungsi pajak?
    iv. Bagaimana cara pemungutan pajak?
    v. Apa pengertian subsidi?

    Tujuan
    i. Untuk mengetahui pengertian pajak
    ii. Untuk mengetahui jenis-jenis pajak
    iii. Untuk mengetahui fungsi pajak
    iv. Untuk mengetahui cara pemungutan pajak
    v. Untuk mengetahui pengertian subsidi

    pajak
    Pengertian pajak
    Pajak adalah iyuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.
    Pengetian pajak menurut bebetapa ahli :
    1.Prof Dr Adriani
    pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajibpajak membayarnya menurut peraturan derngan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.
    2. Prof. DR. Rachmat Sumitro,SH
    pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sector pemerintah berdasarkan undang-undang)
    (dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi)yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
    Lima unsur pokok dalam defenisi pajak
    • Iuran / pungutan
    • Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
    • Pajak dapat dipaksakan
    • Tidak menerima kontra prestasi
    • Untuk membiayai pengeluaran umun pemerintah
    Karakteristik pokok dari pajak adalah: pemunngutanya harus berdasarkan undang-undang. diperlukan perumusan macam pajak dan berat ringannya tariff pajak itu, untuk itulah masyarakat ikut didalam menetapkan rumusannya.
    Ketentuan mengenai penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
    1. untuk wajib pajak pertahun PTKP adalah Rp. 2.880.000;
    2. untuk istri dan suami Rp. 1.440.000;
    3. tambahan untu8k seorang istri Rp. 2.880.000; diberikan sapabila ada penghasilan istri yang digabungkan dengan penghasilan suami dalam hal istri.
    4. Rp. 1.440.000;tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah ,misalnya (ayah,ibu atau anak kandung atau semenda) dalam garis keturunan lurus sertaanak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang untuk ssetiap keluarga.
    Enam undang-undang hasil tax reform tahun 2000
    1. UU RI NO 16 tentang prubahan kedua atas uu no. 6 thn 1983 yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
    2. UU RI NO 17 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas uu no 7 thn 1983 tentang pajak penghasilan
    3. UU RI NO 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas uu no 8 thn 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
    4. UU RI NO 19 tahun 2000 tentang perubahan atas uu no 19 thn 1997 tentang penghasilan pajak dengan surat paksa
    5. UU RI NO 20 tahun 2000 tentang perubahan uu no 21 thn 1997 tentang peralihan hak atas tanah dan bangunan . kelima uu ini diundangkan pada tanggal 2 agustus 2000 dan berlaku sejak 1 januari 2001
    6. UU RI NO 34 tahun 2000 tentangperubahan atas undang-undang no 18 thn 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-undng ini diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000 dan berlaku saat diundangkan.
    Satu undang-undang hasil tax reform tahun 1985
    7. UU RI NO 17tahun 1985 tentang bea dan material
    Satu undang undang hasil tax reform tahun 1994
    8. UU RI NO 17 thun 1994 tentang perubahan atas uu no 12 thn 1985 tentang pajak bumi dan bangunan
    Satu undang-undang hasil tax reform thn 2002
    9. UU RI NO 14 tahun 2002 tentang pengadiloan pajak sebagai penhganti uu no 17 thn 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak .
    Pasal 79 mencantumkan sunber pendapatan daerah terdiri dari
    a. PAD (pendapatan asli daerah )
    • Hasil pajak daerah
    • Hasil retribusi daerah
    • Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
    • Dan lain-lain penghasilan daerah yang sah
    b. dana perimbangan
    c. pinjaman daerah
    pasal 80 ayat 1
    dana perimbangan sebagaimana dimaksut dalam pasal 79 terdiri atas
    • bagian daerah dari penerimaan PBB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan atas sda
    • dana alokasi umum
    • dana alokasi khusus
    ayat 2
    bagian dari PBB sector pedesaan perkotaan serta perkebunan serta biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima langsung oleh daeerah penghasil.
    Ayat3
    Bagian daerah dari sector pertambangan dan kehutanan dan penerimaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima oleh daerah penghasil dan daerah linnya untuk pemerataan sesuai dengan undang-undang
    Ayat 4
    Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksu pada ayat 1,2 dan 3 ditetapkan undang undang.
    Berdasarkan UU NO 34 THN 2000 tentang perubahan atas uu no 18b thn 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka jenis pajak untuk profinsi kabupaten, kota adalah sebagai berikut:
    a. jenis pajak propinsi terdiri dari
    • pajak kendraan bermotor dengan kendraan atas air, bbn kendraan bermotor dan atas air
    • pajak bahan bakar kendraan bermotor
    • pajak pengeambilan dan pemanfaatan air bawh tanah dan permukaan
    b. jenis pajak kabupaten kota
    • pajak hotel, restoran, hiburan , pajak reklame, pajak penerangan jalan , pajak pengambilan bahan galian golongan c , pajak parkir
    untuk lebih mendalami mata kuliah perpajakan secara garis besar kita harus mengetahui :
    1. siapa yang dikenakan pajak( subjek pajak)
    2. apa yang dikenakan pajak ( objek pajak)
    3. berapa pajaknya (tariff pajak)
    4. bagaimana melaksanakan hukum pajak
    * pajak dapat dipaksakan
    Undang-undang memberikan wewenang kepada fiskus untuk memaksa wp untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Sebab undang undang menurut sanksi-sanksi pidana fiscal (pajak) sanksi administrative yang kususnya diatur oleh undang-undang no 19 tahun 2000 termasuk wewenang dari perpajakan untuk mengadsakan penyitaan terhadap harta bergerak/ tetap wajib pajak.
    Dalam hokum pajak Indonesia dikenal lembaga sandera atau girling yaitu wajib pajak yang pada dasarnya mampu membayar pajak namun selalu menghindari pembayaran pajak dengan berbagai dalih, maka fiskus dapat menyandera wp dengan memasukkannya kedalam penjara.
    * Pajak tidak menerima kontra prestasi
    Ciri kas pajak dibandiong dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib pajak (tax payer ) tidak menerima jasa timbal yang dapat ditunjuk secara langsung dari pemerintah namun perlu dipahami bahwa sebenarnya subjek pajak ada menerima jasa timbal tetapi diterima secara kolektif bersama dengan masyarakat lainnya.
    * Untuk membiayai biaya umum pemerintah
    Pajak yang dipungut tidak pernah ditujukan untuk biaya khusus . dipandang dari segi hokum maka pajak akan terutang apabila memenuhi syarat subjektif dan syaratobjektif .
    Syarat objektif : ,yang berhubungan dengan objek pajak misalnmya adanya penghasilan atau penyeerahan barang kena pajak . syarat subjektif adlah syarat yang berhubungan dengan subjek pajak , apakah orang pribadi atau badan.
    Struktur pajak di Indonesia berdasarkan urian diatas adalah sebagai berikut:
    1. pajak penghasilan (PPh)
    2. pajak pertambahan nilaio barang dan jasa dan penjualan atas baeang mewah
    3. pajak bumi dan bangunan
    4. pajak daerah dan retribbusi daerah
    5. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
    6. bea materai
    untuk mewujudkan pajak-pajak tersebut menjadi kenyataan, terdapat hokum pajak formal yaitu UU RI NO 16 thn 2000 tentang perubahan kedua dari uu no 6 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
    Bagi wajib pajak yang menghindari pajak uu no 19 thn 2000 tentang p[enagihan pajak dan surat paksa.
    Bagi wajib pajak yang banding berdasarkan uu no 17 thn 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak BPSP tyelah disebutkan diatas telah diubah dan diganti dengan uu no 14 thn 2002 tentang penaagihan pajak
    Fungsi pajak
    Fungsi budgetair
    Fungsi budgeteir merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiscal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perepajakan yang berlaku “segala pajak untuk keperkuan negara berdasarkan undang-undang.
    Yang dimaksud dengan memasukkan kas secara optimal adalah sebagi berikut:
    • jangan sampai ada wajib pajak/subjek pajak yang tidak membayar kewajiban pajaknya.
    • Jangan sampai wajib pajak tidak melaporkan objek pajak kepada fiskus
    • Jangan sampai ada objek pajak dai pengamatan dan perhitungan fiskkus yang terlepas
    Dengan demikian maka optimalisasi pemasukan dana ke kas negara tercipta atas usaha wajib pajak dan fiskus.
    System pemungutan pajak suatu negara menganut dua system :
    1. Self assessment system; menghitung pajak sendiri
    2. official assessment system ;menghitung pajak adalah pihak fiscus
    factor yang turut mempengaruhi optimalisasi pemasukan dana kekas negara adlah
    1. filsafat negara
    negara yang berideologi yang berorientasi kepada kesejahtraan rakyat banyak akan mendapat dukungan dari rakyatnya dalam hal pembayaran pajak. Untuk itu rakyat diikut sertakan dalam menentukanberat rinngannya pajak melalui penetapan undang-undang perpajakan oleh DPR sebaliknya dinegara yang berorientasi kepada kepenmtingan penguasa sangat sulit untuk mengharapkan partisipasi masyarakat untuk kewajiban pajaknya.
    2. kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan
    yang jelas mudah dan sederhana serta pasti akan menimbulkan penafsiran yang baik dipihak fiscus maupun dipihak wajib pajak
    3. tingkat pendidikan penduduk / wajib pajak
    secara umum dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendidikan wajib pajak maka makin mudah bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan termasuk memahami sanksi administrasi dan sanksi pidana fiscal.
    4. kualitas dan kuantitas petugas pajak setempat
    ssangat menentukan efektifitas uu dan peraturan perpajakan . fiscus yang professional akan akan berusaha secara konsisten untuk menggali objek pajak yang menurut ketentuan pajak harus dikenakan pajak.
    5. strategi yang diterapkan organisasi yang mengadministrasikan pajak di Indonesia
    unit-unit untuk ini adalah
    • kantor pelayanan pajak
    • kantor pemeriksaan dan penyelidikan pajak yanmg dilakukan dirjen pajak
    perwujudan fungsi budgetair dalam kehidupan kenegaraan dapat terlihat dalam APBN yang setiap tyahun disahkan dengan undang-undang. Penerimaan negara selalu meningkat dari tahun ketahun khususnya setelah reformasi uu perpajakan thn 1983/1984.
    Fungsi regulerend
    Atau fungsi mengatur dan sebagainya juga fungsi pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu , dan sebagainya sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijakan, mis : pajak atas minuman keras ditinggikan untuk mengurangi konsumsi fasilitas perpajakan sehingga perwujudan dari pajak regulerend yang terdapat dalam UU No I tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Contoh:
    1) bea materai modal
    2) bea masuk dan pajak penjualan
    3) bea balik nama
    4) pajak perseroan
    5) pajak devident
    YUSDIFIKASI PAJAK DAN PRINSIP PEMUNGUTAN PAJAK
    Dalam hal ini akan dikemukakan asas-asas pemungutan pajak dan alas an-alasan yang menjdi dasar pembenaran pemungutan pajak oleh fiskus negara, sehingga fiskus negara merasa punya wewenang untuk memungut pajak dari penduduknya.
    Teori asas pemungutan pajak :
    1) Teori ansuransi
    Negara berhak memungut pajak dari penduduk karena menurut teori ini negara melindungi semua rakyat dan rakyat membayar premi pada negara.
    2) Teori kepentingan
    Bahwa negara berhak memungut pajak karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan pada negara, makin besar kepentingan penduduk kepada negara maka makin besar pula pajak yang harus dibayarnya kepada negara.
    3) Teori bakti
    Mengajarkan bahwa pwnduduk adalah bagian dari suatu negara oleh karena itu penduduk terikat pada negara dan wajib membayar pajak pada negara dalam arti berbakti pada negara.
    4) Teori gaya pikul
    Teori ini megusulkan supaya didalam hal pemungutan pajak pemerintah memperhatikan gaya pikul wajib pajak.
    5) Teori gaya beli
    Menurut teori ini yustifikasi pemungutan pajak terletak pada akibat pemungutan pajak. Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk mrmbiayai pengeluaran umum negara, karena akibat baik dari perhatian negara pada masyarakat maka pemuingutan pajak adalah juga baik.
    6) Teori pembangunan
    Untuk Indonesia yustifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur
    Disamping itu terdapat juga asas-asas pemungutan pejak seperti:
    • Asas yuridis yang mengemukakan supaya pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang
    • Asas ekonomis yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat
    • Asas finansial menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran untuk memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut.
    Prisip-prinsip pemungutan pajak:
    Menurut Era Saligman ada empat Prisip pemungutan pajak:
    • Prisip fiscal
    • Prinsip Administrative
    • Prinsip ekonomi
    • Prinsip Etika
    HUKUM PAJAK
    Adalah: Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerinth untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.
    Hukum pajak dibedakan atas:
    1. Hukum pajak material
    Yaitu: memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa yang dikenakan pajak dan siapa-siapa yang dikecualikan dengan pajak dan berapa harus dibayar.
    2. Hukum pajak formal
    Yaitu: memuat ketentuan-ketentuan bagaiman mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan.

    Subsidi
    Pengertian dan Fakta Subsidi
    Subsidi adalah suatu bentuk bantuan keuangan (financial assistance; Arab: i’anah maliyah), yang biasanya dibayar oleh pemerintah, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga-harga, atau untuk mempertahankan eksistensi kegiatan bisnis, atau untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi pada umumnya. Istilah subsidi dapat juga digunakan untuk bantuan yang dibayar oleh non-pemerintah, seperti individu atau institusi non-pemerintah. Namun, ini lebih sering disebut derma atau sumbangan (charity). (http://en.wikipedia.org). Subsidi dapat juga berbentuk kebijakan proteksionisme atau hambatan perdagangan (trade barrier) dengan cara menjadikan barang dan jasa domestik bersifat kompetitif terhadap barang dan jasa impor (ibid.)
    Dalam sistem Kapitalisme, subsidi merupakan salah satu instrumen pengendalian tidak langsung. Grossman dalam Sistem-Sistem Ekonomi (1995) menerangkan bahwa dalam sistem Kapitalisme terdapat dua macam pengendalian ekonomi oleh pemerintah, yaitu pengendalian langsung dan tidak langsung. Pengendalian langsung adalah kebijakan yang bekerja dengan mengabaikan mekanisme pasar, contohnya embargo perdagangan dan penetapan harga tertinggi suatu barang. Adapun pengendalian tidak langsung adalah kebijakan yang bekerja melalui mekanisme pasar, misalnya penetapan tarif serta segala macam pajak dan subsidi. (Grossman, 1995).
    Subsidi dapat dikategorikan dengan berbagai macam cara, bergantung pada alasan di balik subsidi, pihak penerima, dan sumber pembiayaan subsidi (bisa dari pemerintah, konsumen, penerimaan pajak, dll). (http://en.wikipedia.org).
    Dalam RAPBN-P 2008, secara garis besar ada dua subsidi, yaitu subsidi energi dan subsidi non-energi. Subsidi energi meliputi subsidi BBM dan listrik. Subsidi non-energi meliputi delapan jenis subsidi, yaitu subsidi pangan (beras untuk orang miskin), subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi public service obligation (untuk PT Kereta Api Indonesia, PT Pelni, dan PT Pos Indonesia), subsidi bunga kredit program (bunga dibayar pemerintah), subsidi bahan baku kedelai, subsidi minyak goreng (operasi pasar), dan subsidi pajak (pajak ditanggung pemerintah). (Nota Keuangan & RAPBN-P 2008, III-4)
    Subsidi dalam Kapitalisme
    Subsidi terkait dengan persoalan peran negara dalam ekonomi, terutama dalam pelayanan publik (public service). Karenanya, sikap Kapitalisme terhadap subsidi berbeda-beda, bergantung pada konsep peran negara menurut aliran Kapitalisme yang dianut. Secara sederhana dapat dikatakan pandangan Keynesian yang pro-subsidi berbeda dengan pandangan aliran neo-liberal yang anti-subsidi.
    Sejak pertengahan hingga akhir abad ke-19, di Barat diterapkan Kapitalisme klasik/liberal (Ebenstein & Fogelman, 1994). Slogannya adalah laissez faire, yang didukung Adam Smith dalam bukunya, The Wealth of Nations (1776). Slogan berbahasa Prancis itu Inggrisnya adalah leave us alone. Artinya, “Biarkan kami (pengusaha) sendiri, tanpa intervensi pemerintah.” Walhasil, peran negara sangat terbatas, karena semuanya diserahkan pada mekanisme pasar. Kapitalisme liberal ini terbukti gagal, ketika tahun 1929-1939 terjadi Depresi Besar (Great Depression) di Amerika Serikat akibat keruntuhan pasar modal di Wall Street tahun 1929. (Adams, 2004).
    Sejak 1930-an, Kapitalisme berganti aliran. Kapitalisme liberal yang anti intervensi pemerintah kemudian berganti menjadi Kapitalisme Keynesian, dengan momentun program The New Deal oleh Presiden Franklin D. Roosevelt tahun 1933. Disebut Kapitalisme Keynesian karena mengikuti ide John Maynard Keynes (1883-1946) yang mendorong intervensi pemerintah dalam bukunya, The General Theory of Employment (1936).
    Antara 1930-an hingga 1970-an, Kapitalisme Keynesian ini menjadi basis dari welfare state (negara kesejahteraan) yang memberikan porsi besar pada intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi (termasuk subsidi dari pemerintah). Karena itu, Kapitalisme Keynesian dapat dikatakan bersikap pro-subsidi.
    Namun, tahun 1973 ketika harga minyak dunia naik, timbul persoalan ekonomi di Barat yang tidak dapat diatasi oleh Kapitalisme Keynesian, yaitu stagflasi. Ini kombinasi antara pengangguran (stagnasi) dengan kenaikan harga (inflasi). Menurut doktrin Keynesian, kedua problem ini tidak mungkin terjadi bersamaan. Masyarakat dapat mengalami salah satunya, tetapi tidak kedua-duanya. Kekecewaan terhadap Keynesian inilah yang mendorong upaya pencarian solusi baru.
    Lahirlah Kapitalisme aliran neo-liberal (neoliberalisme/neokonservatisme), dengan penggagas utamanya, Friedrich Hayek dan Milton Friedman.
    Neoliberalisme adalah versi liberalisme klasik yang dimodernisasi, dengan tema-tema utamanya adalah: pasar bebas, peran negara yang terbatas dan individualisme. Karena peran negara terbatas, maka neoliberalisme memandang intervensi pemerintah sebagai “ancaman yang paling serius” bagi mekanisme pasar. (Adams, 2004).
    Dari sinilah kita dapat memahami, mengapa pencabutan subsidi sangat dianjurkan dalam neoliberalisme, sebab subsidi dianggap sebagai bentuk intervensi pemerintah. Ringkasnya, sikap neoliberalisme pada dasarnya adalah anti-subsidi. Ini karena menurut neoliberalisme, pelayanan publik harus mengikuti mekanisme pasar, yaitu negara harus menggunakan prinsip untung-rugi dalam penyelenggaraan bisnis publik. Pelayanan publik murni seperti dalam bentuk subsidi dianggap pemborosan dan inefisiensi. (http://id.wikipedia.org).
    Dalam skala internasional, neoliberalisme ini kemudian menjadi hegemoni global melalui tiga aktor utamanya: WTO, IMF dan Bank Dunia. Bank Dunia dan IMF terkenal dengan program SAP (Structural Adjustment Program) yang berbahaya, yang salah satunya adalah penghapusan subsidi. (Wibowo & Wahono, 2003; The International Forum on Globalization, 2004).
    Hegemoni neoliberalisme inilah alasan prinsipil yang dapat menjelaskan mengapa Pemerintah kita sering mencabut subsidi berbagai barang kebutuhan masyarakat, seperti subsidi BBM dan listrik. Alasan ideologis inilah yang akhirnya melahirkan alasan-alasan lainnya yang bersifat teknis-ekonomis, misalnya alasan bahwa subsidi membebani negara, subsidi membuat rakyat tidak mandiri, subsidi mematikan persaingan ekonomi dan sebagainya. Ini semua bukan alasan prinsipil. Alasan prinsipilnya adalah karena Pemerintah tunduk pada hegemoni neoliberalisme, atau telah mengadopsi neoliberalisme, yang berpandangan bahwa subsidi adalah bentuk intervensi pemerintah yang hanya akan mendistorsi mekanisme pasar.
    Subsidi dalam Islam
    Islam berbeda dengan Kapitalisme. Jika Kapitalisme memandang subsidi dari perspekstif intervensi pemerintah atau mekanisme pasar, Islam memandang subsidi dari perspektif syariah, yaitu kapan subsidi boleh dan kapan subsidi wajib dilakukan oleh negara.
    Jika subsidi diartikan sebagai bantuan keuangan yang dibayar oleh negara maka Islam mengakui adanya subsidi dalam pengertian ini. Subsidi dapat dianggap salah satu cara (uslub) yang boleh dilakukan negara (Khilafah), karena termasuk pemberian harta milik negara kepada individu rakyat (i’tha’u ad-dawlah min amwaliha li ar-ra’iyah) yang menjadi hak Khalifah. Khalifah Umar bin al-Khaththab pernah memberikan harta dari Baitul Mal (Kas Negara) kepada para petani di Irak agar mereka dapat mengolah lahan petanian mereka. (An-Nabhani, 2004: 119).
    Atas dasar itu, boleh negara memberikan subsidi kepada individu rakyat yang bertindak sebagai produsen, seperti subsidi pupuk dan benih bagi petani, atau subsidi bahan baku kedelai bagi perajin tahu dan tempe, dan sebagainya. Boleh juga negara memberikan subsidi kepada individu rakyat yang bertindak sebagai konsumen, seperti subsidi pangan (sembako murah), atau subsidi minyak goreng, dan sebagainya.
    Subsidi boleh juga diberikan negara untuk sektor pelayanan publik (al-marafiq al-’ammah) yang dilaksanakan oleh negara, misalnya: (1) jasa telekomunikasi (al-khidmat al-baridiyah) seperti telepon, pos, fax, internet; (2) jasa perbankan syariah (al-khidmat al-mashrifiyah) seperti transfer, simpanan, dan penukaran valuta asing; dan (3) jasa transportasi umum (al-muwashalat al-’ammah) seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. (Zallum, 2004: 104)
    Subsidi untuk sektor energi (seperti BBM dan listrik) dapat juga diberikan negara kepada rakyat. Namun perlu dicatat, bahwa BBM dan listrik dalam Islam termasuk barang milik umum (milkiyah ‘ammah). Dalam distribusinya kepada rakyat, Khalifah tidak terikat dengan satu cara tertentu. Khalifah dapat memberikannya secara gratis, atau menjual kepada rakyat dengan harga sesuai ongkos produksi, atau sesuai harga pasar, atau memberikan kepada rakyat dalam bentuk uang tunai sebagai keuntungan penjualannya, dan sebagainya. Di sinilah subsidi dapat juga diberikan agar BBM dan listrik yang didistribusikan itu harganya semakin murah dan bahkan gratis jika memungkinkan. (Zallum, 2004: 83).
    Semua subsidi yang dicontohkan di atas hukum asalnya boleh, karena hukum asal negara memberikan hartanya kepada individu rakyat adalah boleh. Pemberian ini merupakan hak Khalifah dalam mengelola harta milik negara (milkiyah al-dawlah). Khalifah boleh memberikan harta kepada satu golongan dan tidak kepada yang lain; boleh pula Khalifah mengkhususkan pemberian untuk satu sektor (misal pertanian), dan tidak untuk sektor lainnya. Semua ini adalah hak Khalifah berdasarkan pertimbangan syariah sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya demi kemaslahatan rakyat. (An-Nabhani, 2004: 224).
    Namun, dalam kondisi terjadinya ketimpangan ekonomi, pemberian subsidi yang asalnya boleh ini menjadi wajib hukumnya, karena mengikuti kewajiban syariah untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi (at-tawazun al-iqtishadi) (Thabib, 2004:318; Syauman, t.t.: 73). Hal ini karena Islam telah mewajibkan beredarnya harta di antara seluruh individu dan mencegah beredarnya harta hanya pada golongan tertentu:
    كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اْلأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
    Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. (QS al-Hasyr [59] : 7).
    Nabi saw. telah membagikan fai‘ Bani Nadhir (harta milik negara) hanya kepada kaum Muhajirin, tidak kepada kaum Anshar, karena Nabi saw. melihat ketimpangan ekonomi antara Muhajirin dan Anshar. (An-Nabhani, 2004: 249). Karenanya, di tengah naiknya harga minyak mentah dunia sekarang, subsidi BBM tidak sekadar boleh, tetapi sudah wajib hukumnya, agar ketimpangan di masyarakat antara kaya dan miskin tidak semakin lebar.
    Khusus untuk sektor pendidikan, keamanan dan kesehatan, Islam telah mewajibkan negara menyelenggarakan pelayanan ketiga sektor tersebut secara cuma-cuma bagi rakyat (Abdul Ghani, 2004). Karena itu, jika pembiayaan negara untuk ketiga sektor tersebut dapat disebut subsidi maka subsidi menyeluruh untuk ketiga sektor itu adalah wajib hukumnya secara syar’i. Wallahu a’lam

    Kesimpulan
    Pajak adalah iyuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung,sedangkan Subsidi adalah suatu bentuk bantuan keuangan (financial assistance; Arab: i’anah maliyah), yang biasanya dibayar oleh pemerintah, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga-harga, atau untuk mempertahankan eksistensi kegiatan bisnis, atau untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi pada umumnya.pajak dibagi kedalam beberapa jenis,yaitu. jenis pajak kabupaten kota. jenis pajak propinsi.

  86. Nama : Wina Herdiyanty
    NPM : 093402184
    Kelas : Manajemen “E”
    Mata Kuliah : Pengantar Ilmu ekonomi Makro
    Fungsi Pajak dan Subsidi dalam Perekonomian

    PENDAHULUAN
    Sebagian besar Negara di dunia ini memiliki sistem perpajakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya. Tidak terkecuali dengan Indonesia di mana pajak menjadi tulang punggung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang publik dan jasa public. Selain itu adapula subsidi yang merupakan hal yang penting untuk perekonomian di Indonesia.
    Pentingnya peranan pajak dalam zaman modern ini, Benjamin Franklin berkata : “In this world nothing is certain except death and taxes.”
    Di Indonesia, dikenal beberapa jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak tambahPeran Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Di tingkat pemerintah daerah, di kenal juga beberapa macam pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Restoran, dan lain-lain.
    Pengertian Pajak
    Definisi pajak yang terkenal dalam dunia akademik dikemukakan oleh Prof. Rochmat Soemitro yaitu :
    Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
    Dari definisi di atas terlihat bahwa pajak harus berdasarkan Undang-undang yang disusun dan dibahas bersama antara pemerintah dan DPR sehingga pajak merupakan ketentuan berdasarkan kehendak rakyat, bukan kehendak penguasa semata. Pembayar pajak tidak akan mendapat imbalan langsung. Manfaat dari pajak akan dirasakan oleh seluruh masyarakat baik kita sadari ataupun tidak.
    Undang-undang perpajakan sendiri tidak memberikan definisi pajak sampai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Ya, baru pada Undang-undang inilah definisi pajak dicantumkan. Adapun definisi pajak menurut Undang-undang ini adalah sebagai berikut :
    Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
    Definisi versi UU KUP ini nyaris hampir sama dengan definisi Rochmat Soemitro. Kata-kata “iuran” diganti dengan kata “kontribusi” yang nadanya lebih bersifat positif karena mengandung makna partisipasi masyarakat. Kemudian ada tambahan “bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat” yang membuat kata pajak lebih bernilai positif karena untuk tujuan kemakmuran rakyat melalui penyediaan barang dan jasa publik seperti pertahanan, keamanan, pendidikan, kesehatan, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya.
    Fungsi Pajak
    Sebenarnya, dari definisi pajak di atas sudah tergambarkan fungsi dari pajak yaitu untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa publik. Namun demikian, dalam literatur-literatur perpajakan, dikenal dua macam fungsi pajak yaitu fungsi penerimaan (budgetair) dan fungsi mengatur (regulair).
    Fungsi penerimaan adalah fungsi utama pajak. Pajak ditarik terutama untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik. Saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai oleh pajak. Dua pajak penyumbang penerimaan terbesar adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan demikian, dua jenis pajak ini lebih memiliki fungsi penerimaan (budgetair) ketimbang fungsi mengatur.
    Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, pajak juga memiliki fungsi mengatur. Dalam fungsi ini, pajak mengarahkan perilaku sekelompok warga negara agar bertindak sesuai yang diinginkan. Contoh, agar masyarakat Indonesia mendapatkan minyak goreng yang murah, maka terhadap ekspor CPO akan dikenakan pajak ekspor yang tinggi. Contoh lain, agar masyarakat tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, maka terhadap jenis barang seperti ini dikenakan PPnBM yang tinggi. Jenis pajak yang biasanya digunakan sebagai instrumen mengatur ini adalah Pajak Ekspor, Bea Masuk dan PPnBM.
    Kalau ditelusuri lebih jauh, ada satu lagi fungsi pajak yang harus kita catat. Fungsi tersebut adalah fungsi distribusi kekayaan di mana kelompok yang lebih mampu akan membayar pajak lebih banyak sementara kelompok yang kurang mampu akan mendapatkan manfaat lebih banyak dibandingkan dengan pajak yang dia bayar. Bahkan untuk kelompok tertentu, seperti penerima BLT, penerima subsidi BBM, dan penerima subsidi pupuk, mungkin dia tidak membayar pajak tapi dia mendapatkan manfaat langsung dari pajak. Dan memang karena alasan itulah adanya pajak. Saya lebih senang menyebut fungsi ini sebagai fungsi sosial pajak.
    Pajak
    Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang – undangan, yang hasilnya dipergunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum Pemerintah,yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan kepada pembayarnya,sedangkan pelaksanaannya dapat dipaksakan.Pemberian balas jasa dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk pemberian kepada seluruh masyarakat,seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum,pembangunan sarana-sarana umum masyarakat dan sebagainya.
    Jenis Pajak dapat dibagi menjadi tiga bagian :

    A. Pembagian menurut bagian golongannya
    Hal ini dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu:
    1. Pajak Langsung (PL)
    Pajak langsung dapat diartikan dengan pajak yang dipungut secara berkala berdasarkan kohir.Kohir adalah tembusan Surat Ketetapan Pajak di mana tercatat nama Wajib pajak, dengan jumlah jumlah pajaknya yang terhutang, yang merupakan dasar dari penagihan.
    2. Pajak Tidak Langsung (PTL)
    Secara teknis perpajakan yang di maksud dengan Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada umumnya tidak berkohir dan tidak dipungut secara berkala. Dikatakan pada umumnya karena ada juga Pajak Tidak Langsung yang mempunyai kohir, misalnya pada Pajak Penjualan. Pemungutan Pajak Tidak Langsung dilakukan secara insidentil yaitu dikaitkan pada peristiwa, yang menyebabkan timbulnya hutang pajak. Dalam pengertian ekomonis Pajak Tidak Langsung adalah pungutan yang dimaksudkan untuk dilimpahkan oleh yang membayarnya kepada konsumen.

    B. Pembinaan berdasarkan kewenangan memungut
    Hal ini dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu:
    1. Pajak Negara (Pajak Pusat)
    Pajak Pusat dapat diartikan pajak yang wewenang pemungutannya ada di tangan Pemerintah Pusat.
    Contoh : Pajak Perseroan,Pajak Pendapatan dan Pajak Penjualan.
    2. Pajak Daerah
    Pajak Daerah dapat diartikan pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah (Provinsi,Kabupaten).
    Contoh: Pajak Rumah Tangga,Pajak Bangsa asing.

    C. Pembagian Berdasarkan Sifatnya
    Hal ini dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu:
    1. Pajak yang bersifat perorangan (persoonlijk) atau subyektif.Yaitu pajak yang dalam pengenaanya memperhatikan keadaan-keadaan pribadi Wajibpajak.
    Contoh: Pajak Pendapatan,Pajak Kekayaan.
    2. Pajak yang bersifat kebendaan (zakelijk) atau obyektif.
    Pajak ini dapat dikatakan Pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat obyek pajaknya saja.
    Contoh: Pajak Perseroan,Bea Materai,Pajak Rumah Tangga.
    FUNGSI PAJAK-PAJAK NEGARA
    Pajak Negara mempunyai dua fungsi utama yaitu :
    a. Fungsi budgetair,yaitu fungsi pajak untuk memasukkan uang ke Kas Negara.
    b. Fungsi mengatur (regulerend),yaitu fungsi pajak untuk untuk mengatur sesuatu keadaan di masyarakat di bidangsosial/ekonomi sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.
    Contoh: Pemberian fasilitas pajak (misalnya tax holiday) dalam rangka Penanaman Modal.
    SUBSIDI
    Subsidi, terminologi ini terdengar popular dan menyenangkan hati khususnya bagi kelompok orang-orang yang miskin, terlebih-lebih ketika saat ini, ketika harga-harga bahan kebutuhan pokok melonjak tajam, menjadi angin segar ketika mendengar pemerintah akan memberi subsidi harga minyak goreng untuk rumahtangga miskin.

    Dalam pandangan ekonomi kesejahteraan, subsidi adalah suatu keniscayaan, semua ekonom baik di Negara yang menganut pasar secara liberal seperti Amerika Serikat maupun di Negara yang menganut sosialisme seperti Kuba, tidak ada yang berbeda pendapat tentang diperkenankannya Negara menolong kelompok marjinal melalui subsidi. Artinya subsidi bukan melulu diniscayakan oleh kalangan sosialis tetapi juga dipraktekkan oleh para penganut liberalis, tentu saja dengan kadar dan kualitas yang berbeda-beda.

    Tidak mungkin suatu negara mengingkari kebijakan subsidi, karena kebijakan ini adalah wujud implementasi dua fungsi negara dalam perekonomian yakni fungsi alokatif, dan distributif.
    Fungsi alokatif, yakni fungsi negara mengalokasikan anggarannya dengan tujuan menyediakan secara memadai barang-barang publik kepada masyarakat, barang-barang publik ini diserahkan kepada negara penyediaannya, menimbang bahwa barang-barang ini sangat dibutuhkan publik (antara lain; infrastruktur, pendidikan, fasilitas kesehatan, keamanan), yang jika diserahkan kepada swasta melalui mekanisme pasar akan terjadi dua hal yakni; pertama, jumlahnya tidak tersedia secara memadai karena sifat suatu barang publik yang umumnya sulit memberikan harga atasnya karena sulitnya memisahkan atau mentransfer hak pemilikan dari mereka yang bersedia membayar dengan mereka yang tidak mau membayar barang tersebut (contoh barang yang sedemikian adalah jalan raya). Kedua, kalaupun sektor privat mau menyediakannya, pastilah dengan jumlah yang terbatas karena investasi untuk meyediakan barang publik ini adalah sangat besar, akibatnya harga barang-barang ini akan menjadi mahal jika penyediannya diserahkan pada pihak swasta (contohnya pendidikan).
    Adapun fungsi distributif adalah fungsi negara dalam menolong kelompok-kelompok masyarakat yang terpaksa terpinggirkan dan termaginalisasikan dalam interaksi ekonomi melalui mekanisme pasar. Negara melalui kebijakan fiskalnya memungut pajak dari pihak-pihak kaya dan unggul secara ekonomi, untuk selanjutnya mentransfer pungutan tersebut melalui kebijakan fiskalnya dalam berbagai bentuk subsidi yang ditujukan ke kelompok yang marjinal tersebut,

    Begitu juga diranah politik, tidak ada satu partai dan entitas politik yang berani begitu saja mengabaikan kebijakan subsidi karena bisa berkonsekuensi ditinggalkan oleh konstituennya. Kebijakan subsidi adalah ”jualan” standar para politikus dan partai politik untuk mendapatkan suara publik khususnya dari kalangan masyarakat menengah ke bawah. Amabil contoh yang teranyar bagaimana Partai Demokrat berhasil mengalahkan Partai yang berkuasa (LDP/ Partai Demokrat Liberal) pada pemilihan majelis tinggi Jepang yang disinyalir oleh para pakar di sana karena berubah-haluannya para petani kecil dari dahulunya mendukung LDP (6 tahun lalu) menjadi mendukung Partai Demokrat. Kemenangan partai Demokrat ini tidak lepas dari ”tawaran”nya dalam bentuk subsidi kepada petani kecil.
    Partai Demokrat berhasil menarik hati petani dengan menyatakan keberpihakan kepada para petani dimana mereka mensosialisasikan sebuah bentuk subsidi kepada petani dalam wujud program penutupan kerugian petani jika harga jual hasil pertanian jatuh di bawah biaya produksi. Sebaliknya LDP lebih berpihak kepada petani kaya (lahan luas) LDP bermaksud mendukung pertanian skala besar yang dapat bersaing di pasar dunia. LDP mengkritik program Partai Demokrat sebagai praktek melawan arus globalisasi pertanian. Sikap LDP ini membuat para petani kecil merasa disisihkan dan berakibat mereka mengalihkan dukungannya dari LDP.
    Walaupun demikian dalam konteks kekinian kita, ada pertanyaan klasik yang selalu layak untuk dimunculkan tentang kebijakan subsidi di negara kita yakni apakah subsidi itu telah mencapai targetnya. Target yang kita maksud adalah target ”orang” maupun target philosofisnya. Target ”orang” adalah subsidi memang dinikmati oleh masyarakat marjinal yang membutuhkannya, sedangkan target philosofi, subsidi berhasil membantu masyarakat marjinal dan miskin tersebut keluar dari kemiskinan dan kemarjinalannya.
    Ketika kita bicara tentang target subsidi dari sisi target ”orang” dan philosofi ini, tampaknya kita masih harus menarik nafas dalam tanda keprihatinan. Entah telah berapa puluh triliunan uang negara mengucur atas nama subsidi, tetapi dampaknya tidak siknifikan dalam mengatasi turunnya angka kemiskinan, yang berarti target philosofi dari subsidi tidak tercapai, yang berarti juga mengindikasikan target ”orang” dari kebijakan ini juga tidak tercapai, mungkin karena fenomena yang sedemikian itulah yang menyebabkan sebagian ekonom menjadi antipati dengan kebijakan subsidi.
    Apa penyebab kebijakan subsidi ini tidak efektif di dalam implementasi lapangan? Jawaban singkatnya karena terjadi goverment failure, suatu terminologi yang merujuk bahwa gagalnya intervensi pemerintah dalam mencapai target kebijakan yang ditetapkannya karena masalah-masalah yang inheren ada dalam tubuh pemerintah itu sendiri. Kalau kita melihat dari kacamata ekonomi kelembagaan maka fenomena asimetris informasi yang tidak mendapat solusi yang tepat berkontribusi besar atas terjadi goverment failure tersebut. Asimetris informasi merupakan keniscayaan dalam suatu organisasi apalagi dalam birokrasi negara yang merupakan organisasi raksasa yang sangat kompleks. Asimetris informasi terjadi ketika pemegang/pemilik (principal) perusahaan dalam konteks bisnis atau pemegang kekuasaan (dalam konteks negara) gagal mentrasmisikan keinginan atau motivasinya kepada para agennya (pelaksana tugasnya). Sebagai puncak pimpinan birokrasi, presiden-wapres dan menteri terkait kita asumsikan punya political will dengan mengambil keputusan untuk memberikan subsidi bagi masyarakat miskin, tetapi permasalahannya adalah bagaimana dengan pejabat eselon 1 sampai eselon terbawah, kepala-kepala daerah bersama aparaturnya bersikap sama terhadap political will presiden tersebut sehingga menghasilkan aksi yang masif dari semua elemen sehingga political will presiden tentang subsidi itu bisa eksis sesuai targetnya.
    Kita tidak boleh menganalogkan political will pemerintah di era reformasi akan berdampak sama dengan political will pemerintah orde baru. Pada saat orde baru political will presiden dapat dengan mudah ditransmisikan keseluruh jajaran birokrasi pusat dan daerah hanya dengan seruan dan himbauan saja karena sistem kelembagaan yang otoriter saat itu memang sangat efisien mentransmisikan keinginan puncak pimpinan ke seluruh jajaran birokrasi horizontal dan vertikal di bawahnya sehingga mampu menghasilkan aksi yang satu dan masif .
    Di era reformasi tentulah tidak bisa terjadi yang sedemikian itu. Artinya ketika presiden, wapres, menteri atau kepala daerah memutuskan suatu political will dalam bentuk pemberian subsidi kepada masyarakatnya, political will pemerintah tersebut tidak cukup hanya dicanangkan, dideklarasikan atau bahkan ditulis dalam perundang-undangan, tetapi harus dikawal dengan ketat di lapangan, dimonitoring dan dievaluasi sendiri oleh pejabat yang mengeluarkannya dari hari ke hari implementasinya.
    Kalau kita mencermati daerah-daerah yang berhasil menjalankan kebijakan subsidi di era reformasi ini (seperti memberi pendidikan gratis dan lain-lain), kita akan mendapatkan kepala daerah yang punya political will tersebut bukan lah tipe pemimpin yang menunggu di belakang meja dan menunggu laporan dari bawahannya tetapi turun langsung ke bawah memahami kondisi detail realitas lapangan sekaligus mengambil keputusan cepat terhadap semua kendala lapangan day by day.

    IKHTISAR
    Dari pembahasan tentang Pajak dan Subsidi yang telah dibahas di atas, dapat penulis simpulkan bahwa Pajak dan Subsidi dalam perekonomian merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh masyarakat . Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh seluruh masyarakat kepada pemerintah. Sedangkan Subsidi merupakan bagian dari bantuan yang berasal dari pemerintah maupun swasta yang berguna untuk meringankan perekonomian masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat menengah ke bawah.Jadi pajak maupun subsidi bukan hal yang biasa – biasa tetapi ini semua harus didahulukan.

  87. Nama : Ivan Dinulhaq
    NPM : 073401012
    Jurusan : Ekonomi Pembangunan
    Tugas : Perdagangan Internasional
    Sistem Kurs Tukar
    Sistem kurs tukar dapat diklasifikasi berdasarkan tingkat sejauh mana kurs tukar dikendalikan oleh pemerintah. Ada empat kategori sistem kurs tukar yaitu :
    1. Sistem kurs tetap. Dalam sistem ini, kurs tukar biasanya konstan atau diizinkan berfluktuasi hanya dalam batasan yang sangat sempit. Jika kurs tukar mulai bergerak terlalu besar, maka pemerintah akan melakukan intervensi untuk menjaganya tetap dalam batasan yang diizinkan. Berdasarkan Bretton Woods Agreement, kurs tukar awalnya harus dalam nilai yang pasti. Penyesuaian baru mulai dilakukan ketika Amerika sering mengalami defisit neraca perdagangan, yang mengindikasikan bahwa nilai dolar mungkin terlalu kuat. Smithsonian Agreement kemudian disetujui pada bulan Desember tahun 1971, yang meminta devaluasi dolar sebesar 8 persen dan batasan untuk pergerakan kurs tukar lainnya diperluas menjadi 2,25 persen. Namun ketidakseimbangan pembayaran internasional terus berlanjut sampai pada bulan Maret tahun 1973 kebanyakan pemerintah di negara-negara besar tidak lagi berupaya mempertahankan nilai mata uangnya berada dalam batasan yang ditentukan oleh Smithsonian Agreement.
    2. Sistem kurs mengambang bebas. Dalam sistem ini, nilai kurs tukar ditentukan oleh tekanan pasar tanpa adanya intervensi pemerintah. Keuntungan dari sistem ini adalah masalah dari negara lain (seperti inflasi dan tingkat pengangguran) tidak akan merambat (contagion effect). Selain itu, bank sentral dan pemerintah tidak perlu terus menjaga dan memprtimbangkan kurs tukar dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan. Kerugiannya adalah bagi negara yang mengalami masalah akan mendapat tekanan yang lebih berat.
    3. Sistem kurs mengambang terkendali. Kebanyakan sistem kurs yang digunakan negara-negara saat ini berada diantara sistem kurs tetap dan sistem kurs mengambang bebas, yaitu sistem kurs mengambang terkendali. Komponen sistem kurs mengambang bebas ditunjukkan oleh kurs tukar yang diizinkan berfluktuasi pada basis harian tanpa adanya batasan resmi. Komponen sistem kurs tetap ditunjukkan oleh pemerintah yang dapat dan kadang-kadang melakukan intervensi untuk mencegah mata uangnya bergerak terlalu jauh pada arah tertentu.
    4. Sistem kurs terikat. Beberapa negara menggunakan sistem ini, dimana nilai mata uang mereka diikatkan ke satu atau lebih mata uang asing. Nilai mata uang negara tersebut kemudian menjadi tetap dalam unit mata uang asing yang diikat, namun nilainya akan bergerak sejalan dengan nilai mata uang asing yang diikat terhadap mata uang asing lainnya.
    Penetapan Kurs

    Sistem Penetapan Kurs

    Mekanisme penentuan kurs bisa dikatagorikan menjadi beberapa kelompok:

    1.Mengambang Bebas (Free/Clean Float)

    Pada sistem ini, kurs mata uang dibiarkan mengambang bebas tergantung pada kekuatan pasar. Beberapa faktor yang mempengaruhi kurs akan digunakan oleh pasar dalam mengevaluasi kurs mata uang negara yang bersangkutan.

    2. Mengambang Yang Dikelola (Managed/Dirty Float)

    Sistem mengambang bebas mempunyai kerugian karena ketidakpastian kurs cukup tinggi. Ketidakpastian tersebut bisa menghambat perdagangan dan investasi asing. Sistem ini dilakukan melalui campur tangan Bank Sentral yang cukup aktif. Bank Sentral mempunyai tujuan tertentu dan kurs ideal yang tertentu, kemudian kurs bisa dibiarkan berfluktuasi dalam batas tertentu dari kurs ideal yang ditetapkan tersebut. Bank Sentral kemudian akan melakukan intervensi jika kurs yang terjadi diluar batasan yang telah ditetapkan.

    3. Perjanjian Zona Target Tertentu

    Melalui perjanjian ini, beberapa negara sepakat untuk menentukan kurs mata uangnya secara bersama dalam wilayah kurs tertentu. Sistem moneter Eropa yang dimulai bulan Maret 1979 merupakan contoh kerjasama semacam ini. Sepuluh negara sepakat menetapkan unit mata uang Eropa (European Currency Unit atau ECU). ECU merupakan mata uang gabungan yang terdiri dari mata uang negara anggota. Setiap nilai mata uang negara anggota dikaitkan dengan ECU. Kemudian kurs antar negara diturunkan dari kurs mata uang tersebut terhadap ECU. Negara anggota berjanji membatasi membatasi fluktuasi kurs-nya 15% (naik-turun). Jika melewati batas ini (bawah-atas) maka Bank Sentral negara yang bersangkutan akan melakukan intervensi.

    4. Dikaitkan Dengan Mata Uang Lain

    Sekitar 62 negara mengkaitkan nilai mata uangnya dengan mata uang lainnya. Sekitar 20 negara mengaitkan dengan dolar AS, 14 negara terhadap Franc Perancis dan lain-lain. Secara empiris sistem ini relatif sama dengan mata uang yang dikaitkan dengan emas (standar emas).

    5. Dikaitkan Dengan Kelompok Mata Uang

    Sekitar 21 negara mengaitkan mata uangnya terhadap mata uang lainnya. Kelompok mata uang tersebut biasanya terdiri dari mata uang partner dagang yang penting. Dengan kelompok semacam itu, nilai mata uang cenderung stabil. 2 negara mengaitkan mata uangnya dengan SDR (Special Drawing Right) dan 19 negara mengaitkan mata uangnya dengan kelompok yang dibuat sendiri.

    6. Dikaitkan Dengan Indikator Tertentu.

    Negara Chili dan Nikaragua mengaitkan mata uangnya terhadap indikator kurs rill efektif, kurs yang telah disesuaikan dengan inflasi terhadap partner dagang mereka yang penting.

    7. Sistem Kurs Tetap

    Dengan sistem kurs tetap, pemerintah atau Bank Sentral menetapkan kurs tertentu secara resmi. Kemudian Bank Sentral akan selalu melakukan intervensi secara aktif untuk menjaga kurs yang telah ditetapkan tersebut. Jika kurs resmi dirasakan sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi fundamental ekonomi negara tersebut maka devaluasi atau revaluasi dapat dilakukan.

  88. Nama: Eno Bastian
    NPM: 093402210
    Kelas: E
    Manajemen

    PENGERTIAN PAJAK DAN SUBSIDI

    1.PENGERTIAN PAJAK

    * Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
    * Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.
    * Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

    Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

    Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdsarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

    Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

    CIRI PAJAK

    Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

    1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.”
    2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (konraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
    3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
    4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundag-undangan.
    5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

    FUNGSI PAJAK

    Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

    * Fungsi anggaran (budgetair)

    Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari pene

    2. PENGERTIAN DAN FAKTA SUBSIDI
    Subsidi adalah suatu bentuk bantuan keuangan (financial assistance; Arab: i’anah maliyah), yang biasanya dibayar oleh pemerintah, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga-harga, atau untuk mempertahankan eksistensi kegiatan bisnis, atau untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi pada umumnya. Istilah subsidi dapat juga digunakan untuk bantuan yang dibayar oleh non-pemerintah, seperti individu atau institusi non-pemerintah. Namun, ini lebih sering disebut derma atau sumbangan (charity). (http://en.wikipedia.org). Subsidi dapat juga berbentuk kebijakan proteksionisme atau hambatan perdagangan (trade barrier) dengan cara menjadikan barang dan jasa domestik bersifat kompetitif terhadap barang dan jasa impor (ibid.)
    Dalam sistem Kapitalisme, subsidi merupakan salah satu instrumen pengendalian tidak langsung. Grossman dalam Sistem-Sistem Ekonomi (1995) menerangkan bahwa dalam sistem Kapitalisme terdapat dua macam pengendalian ekonomi oleh pemerintah, yaitu pengendalian langsung dan tidak langsung. Pengendalian langsung adalah kebijakan yang bekerja dengan mengabaikan mekanisme pasar, contohnya embargo perdagangan dan penetapan harga tertinggi suatu barang. Adapun pengendalian tidak langsung adalah kebijakan yang bekerja melalui mekanisme pasar, misalnya penetapan tarif serta segala macam pajak dan subsidi. (Grossman, 1995).
    Subsidi dapat dikategorikan dengan berbagai macam cara, bergantung pada alasan di balik subsidi, pihak penerima, dan sumber pembiayaan subsidi (bisa dari pemerintah, konsumen, penerimaan pajak, dll). (http://en.wikipedia.org).
    Dalam RAPBN-P 2008, secara garis besar ada dua subsidi, yaitu subsidi energi dan subsidi non-energi. Subsidi energi meliputi subsidi BBM dan listrik. Subsidi non-energi meliputi delapan jenis subsidi, yaitu subsidi pangan (beras untuk orang miskin), subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi public service obligation (untuk PT Kereta Api Indonesia, PT Pelni, dan PT Pos Indonesia), subsidi bunga kredit program (bunga dibayar pemerintah), subsidi bahan baku kedelai, subsidi minyak goreng (operasi pasar), dan subsidi pajak (pajak ditanggung pemerintah). (Nota Keuangan & RAPBN-P 2008, III-4)
    Subsidi dalam Kapitalisme
    Subsidi terkait dengan persoalan peran negara dalam ekonomi, terutama dalam pelayanan publik (public service). Karenanya, sikap Kapitalisme terhadap subsidi berbeda-beda, bergantung pada konsep peran negara menurut aliran Kapitalisme yang dianut. Secara sederhana dapat dikatakan pandangan Keynesian yang pro-subsidi berbeda dengan pandangan aliran neo-liberal yang anti-subsidi.
    Sejak pertengahan hingga akhir abad ke-19, di Barat diterapkan Kapitalisme klasik/liberal (Ebenstein & Fogelman, 1994). Slogannya adalah laissez faire, yang didukung Adam Smith dalam bukunya, The Wealth of Nations (1776). Slogan berbahasa Prancis itu Inggrisnya adalah leave us alone. Artinya, “Biarkan kami (pengusaha) sendiri, tanpa intervensi pemerintah.” Walhasil, peran negara sangat terbatas, karena semuanya diserahkan pada mekanisme pasar. Kapitalisme liberal ini terbukti gagal, ketika tahun 1929-1939 terjadi Depresi Besar (Great Depression) di Amerika Serikat akibat keruntuhan pasar modal di Wall Street tahun 1929. (Adams, 2004).
    Sejak 1930-an, Kapitalisme berganti aliran. Kapitalisme liberal yang anti intervensi pemerintah kemudian berganti menjadi Kapitalisme Keynesian, dengan momentun program The New Deal oleh Presiden Franklin D. Roosevelt tahun 1933. Disebut Kapitalisme Keynesian karena mengikuti ide John Maynard Keynes (1883-1946) yang mendorong intervensi pemerintah dalam bukunya, The General Theory of Employment (1936).
    Antara 1930-an hingga 1970-an, Kapitalisme Keynesian ini menjadi basis dari welfare state (negara kesejahteraan) yang memberikan porsi besar pada intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi (termasuk subsidi dari pemerintah). Karena itu, Kapitalisme Keynesian dapat dikatakan bersikap pro-subsidi.
    Namun, tahun 1973 ketika harga minyak dunia naik, timbul persoalan ekonomi di Barat yang tidak dapat diatasi oleh Kapitalisme Keynesian, yaitu stagflasi. Ini kombinasi antara pengangguran (stagnasi) dengan kenaikan harga (inflasi). Menurut doktrin Keynesian, kedua problem ini tidak mungkin terjadi bersamaan. Masyarakat dapat mengalami salah satunya, tetapi tidak kedua-duanya. Kekecewaan terhadap Keynesian inilah yang mendorong upaya pencarian solusi baru.
    Lahirlah Kapitalisme aliran neo-liberal (neoliberalisme/neokonservatisme), dengan penggagas utamanya, Friedrich Hayek dan Milton Friedman.
    Neoliberalisme adalah versi liberalisme klasik yang dimodernisasi, dengan tema-tema utamanya adalah: pasar bebas, peran negara yang terbatas dan individualisme. Karena peran negara terbatas, maka neoliberalisme memandang intervensi pemerintah sebagai “ancaman yang paling serius” bagi mekanisme pasar. (Adams, 2004).
    Dari sinilah kita dapat memahami, mengapa pencabutan subsidi sangat dianjurkan dalam neoliberalisme, sebab subsidi dianggap sebagai bentuk intervensi pemerintah. Ringkasnya, sikap neoliberalisme pada dasarnya adalah anti-subsidi. Ini karena menurut neoliberalisme, pelayanan publik harus mengikuti mekanisme pasar, yaitu negara harus menggunakan prinsip untung-rugi dalam penyelenggaraan bisnis publik. Pelayanan publik murni seperti dalam bentuk subsidi dianggap pemborosan dan inefisiensi. (http://id.wikipedia.org).
    Dalam skala internasional, neoliberalisme ini kemudian menjadi hegemoni global melalui tiga aktor utamanya: WTO, IMF dan Bank Dunia. Bank Dunia dan IMF terkenal dengan program SAP (Structural Adjustment Program) yang berbahaya, yang salah satunya adalah penghapusan subsidi. (Wibowo & Wahono, 2003; The International Forum on Globalization, 2004).
    Hegemoni neoliberalisme inilah alasan prinsipil yang dapat menjelaskan mengapa Pemerintah kita sering mencabut subsidi berbagai barang kebutuhan masyarakat, seperti subsidi BBM dan listrik. Alasan ideologis inilah yang akhirnya melahirkan alasan-alasan lainnya yang bersifat teknis-ekonomis, misalnya alasan bahwa subsidi membebani negara, subsidi membuat rakyat tidak mandiri, subsidi mematikan persaingan ekonomi dan sebagainya. Ini semua bukan alasan prinsipil. Alasan prinsipilnya adalah karena Pemerintah tunduk pada hegemoni neoliberalisme, atau telah mengadopsi neoliberalisme, yang berpandangan bahwa subsidi adalah bentuk intervensi pemerintah yang hanya akan mendistorsi mekanisme pasar.

    KESIMPULAN
    pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
    Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.
    Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

    Subsidi adalah suatu bentuk bantuan keuangan (financial assistance; Arab: i’anah maliyah), yang biasanya dibayar oleh pemerintah, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga-harga, atau untuk mempertahankan eksistensi kegiatan bisnis, atau untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi pada umumnya. Istilah subsidi dapat juga digunakan untuk bantuan yang dibayar oleh non-pemerintah, seperti individu atau institusi non-pemerintah. Namun, ini lebih sering disebut derma atau sumbangan (charity). (http://en.wikipedia.org). Subsidi dapat juga berbentuk kebijakan proteksionisme atau hambatan perdagangan (trade barrier) dengan cara menjadikan barang dan jasa domestik bersifat kompetitif terhadap barang dan jasa impor (ibid.)

  89. Nama:Sendi Maulana
    NPM:093402216
    Kelas:Manajemen’E
    Tugas:Fungsi Pajak Dan Subsidi
    Pembahasan:

    Pengertian Pajak
    Pajak adalah iyuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.
    Fungsi pajak
    Fungsi budgetair
    Fungsi budgeteir merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiscal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perepajakan yang berlaku “segala pajak untuk keperkuan negara berdasarkan undang-undang.
    Yang dimaksud dengan memasukkan kas secara optimal adalah sebagi berikut:
    • jangan sampai ada wajib pajak/subjek pajak yang tidak membayar kewajiban pajaknya.
    • Jangan sampai wajib pajak tidak melaporkan objek pajak kepada fiskus
    • Jangan sampai ada objek pajak dai pengamatan dan perhitungan fiskkus yang terlepas
    Dengan demikian maka optimalisasi pemasukan dana ke kas negara tercipta atas usaha wajib pajak dan fiskus.
    System pemungutan pajak suatu negara menganut dua system :
    1. Self assessment system; menghitung pajak sendiri
    2. official assessment system ;menghitung pajak adalah pihak fiscus
    factor yang turut mempengaruhi optimalisasi pemasukan dana kekas negara adlah
    1. filsafat negara
    negara yang berideologi yang berorientasi kepada kesejahtraan rakyat banyak akan mendapat dukungan dari rakyatnya dalam hal pembayaran pajak. Untuk itu rakyat diikut sertakan dalam menentukanberat rinngannya pajak melalui penetapan undang-undang perpajakan oleh DPR sebaliknya dinegara yang berorientasi kepada kepenmtingan penguasa sangat sulit untuk mengharapkan partisipasi masyarakat untuk kewajiban pajaknya.
    2. kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan
    yang jelas mudah dan sederhana serta pasti akan menimbulkan penafsiran yang baik dipihak fiscus maupun dipihak wajib pajak
    3. tingkat pendidikan penduduk / wajib pajak
    secara umum dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendidikan wajib pajak maka makin mudah bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan termasuk memahami sanksi administrasi dan sanksi pidana fiscal.
    4. kualitas dan kuantitas petugas pajak setempat
    ssangat menentukan efektifitas uu dan peraturan perpaja. fiscus yang professional akan akan berusaha secara konsisten untuk menggali objek pajak yang menurut ketentuan pajak harus dikenakan pajak.
    5. strategi yang diterapkan organisasi yang mengadministrasikan pajak di Indonesia
    unit-unit untuk ini adalah
    • kantor pelayanan pajak
    • kantor pemeriksaan dan penyelidikan pajak yanmg dilakukan dirjen pajak
    perwujudan fungsi budgetair dalam kehidupan kenegaraan dapat terlihat dalam APBN yang setiap tyahun disahkan dengan undang-undang. Penerimaan negara selalu meningkat dari tahun ketahun khususnya setelah reformasi uu perpajakan thn 1983/1984.
    Fungsi regulerend
    Atau fungsi mengatur dan sebagainya juga fungsi pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu , dan sebagainya sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijakan, mis : pajak atas minuman keras ditinggikan untuk mengurangi konsumsi fasilitas perpajakan sehingga perwujudan dari pajak regulerend yang terdapat dalam UU No I tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Contoh:
    1) bea materai modal
    2) bea masuk dan pajak penjualan
    3) bea balik nama
    4) pajak perseroan
    5) pajak devident
    Dalam hal ini akan dikemukakan asas-asas pemungutan pajak dan alas an-alasan yang menjdi dasar pembenaran pemungutan pajak oleh fiskus negara, sehingga fiskus negara merasa punya wewenang untuk memungut pajak dari penduduknya.
    Teori asas pemungutan pajak :
    1) Teori ansuransi
    Negara berhak memungut pajak dari penduduk karena menurut teori ini negara melindungi semua rakyat dan rakyat membayar premi pada negara.
    2) Teori kepentingan
    Bahwa negara berhak memungut pajak karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan pada negara, makin besar kepentingan penduduk kepada negara maka makin besar pula pajak yang harus dibayarnya kepada negara.
    3) Teori bakti
    Mengajarkan bahwa pwnduduk adalah bagian dari suatu negara oleh karena itu penduduk terikat pada negara dan wajib membayar pajak pada negara dalam arti berbakti pada negara.
    4) Teori gaya pikul
    Teori ini megusulkan supaya didalam hal pemungutan pajak pemerintah memperhatikan gaya pikul wajib pajak.
    5) Teori gaya beli
    Menurut teori ini yustifikasi pemungutan pajak terletak pada akibat pemungutan pajak. Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk mrmbiayai pengeluaran umum negara, karena akibat baik dari perhatian negara pada masyarakat maka pemuingutan pajak adalah juga baik.
    6) Teori pembangunan
    Untuk Indonesia yustifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur
    Disamping itu terdapat juga asas-asas pemungutan pejak seperti:
    • Asas yuridis yang mengemukakan supaya pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang
    • Asas ekonomis yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat
    • Asas finansial menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran untuk memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut.
    Prisip-prinsip pemungutan pajak:
    Menurut Era Saligman ada empat Prisip pemungutan pajak:
    • Prisip fiscal
    • Prinsip Administrative
    • Prinsip ekonomi
    • Prinsip Etika

    Subsidi

    Pemerintah Nigeria tengah mempersiapkan perubahan subsidi harga menjadi subsidi langsung untuk diterapkan di negara mereka dengan mengadopsi model pengalihan subsidi di Indonesia.

    Salah satunya adalah program konversi minyak tanah ke elpiji yang ditujukan untuk mengurangi subsidi minyak tanah yang selama ini menyedot subsidi terbesar.

    “Konversi minyak tanah ke elpiji yang telah dua tahun diterapkan di Indonesia akan menjadi model pengurangan subsidi energi di Nigeria,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro usai Apel Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-64 di Gedung Departemen ESDM Jakarta, Senin (28/9).

    Pemerintah Nigeria, lanjut Menteri, sudah meminta untuk mempelajari skema konversi minyak tanah ke elpiji. Mereka ingin berlajar ke Indonesia mengenai penggantian minyak tanah dengan elpiji.

    Menteri ESDM menjelaskan, wacana penghapusan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bukan berarti serta merta menghilangkan subsidi, tetapi pemerintah berusaha mengubah paradigma subsidi dari subsidi harga ke subsidi langsung.

    “Dengan pengalihan dari subsidi harga ke subsidi langsung, uang negara akan dikembalikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan melalui raskin, BLT, dana pendidikan, atau dana kesehatan,” imbuh Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro.

  90. Nama:Dyan Ramdhani Nugraha
    NPM:093402212
    Kelas:Manajemen’E
    Tugas:Pajak Dan Subsidi
    Pembahasan:

    Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang —sehingga dapat dipaksakan— dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.
    Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.
    Fungsi pajak
    Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:
    • Fungsi anggaran (budgetair)
    Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.
    • Fungsi mengatur (regulerend)
    Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
    • Fungsi stabilitas
    Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
    • Fungsi redistribusi pendapatan
    Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
    Syarat pemungutan pajak
    Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai maswalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:
    • Pemungutan pajak harus adil
    Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.
    Contohnya:
    1. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
    2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
    3. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran
    • Pengaturan pajak harus berdasarkan UU
    Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:
    • Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya
    • Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
    • Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak
    • Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
    Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.
    • Pemungutan pajak harus efesien
    Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.
    • Sistem pemungutan pajak harus sederhana
    Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.
    Contoh:
    • Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif
    • Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
    • Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi)

    Subsidi
    “Nilai subsidi tahun 2010, hanya sebesar 14,3 persen dari total APBN. Jumlah subsidi Rp144,4 triliun itu terdiri dari subsidi energi sebesar Rp99,4 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp44,9 triliun. Subsidi energi terdiri dari subsidi bahan bakar minyak sebesar Rp59 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp40,4 triliun,”.
    Ia menambahkan, subsidi nonenergi terdiri dari berbagai jenis subsidi, termasuk subsidi pajak yang mencapai Rp13,4 triliun.
    Selain subsidi pajak, lanjut Menkeu, terdapat pula subsidi pangan sebesar Rp11,8 triliun, subsidi pupuk sebesar Rp11,3 triliun, subsidi benih sebesar Rp1,6 triliun, subsidi bunga kredit program Rp5,3 triliun, dan subsidi public service obligastion (PSO) sebesar Rp1,5 triliun.
    “Jenis bantuan PSO itu meliputi angkutan kereta api ekonomi (PT Kereta Api Indonesia), angkutan kapal laut kelas ekonomi (PT Pelni), kantor pos cabang di luar kota (PT Posindo), dan informasi publik,”.
    Menkeu menambahkan, subsidi pangan ditujukan untuk membantu masyarakat miskin membeli beras dengan harga murah. Untuk subsidi ini terdapat 17,5 juta rumah tangga sasaran (RTS), dengan jumlah beras 15 kg untuk masa 12 bulan dan harga jual beras Rp1.600 hingga Rp2.150 per kg.
    Sementara itu, subsidi pupuk ditujukan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional dengan volume 11,75 juta ton di mana besarnya subsidi adalah 20 persen dari harga pembelian pemerintah.
    Saat ini tengah terjadi ”commodity supercycle” atau kenaikan spektakuler harga komoditas global yang pada hakikatnya adalah dampak dari lebih cepatnya pertumbuhan permintaan ketimbang suplai yang terjadi selama dua dasawarsa terakhir. Indonesia, sebagai bagian dari perekonomian global, tak ayal terimbas situasi ini.Sebagai negara yang kaya sumber daya alam, sebenarnya Indonesia berpeluang mengambil keuntungan dari fenomena ini. Sayangnya yang terjadi justru perekonomian Indonesia lebih banyak tertekan karena kegagalan mengantisipasi dan membuat kebijakan yang tepat. Pertanyaannya, mampukah bangsa ini membalikkan keadaan dan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari kenaikan harga energi dan pangan global?
    Harga pangan dan energi global melonjak drastis setidaknya dalam dua tahun terakhir. Bahkan, harga beras di pasar internasional naik lebih dari 200 persen. Situasi serupa juga terjadi pada energi. Minyak bumi, contohnya, telah menyentuh 147 dollar AS per barrel.
    Kenaikan harga komoditas dipicu oleh meningkatnya permintaan akibat pertumbuhan ekonomi dunia yang pesat, terutama di China dan India.
    Namun, permintaan pangan dan energi juga dipicu oleh hal lain yang tidak bersifat fundamental, seperti permintaan tambahan stok akibat meningkatnya ketidakpastian suplai yang dipicu oleh bencana alam dan situasi politik serta dijadikannya komoditas bersangkutan sebagai obyek spekulasi menyusul ambruknya pasar finansial global dalam setahun terakhir.
    ”Dana yang sebelumnya bermain di pasar finansial yang jumlahnya sangat besar mencari obyek investasi atau obyek spekulasi baru,” kata Gubernur Bank Indonesia Boediono saat menjadi pembicara kunci dalam Sidang Pleno XIII dan Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Kamis (17/7) di Mataram, Nusa Tenggara Barat.
    Akibat kenaikan harga minyak bumi, menurut Dirjen Tanaman Pangan Deptan Sutarto Alimoeso, pangan dan energi berubah menjadi dua komoditas yang saling berkompetisi dalam penyediaannya. Terjadi proses substitusi dari pangan untuk energi, biofuels mengganti fossil fuels. Sebagai contoh, AS menggunakan sekitar 25 juta ton jagung untuk produksi bioenergi.
    Khusus untuk beras, selain memang terjadi kenaikan permintaan, melambungnya harga juga disebabkan adanya kepanikan di negara-negara importir dan eksportir beras.
    Indonesia sendiri mulai terkena imbas perkembangan harga pangan global pada pertengahan 2007, dimulai dengan minyak goreng dan terigu. Minyak goreng terkena imbas langsung dari peningkatan harga minyak kelapa sawit mentah.
    Di sektor energi, kenaikan harga minyak dunia telah membuat pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak dalam negeri untuk menyelamatkan anggaran negara. Di segi moneter, Bank Indonesia harus menaikkan suku bunga untuk menekan lonjakan inflasi.
    Keterpurukan di sektor energi tak terlepas dari dominannya kebutuhan minyak bumi, gas bumi, dan batu bara sebagai sumber energi ketimbang listrik tenaga air, panas bumi, dan energi terbarukan. Kontribusi migas dan batu bara mencapai 95 persen dari total kebutuhan energi. Padahal, produksi minyak bumi cenderung turun sehingga Indonesia terpaksa mengimpor komoditas ini. ”Sejak tahun 1996 gejala penurunan, terutama di minyak bumi, sudah terlihat dan makin drastis terlihat sejak tahun 2000. Pada tahun 2007, lifting hanya sekitar 904.411 barrel per hari,”.
    Meskipun di sisi pangan, produksi beras, gula, dan jagung Indonesia masih relatif baik, kenaikan harga membuat subsidi pangan membengkak.
    Subsidi pangan pada tahun 2008 diperkirakan mencapai Rp 12 triliun, padahal anggaran dalam APBN-P 2008 hanya Rp 8,6 triliun. Subsidi pupuk diperkirakan juga membengkak dari Rp 7,8 triliun pada APBN-P 2008 menjadi Rp 15,2 triliun.
    Situasi lebih parah terjadi pada energi. Sampai Juni 2008, realisasi subsidi BBM dan listrik telah mencapai Rp 87 triliun.

  91. Nama : Astri Yuniar
    Kelas : Manajemen E
    NPM : 093402191
    “Fungsi Pajak dan Subsidi dalam Perekonomian”

    PENDAHULUAN

    Fungsi Pajak dan Subsidi dalam Perekonomian
    Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hokum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.
    Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.
    Subsidi adalah suatu bentuk bantuan keuangan yang biasanya dibayar oleh pemerintah, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga-harga, atau untuk mempertahankan eksistensi kegiatan bisnis, atau untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi pada umumnya. Istilah subsidi dapat juga digunakan untuk bantuan yang dibayar oleh non-pemerintah, seperti individu atau institusi non-pemerintah. Namun ini lebih sering disebut derma atau sumbangan.
    subsidi dilakukan untuk membantu warga negara yang kurang mampu, namun kenyataannya disalahgunakan oleh kalangan kelas menengah keatas.

    Funsi pajak dan subsidi dalam perekonomian, antara lain :

    1. Sumber Pendapatan Negara
    pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Pajak yang dipungut digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara seperti pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin adalah pengeluaran negara untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersifat rutin, seperti menggaji pegawai negeri sipil, membeli peralatan kegiatan pemerintahan, membayar bunga pinjaman, dan sebagainya. Adapun pengeluaran pembangunan seperti pembangunan jembatan, jalan raya, gedung sekolah, dan sebagainya.
    2. Pengatur Kegiatan Ekonomi
    Pajak berfungsi untuk mengatur perekonomian. contoh untuk meningkatkan investasi, pemerintah dapat menurunkan pajak guna merangsang pengusahapengusaha untuk menanamkan modalnya. Contoh lainnya untuk membatasi pola hidup konsumtif pemerintah mengenakan pajak atas barang-barang mewah, dan sebagainya.
    3. Pemerataan Pembangunan dan Pendapatan Masyarakat
    Pendapatan masyarakat berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya, sehingga mengakibatkan perbedaan pada pemerataan pembangunan ekonomi. Tarif pajak yang dikenakan pada masyarakat yang berpenghasilan tinggi lebih tinggi daripada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Penerimaan pajak dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi digunakan untuk membangun sarana dan prasarana ekonomi di daerah kurang maju, seperti pembangunan pasar, rumah sakit, sekolah, dan sebagainya. Oleh karena itu pajak akan dapat memeratakan pembangunan dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah tertinggal.
    4. Sarana Stabilitas Ekonomi
    Pajak dapat berfungsi sebagai stabilitas ekonomi. Misalnya untuk meningkatkan kesempatan kerja, pemerintah menurunkan tarif pajak. Tarif pajak yang rendah memungkinkan masyarakat mengeluarkan uangnya lebih banyak untuk membeli barang. Banyaknya permintaan akan barang menyebabkan perusahaan harus lebih banyak memproduksi barang, akibatnya perusahaan akan menuntut tambahan tenaga kerja. Oleh karena itu, pajak dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat.

    5. Mengurangi beban APBN

    Dengan dilakukannya kebijakan subsidi beban yang ditanggung dalam APBN menjadi berkurang.

    6. Memberi bantuan

    Misalnya pemerintah melakukan beberapa susidi misalnya subsidi BBM, Bantuan Langsung Tunai (BLT), subsidi minyak goreng dan gula pasir, dll.

    PENUTUP
    Kesimpulan
    Pajak adalah iuran wajib kepada kas ngara berdasarkan undang-undang. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan. Pajak itu sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu : sumber pendapatan negara, pengatur kegiatan ekonomi, Pemerataan Pembangunan dan Pendapatan Masyarakat, Sarana stabilitas ekonomi.
    Subsidi dapat disebut juga tunjangan. Tujuan subsidi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat tidak mampu tapi kenyataanya banyak subsidi yg hanya dinikmati oleh kalangan atas saja. Misalnya pada subsidi BBM.

  92. Nama : Astri Yuniar
    Kelas : Manajemen E
    NPM : 093402191
    “Fungsi Pajak dan Subsidi dalam Perekonomian”

    PENDAHULUAN

    Fungsi Pajak dan Subsidi dalam Perekonomian
    Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hokum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.
    Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.
    Subsidi adalah suatu bentuk bantuan keuangan yang biasanya dibayar oleh pemerintah, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga-harga, atau untuk mempertahankan eksistensi kegiatan bisnis, atau untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi pada umumnya. Istilah subsidi dapat juga digunakan untuk bantuan yang dibayar oleh non-pemerintah, seperti individu atau institusi non-pemerintah. Namun ini lebih sering disebut derma atau sumbangan.
    subsidi dilakukan untuk membantu warga negara yang kurang mampu, namun kenyataannya disalahgunakan oleh kalangan kelas menengah keatas.

    Funsi pajak dan subsidi dalam perekonomian, antara lain :

    1. Sumber Pendapatan Negara
    pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Pajak yang dipungut digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara seperti pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin adalah pengeluaran negara untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersifat rutin, seperti menggaji pegawai negeri sipil, membeli peralatan kegiatan pemerintahan, membayar bunga pinjaman, dan sebagainya. Adapun pengeluaran pembangunan seperti pembangunan jembatan, jalan raya, gedung sekolah, dan sebagainya.
    2. Pengatur Kegiatan Ekonomi
    Pajak berfungsi untuk mengatur perekonomian. contoh untuk meningkatkan investasi, pemerintah dapat menurunkan pajak guna merangsang pengusahapengusaha untuk menanamkan modalnya. Contoh lainnya untuk membatasi pola hidup konsumtif pemerintah mengenakan pajak atas barang-barang mewah, dan sebagainya.
    3. Pemerataan Pembangunan dan Pendapatan Masyarakat
    Pendapatan masyarakat berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya, sehingga mengakibatkan perbedaan pada pemerataan pembangunan ekonomi. Tarif pajak yang dikenakan pada masyarakat yang berpenghasilan tinggi lebih tinggi daripada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Penerimaan pajak dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi digunakan untuk membangun sarana dan prasarana ekonomi di daerah kurang maju, seperti pembangunan pasar, rumah sakit, sekolah, dan sebagainya. Oleh karena itu pajak akan dapat memeratakan pembangunan dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah tertinggal.
    4. Sarana Stabilitas Ekonomi
    Pajak dapat berfungsi sebagai stabilitas ekonomi. Misalnya untuk meningkatkan kesempatan kerja, pemerintah menurunkan tarif pajak. Tarif pajak yang rendah memungkinkan masyarakat mengeluarkan uangnya lebih banyak untuk membeli barang. Banyaknya permintaan akan barang menyebabkan perusahaan harus lebih banyak memproduksi barang, akibatnya perusahaan akan menuntut tambahan tenaga kerja. Oleh karena itu, pajak dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat.

    5. Mengurangi beban APBN

    Dengan dilakukannya kebijakan subsidi beban yang ditanggung dalam APBN menjadi berkurang.

    6. Memberi bantuan

    Misalnya pemerintah melakukan beberapa susidi misalnya subsidi BBM, Bantuan Langsung Tunai (BLT), subsidi minyak goreng dan gula pasir, dll.

    PENUTUP
    Kesimpulan
    Pajak adalah iuran wajib kepada kas ngara berdasarkan undang-undang. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan. Pajak itu sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu : sumber pendapatan negara, pengatur kegiatan ekonomi, Pemerataan Pembangunan dan Pendapatan Masyarakat, Sarana stabilitas ekonomi.
    Subsidi dapat disebut juga tunjangan. Tujuan subsidi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat tidak mampu tapi kenyataanya banyak subsidi yg hanya dinikmati oleh kalangan atas saja. Misalnya pada subsidi BBM.

  93. Nama : mela.n
    Npm : 093402221

    Mata kuliah : pengantar ilmu ekonomi makro

    Latar belakang
    Kurangnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai pajak dan subsidi,mulai dari pengertian juga manfaatnya,maka dengan dasar ini penulis menyusun makalah ini agar bisa memberikan pengetahuan lebih mengenai pajak dan subsidi
    RUMUSAN MASALAH
    Supaya makalah tersusun secara sistematis,maka penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut
    1.apa yang dimaksud dengan?
    2.apa jenis-jenis pajak?
    3.apa fungsi pajak?
    4.bagaimana cara pemungutan pajak?
    5.apa yang dimaksud dengan subsidi?
    TUJUAN
    Untuk mengetahui pengertian pajak
    Untuk mengetahui jenis pajak
    Fungsi pajak
    Cara pemungutan pajak
    Pengertian subsidi
    PEMBAHASAN

    Pengertian pajak
    Pajak adalah iyuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.
    Pengetian pajak menurut bebetapa ahli :
    1.Prof Dr Adriani
    pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajibpajak membayarnya menurut peraturan derngan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.
    2. Prof. DR. Rachmat Sumitro,SH
    pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sector pemerintah berdasarkan undang-undang)
    (dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi)yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
    Lima unsur pokok dalam defenisi pajak
    • Iuran / pungutan
    • Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
    • Pajak dapat dipaksakan
    • Tidak menerima kontra prestasi
    • Untuk membiayai pengeluaran umun pemerintah
    Karakteristik pokok dari pajak adalah: pemunngutanya harus berdasarkan undang-undang. diperlukan perumusan macam pajak dan berat ringannya tariff pajak itu, untuk itulah masyarakat ikut didalam menetapkan rumusannya.
    Ketentuan mengenai penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
    1. untuk wajib pajak pertahun PTKP adalah Rp. 2.880.000;
    2. untuk istri dan suami Rp. 1.440.000;
    3. tambahan untu8k seorang istri Rp. 2.880.000; diberikan sapabila ada penghasilan istri yang digabungkan dengan penghasilan suami dalam hal istri.
    4. Rp. 1.440.000;tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah ,misalnya (ayah,ibu atau anak kandung atau semenda) dalam garis keturunan lurus sertaanak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang untuk ssetiap keluarga.
    Enam undang-undang hasil tax reform tahun 2000
    1. UU RI NO 16 tentang prubahan kedua atas uu no. 6 thn 1983 yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
    2. UU RI NO 17 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas uu no 7 thn 1983 tentang pajak penghasilan
    3. UU RI NO 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas uu no 8 thn 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
    4. UU RI NO 19 tahun 2000 tentang perubahan atas uu no 19 thn 1997 tentang penghasilan pajak dengan surat paksa
    5. UU RI NO 20 tahun 2000 tentang perubahan uu no 21 thn 1997 tentang peralihan hak atas tanah dan bangunan . kelima uu ini diundangkan pada tanggal 2 agustus 2000 dan berlaku sejak 1 januari 2001
    6. UU RI NO 34 tahun 2000 tentangperubahan atas undang-undang no 18 thn 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-undng ini diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000 dan berlaku saat diundangkan.
    Satu undang-undang hasil tax reform tahun 1985
    7. UU RI NO 17tahun 1985 tentang bea dan material
    Satu undang undang hasil tax reform tahun 1994
    8. UU RI NO 17 thun 1994 tentang perubahan atas uu no 12 thn 1985 tentang pajak bumi dan bangunan
    Satu undang-undang hasil tax reform thn 2002
    9. UU RI NO 14 tahun 2002 tentang pengadiloan pajak sebagai penhganti uu no 17 thn 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak .
    Pasal 79 mencantumkan sunber pendapatan daerah terdiri dari
    a. PAD (pendapatan asli daerah )
    • Hasil pajak daerah
    • Hasil retribusi daerah
    • Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
    • Dan lain-lain penghasilan daerah yang sah
    b. dana perimbangan
    c. pinjaman daerah
    pasal 80 ayat 1
    dana perimbangan sebagaimana dimaksut dalam pasal 79 terdiri atas
    • bagian daerah dari penerimaan PBB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan atas sda
    • dana alokasi umum
    • dana alokasi khusus
    ayat 2
    bagian dari PBB sector pedesaan perkotaan serta perkebunan serta biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima langsung oleh daeerah penghasil.
    Ayat3
    Bagian daerah dari sector pertambangan dan kehutanan dan penerimaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima oleh daerah penghasil dan daerah linnya untuk pemerataan sesuai dengan undang-undang
    Ayat 4
    Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksu pada ayat 1,2 dan 3 ditetapkan undang undang.
    Berdasarkan UU NO 34 THN 2000 tentang perubahan atas uu no 18b thn 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka jenis pajak untuk profinsi kabupaten, kota adalah sebagai berikut:
    a. jenis pajak propinsi terdiri dari
    • pajak kendraan bermotor dengan kendraan atas air, bbn kendraan bermotor dan atas air
    • pajak bahan bakar kendraan bermotor
    • pajak pengeambilan dan pemanfaatan air bawh tanah dan permukaan
    b. jenis pajak kabupaten kota
    • pajak hotel, restoran, hiburan , pajak reklame, pajak penerangan jalan , pajak pengambilan bahan galian golongan c , pajak parkir
    untuk lebih mendalami mata kuliah perpajakan secara garis besar kita harus mengetahui :
    1. siapa yang dikenakan pajak( subjek pajak)
    2. apa yang dikenakan pajak ( objek pajak)
    3. berapa pajaknya (tariff pajak)
    4. bagaimana melaksanakan hukum pajak
    * pajak dapat dipaksakan
    Undang-undang memberikan wewenang kepada fiskus untuk memaksa wp untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Sebab undang undang menurut sanksi-sanksi pidana fiscal (pajak) sanksi administrative yang kususnya diatur oleh undang-undang no 19 tahun 2000 termasuk wewenang dari perpajakan untuk mengadsakan penyitaan terhadap harta bergerak/ tetap wajib pajak.
    Dalam hokum pajak Indonesia dikenal lembaga sandera atau girling yaitu wajib pajak yang pada dasarnya mampu membayar pajak namun selalu menghindari pembayaran pajak dengan berbagai dalih, maka fiskus dapat menyandera wp dengan memasukkannya kedalam penjara.
    * Pajak tidak menerima kontra prestasi
    Ciri kas pajak dibandiong dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib pajak (tax payer ) tidak menerima jasa timbal yang dapat ditunjuk secara langsung dari pemerintah namun perlu dipahami bahwa sebenarnya subjek pajak ada menerima jasa timbal tetapi diterima secara kolektif bersama dengan masyarakat lainnya.
    * Untuk membiayai biaya umum pemerintah
    Pajak yang dipungut tidak pernah ditujukan untuk biaya khusus . dipandang dari segi hokum maka pajak akan terutang apabila memenuhi syarat subjektif dan syaratobjektif .
    Syarat objektif : ,yang berhubungan dengan objek pajak misalnmya adanya penghasilan atau penyeerahan barang kena pajak . syarat subjektif adlah syarat yang berhubungan dengan subjek pajak , apakah orang pribadi atau badan.
    Struktur pajak di Indonesia berdasarkan urian diatas adalah sebagai berikut:
    1. pajak penghasilan (PPh)
    2. pajak pertambahan nilaio barang dan jasa dan penjualan atas baeang mewah
    3. pajak bumi dan bangunan
    4. pajak daerah dan retribbusi daerah
    5. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
    6. bea materai
    untuk mewujudkan pajak-pajak tersebut menjadi kenyataan, terdapat hokum pajak formal yaitu UU RI NO 16 thn 2000 tentang perubahan kedua dari uu no 6 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
    Bagi wajib pajak yang menghindari pajak uu no 19 thn 2000 tentang p[enagihan pajak dan surat paksa.
    Bagi wajib pajak yang banding berdasarkan uu no 17 thn 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak BPSP tyelah disebutkan diatas telah diubah dan diganti dengan uu no 14 thn 2002 tentang penaagihan pajak
    Fungsi pajak
    Fungsi budgetair
    Fungsi budgeteir merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiscal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perepajakan yang berlaku “segala pajak untuk keperkuan negara berdasarkan undang-undang.
    Yang dimaksud dengan memasukkan kas secara optimal adalah sebagi berikut:
    • jangan sampai ada wajib pajak/subjek pajak yang tidak membayar kewajiban pajaknya.
    • Jangan sampai wajib pajak tidak melaporkan objek pajak kepada fiskus
    • Jangan sampai ada objek pajak dai pengamatan dan perhitungan fiskkus yang terlepas
    Dengan demikian maka optimalisasi pemasukan dana ke kas negara tercipta atas usaha wajib pajak dan fiskus.
    System pemungutan pajak suatu negara menganut dua system :
    1. Self assessment system; menghitung pajak sendiri
    2. official assessment system ;menghitung pajak adalah pihak fiscus
    factor yang turut mempengaruhi optimalisasi pemasukan dana kekas negara adlah
    1. filsafat negara
    negara yang berideologi yang berorientasi kepada kesejahtraan rakyat banyak akan mendapat dukungan dari rakyatnya dalam hal pembayaran pajak. Untuk itu rakyat diikut sertakan dalam menentukanberat rinngannya pajak melalui penetapan undang-undang perpajakan oleh DPR sebaliknya dinegara yang berorientasi kepada kepenmtingan penguasa sangat sulit untuk mengharapkan partisipasi masyarakat untuk kewajiban pajaknya.<